UPIUPI
Indonesian Journal of Science and TechnologyIndonesian Journal of Science and TechnologyPenelitian ini menganalisis fenomena pergeseran fungsi hutan (pluralisme hukum) dan konversi fungsi hutan pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Dharmasraya, Sumatera Barat, Indonesia, periode Maret 2018–Desember 2019, dengan menggunakan rancangan penelitian kualitatif dan pendekatan studi kasus. Identifikasi perubahan tutupan hutan dilakukan melalui citra satelit dengan metode Normalized Difference Vegetation Index (NDVI) untuk mendapatkan distribusi tutupan vegetasi. Fenomena pluralisme hukum dikaji menggunakan pendekatan kualitatif non-etnografi melalui wawancara dengan masyarakat lokal, perusahaan/pemegang izin, dan instansi terkait. Hasil analisis menunjukkan bahwa luas hutan KPHP Dharmasraya menurun dari 86% menjadi 12% antara tahun 2000–2019, sementara area perkebunan meningkat dari 10% menjadi 81% dari total 33.539 ha. Pluralisme hukum kepemilikan hutan terjadi karena masyarakat mengklaim kawasan tersebut sebagai tanah Ulayat menurut hukum adat, sedangkan pemerintah menganggap hutan sebagai milik negara. Motif konversi fungsi hutan meliputi perluasan kebun kelapa sawit dan karet, pembukaan lahan untuk menandai hak milik, serta penebangan liar.
Konversi fungsi hutan di KPHP Dharmasraya terjadi sangat cepat, di mana tutupan hutan menyusut dari 86% menjadi 12% antara tahun 2000 dan 2019, sementara area perkebunan meningkat dari 10% menjadi 81%.Pluralisme hukum memicu konflik kepemilikan hutan karena masyarakat mengklaim kawasan sebagai tanah Ulayat sesuai hukum adat, sedangkan pemerintah menempatkannya sebagai milik negara, sehingga mendorong praktik forum shopping dan konversi lahan.Motif utama pembukaan lahan meliputi perluasan kebun kelapa sawit dan karet, penandaan hak milik, serta penebangan liar oleh pemilik tanah Ulayat.
Saran penelitian lanjutan perlu mengkaji secara mendalam persepsi, praktik, dan strategi negosiasi pihak adat dan negara dalam penguasaan lahan di PFMU Dharmasraya melalui metode etnografi partisipatif dan pemetaan lahan berbasis komunitas, sehingga dapat memetakan zona-zona konflik hukum secara rinci. Selain itu, riset dapat menguji model integrasi antar-dimensi hukum adat dan hukum nasional dalam konteks pengelolaan sumber daya hutan, dengan merancang skenario simulasi kebijakan untuk melihat dampaknya terhadap laju deforestasi dan perubahan tutupan lahan. Saran ketiga adalah penelitian tentang dampak sosial-ekonomi jangka panjang dari alih fungsi hutan menjadi kebun kelapa sawit dan karet terhadap kesejahteraan masyarakat adat, yang dijalankan menggunakan desain mixed methods untuk mengkombinasikan data kuantitatif hasil survei rumah tangga dengan data kualitatif wawancara mendalam. Dengan pendekatan penelitian ini diharapkan dapat dihasilkan rekomendasi kebijakan partisipatif untuk menyelaraskan kepentingan berbagai pemangku kepentingan sekaligus menciptakan mekanisme penyelesaian konflik yang lebih efektif. Selain itu, perlu dilakukan validasi teknis pemantauan tutupan lahan dengan menggabungkan analisis citra satelit NDVI berskala tinggi dan verifikasi lapangan berkelanjutan untuk meningkatkan akurasi deteksi perubahan penggunaan lahan. Riset komparatif juga direkomendasikan di wilayah hutan produksi lainnya di Sumatra untuk menguji transferabilitas temuan dan memperkaya kerangka kerja pluralisme hukum dalam pengelolaan hutan produksi.
