ANTISPUBLISHERANTISPUBLISHER
Journal of Contemporary Business Law & Technology: Cyber Law, Blockchain, and Legal InnovationsJournal of Contemporary Business Law & Technology: Cyber Law, Blockchain, and Legal InnovationsArtikel ini mengkaji risiko kepatuhan sistemik yang ditimbulkan oleh stablecoin melalui analisis hukum komparatif dari tiga paradigma regulasi: Peraturan Pasar Aset Kripto Uni Eropa (MiCA, Peraturan (EU) 2023/1114), Undang-Undang Stablecoin Nasional Panduan dan Pembentukan Inovasi AS (GENIUS Act, disahkan Juli 2025), dan kerangka kerja yang baru muncul di yurisdiksi Asia Tengah, khususnya Uzbekistan dan Kazakhstan. Analisis ini memanfaatkan panduan FATF, rekomendasi Dewan Stabilitas Keuangan, analisis IMF, dan sumber legislatif primer untuk mengkaji risiko kepatuhan stablecoin dalam kerangka regulasi ini. Artikel ini berpendapat bahwa meskipun MiCA dan GENIUS Act mewakili kemajuan regulasi yang signifikan, kesenjangan yang persisten dalam penegakan Travel Rule, transparansi cadangan, kepatuhan sanksi, dan kerja sama pengawasan lintas batas menciptakan kerentanan sistemik, khususnya di pasar negara berkembang. Artikel ini menawarkan perspektif hukum komparatif tentang tantangan regulasi stablecoin, dengan fokus pada konvergensi regulasi keuangan, hukum anti pencucian uang, dan kebijakan aset digital di seluruh yurisdiksi utama, dengan penekanan khusus pada pasar negara berkembang seperti Uzbekistan dan Kazakhstan.
Artikel ini menyimpulkan bahwa kerangka regulasi yang ditinjau mewakili upaya yang tulus dan signifikan oleh legislator dan regulator di tiga benua untuk mengatasi risiko kepatuhan sistemik stablecoin.MiCA, GENIUS Act, dan pendekatan sandbox yang diawasi di Asia Tengah masing-masing mencerminkan respons kebijakan domestik yang koheren terhadap tantangan yang sama.Namun, analisis mengungkapkan bahwa kerangka kerja domestik individu tidak dapat menyelesaikan sifat lintas batas stablecoin dan risiko terkait AML/CFT mereka.FATF menyoroti defisit kepatuhan yang signifikan, dengan 84% volume transaksi aset virtual ilegal melibatkan stablecoin.Oleh karena itu, diperlukan tidak hanya pematangan kerangka kerja hukum domestik, khususnya di Asia Tengah, tetapi juga peningkatan kerja sama lintas batas untuk menutup kesenjangan ini melalui implementasi Travel Rule yang lebih baik, penegakan sanksi, dan mekanisme pemulihan aset.
Berdasarkan analisis ini, beberapa arah penelitian lanjutan muncul. Pertama, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengeksplorasi bagaimana kerangka kerja regulasi global saat ini, khususnya yang berkaitan dengan stablecoin, dapat berkembang untuk mengatasi risiko yang ditimbulkan oleh integrasi DeFi. Hal ini mencakup pengembangan mekanisme pengawasan yang efektif untuk transaksi stablecoin yang terjadi dalam protokol DeFi yang terdesentralisasi, di mana peran perantara yang diatur tradisional tidak ada. Kedua, penelitian harus fokus pada konvergensi antara mata uang digital bank sentral (CBDC) dan stablecoin yang diterbitkan secara pribadi, terutama dalam hal implikasi hukum dan pengawasan. Penelitian ini dapat menyelidiki bagaimana kerangka kerja regulasi dapat mengakomodasi interaksi antara CBDC dan stablecoin, memastikan stabilitas keuangan dan mencegah arbitrase regulasi. Terakhir, penelitian harus menyelidiki efektivitas langkah-langkah penegakan saat ini dalam mencegah penggunaan stablecoin untuk tujuan ilegal, seperti penghindaran sanksi dan pencucian uang. Penelitian ini dapat mengeksplorasi penggunaan teknologi blockchain dan analitik untuk melacak transaksi stablecoin dan mengidentifikasi aktivitas yang mencurigakan, serta mengembangkan mekanisme untuk meningkatkan kerja sama lintas batas dalam penegakan hukum.
