DAARULHUDADAARULHUDA
Media Hukum Indonesia (MHI)Media Hukum Indonesia (MHI)Penelitian ini mengkaji kontrak antara GI sebagai penyedia layanan penerbangan dan konsumen berdasarkan anatomi kontrak serta dasar hukum yang berlaku. Analisis difokuskan pada kesesuaian isi kontrak dengan prinsip-prinsip hukum kontrak, hak dan kewajiban para pihak, serta perlindungan konsumen.
Dapat disimpulkan bahwa perlindungan konsumen dalam konteks ini baru tercapai pada tataran normatif-formal, namun belum mampu menghadirkan keadilan kontraktual yang bersifat materiil bagi pengguna jasa.Maskapai GI perlu melakukan restrukturisasi internal terhadap klausul-klausul dalam Conditions of Carriage yang terindikasi mengandung unsur eksonerasi.
Guna mewujudkan ekosistem penerbangan nasional yang lebih berimbang, berkepastian hukum, dan menjunjung tinggi hak-hak konsumen, diperlukan serangkaian langkah perbaikan yang bersifat komprehensif dan terintegrasi. Maskapai GI selaku pelaku usaha didorong untuk melakukan restrukturisasi internal terhadap klausul-klausul dalam Conditions of Carriage yang terindikasi mengandung unsur eksonerasi. Transparansi tidak cukup hanya dilakukan dengan memuat aturan di laman resmi, melainkan juga harus disertai dengan penyederhanaan terminologi hukum agar lebih mudah dipahami oleh masyarakat awam yang tidak memiliki latar belakang hukum.
| File size | 273.36 KB |
| Pages | 7 |
| DMCA | Report |
Related /
APPIHIAPPIHI Penyelundupan fisik dan administratif terjadi akibat pelanggaran terhadap ketentuan kepabeanan, khususnya untuk menghindari pembayaran Bea Cukai. KegiatanPenyelundupan fisik dan administratif terjadi akibat pelanggaran terhadap ketentuan kepabeanan, khususnya untuk menghindari pembayaran Bea Cukai. Kegiatan
UIDUID Konsumen perlu memahami UUPK untuk menghindari pelaku usaha memanfaatkan celah hukum. Konsumen dapat memperjuangkan haknya melalui lembaga penyelesaianKonsumen perlu memahami UUPK untuk menghindari pelaku usaha memanfaatkan celah hukum. Konsumen dapat memperjuangkan haknya melalui lembaga penyelesaian
APPIHIAPPIHI Perubahan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 merupakan mekanisme hukum dan politik yang esensial dalam dinamika ketatanegaraan Indonesia. Amandemen dipahamiPerubahan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 merupakan mekanisme hukum dan politik yang esensial dalam dinamika ketatanegaraan Indonesia. Amandemen dipahami
APPIHIAPPIHI MoU dalam hukum perdata Indonesia memiliki kedudukan sebagai perjanjian pendahuluan yang mengikat secara hukum, bukan sekadar kesepakatan moral, asalkanMoU dalam hukum perdata Indonesia memiliki kedudukan sebagai perjanjian pendahuluan yang mengikat secara hukum, bukan sekadar kesepakatan moral, asalkan
UINSIUINSI Penelitian ini menyimpulkan bahwa telah terjadi harmonisasi prosedural antara fatwa DSN-MUI dan regulasi OJK dalam membentuk ekosistem FinTech SyariahPenelitian ini menyimpulkan bahwa telah terjadi harmonisasi prosedural antara fatwa DSN-MUI dan regulasi OJK dalam membentuk ekosistem FinTech Syariah
UGMUGM Variabel yang digunakan adalah perilaku pengaduan, suku, dan generasi. Penelitian ini mengumpulkan dan menganalisis 2. 100 data menggunakan analisis deskriptif,Variabel yang digunakan adalah perilaku pengaduan, suku, dan generasi. Penelitian ini mengumpulkan dan menganalisis 2. 100 data menggunakan analisis deskriptif,
DINASTIREVDINASTIREV Hasil studi kami menunjukkan bahwa perlu dipertimbangkan untuk mereviu peraturan terkait tanggung jawab pengangkut dan perlu dibuat penelitian lebih lanjutHasil studi kami menunjukkan bahwa perlu dipertimbangkan untuk mereviu peraturan terkait tanggung jawab pengangkut dan perlu dibuat penelitian lebih lanjut
NEWINERANEWINERA Pandemi Covid‑19 menimpa sistem kesehatan yang memukulnya akibat tenaga medis memusatkan perhatian pada kasus Covid‑19, sehingga layanan untuk pasienPandemi Covid‑19 menimpa sistem kesehatan yang memukulnya akibat tenaga medis memusatkan perhatian pada kasus Covid‑19, sehingga layanan untuk pasien
Useful /
DAARULHUDADAARULHUDA Dari sisi hak dan kewajiban, pengusaha berhak memperoleh hasil kerja yang sesuai perjanjian serta memiliki kewenangan untuk mengatur tata tertib dan pelaksanaanDari sisi hak dan kewajiban, pengusaha berhak memperoleh hasil kerja yang sesuai perjanjian serta memiliki kewenangan untuk mengatur tata tertib dan pelaksanaan
DAARULHUDADAARULHUDA Penelitian ini menegaskan perlunya regulasi AI khusus dan peningkatan kapasitas aparat untuk memastikan perlindungan efektif bagi korban. Berdasarkan hasilPenelitian ini menegaskan perlunya regulasi AI khusus dan peningkatan kapasitas aparat untuk memastikan perlindungan efektif bagi korban. Berdasarkan hasil
DAARULHUDADAARULHUDA Penelitian ini menganalisis unsur-unsur perbuatan melawan hukum Jakarta Selatan Nomor (PMH) dalam Putusan Pengadilan Negeri 79/Pdt. G/2023/PN Jkt. SelPenelitian ini menganalisis unsur-unsur perbuatan melawan hukum Jakarta Selatan Nomor (PMH) dalam Putusan Pengadilan Negeri 79/Pdt. G/2023/PN Jkt. Sel
UMMUMM Di beberapa negara seperti Myanmar dan Filipina, konflik internal dan militer menyebabkan pelanggaran hak asasi manusia yang serius, termasuk kekerasanDi beberapa negara seperti Myanmar dan Filipina, konflik internal dan militer menyebabkan pelanggaran hak asasi manusia yang serius, termasuk kekerasan