DAARULHUDADAARULHUDA
Media Hukum Indonesia (MHI)Media Hukum Indonesia (MHI)Prinsip non-discrimination merupakan salah satu pilar utama dalam sistem hukum perdagangan internasional yang diatur oleh World Trade Organization (WTO), yang bertujuan menciptakan persaingan yang adil dan terbuka antarnegara anggota. Namun, penerapan prinsip tersebut menghadapi tantangan ketika negara menggunakan State Trading Enterprises (STE) sebagai instrumen kebijakan dalam sektor-sektor strategis, termasuk energi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan State Trading Enterprises dalam sistem WTO, khususnya terkait kewajiban pemenuhan prinsip non-discrimination, serta mengkaji potensi pertentangan kebijakan perdagangan energi yang dijalankan oleh PT Pertamina (Persero) dengan prinsip tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, yang bertumpu pada telaah ketentuan WTO, khususnya Pasal XVII General Agreement on Tariffs and Trade 1994, serta doktrin hukum perdagangan internasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan State Trading Enterprises diakui dalam sistem WTO, namun aktivitas perdagangannya tetap dibatasi oleh kewajiban untuk bertindak non-diskriminatif dan berdasarkan pertimbangan komersial. Kebijakan penugasan negara kepada Pertamina pada dasarnya ditujukan untuk menjaga ketahanan energi nasional, tetapi berpotensi menimbulkan implikasi terhadap prinsip non-discrimination WTO apabila tidak dilaksanakan secara transparan dan objektif. Oleh karena itu, diperlukan keseimbangan antara kepentingan nasional dan kewajiban internasional guna memastikan kepatuhan terhadap rezim perdagangan multilateral.
State Trading Enterprises (STE) merupakan entitas yang diakui keberadaannya dalam sistem hukum perdagangan internasional yang diatur oleh World Trade Organization.Melalui ketentuan Pasal XVII General Agreement on Tariffs and Trade 1994, WTO menegaskan bahwa meskipun State Trading Enterprises diberikan hak khusus oleh negara, aktivitas perdagangannya tetap wajib dilakukan secara non-diskriminatif dan berlandaskan pertimbangan komersial.Keberadaan STE tidak secara otomatis bertentangan dengan prinsip non-discrimination, namun pengaturannya tunduk pada batasan hukum internasional yang ketat.Kebijakan perdagangan energi yang dijalankan oleh PT Pertamina (Persero) menunjukkan peran ganda Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai pelaku bisnis sekaligus pelaksana kebijakan negara di sektor strategis.Penugasan negara kepada Pertamina dalam pengelolaan perdagangan energi pada dasarnya dimaksudkan untuk menjaga ketahanan dan keamanan energi nasional.Namun, kebijakan tersebut berpotensi menimbulkan implikasi terhadap prinsip non-discrimination WTO apabila dalam pelaksanaannya menyebabkan perlakuan istimewa, pembatasan akses bagi pelaku usaha asing, atau keputusan perdagangan yang tidak sepenuhnya didasarkan pada pertimbangan komersial.Penelitian ini dapat diambil kesimpulan bahwa tantangan utama tidak terletak pada keberadaan Pertamina sebagai State Trading Enterprise, melainkan pada mekanisme pengaturan dan pelaksanaan kebijakan negara agar tetap sejalan dengan kewajiban Indonesia dalam sistem perdagangan multilateral.Keseimbangan antara kepentingan nasional di sektor energi dan komitmen terhadap prinsip non-discrimination WTO menjadi aspek krusial yang harus terus dijaga.
Untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip non-discrimination WTO, pemerintah Indonesia perlu merumuskan dan melaksanakan kebijakan perdagangan energi yang lebih transparan dan berlandaskan pertimbangan komersial. PT Pertamina (Persero) harus memperkuat tata kelola perusahaan yang sejalan dengan prinsip persaingan usaha yang adil dan tidak diskriminatif dalam perdagangan internasional. Selain itu, pengkajian lebih lanjut mengenai praktik State Trading Enterprises di sektor energi di berbagai negara dan analisis atas putusan-putusan sengketa WTO terkait dapat dilakukan untuk memperkaya pemahaman dan memberikan kontribusi bagi pengembangan hukum perdagangan internasional di Indonesia.
