UPIUPI
Indonesian Journal of Science and TechnologyIndonesian Journal of Science and TechnologyPenelitian ini menganalisis fenomena pergeseran fungsi hutan (pluralisme hukum) dan konversi fungsi hutan pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Dharmasraya, Sumatera Barat, Indonesia, periode Maret 2018–Desember 2019, dengan menggunakan rancangan penelitian kualitatif dan pendekatan studi kasus. Identifikasi perubahan tutupan hutan dilakukan melalui citra satelit dengan metode Normalized Difference Vegetation Index (NDVI) untuk mendapatkan distribusi tutupan vegetasi. Fenomena pluralisme hukum dikaji menggunakan pendekatan kualitatif non-etnografi melalui wawancara dengan masyarakat lokal, perusahaan/pemegang izin, dan instansi terkait. Hasil analisis menunjukkan bahwa luas hutan KPHP Dharmasraya menurun dari 86% menjadi 12% antara tahun 2000–2019, sementara area perkebunan meningkat dari 10% menjadi 81% dari total 33.539 ha. Pluralisme hukum kepemilikan hutan terjadi karena masyarakat mengklaim kawasan tersebut sebagai tanah Ulayat menurut hukum adat, sedangkan pemerintah menganggap hutan sebagai milik negara. Motif konversi fungsi hutan meliputi perluasan kebun kelapa sawit dan karet, pembukaan lahan untuk menandai hak milik, serta penebangan liar.
Konversi fungsi hutan di KPHP Dharmasraya terjadi sangat cepat, di mana tutupan hutan menyusut dari 86% menjadi 12% antara tahun 2000 dan 2019, sementara area perkebunan meningkat dari 10% menjadi 81%.Pluralisme hukum memicu konflik kepemilikan hutan karena masyarakat mengklaim kawasan sebagai tanah Ulayat sesuai hukum adat, sedangkan pemerintah menempatkannya sebagai milik negara, sehingga mendorong praktik forum shopping dan konversi lahan.Motif utama pembukaan lahan meliputi perluasan kebun kelapa sawit dan karet, penandaan hak milik, serta penebangan liar oleh pemilik tanah Ulayat.
Saran penelitian lanjutan perlu mengkaji secara mendalam persepsi, praktik, dan strategi negosiasi pihak adat dan negara dalam penguasaan lahan di PFMU Dharmasraya melalui metode etnografi partisipatif dan pemetaan lahan berbasis komunitas, sehingga dapat memetakan zona-zona konflik hukum secara rinci. Selain itu, riset dapat menguji model integrasi antar-dimensi hukum adat dan hukum nasional dalam konteks pengelolaan sumber daya hutan, dengan merancang skenario simulasi kebijakan untuk melihat dampaknya terhadap laju deforestasi dan perubahan tutupan lahan. Saran ketiga adalah penelitian tentang dampak sosial-ekonomi jangka panjang dari alih fungsi hutan menjadi kebun kelapa sawit dan karet terhadap kesejahteraan masyarakat adat, yang dijalankan menggunakan desain mixed methods untuk mengkombinasikan data kuantitatif hasil survei rumah tangga dengan data kualitatif wawancara mendalam. Dengan pendekatan penelitian ini diharapkan dapat dihasilkan rekomendasi kebijakan partisipatif untuk menyelaraskan kepentingan berbagai pemangku kepentingan sekaligus menciptakan mekanisme penyelesaian konflik yang lebih efektif. Selain itu, perlu dilakukan validasi teknis pemantauan tutupan lahan dengan menggabungkan analisis citra satelit NDVI berskala tinggi dan verifikasi lapangan berkelanjutan untuk meningkatkan akurasi deteksi perubahan penggunaan lahan. Riset komparatif juga direkomendasikan di wilayah hutan produksi lainnya di Sumatra untuk menguji transferabilitas temuan dan memperkaya kerangka kerja pluralisme hukum dalam pengelolaan hutan produksi.
