DAARULHUDADAARULHUDA
Media Hukum Indonesia (MHI)Media Hukum Indonesia (MHI)Kerusakan lingkungan lintas batas merupakan tantangan serius dalam hukum internasional karena aktivitas suatu negara dapat menimbulkan dampak ekologis signifikan bagi negara lain. Doktrin pertanggungjawaban negara yang berlaku saat ini belum memadai, terutama akibat dominasi prinsip kedaulatan, kesulitan pembuktian kausalitas, lemahnya standar due diligence, serta ketiadaan mekanisme sanksi dan pemulihan ekologis yang mengikat. Penelitian ini menganalisis kelemahan tersebut dan menawarkan model reformulasi yang lebih responsif secara ekologis melalui pendekatan ekosentris dan perspektif ekologi hukum. Reformulasi diusulkan dengan memperkuat prinsip pencegahan, kewajiban pemulihan ekosistem, transparansi lintas negara, serta mekanisme penegakan yang lebih tegas. Dengan demikian, pertanggungjawaban negara tidak hanya bersifat kompensatoris, tetapi juga berorientasi pada perlindungan ekosistem dan keadilan antargenerasi sebagai fondasi tata kelola lingkungan global yang berkelanjutan.
Doktrin pertanggungjawaban negara yang berlaku saat ini tidak memadai dalam menghadapi kompleksitas kerusakan lingkungan lintas batas karena dominasi prinsip kedaulatan, kesulitan pembuktian kausalitas, dan lemahnya mekanisme sanksi.Reformulasi diperlukan dengan mengakui alam sebagai subjek hukum, memperkuat prinsip pencegahan dan pemulihan ekologis, serta memprioritaskan keadilan antargenerasi.Dengan pendekatan ekologi hukum dan prinsip ekosentris, tanggung jawab negara dapat ditransformasikan menjadi mekanisme yang lebih adil dan berkelanjutan.
Penelitian lanjutan perlu difokuskan pada pengembangan mekanisme penyelesaian sengketa lingkungan lintas batas yang memiliki yurisdiksi mengikat dan melibatkan partisipasi aktif komunitas lokal. Selain itu, perlu dilakukan kajian mendalam mengenai implementasi prinsip ekosentris dalam hukum nasional dan internasional, termasuk pengakuan hak-hak alam sebagai subjek hukum. Terakhir, penelitian perlu menginvestigasi efektivitas berbagai instrumen ekonomi dan insentif untuk mendorong negara-negara agar mematuhi kewajiban pencegahan dan pemulihan ekologis, serta mengembangkan standar due diligence yang lebih konkret dan terukur untuk memastikan tata kelola lingkungan yang berkeadilan dan berkelanjutan. Penelitian-penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam memperkuat kerangka hukum internasional untuk melindungi lingkungan lintas batas dan menjamin hak generasi mendatang atas lingkungan yang sehat. Dengan demikian, perlindungan ekosistem tidak hanya menjadi tanggung jawab negara, tetapi juga menjadi komitmen bersama seluruh komunitas global.
| File size | 286.44 KB |
| Pages | 10 |
| DMCA | Report |
Related /
DAARULHUDADAARULHUDA Perkawinan antara warga negara Indonesia dan warga negara asing menimbulkan konsekuensi hukum yang kompleks, terutama dalam pengaturan harta bersama danPerkawinan antara warga negara Indonesia dan warga negara asing menimbulkan konsekuensi hukum yang kompleks, terutama dalam pengaturan harta bersama dan
DAARULHUDADAARULHUDA Namun, keberpihakan kebijakan yang masih mempertahankan batubara sebagai komoditas strategis, disertai dukungan hilirisasi dan lemahnya pengawasan lingkungan,Namun, keberpihakan kebijakan yang masih mempertahankan batubara sebagai komoditas strategis, disertai dukungan hilirisasi dan lemahnya pengawasan lingkungan,
WESTSCIENCE PRESSWESTSCIENCE PRESS Putusan tersebut menandai tonggak penting dalam penegakan hukum pidana lingkungan, khususnya dalam menangani aktivitas penambangan tanpa izin yang menyebabkanPutusan tersebut menandai tonggak penting dalam penegakan hukum pidana lingkungan, khususnya dalam menangani aktivitas penambangan tanpa izin yang menyebabkan
KEMENDAGRIKEMENDAGRI Kerangka Penta‑Helix menyediakan landasan teoretis yang komprehensif, dan Integrated Border Governance Model (IBGM) mengoperasionalkannya melalui satuKerangka Penta‑Helix menyediakan landasan teoretis yang komprehensif, dan Integrated Border Governance Model (IBGM) mengoperasionalkannya melalui satu
DINASTIREVDINASTIREV Studi ini menelaah bagaimana perdagangan internasional berpotensi menjadi jalur bagi korporasi untuk melakukan praktik ilegal seperti penghindaran pajak,Studi ini menelaah bagaimana perdagangan internasional berpotensi menjadi jalur bagi korporasi untuk melakukan praktik ilegal seperti penghindaran pajak,
UMMUMM Di dalam peraturan tersebut, terdapat ketentuan tentang hak berdaulat (souvereign right) sebagaimana yang terdapat dalam ketentuan UNCLOS (United NationsDi dalam peraturan tersebut, terdapat ketentuan tentang hak berdaulat (souvereign right) sebagaimana yang terdapat dalam ketentuan UNCLOS (United Nations
IJBLEIJBLE Temuan menunjukkan bahwa meskipun Indonesia telah mengadopsi kumpulan hukum lingkungan yang komprehensif yang sejalan dengan komitmen internasional sepertiTemuan menunjukkan bahwa meskipun Indonesia telah mengadopsi kumpulan hukum lingkungan yang komprehensif yang sejalan dengan komitmen internasional seperti
IAIN SUIAIN SU Penerapan prinsip ekonomi syariah dalam pertanian padi di Desa Ngalian memberikan dampak positif melalui praktik ketuhanan, keadilan, dan kebebasan. KetuhananPenerapan prinsip ekonomi syariah dalam pertanian padi di Desa Ngalian memberikan dampak positif melalui praktik ketuhanan, keadilan, dan kebebasan. Ketuhanan
Useful /
POLTEK KAMPARPOLTEK KAMPAR Dalam struktur ekonomi Indonesia, industri manufaktur merupakan sektor kunci yang memberikan kontribusi signifikan terhadap output nasional. Studi iniDalam struktur ekonomi Indonesia, industri manufaktur merupakan sektor kunci yang memberikan kontribusi signifikan terhadap output nasional. Studi ini
POLTEK KAMPARPOLTEK KAMPAR Selain itu, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa tingkat kesenjangan pendapatan yang diukur melalui Gini Ratio mengalami tren penurunan dari 0,402 padaSelain itu, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa tingkat kesenjangan pendapatan yang diukur melalui Gini Ratio mengalami tren penurunan dari 0,402 pada
UMMUMM keberadaan nine dash line tersebut menimbulkan ketegangan antar negara di sekitar LCS, termasuk Indonesia. Terdapat beberapa mekanisme penyelesaian sengketakeberadaan nine dash line tersebut menimbulkan ketegangan antar negara di sekitar LCS, termasuk Indonesia. Terdapat beberapa mekanisme penyelesaian sengketa
UNTADUNTAD Pendekatan komunikasi yang bersifat dialogis dan tidak memaksa mendapat apresiasi dari pedagang, namun perlu disertai dengan kejelasan informasi dan solusiPendekatan komunikasi yang bersifat dialogis dan tidak memaksa mendapat apresiasi dari pedagang, namun perlu disertai dengan kejelasan informasi dan solusi