Publisher

UPIUPI

Journal Indonesian Journal of Science and TechnologyIndonesian Journal of Science and Technology Abstract

Penelitian ini menganalisis fenomena pergeseran fungsi hutan (pluralisme hukum) dan konversi fungsi hutan pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Dharmasraya, Sumatera Barat, Indonesia, periode Maret 2018–Desember 2019, dengan menggunakan rancangan penelitian kualitatif dan pendekatan studi kasus. Identifikasi perubahan tutupan hutan dilakukan melalui citra satelit dengan metode Normalized Difference Vegetation Index (NDVI) untuk mendapatkan distribusi tutupan vegetasi. Fenomena pluralisme hukum dikaji menggunakan pendekatan kualitatif non-etnografi melalui wawancara dengan masyarakat lokal, perusahaan/pemegang izin, dan instansi terkait. Hasil analisis menunjukkan bahwa luas hutan KPHP Dharmasraya menurun dari 86% menjadi 12% antara tahun 2000–2019, sementara area perkebunan meningkat dari 10% menjadi 81% dari total 33.539 ha. Pluralisme hukum kepemilikan hutan terjadi karena masyarakat mengklaim kawasan tersebut sebagai tanah Ulayat menurut hukum adat, sedangkan pemerintah menganggap hutan sebagai milik negara. Motif konversi fungsi hutan meliputi perluasan kebun kelapa sawit dan karet, pembukaan lahan untuk menandai hak milik, serta penebangan liar.

Conclusion

Konversi fungsi hutan di KPHP Dharmasraya terjadi sangat cepat, di mana tutupan hutan menyusut dari 86% menjadi 12% antara tahun 2000 dan 2019, sementara area perkebunan meningkat dari 10% menjadi 81%.Pluralisme hukum memicu konflik kepemilikan hutan karena masyarakat mengklaim kawasan sebagai tanah Ulayat sesuai hukum adat, sedangkan pemerintah menempatkannya sebagai milik negara, sehingga mendorong praktik forum shopping dan konversi lahan.Motif utama pembukaan lahan meliputi perluasan kebun kelapa sawit dan karet, penandaan hak milik, serta penebangan liar oleh pemilik tanah Ulayat.

Future Research

Saran penelitian lanjutan perlu mengkaji secara mendalam persepsi, praktik, dan strategi negosiasi pihak adat dan negara dalam penguasaan lahan di PFMU Dharmasraya melalui metode etnografi partisipatif dan pemetaan lahan berbasis komunitas, sehingga dapat memetakan zona-zona konflik hukum secara rinci. Selain itu, riset dapat menguji model integrasi antar-dimensi hukum adat dan hukum nasional dalam konteks pengelolaan sumber daya hutan, dengan merancang skenario simulasi kebijakan untuk melihat dampaknya terhadap laju deforestasi dan perubahan tutupan lahan. Saran ketiga adalah penelitian tentang dampak sosial-ekonomi jangka panjang dari alih fungsi hutan menjadi kebun kelapa sawit dan karet terhadap kesejahteraan masyarakat adat, yang dijalankan menggunakan desain mixed methods untuk mengkombinasikan data kuantitatif hasil survei rumah tangga dengan data kualitatif wawancara mendalam. Dengan pendekatan penelitian ini diharapkan dapat dihasilkan rekomendasi kebijakan partisipatif untuk menyelaraskan kepentingan berbagai pemangku kepentingan sekaligus menciptakan mekanisme penyelesaian konflik yang lebih efektif. Selain itu, perlu dilakukan validasi teknis pemantauan tutupan lahan dengan menggabungkan analisis citra satelit NDVI berskala tinggi dan verifikasi lapangan berkelanjutan untuk meningkatkan akurasi deteksi perubahan penggunaan lahan. Riset komparatif juga direkomendasikan di wilayah hutan produksi lainnya di Sumatra untuk menguji transferabilitas temuan dan memperkaya kerangka kerja pluralisme hukum dalam pengelolaan hutan produksi.

Metadata

File size	1.48 MB
Pages	16
DMCA	ReportReport