DAARULHUDADAARULHUDA

Media Hukum Indonesia (MHI)Media Hukum Indonesia (MHI)

Prinsip non-discrimination merupakan salah satu pilar utama dalam sistem hukum perdagangan internasional yang diatur oleh World Trade Organization (WTO), yang bertujuan menciptakan persaingan yang adil dan terbuka antarnegara anggota. Namun, penerapan prinsip tersebut menghadapi tantangan ketika negara menggunakan State Trading Enterprises (STE) sebagai instrumen kebijakan dalam sektor-sektor strategis, termasuk energi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan State Trading Enterprises dalam sistem WTO, khususnya terkait kewajiban pemenuhan prinsip non-discrimination, serta mengkaji potensi pertentangan kebijakan perdagangan energi yang dijalankan oleh PT Pertamina (Persero) dengan prinsip tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, yang bertumpu pada telaah ketentuan WTO, khususnya Pasal XVII General Agreement on Tariffs and Trade 1994, serta doktrin hukum perdagangan internasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan State Trading Enterprises diakui dalam sistem WTO, namun aktivitas perdagangannya tetap dibatasi oleh kewajiban untuk bertindak non-diskriminatif dan berdasarkan pertimbangan komersial. Kebijakan penugasan negara kepada Pertamina pada dasarnya ditujukan untuk menjaga ketahanan energi nasional, tetapi berpotensi menimbulkan implikasi terhadap prinsip non-discrimination WTO apabila tidak dilaksanakan secara transparan dan objektif. Oleh karena itu, diperlukan keseimbangan antara kepentingan nasional dan kewajiban internasional guna memastikan kepatuhan terhadap rezim perdagangan multilateral.

State Trading Enterprises (STE) merupakan entitas yang diakui keberadaannya dalam sistem hukum perdagangan internasional yang diatur oleh World Trade Organization.Melalui ketentuan Pasal XVII General Agreement on Tariffs and Trade 1994, WTO menegaskan bahwa meskipun State Trading Enterprises diberikan hak khusus oleh negara, aktivitas perdagangannya tetap wajib dilakukan secara non-diskriminatif dan berlandaskan pertimbangan komersial.Keberadaan STE tidak secara otomatis bertentangan dengan prinsip non-discrimination, namun pengaturannya tunduk pada batasan hukum internasional yang ketat.Kebijakan perdagangan energi yang dijalankan oleh PT Pertamina (Persero) menunjukkan peran ganda Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai pelaku bisnis sekaligus pelaksana kebijakan negara di sektor strategis.Penugasan negara kepada Pertamina dalam pengelolaan perdagangan energi pada dasarnya dimaksudkan untuk menjaga ketahanan dan keamanan energi nasional.Namun, kebijakan tersebut berpotensi menimbulkan implikasi terhadap prinsip non-discrimination WTO apabila dalam pelaksanaannya menyebabkan perlakuan istimewa, pembatasan akses bagi pelaku usaha asing, atau keputusan perdagangan yang tidak sepenuhnya didasarkan pada pertimbangan komersial.Penelitian ini dapat diambil kesimpulan bahwa tantangan utama tidak terletak pada keberadaan Pertamina sebagai State Trading Enterprise, melainkan pada mekanisme pengaturan dan pelaksanaan kebijakan negara agar tetap sejalan dengan kewajiban Indonesia dalam sistem perdagangan multilateral.Keseimbangan antara kepentingan nasional di sektor energi dan komitmen terhadap prinsip non-discrimination WTO menjadi aspek krusial yang harus terus dijaga.

Untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip non-discrimination WTO, pemerintah Indonesia perlu merumuskan dan melaksanakan kebijakan perdagangan energi yang lebih transparan dan berlandaskan pertimbangan komersial. PT Pertamina (Persero) harus memperkuat tata kelola perusahaan yang sejalan dengan prinsip persaingan usaha yang adil dan tidak diskriminatif dalam perdagangan internasional. Selain itu, pengkajian lebih lanjut mengenai praktik State Trading Enterprises di sektor energi di berbagai negara dan analisis atas putusan-putusan sengketa WTO terkait dapat dilakukan untuk memperkaya pemahaman dan memberikan kontribusi bagi pengembangan hukum perdagangan internasional di Indonesia.

  1. Cendekia: Jurnal Hukum, Sosial dan Humaniora. state company strategic commodities food security interest... journal.lps2h.com/cendekia/article/view/174Cendekia Jurnal Hukum Sosial dan Humaniora state company strategic commodities food security interest journal lps2h cendekia article view 174
  2. Advokasi Hukum sebagai Pilar Kedaulatan Energi: Kajian Putusan World Trade Organization tentang Regulasi... doi.org/10.22219/jdh.v4i1.32217Advokasi Hukum sebagai Pilar Kedaulatan Energi Kajian Putusan World Trade Organization tentang Regulasi doi 10 22219 jdh v4i1 32217
Read online
File size280.45 KB
Pages6
DMCAReport

Related /

JURIS Ketika Masyarakat Mengadili Studi sosiologi Hukum tentang Praktik Hukuman Sosial di Era Digital 2026More at 2026

DAARULHUDADAARULHUDA Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa hukuman sosial digital memiliki sifat yang dua arah, yaitu memperkuat kontrol sosial namun juga berpotensi menyebabkanHasil penelitian juga menunjukkan bahwa hukuman sosial digital memiliki sifat yang dua arah, yaitu memperkuat kontrol sosial namun juga berpotensi menyebabkan

JURIS Sistem Informasi Pengelolaan Aset Barang Dan Peminjaman Peralatan Pada Laboratorium Dan Bengkel Politeknik Negeri Sambas Berbasis Web 2026More at 2026

