DAARULHUDADAARULHUDA
Media Hukum Indonesia (MHI)Media Hukum Indonesia (MHI)Kerusakan lingkungan lintas batas merupakan tantangan serius dalam hukum internasional karena aktivitas suatu negara dapat menimbulkan dampak ekologis signifikan bagi negara lain. Doktrin pertanggungjawaban negara yang berlaku saat ini belum memadai, terutama akibat dominasi prinsip kedaulatan, kesulitan pembuktian kausalitas, lemahnya standar due diligence, serta ketiadaan mekanisme sanksi dan pemulihan ekologis yang mengikat. Penelitian ini menganalisis kelemahan tersebut dan menawarkan model reformulasi yang lebih responsif secara ekologis melalui pendekatan ekosentris dan perspektif ekologi hukum. Reformulasi diusulkan dengan memperkuat prinsip pencegahan, kewajiban pemulihan ekosistem, transparansi lintas negara, serta mekanisme penegakan yang lebih tegas. Dengan demikian, pertanggungjawaban negara tidak hanya bersifat kompensatoris, tetapi juga berorientasi pada perlindungan ekosistem dan keadilan antargenerasi sebagai fondasi tata kelola lingkungan global yang berkelanjutan.
Doktrin pertanggungjawaban negara yang berlaku saat ini tidak memadai dalam menghadapi kompleksitas kerusakan lingkungan lintas batas karena dominasi prinsip kedaulatan, kesulitan pembuktian kausalitas, dan lemahnya mekanisme sanksi.Reformulasi diperlukan dengan mengakui alam sebagai subjek hukum, memperkuat prinsip pencegahan dan pemulihan ekologis, serta memprioritaskan keadilan antargenerasi.Dengan pendekatan ekologi hukum dan prinsip ekosentris, tanggung jawab negara dapat ditransformasikan menjadi mekanisme yang lebih adil dan berkelanjutan.
Penelitian lanjutan perlu difokuskan pada pengembangan mekanisme penyelesaian sengketa lingkungan lintas batas yang memiliki yurisdiksi mengikat dan melibatkan partisipasi aktif komunitas lokal. Selain itu, perlu dilakukan kajian mendalam mengenai implementasi prinsip ekosentris dalam hukum nasional dan internasional, termasuk pengakuan hak-hak alam sebagai subjek hukum. Terakhir, penelitian perlu menginvestigasi efektivitas berbagai instrumen ekonomi dan insentif untuk mendorong negara-negara agar mematuhi kewajiban pencegahan dan pemulihan ekologis, serta mengembangkan standar due diligence yang lebih konkret dan terukur untuk memastikan tata kelola lingkungan yang berkeadilan dan berkelanjutan. Penelitian-penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam memperkuat kerangka hukum internasional untuk melindungi lingkungan lintas batas dan menjamin hak generasi mendatang atas lingkungan yang sehat. Dengan demikian, perlindungan ekosistem tidak hanya menjadi tanggung jawab negara, tetapi juga menjadi komitmen bersama seluruh komunitas global.
| File size | 286.44 KB |
| Pages | 10 |
| DMCA | Report |
Related /
UMELMANDIRIUMELMANDIRI Kata Kunci: Pailit; Perbuatan melawan hukum; Itikad baik. Penerapan asas itikad baik pada peralihan hak atas tanah yang dilakukan kreditor terhadap debitorKata Kunci: Pailit; Perbuatan melawan hukum; Itikad baik. Penerapan asas itikad baik pada peralihan hak atas tanah yang dilakukan kreditor terhadap debitor
UMELMANDIRIUMELMANDIRI Metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif teks analitik dengan jenis penelitian kualitatif dengan mencari dan mengkajiMetodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif teks analitik dengan jenis penelitian kualitatif dengan mencari dan mengkaji
UNAIM WAMENAUNAIM WAMENA Penelitian ini menyimpulkan bahwa perlindungan hukum pidana terhadap penyerobotan tanah di Indonesia memiliki dasar hukum yang kuat, namun implementasinyaPenelitian ini menyimpulkan bahwa perlindungan hukum pidana terhadap penyerobotan tanah di Indonesia memiliki dasar hukum yang kuat, namun implementasinya
FHUKIFHUKI Rumusan masalah dalam penulisan ini adalah bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen yang menggunakan penyedia layanan internet ditinjau dari Undang-UndangRumusan masalah dalam penulisan ini adalah bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen yang menggunakan penyedia layanan internet ditinjau dari Undang-Undang
WESTSCIENCE PRESSWESTSCIENCE PRESS Selain itu, pelaku juga wajib menghentikan seluruh tindakan terkait penggunaan logo PT Pertamina karena tidak memiliki hak hukum untuk menggunakan logoSelain itu, pelaku juga wajib menghentikan seluruh tindakan terkait penggunaan logo PT Pertamina karena tidak memiliki hak hukum untuk menggunakan logo
JURNALKUJURNALKU PT ABC menerapkan berbagai strategi manajemen perpajakan seperti pemantauan dan kepatuhan perpajakan, perencanaan pajak, pelaporan yang akurat, pengelolaanPT ABC menerapkan berbagai strategi manajemen perpajakan seperti pemantauan dan kepatuhan perpajakan, perencanaan pajak, pelaporan yang akurat, pengelolaan
STAIBREBESSTAIBREBES Ini merupakan perpaduan dari beberapa kekuatan pembuktian yaitu kekuatan pembuktian formil, materiil dan lahiriah. Sedangkan dalam Bank Konvensional tidakIni merupakan perpaduan dari beberapa kekuatan pembuktian yaitu kekuatan pembuktian formil, materiil dan lahiriah. Sedangkan dalam Bank Konvensional tidak
STAIBREBESSTAIBREBES Agama dan budaya adalah dua hal yang berbeda tetapi sangat erat kaitannya. Mayoritas orang sangat rumit atau cukup sulit membedakan agama yang mutlak,Agama dan budaya adalah dua hal yang berbeda tetapi sangat erat kaitannya. Mayoritas orang sangat rumit atau cukup sulit membedakan agama yang mutlak,
Useful /
DAARULHUDADAARULHUDA Putusan ini menegaskan pentingnya keterkaitan antara proses pembuktian pidana dan pembuktian perdata dalam perkara PMH yang berkaitan dengan dugaan pelanggaranPutusan ini menegaskan pentingnya keterkaitan antara proses pembuktian pidana dan pembuktian perdata dalam perkara PMH yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran
DAARULHUDADAARULHUDA Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan State Trading Enterprises diakui dalam sistem WTO, namun aktivitas perdagangannya tetap dibatasi oleh kewajibanHasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan State Trading Enterprises diakui dalam sistem WTO, namun aktivitas perdagangannya tetap dibatasi oleh kewajiban
UMELMANDIRIUMELMANDIRI Hasil penelitian menjelaskan bahwa pelaksanaan sistem restoratif justice dalam penyelesaian suatu tindak pidana dilakukan setelah memenuhi syarat formilHasil penelitian menjelaskan bahwa pelaksanaan sistem restoratif justice dalam penyelesaian suatu tindak pidana dilakukan setelah memenuhi syarat formil
UMELMANDIRIUMELMANDIRI Metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini ialah metode penelitian hukum yuridis normatif dengan spesifikasi pada penelitian terhadap asas-asasMetode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini ialah metode penelitian hukum yuridis normatif dengan spesifikasi pada penelitian terhadap asas-asas