Publisher

UMELMANDIRIUMELMANDIRI

Journal Jurnal Hukum Ius PublicumJurnal Hukum Ius Publicum Abstract

Secara berturut-turut terjadi pencabutan ijin usaha terhadap 16 bank Bank Dalam. Likuidasi (BDL), yang kemudian diikuti dengan pemberian status 4 Bank Take Over. (BTO), 10 Bank Beku operasi (BBO), dan 38 Bank Beku Kegiatan Usaha (BBKU).. Salah satu upaya pokok dalam usaha mengatasi krisis ekonomi dan moneter itulah. diupayakan melalui penyaluran BLBI, Namun demikian bank-bank yang melakukan. kredit kepada Bank Indonesia melalui penyaluran BLBI tersebut tidak semuanya. mempunyai itikad yang baik, artinya dengan itikad buruknya bank tersebut. menggunakan dana BLBI yang diterima untuk pembiayaan yang tidak wajar misalnya. untuk pembiayaan group Perusahaan sendiri dan lain-lain. Metode penelitian yang. dipergunakan dalam penelitian ini ialah metode penelitian hukum yuridis normatif. dengan spesifikasi pada penelitian terhadap asas-asas hukum. Hal mana disebabkan. karena fokus penelitian berkaitan dengan kajian terhadap aspek-aspek hukum dalam. dalam aturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Bantuan Likuiditas Bank. Indonesia oleh bank-bank umum peminjam. penyimpangan terhadap Bantuan. Likuiditas Bank Indonesia ada dua jenis, yang pertama bentuk penyimpangan dalam. penyaluran BLBI, yang dilakukan oleh para mantan pejabat Bank Indonesia sendiri,. yang kedua penyimpangan dalam penggunaan dana BLBI yang dilakukan oleh bank-. bank umum penerima dana BLBI. Langkah-langkah hukum yang dilakukan dalam. proses penyelesaian kasus BLBI adalah mengalihkan hak tagih BLBI kepada Badan. Penyehatan Perbankan Nasional, yang mempunyai wewenang penuh dalam hal. melakukan penyehatan bank yang diserahkan oleh Bank Indonesia agar dapat segera. membayar hutangnya, menagih hutang, penanganan terhadap aset debetur, dalam. rangka mengembalikan uang negara.

Conclusion

penyimpangan terhadap Bantuan Likuiditas Bank Indonesia ada dua jenis, yang. pertama bentuk penyimpangan dalam penyaluran BLBI, yang dilakukan oleh para. mantan pejabat Bank Indonesia sendiri, yang kedua penyimpangan dalam. penggunaan dana BLBI yang dilakukan oleh bank-bank umum penerima dana BLBI.Langkah-langkah hukum yang dilakukan dalam proses penyelesaian kasus BLBI. adalah mengalihkan hak tagih BLBI kepada Badan Penyehatan Perbankan Nasional,. yang mempunyai wewenang penuh dalam hal melakukan penyehatan bank yang. diserahkan oleh Bank Indonesia agar dapat segera membayar hutangnya, menagih. hutang, penanganan terhadap aset debetur, dalam rangka mengembalikan uang. negara.

Future Research

Penelitian ini membuka peluang untuk kajian lebih lanjut yang lebih mendalam, terutama untuk mencegah terulangnya krisis serupa di masa depan. Pertama, suatu penelitian dapat fokus pada bagaimana cara merancang peraturan perundang-undangan yang lebih ketat dan komprehensif untuk menutup celah hukum yang memungkinkan terjadinya penyalahgunaan dana likuiditas, baik oleh pejabat bank sentral maupun oleh pihak bank peminjam. Kedua, penting untuk meneliti faktor-faktor motivasi sosial dan ekonomis di balik praktik penyalahgunaan dana BLBI yang dilakukan oleh para pemegang saham, karena pemahaman ini mungkin tidak terungkap hanya melalui kajian hukum normatif semata. Ketiga, sebuah studi komparatif yang menggambarkan perbandingan efektivitas mekanisme penyelesaian krisis perbankan yang dilakukan Indonesia melalui BPPN dengan strategi yang diterapkan oleh negara-negara lain yang mengalami krisis keuangan serupa pada periode yang sama akan memberikan wawasan berharga tentang praktik terbaik yang dapat diadopsi.

References

1. ASPEK HUKUM PENYALAHGUNAAN BANTUAN LIKUIDITAS BANK INDONESIA DALAM BISNIS PERBANKAN DI INDONESIA | Jurnal... journal.umelmandiri.ac.id/ojs/index.php/jiu/article/view/78ASPEK HUKUM PENYALAHGUNAAN BANTUAN LIKUIDITAS BANK INDONESIA DALAM BISNIS PERBANKAN DI INDONESIA Jurnal journal umelmandiri ac ojs index php jiu article view 78

Metadata

File size	528.73 KB
Pages	20
DMCA	Report