POLTESAPOLTESA Dengan semakin berkembang dan dukungan teknologi yang semakin canggih maka diperlukan sebuah system yang dapat mengelola barang aset milik negara dalamDengan semakin berkembang dan dukungan teknologi yang semakin canggih maka diperlukan sebuah system yang dapat mengelola barang aset milik negara dalam

JURIS Tekno Ekonomi Vapour Recovery Unit VRU di SPBU Tanggerang 2025More at 2025

IRPIIRPI Pemasangan VRU membuktikan bahwa emisi dan LEL dari vapour BBM dapat dihilangkan di area sekitar SPBU (jumlah emisi dan konsentrasi LEL adalah 0) sehinggaPemasangan VRU membuktikan bahwa emisi dan LEL dari vapour BBM dapat dihilangkan di area sekitar SPBU (jumlah emisi dan konsentrasi LEL adalah 0) sehingga

JURIS Disregarding the Constitutional Court Decision Concerning the Prohibition of Concurrent Deputy Minister Positions Pengabaian Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Larangan Rangkap Jabatan Wakil Menteri 2023More at 2023

MKRIMKRI Akibat hukum dan sanksi dari rangkap jabatan yang dilakukan oleh wakil menteri yaitu berupa pemberian sanksi administratif yang salah satu sanksinya berupaAkibat hukum dan sanksi dari rangkap jabatan yang dilakukan oleh wakil menteri yaitu berupa pemberian sanksi administratif yang salah satu sanksinya berupa

JURIS Pengaruh Rasio Kecukupan Modal Pertumbuhan Kredit Rasio Non Performing Loan Terhadap Nilai Perusahaan Pada Bank Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Bei Tahun 2018 2022 2023More at 2023

STIEGICISTIEGICI Variabel independen penelitian terdiri dari Rasio Kecukupan Modal, Pertumbuhan Kredit, Rasio Non Performing Loan, sedangkan variabel dependennya adalahVariabel independen penelitian terdiri dari Rasio Kecukupan Modal, Pertumbuhan Kredit, Rasio Non Performing Loan, sedangkan variabel dependennya adalah

JURIS Pengaruh Pelatihan Terhadap Motivasi Kerja Dan Kinerja Karyawan Pada Pt Pal Indonesia 2023More at 2023

UPN VeteranUPN Veteran PAL Indonesia berpengaruh signifikan terhadap motivasi kerja dan kinerja karyawan. Pelatihan dapat meningkatkan keterampilan, pengetahuan, serta motivasiPAL Indonesia berpengaruh signifikan terhadap motivasi kerja dan kinerja karyawan. Pelatihan dapat meningkatkan keterampilan, pengetahuan, serta motivasi

JURIS SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI PERSURATAN BERBASIS WEB PADA BIRO KEPEGAWAIAN DAN ORGANISASI BADAN NARKOTIKA NASIONAL 2021More at 2021

STMIKJAYAKARTASTMIKJAYAKARTA Sedangkan pengembangan sistem digunakan metode RAD (Rapid Application Development) tepat diterapkan pada tema penelitian kali ini.metode ini mempelajariSedangkan pengembangan sistem digunakan metode RAD (Rapid Application Development) tepat diterapkan pada tema penelitian kali ini.metode ini mempelajari

JURIS IMPLEMENTASI KLAUSULA DIKUASAI OLEH NEGARA DALAM PASAL 33 UUD NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 DALAM PRAKTEK KETATANEGARAAN INDONESIA 2018More at 2018

AKRABJUARAAKRABJUARA Dari uraian yang telah penulis kemukakan di atas maka dapt ditarik beberapa kesimpulan, sebagai barikut. Implementasi Klausula “Dikuasai Oleh NegaraDari uraian yang telah penulis kemukakan di atas maka dapt ditarik beberapa kesimpulan, sebagai barikut. Implementasi Klausula “Dikuasai Oleh Negara

Useful /

JURIS Analisis Hukum Terhadap Penerapan Kebijakan Anti Dumping di Indonesia dalam Perspektif World Trade Organization WTO 2026More at 2026

DAARULHUDADAARULHUDA Di tingkat nasional, Indonesia telah meratifikasi perjanjian WTO melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994, dan mengatur implementasinya melalui peraturanDi tingkat nasional, Indonesia telah meratifikasi perjanjian WTO melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994, dan mengatur implementasinya melalui peraturan

JURIS Tinjauan Kebijakan Anti Dumping Indonesia dalam Menghadapi Praktik Perdagangan Tidak Adil terhadap Negara Berkembang 2026More at 2026

DAARULHUDADAARULHUDA Metode penelitian menggunakan pendekatan hukum normatif melalui analisis peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia telahMetode penelitian menggunakan pendekatan hukum normatif melalui analisis peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia telah

JURIS Pengembangan Company Profile Berbasis Video Sebagai Media Promosi Universitas Muhammadiyah Kendari 2024More at 2024

IRPIIRPI Berdasarkan hasil penilaian ahli media, maka diperoleh rerata persentase sebesar 82% yang terinterpretasi sangat layak. Hal ini menunjukkan bahwa videoBerdasarkan hasil penilaian ahli media, maka diperoleh rerata persentase sebesar 82% yang terinterpretasi sangat layak. Hal ini menunjukkan bahwa video

JURIS Penilaian Tata Kelola dan Manajemen Infrastruktur TI Bank BPD XYZ Menggunakan COBIT 2019 2024More at 2024

IRPIIRPI Keseluruhan nilai pada setiap domain yang fokus menunjukkan bahwa ada kesenjangan yang perlu diperbaiki. Penelitian ini merekomendasikan perbaikan untukKeseluruhan nilai pada setiap domain yang fokus menunjukkan bahwa ada kesenjangan yang perlu diperbaiki. Penelitian ini merekomendasikan perbaikan untuk

ads-block-test