DAARULHUDADAARULHUDA

Media Hukum Indonesia (MHI)Media Hukum Indonesia (MHI)

Perubahan iklim telah menjadi tantangan global yang memerlukan komitmen bersama seluruh negara di dunia. Paris Agreement hadir sebagai kerangka hukum internasional yang mengatur tanggung jawab setiap negara dalam upaya mitigasi perubahan iklim dengan menerapkan prinsip common but differentiated responsibility and respective capabilities. Indonesia sebagai negara berkembang yang telah meratifikasi perjanjian ini melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 memiliki kewajiban hukum untuk menurunkan emisi gas rumah kaca sesuai dengan kapasitas yang dimiliki. Penelitian ini mengkaji bagaimana implementasi prinsip tanggung jawab negara dalam mitigasi perubahan iklim di Indonesia berdasarkan Paris Agreement serta hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia telah melakukan berbagai upaya implementasi melalui Nationally Determined Contribution (NDC), namun masih terdapat kendala dalam hal pembiayaan, teknologi, dan koordinasi antar sektor yang menghambat pencapaian target penurunan emisi.

Namun demikian, implementasi di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan signifikan, mulai dari keterbatasan pembiayaan, ketergantungan terhadap energi fosil, konflik kepentingan antara pembangunan ekonomi dengan perlindungan lingkungan, hingga lemahnya koordinasi antar sektor dan penegakan hukum.Untuk itu, diperlukan komitmen yang lebih kuat dari semua pihak, serta dukungan internasional yang memadai dalam bentuk pembiayaan dan transfer teknologi.

Berdasarkan analisis terhadap latar belakang, metode, hasil, keterbatasan, dan saran penelitian lanjutan yang ada, beberapa arah penelitian lanjutan yang dapat dikembangkan antara lain: pertama, penelitian mendalam mengenai efektivitas berbagai instrumen ekonomi, seperti pajak karbon dan mekanisme perdagangan emisi, dalam mendorong penurunan emisi di berbagai sektor, dengan mempertimbangkan dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Kedua, penelitian komparatif mengenai implementasi NDC di berbagai negara berkembang, untuk mengidentifikasi praktik-praktik terbaik dan pelajaran yang dapat dipetik oleh Indonesia dalam mempercepat pencapaian target penurunan emisi. Ketiga, penelitian mengenai peran serta masyarakat lokal dan komunitas adat dalam upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, dengan fokus pada penguatan kapasitas mereka dan memastikan bahwa hak-hak mereka dihormati dan dilindungi. Integrasi ketiga saran ini akan memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai tantangan dan peluang dalam implementasi kebijakan perubahan iklim di Indonesia, serta dapat menjadi dasar bagi pengembangan kebijakan yang lebih efektif dan berkelanjutan.

Read online
File size254.78 KB
Pages7
DMCAReport

Related /

JURIS Implementasi Marketing Syari ah dalam Perspektif Ekonomi Islam pada Wisma Barokah Syari ah Tebing Tinggi 2025More at 2025

LAAROIBALAAROIBA Wisma Barokah Syariah Tebing Tinggi telah menerapkan prinsip-prinsip syariah termasuk aturan dan kebijakan hotel secara keseluruhan, seperti larangan tamuWisma Barokah Syariah Tebing Tinggi telah menerapkan prinsip-prinsip syariah termasuk aturan dan kebijakan hotel secara keseluruhan, seperti larangan tamu

JURIS Efektivitas Rehabilitasi Pengguna Narkotika Terhadap Tingkat Kesadaran Hukum Pelaku 2025More at 2025

UNESUNES Proses penyelesaian tindak pidana narkotika dengan pendekatan restorative justice di Satresnarkoba Polresta Padang diawali dengan tahap penyelidikan danProses penyelesaian tindak pidana narkotika dengan pendekatan restorative justice di Satresnarkoba Polresta Padang diawali dengan tahap penyelidikan dan

JURIS Strategi Pemasaran dan Sumber Daya Manusia pada Komunitas Bakery di Surabaya Studi Kasus Februari Juni 2025 2025More at 2025

INDOPUBLISHINGINDOPUBLISHING Hasil menunjukkan bahwa kolaborasi B2B dengan kafe di Surabaya dan Pandaan membuka peluang ekspansi pasar yang menjanjikan. Sementara itu, program loyalitasHasil menunjukkan bahwa kolaborasi B2B dengan kafe di Surabaya dan Pandaan membuka peluang ekspansi pasar yang menjanjikan. Sementara itu, program loyalitas

