UMELMANDIRIUMELMANDIRI
Jurnal Hukum Ius PublicumJurnal Hukum Ius PublicumSecara berturut-turut terjadi pencabutan ijin usaha terhadap 16 bank Bank Dalam. Likuidasi (BDL), yang kemudian diikuti dengan pemberian status 4 Bank Take Over. (BTO), 10 Bank Beku operasi (BBO), dan 38 Bank Beku Kegiatan Usaha (BBKU).. Salah satu upaya pokok dalam usaha mengatasi krisis ekonomi dan moneter itulah. diupayakan melalui penyaluran BLBI, Namun demikian bank-bank yang melakukan. kredit kepada Bank Indonesia melalui penyaluran BLBI tersebut tidak semuanya. mempunyai itikad yang baik, artinya dengan itikad buruknya bank tersebut. menggunakan dana BLBI yang diterima untuk pembiayaan yang tidak wajar misalnya. untuk pembiayaan group Perusahaan sendiri dan lain-lain. Metode penelitian yang. dipergunakan dalam penelitian ini ialah metode penelitian hukum yuridis normatif. dengan spesifikasi pada penelitian terhadap asas-asas hukum. Hal mana disebabkan. karena fokus penelitian berkaitan dengan kajian terhadap aspek-aspek hukum dalam. dalam aturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Bantuan Likuiditas Bank. Indonesia oleh bank-bank umum peminjam. penyimpangan terhadap Bantuan. Likuiditas Bank Indonesia ada dua jenis, yang pertama bentuk penyimpangan dalam. penyaluran BLBI, yang dilakukan oleh para mantan pejabat Bank Indonesia sendiri,. yang kedua penyimpangan dalam penggunaan dana BLBI yang dilakukan oleh bank-. bank umum penerima dana BLBI. Langkah-langkah hukum yang dilakukan dalam. proses penyelesaian kasus BLBI adalah mengalihkan hak tagih BLBI kepada Badan. Penyehatan Perbankan Nasional, yang mempunyai wewenang penuh dalam hal. melakukan penyehatan bank yang diserahkan oleh Bank Indonesia agar dapat segera. membayar hutangnya, menagih hutang, penanganan terhadap aset debetur, dalam. rangka mengembalikan uang negara.
penyimpangan terhadap Bantuan Likuiditas Bank Indonesia ada dua jenis, yang. pertama bentuk penyimpangan dalam penyaluran BLBI, yang dilakukan oleh para. mantan pejabat Bank Indonesia sendiri, yang kedua penyimpangan dalam. penggunaan dana BLBI yang dilakukan oleh bank-bank umum penerima dana BLBI.Langkah-langkah hukum yang dilakukan dalam proses penyelesaian kasus BLBI. adalah mengalihkan hak tagih BLBI kepada Badan Penyehatan Perbankan Nasional,. yang mempunyai wewenang penuh dalam hal melakukan penyehatan bank yang. diserahkan oleh Bank Indonesia agar dapat segera membayar hutangnya, menagih. hutang, penanganan terhadap aset debetur, dalam rangka mengembalikan uang. negara.
Penelitian ini membuka peluang untuk kajian lebih lanjut yang lebih mendalam, terutama untuk mencegah terulangnya krisis serupa di masa depan. Pertama, suatu penelitian dapat fokus pada bagaimana cara merancang peraturan perundang-undangan yang lebih ketat dan komprehensif untuk menutup celah hukum yang memungkinkan terjadinya penyalahgunaan dana likuiditas, baik oleh pejabat bank sentral maupun oleh pihak bank peminjam. Kedua, penting untuk meneliti faktor-faktor motivasi sosial dan ekonomis di balik praktik penyalahgunaan dana BLBI yang dilakukan oleh para pemegang saham, karena pemahaman ini mungkin tidak terungkap hanya melalui kajian hukum normatif semata. Ketiga, sebuah studi komparatif yang menggambarkan perbandingan efektivitas mekanisme penyelesaian krisis perbankan yang dilakukan Indonesia melalui BPPN dengan strategi yang diterapkan oleh negara-negara lain yang mengalami krisis keuangan serupa pada periode yang sama akan memberikan wawasan berharga tentang praktik terbaik yang dapat diadopsi.