| File size | 1.48 MB |
| Pages | 16 |
| Short Link | https://juris.id/p-z |
| Lookup Links | Google ScholarGoogle Scholar, Semantic ScholarSemantic Scholar, CORE.ac.ukCORE.ac.uk, WorldcatWorldcat, ZenodoZenodo, Research GateResearch Gate, Academia.eduAcademia.edu, OpenAlexOpenAlex, Hollis HarvardHollis Harvard |
| DMCA | Report |
Related /
IFRELRESEARCHIFRELRESEARCH Pembatalan sertifikat hak milik atas tanah mengakibatkan batalnya akta jual beli dan pengembalian tanah kepada pemilik sah. Hal ini sering terjadi akibatPembatalan sertifikat hak milik atas tanah mengakibatkan batalnya akta jual beli dan pengembalian tanah kepada pemilik sah. Hal ini sering terjadi akibat
MKRIMKRI Terlepas dari kekurangan tersebut, tak dapat pula disangkal bahwa Putusan No. 69/PUU‑XIII/2015 memberikan alternatif jalan keluar. Mahkamah KonstitusiTerlepas dari kekurangan tersebut, tak dapat pula disangkal bahwa Putusan No. 69/PUU‑XIII/2015 memberikan alternatif jalan keluar. Mahkamah Konstitusi
DINASTIRESDINASTIRES Penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi serta hak kekayaan intelektual dalam proses paten menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia belum menghormati hakPenerapan ilmu pengetahuan dan teknologi serta hak kekayaan intelektual dalam proses paten menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia belum menghormati hak
SCADINDEPENDENTSCADINDEPENDENT Gaya belajar visual memiliki pengaruh signifikan terhadap prestasi akademik, sementara gaya auditorial dan kinestetik perlu penelitian lebih lanjut. StrategiGaya belajar visual memiliki pengaruh signifikan terhadap prestasi akademik, sementara gaya auditorial dan kinestetik perlu penelitian lebih lanjut. Strategi
STISDARUSSALAMSTISDARUSSALAM Tujuan penelitian untuk menganalisis Konsep murabahah di satu sisi yang panduan teknisnya di tetapkan oleh Dewan Syariah Nasional yang mengacu pada syariahTujuan penelitian untuk menganalisis Konsep murabahah di satu sisi yang panduan teknisnya di tetapkan oleh Dewan Syariah Nasional yang mengacu pada syariah
STISDARUSSALAMSTISDARUSSALAM Instrumen hak asasi manusia internasional, bersama dengan undang-undang tentang hak asasi manusia telah semakin berkembang dan membenarkan lembaga kepemilikanInstrumen hak asasi manusia internasional, bersama dengan undang-undang tentang hak asasi manusia telah semakin berkembang dan membenarkan lembaga kepemilikan
STAIDAPONDOKKREMPYANGSTAIDAPONDOKKREMPYANG Di perkara perdata, terdapat lima alat bukti utama yaitu tertulis, saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Hapusnya hak kepemilikan tanah karena kadaluwarsaDi perkara perdata, terdapat lima alat bukti utama yaitu tertulis, saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Hapusnya hak kepemilikan tanah karena kadaluwarsa
STAIDAPONDOKKREMPYANGSTAIDAPONDOKKREMPYANG Maka pengaturan penguasaan, pemilikan dan penggunaan tanah perlu lebih diarahkan lagi bagi semakin terjaminnya tertib di bidang hukum pertanahan, administrasiMaka pengaturan penguasaan, pemilikan dan penggunaan tanah perlu lebih diarahkan lagi bagi semakin terjaminnya tertib di bidang hukum pertanahan, administrasi
Useful /
UPIUPI Penelitian ini menyelidiki pemanfaatan biochar ampas tebu (SCBB) sebagai katalis padat untuk produksi biodiesel dari residu limbah industri minyak sawit.Penelitian ini menyelidiki pemanfaatan biochar ampas tebu (SCBB) sebagai katalis padat untuk produksi biodiesel dari residu limbah industri minyak sawit.
UPIUPI Kedawung diproses menjadi bubuk kedawung (BK), ekstrak kedawung (SK), dan kedawung terhidrolisis (HK), kemudian dianalisis kandungan proksimat dan totalKedawung diproses menjadi bubuk kedawung (BK), ekstrak kedawung (SK), dan kedawung terhidrolisis (HK), kemudian dianalisis kandungan proksimat dan total
UPIUPI Percobaan ini dilakukan di perkebunan kurma untuk menilai efektivitas perangkap feromon yang baru dirancang (yaitu perangkap corong) dalam menangkap dewasaPercobaan ini dilakukan di perkebunan kurma untuk menilai efektivitas perangkap feromon yang baru dirancang (yaitu perangkap corong) dalam menangkap dewasa
UPIUPI Siswa yang belajar dengan model ini menunjukkan peningkatan yang signifikan dibandingkan dengan pembelajaran konvensional. Disarankan agar guru mempertimbangkanSiswa yang belajar dengan model ini menunjukkan peningkatan yang signifikan dibandingkan dengan pembelajaran konvensional. Disarankan agar guru mempertimbangkan