| File size | 297.36 KB |
| Pages | 12 |
| DMCA | Report |
Related /
UADUAD Kerangka PKPU di Indonesia saat ini memiliki kelemahan signifikan karena sering disalahgunakan sebagai alat penagihan utang, bukan fasilitasi restrukturisasiKerangka PKPU di Indonesia saat ini memiliki kelemahan signifikan karena sering disalahgunakan sebagai alat penagihan utang, bukan fasilitasi restrukturisasi
FEB UMIFEB UMI Berdasarkan keterangan dan hasil diatas, menunjukkan bahwa penerapan SOP efektif dalam memperkuat efisiensi dan akuntabilitas keuangan perkebunan negara.Berdasarkan keterangan dan hasil diatas, menunjukkan bahwa penerapan SOP efektif dalam memperkuat efisiensi dan akuntabilitas keuangan perkebunan negara.
YPIDATHUYPIDATHU Untuk meningkatkan potensi pertumbuhan UKM, lembaga keuangan harus fokus pada perbaikan keragaman produk, pengurangan biaya, dan peningkatan kesadaranUntuk meningkatkan potensi pertumbuhan UKM, lembaga keuangan harus fokus pada perbaikan keragaman produk, pengurangan biaya, dan peningkatan kesadaran
STAIDHTULUNGAGUNGSTAIDHTULUNGAGUNG Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif-komparatif dengan pendekatan studi pustaka terhadap literatur fiqih, ekonomi Islam, dan fatwa DSN-MUI.Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif-komparatif dengan pendekatan studi pustaka terhadap literatur fiqih, ekonomi Islam, dan fatwa DSN-MUI.
RADJAPUBLIKARADJAPUBLIKA Populasi penelitian terdiri atas 92 perusahaan, dengan teknik purposive sampling menghasilkan 29 perusahaan (145 unit analisis). Data sekunder diambilPopulasi penelitian terdiri atas 92 perusahaan, dengan teknik purposive sampling menghasilkan 29 perusahaan (145 unit analisis). Data sekunder diambil
JURNALSYNTAXADMIRATIONJURNALSYNTAXADMIRATION Masalah ini difokuskan pada tingginya tingkat perilaku konsumtif di kalangan mahasiswa yang disebabkan oleh faktor yang berasal dari luar dan dalam diriMasalah ini difokuskan pada tingginya tingkat perilaku konsumtif di kalangan mahasiswa yang disebabkan oleh faktor yang berasal dari luar dan dalam diri
JMAN UPIYPTKJMAN UPIYPTK Berdasarkan analisis CAMEL, semua rasio kesehatan bank BSI (CAR, NPL, NPM, ROA, BOPO, LDR) pada tahun 2020–2021 termasuk dalam kategori sehat. HasilBerdasarkan analisis CAMEL, semua rasio kesehatan bank BSI (CAR, NPL, NPM, ROA, BOPO, LDR) pada tahun 2020–2021 termasuk dalam kategori sehat. Hasil
JMAN UPIYPTKJMAN UPIYPTK Instrumen syariah yang tersedia antara lain IMA, PUAS, SWBI, dan FPJPS. Penelitian ini menunjukkan bahwa Bank Muamalat Indonesia memiliki kemampuan yangInstrumen syariah yang tersedia antara lain IMA, PUAS, SWBI, dan FPJPS. Penelitian ini menunjukkan bahwa Bank Muamalat Indonesia memiliki kemampuan yang
Useful /
YARSIYARSI Penelitian ini menyimpulkan bahwa (1) implementasi PERMEN KP Nomor 41 Tahun 2019 di Archivelago Indonesia Marine Library selama 2020 belum maksimal, terutamaPenelitian ini menyimpulkan bahwa (1) implementasi PERMEN KP Nomor 41 Tahun 2019 di Archivelago Indonesia Marine Library selama 2020 belum maksimal, terutama
MCMC Studi ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan tinjauan literatur untuk menganalisis makna ilmiah banaan dalam kedua ayat tersebut. Fokus penelitianStudi ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan tinjauan literatur untuk menganalisis makna ilmiah banaan dalam kedua ayat tersebut. Fokus penelitian
MCMC In this context, Islamic education rests upon three core pillars: tarbiyah (nurturing), talim (instruction), and tadib (inculcation of proper conduct),In this context, Islamic education rests upon three core pillars: tarbiyah (nurturing), talim (instruction), and tadib (inculcation of proper conduct),
UHBUHB The secondary data is collected through literature studies and analyzed qualitatively and descriptively. The findings indicate that international refugeeThe secondary data is collected through literature studies and analyzed qualitatively and descriptively. The findings indicate that international refugee