JURIS PENERAPAN UNDANG UNDANGAN NOMOR 23 TAHUN 2004 TERHADAP KORBAN KDRT Studi Kasus Putusan Nomor XXX Pid Sus 2020 PN Mrn 2025More at 2025

FHUKIFHUKI Sumber hukum utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan PutusanSumber hukum utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Putusan

JURIS ANALISIS PENOLAKAN KLAIM ASURANSI JIWA BERDASARKAN KLAUSUL CONTESTABLE PERIOD STUDI PUTUSAN NOMOR 489 Pdt G 2021 PN Mdn 2025More at 2025

FHUKIFHUKI Penelitian ini bertujuan mengevaluasi apakah klausul Contestable Period sesuai dengan prinsip dan tujuan bisnis asuransi. Metode penelitian menggunakanPenelitian ini bertujuan mengevaluasi apakah klausul Contestable Period sesuai dengan prinsip dan tujuan bisnis asuransi. Metode penelitian menggunakan

JURIS Tinjauan Yuridis Terhadap Penyalahgunaan Narkotika 2025More at 2025

FHUKIFHUKI Therefore, it is necessary to review the imposition of criminal sanctions on narcotics abusers for themselves. This research is a normative research, andTherefore, it is necessary to review the imposition of criminal sanctions on narcotics abusers for themselves. This research is a normative research, and

JURIS Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum Menjadi Perusahaan Perseroan 2025More at 2025

FHUKIFHUKI 40 Tahun 2007 dan Undang‑Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. PT Jamkrindo (Persero) berkembang dari asalnya pada tahun 1970 sebagai40 Tahun 2007 dan Undang‑Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. PT Jamkrindo (Persero) berkembang dari asalnya pada tahun 1970 sebagai

JURIS Tinjauan Yuridis Hak Restitusi Korban Perdagangan Orang dalam Putusan 32 2020 PN Rtg 2025More at 2025

FHUKIFHUKI The victim is the party that suffers the most in a crime, while the victim does not get as much protection as provided by law for the perpetrators of crime.The victim is the party that suffers the most in a crime, while the victim does not get as much protection as provided by law for the perpetrators of crime.

Useful /

JURIS Adaptive Approaches to Tax Enforcement Amid the Emerging Challenges of the Digital Economy 2026More at 2026

DAARULHUDADAARULHUDA Metode penelitian yang digunakan adalah studi literatur dengan pendekatan kualitatif, mengacu pada teori Soerjono Soekanto, teori difusi inovasi EverettMetode penelitian yang digunakan adalah studi literatur dengan pendekatan kualitatif, mengacu pada teori Soerjono Soekanto, teori difusi inovasi Everett

JURIS Evaluating the Legality of GI Airline Standard Terms Through Contract Anatomy and Consumer Protection Frameworks 2026More at 2026

DAARULHUDADAARULHUDA Penelitian ini mengkaji kontrak antara GI sebagai penyedia layanan penerbangan dan konsumen berdasarkan anatomi kontrak serta dasar hukum yang berlaku.Penelitian ini mengkaji kontrak antara GI sebagai penyedia layanan penerbangan dan konsumen berdasarkan anatomi kontrak serta dasar hukum yang berlaku.

JURIS Identifikasi Kompetensi Emosional dan Sosial Bagi Anggota DPR RI yang Secara Efektif Terpilih Lebih dari Satu Kali oleh Rakyat Studi Kasus pada Anggota DPR RI Periode 2019 2024 2025More at 2025

LAAROIBALAAROIBA Kompetensi sosial dan emosional dominan pada anggota DPR RI petahana meliputi kesadaran sosial, kesadaran diri, dan manajemen hubungan. Kemampuan memahamiKompetensi sosial dan emosional dominan pada anggota DPR RI petahana meliputi kesadaran sosial, kesadaran diri, dan manajemen hubungan. Kemampuan memahami

JURIS Sosialisasi Membangun Karakter Mandiri Generasi Muda Melalui Pendidikan Berbasis Kewirausahaan Di SMA YPPK Sentani 2025More at 2025

STIE PORTNUMBAYSTIE PORTNUMBAY Karakter mandiri generasi muda sejatinya menjadi poin penting dalam tujuan pendidikan nasional. Sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Sistem PendidikanKarakter mandiri generasi muda sejatinya menjadi poin penting dalam tujuan pendidikan nasional. Sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan

ads-block-test