- Cendekia: Jurnal Hukum, Sosial dan Humaniora. state company strategic commodities food security interest... journal.lps2h.com/cendekia/article/view/174Cendekia Jurnal Hukum Sosial dan Humaniora state company strategic commodities food security interest journal lps2h cendekia article view 174
- Advokasi Hukum sebagai Pilar Kedaulatan Energi: Kajian Putusan World Trade Organization tentang Regulasi... doi.org/10.22219/jdh.v4i1.32217Advokasi Hukum sebagai Pilar Kedaulatan Energi Kajian Putusan World Trade Organization tentang Regulasi doi 10 22219 jdh v4i1 32217
| File size | 280.45 KB |
| Pages | 6 |
| DMCA | Report |
Related /
UPIUPI Motif konversi fungsi hutan meliputi perluasan kebun kelapa sawit dan karet, pembukaan lahan untuk menandai hak milik, serta penebangan liar. KonversiMotif konversi fungsi hutan meliputi perluasan kebun kelapa sawit dan karet, pembukaan lahan untuk menandai hak milik, serta penebangan liar. Konversi
NINETYJOURNALNINETYJOURNAL Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan DPMPTSPNAKER Kabupaten Bondowoso setelah dianalisis menggunakanBerdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan DPMPTSPNAKER Kabupaten Bondowoso setelah dianalisis menggunakan
UKIPUKIP 15 menunjukkan nilai F hitung 216,250. Setelah dibandingkan dengan F tabel 0,276 pada signifikansi 5%, dapat disimpulkan bahwa iklim organisasi dan etos15 menunjukkan nilai F hitung 216,250. Setelah dibandingkan dengan F tabel 0,276 pada signifikansi 5%, dapat disimpulkan bahwa iklim organisasi dan etos
DINASTIPUBDINASTIPUB Alat analisis yang digunakan adalah Structural Equation Modeling (SEM) yang didukung oleh perangkat lunak AMOS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kapitalisasiAlat analisis yang digunakan adalah Structural Equation Modeling (SEM) yang didukung oleh perangkat lunak AMOS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kapitalisasi
KOMPETIFKOMPETIF Risiko finansial berpengaruh signifikan, sedangkan ukuran perusahaan juga berpengaruh signifikan terhadap return saham. Variabel independen lainnya menjelaskanRisiko finansial berpengaruh signifikan, sedangkan ukuran perusahaan juga berpengaruh signifikan terhadap return saham. Variabel independen lainnya menjelaskan
STMIKJAYAKARTASTMIKJAYAKARTA Berdasarkan hasil penelitian, Garuda Indonesia menjadi maskapai penerbangan dengan nilai tertinggi (4. 264) menggunakan metode Multi Factor EvaluationBerdasarkan hasil penelitian, Garuda Indonesia menjadi maskapai penerbangan dengan nilai tertinggi (4. 264) menggunakan metode Multi Factor Evaluation
STMIKJAYAKARTASTMIKJAYAKARTA Dalam proses pembangunan situs e-commerce ini menggunakan teknik analisis data menggunakan metode pembangunan perangkat lunak secara waterfall. Untuk pembayaranDalam proses pembangunan situs e-commerce ini menggunakan teknik analisis data menggunakan metode pembangunan perangkat lunak secara waterfall. Untuk pembayaran
STMIKJAYAKARTASTMIKJAYAKARTA Ini di karenakan tidak adanya tanggung jawab perusahaan, untuk menarik kembali produk bekas dari mereka yang sudah digunakan. Jika limbah yang tidak terpakaiIni di karenakan tidak adanya tanggung jawab perusahaan, untuk menarik kembali produk bekas dari mereka yang sudah digunakan. Jika limbah yang tidak terpakai
Useful /
DAARULHUDADAARULHUDA Dengan demikian, perjanjian kerja tidak hanya mengikat secara hukum, tetapi juga berfungsi sebagai sarana mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraanDengan demikian, perjanjian kerja tidak hanya mengikat secara hukum, tetapi juga berfungsi sebagai sarana mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan
UPIUPI Pada 2018 terdapat fasilitas perbelanjaan dan layanan pariwisata di area terjaga, di mana hanya terdapat toko kebutuhan harian sedangkan semua fasilitasPada 2018 terdapat fasilitas perbelanjaan dan layanan pariwisata di area terjaga, di mana hanya terdapat toko kebutuhan harian sedangkan semua fasilitas
STIQ AMUNTAISTIQ AMUNTAI Penelitian ini dilatarbelakangi oleh permasalahan hubungan suami istri yang dikaji melalui hadist-hadist. Salah satu hadist yang menjadi dasar permasalahanPenelitian ini dilatarbelakangi oleh permasalahan hubungan suami istri yang dikaji melalui hadist-hadist. Salah satu hadist yang menjadi dasar permasalahan
STIQ AMUNTAISTIQ AMUNTAI Selain itu, hasil empiris tentang pemberdayaan ekonomi berbasis nilai-nilai Islam dikuatkan melalui kajian komparatif. Studi ini menunjukkan bahwa Al-QuranSelain itu, hasil empiris tentang pemberdayaan ekonomi berbasis nilai-nilai Islam dikuatkan melalui kajian komparatif. Studi ini menunjukkan bahwa Al-Quran