| File size | 1.48 MB |
| Pages | 16 |
| DMCA | Report |
Related /
KPUKPU Artikel ini menawarkan kajian penerapan sertifikat elektronik pada dokumen penghitungan dan rekapitulasi suara tingkat adhoc, sehingga dapat mengefisieniskanArtikel ini menawarkan kajian penerapan sertifikat elektronik pada dokumen penghitungan dan rekapitulasi suara tingkat adhoc, sehingga dapat mengefisieniskan
IUSIUS Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa akta risalah lelang yang dibuat oleh Pejabat Lelang dapat dijadikan alat bukti peralihan hak milikBerdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa akta risalah lelang yang dibuat oleh Pejabat Lelang dapat dijadikan alat bukti peralihan hak milik
UNUSIAUNUSIA Dengan disahkannya Undang-Undang BUMN 2025, status keuangan BUMN menjadi aset korporasi yang tunduk sepenuhnya pada hukum privat. Perubahan ini membawaDengan disahkannya Undang-Undang BUMN 2025, status keuangan BUMN menjadi aset korporasi yang tunduk sepenuhnya pada hukum privat. Perubahan ini membawa
UNUSIAUNUSIA Berdasarkan elemen struktur, bentuk BPI Danantara yang bukan badan usaha berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum. Selanjutnya, berdasarkan elemen budayaBerdasarkan elemen struktur, bentuk BPI Danantara yang bukan badan usaha berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum. Selanjutnya, berdasarkan elemen budaya
AFEBIAFEBI Penelitian ini mengkaji integrasi kerangka kerja Organizational Health Index (OHI) dan Human Capital Maturity (HCM) dalam operasi logistik maritim. MelaluiPenelitian ini mengkaji integrasi kerangka kerja Organizational Health Index (OHI) dan Human Capital Maturity (HCM) dalam operasi logistik maritim. Melalui
FHUKIFHUKI Akibat hukum perubahan ini adalah pembagian saham menjadi Seri A Dwiwarna dan Seri B, yang tunduk pada Undang‑Undang Perseroan Terbatas dan Undang‑UndangAkibat hukum perubahan ini adalah pembagian saham menjadi Seri A Dwiwarna dan Seri B, yang tunduk pada Undang‑Undang Perseroan Terbatas dan Undang‑Undang
WESTSCIENCE PRESSWESTSCIENCE PRESS Penelitian ini mengkaji dampak Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 terhadap peningkatan kinerja keuangan berkelanjutan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) diPenelitian ini mengkaji dampak Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 terhadap peningkatan kinerja keuangan berkelanjutan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di
IUSIUS Apa yang menjadi kendala dalam pelaksanaan pendaftaran tanah yang di peroleh melalui jual beli di Kecamatan Jonggat. Jenis penelitian yang digunakan adalahApa yang menjadi kendala dalam pelaksanaan pendaftaran tanah yang di peroleh melalui jual beli di Kecamatan Jonggat. Jenis penelitian yang digunakan adalah
Useful /
UNUSIAUNUSIA Penelitian ini juga merekomendasikan reformasi kerangka hukum, digitalisasi mekanisme perlindungan, dan perluasan partisipasi publik sebagai pilar pembentukanPenelitian ini juga merekomendasikan reformasi kerangka hukum, digitalisasi mekanisme perlindungan, dan perluasan partisipasi publik sebagai pilar pembentukan
UPIUPI Perbandingan profil Vs pada lapisan pertama sekitar 20 m antara hasil array microtremor dan SCPTu menunjukkan bahwa akurasi profil Vs dari array microtremorPerbandingan profil Vs pada lapisan pertama sekitar 20 m antara hasil array microtremor dan SCPTu menunjukkan bahwa akurasi profil Vs dari array microtremor
UPIUPI Metode yang digunakan meliputi inventarisasi fasilitas perbelanjaan dan layanan pariwisata pada tahun 2010, 2012, 2014, 2016, dan 2018, serta analisisMetode yang digunakan meliputi inventarisasi fasilitas perbelanjaan dan layanan pariwisata pada tahun 2010, 2012, 2014, 2016, dan 2018, serta analisis
UNDAUNDA Oleh karena itu, perlu dilakukan pengembangan sistem pendukung keputusan untuk membantu industri dalam membuat keputusan terkait insentif karyawan secaraOleh karena itu, perlu dilakukan pengembangan sistem pendukung keputusan untuk membantu industri dalam membuat keputusan terkait insentif karyawan secara