| File size | 528.73 KB |
| Pages | 20 |
| DMCA | Report |
Related /
ANTISPUBLISHERANTISPUBLISHER Oleh karena itu, diperlukan tidak hanya pematangan kerangka kerja hukum domestik, khususnya di Asia Tengah, tetapi juga peningkatan kerja sama lintas batasOleh karena itu, diperlukan tidak hanya pematangan kerangka kerja hukum domestik, khususnya di Asia Tengah, tetapi juga peningkatan kerja sama lintas batas
DHSJOURNALDHSJOURNAL Studi ini menggunakan desain kuantitatif penjelas dengan analisis regresi data panel pada sampel yang disengaja dari bank komersial yang terdaftar di Kenya,Studi ini menggunakan desain kuantitatif penjelas dengan analisis regresi data panel pada sampel yang disengaja dari bank komersial yang terdaftar di Kenya,
YOSSOEDARSOYOSSOEDARSO Hasil penelitian menunjukkan bahwa asas rebus sic stantibus memiliki keterkaitan erat dengan hukum restrukturisasi perusahaan, khususnya dalam kondisiHasil penelitian menunjukkan bahwa asas rebus sic stantibus memiliki keterkaitan erat dengan hukum restrukturisasi perusahaan, khususnya dalam kondisi
EBIZMARKEBIZMARK Kebijakan moneter memainkan peran sentral dalam mengatur stabilitas ekonomi suatu negara. Melalui instrumen seperti suku bunga dan regulasi kas, bank sentralKebijakan moneter memainkan peran sentral dalam mengatur stabilitas ekonomi suatu negara. Melalui instrumen seperti suku bunga dan regulasi kas, bank sentral
UNSURUNSUR Hukum positif Indonesia mengatur PHK secara rinci melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dan peraturan turunannya, dengan menekankan prosedur bipartit,Hukum positif Indonesia mengatur PHK secara rinci melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dan peraturan turunannya, dengan menekankan prosedur bipartit,
AMIKOMAMIKOM Inflasi disebabkan oleh aktivitas kelangkaan ekonomi dengan catatan perdagangan yang tidak seimbang yang mengarah pada penggulingan presiden Sri LankaInflasi disebabkan oleh aktivitas kelangkaan ekonomi dengan catatan perdagangan yang tidak seimbang yang mengarah pada penggulingan presiden Sri Lanka
UNHASUNHAS Selain itu, ada kesenjangan legislatif yang besar dengan negara-negara maju, dan anggota parlemen perlu mengatur mata uang kripto dengan memberlakukanSelain itu, ada kesenjangan legislatif yang besar dengan negara-negara maju, dan anggota parlemen perlu mengatur mata uang kripto dengan memberlakukan
URINDOURINDO Koefisien determinasi sebesar 86,12% mengindikasikan bahwa pengaruh besarnya biaya promosi terhadap hasil hunian kamar adalah sebesar 86,12%, sedangkanKoefisien determinasi sebesar 86,12% mengindikasikan bahwa pengaruh besarnya biaya promosi terhadap hasil hunian kamar adalah sebesar 86,12%, sedangkan
Useful /
YOSSOEDARSOYOSSOEDARSO Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) merupakan kebijakan strategis pemerintah yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya anak usiaProgram Makanan Bergizi Gratis (MBG) merupakan kebijakan strategis pemerintah yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya anak usia
YOSSOEDARSOYOSSOEDARSO Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual melalui studi pustaka. Hasil kajian menunjukkanPenelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual melalui studi pustaka. Hasil kajian menunjukkan
EJGTAEJGTA Kami menentukan bilangan dominasi untuk beberapa kelas hipergraf uniform. Kami mengkarakterisasi himpunan dominasi minimal dan memperkenalkan konsep independensiKami menentukan bilangan dominasi untuk beberapa kelas hipergraf uniform. Kami mengkarakterisasi himpunan dominasi minimal dan memperkenalkan konsep independensi
UNHASUNHAS Selain itu, dengan adanya data geospasial terintegrasi, data tersebut dapat digunakan sebagai alat dalam formulasi kebijakan, pengambilan keputusan, dan/atauSelain itu, dengan adanya data geospasial terintegrasi, data tersebut dapat digunakan sebagai alat dalam formulasi kebijakan, pengambilan keputusan, dan/atau