DAARULHUDADAARULHUDA
Media Hukum Indonesia (MHI)Media Hukum Indonesia (MHI)Tujuan dari kajian ini untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan hukum penawaran efek melalui equity crowdfunding di Indonesia dan Singapura serta mengidentifikasi persamaan dan perbedaan dari kedua kerangka regulasi tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu metode penelitian yang memfokuskan kajian pada norma hukum positif yang berlaku serta doktrin-doktrin hukum yang relevan. Metode ini dipilih karena penelitian berorientasi pada analisis peraturan perundang-undangan dan konsep hukum yang mengatur penawaran efek melalui equity crowdfunding serta mekanisme perlindungan investor dalam sistem hukum Indonesia dan Singapura. Hasil penelitian ini menunjukkan terkait perbandingan kerangka regulasi, meskipun kedua negara memiliki tujuan yang sama untuk menyeimbangkan inovasi dan perlindungan pasar, mereka berbeda secara signifikan dalam pendekatannya. Singapura menganut pendekatan Principle-Based yang berfokus pada Integritas Perantara, di mana Penyelenggara wajib memenuhi standar tinggi Capital Markets Services (CMS) Licence dan menggunakan segmentasi investor (Accredited vs. Retail) untuk menyesuaikan perlindungan. Sebaliknya, Indonesia menerapkan pendekatan Rules-Based yang lebih fokus pada Inklusivitas, dengan memberikan batasan spesifik pada profil Penerbit (UMKM non-konglomerasi) dan menerapkan intervensi langsung terhadap risiko investor ritel melalui batasan investasi berdasarkan persentase penghasilan.
Terkait perbandingan kerangka regulasi, meskipun kedua negara memiliki tujuan yang sama untuk menyeimbangkan inovasi dan perlindungan pasar, mereka berbeda secara signifikan dalam pendekatannya.Singapura menganut pendekatan Principle-Based yang berfokus pada Integritas Perantara, di mana Penyelenggara wajib memenuhi standar tinggi Capital Markets Services (CMS) Licence dan menggunakan segmentasi investor (Accredited vs.Sebaliknya, Indonesia menerapkan pendekatan Rules-Based yang lebih fokus pada Inklusivitas, dengan memberikan batasan spesifik pada profil Penerbit (UMKM non-konglomerasi) dan menerapkan intervensi langsung terhadap risiko investor ritel melalui batasan investasi berdasarkan persentase penghasilan.Perbedaan regulasi tercermin dalam strategi mitigasi risiko hukum, di mana Singapura menekankan standar Uji Tuntas platform berlisensi CMS untuk mengatasi asimetri informasi, sementara Indonesia mengandalkan batasan kuantitatif investasi.Dalam perlindungan represif, Singapura menerapkan sanksi tegas terhadap pelanggaran CMS Licence.Indonesia perlu meningkatkan efektivitas penegakan hukum dan kecepatan penyelesaian sengketa untuk investor ritel guna melengkapi perlindungan represif yang ada.
Kajian lanjutan dapat secara empiris menganalisis dampak dari penerapan standar lisensi penyelenggara ECF yang lebih ketat di Indonesia, mirip dengan standar CMS Licence Singapura. Penelitian ini bisa menyoroti bagaimana peningkatan persyaratan modal minimum atau kewajiban manajemen risiko teknologi akan memengaruhi jumlah peserta pasar, biaya operasional platform, serta persepsi dan perilaku investasi dari investor ritel maupun institusi. Hal ini penting untuk memastikan bahwa perubahan regulasi tidak hanya meningkatkan keamanan tetapi juga tetap mendorong inovasi dan inklusivitas pembiayaan bagi UMKM. Selain itu, mengingat sifat digital dan potensi sengketa lintas yurisdiksi dalam ECF di masa depan, penelitian dapat difokuskan pada pengembangan mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih adaptif dan efisien. Pertanyaannya adalah, bagaimana sistem penyelesaian sengketa online (ODR) atau arbitrase yang disederhanakan dapat diintegrasikan ke dalam kerangka hukum ECF Indonesia untuk memberikan perlindungan represif yang cepat dan terjangkau bagi investor, khususnya dalam kasus-kasus kecil yang melibatkan banyak pihak? Membangun model yang menggabungkan kecepatan teknologi dengan prinsip keadilan akan sangat krusial. Penelitian mendatang juga bisa mengkaji lebih dalam potensi harmonisasi regulasi equity crowdfunding di kawasan ASEAN, khususnya antara Indonesia dan Singapura, yang telah menjadi perintis. Dengan adanya perbedaan pendekatan regulasi (rules-based vs. principle-based), bagaimana kedua negara dapat berkolaborasi untuk menciptakan kerangka kerja yang memungkinkan interoperabilitas platform ECF dan memfasilitasi aliran modal lintas batas secara aman? Studi ini dapat mengeksplorasi tantangan hukum dan operasional dalam membangun paspor ECF regional yang mendorong pertumbuhan ekonomi digital sambil tetap menjaga kedaulatan regulasi masing-masing negara.
| File size | 481.65 KB |
| Pages | 15 |
| DMCA | Report |
Related /
RISETILMIAHRISETILMIAH Integrasi tiga dataset terbuka ini menghasilkan model spasial-probabilistik yang berfokus pada elemen kolom dan memberikan kontribusi penting bagi mitigasiIntegrasi tiga dataset terbuka ini menghasilkan model spasial-probabilistik yang berfokus pada elemen kolom dan memberikan kontribusi penting bagi mitigasi
RADEN WIJAYARADEN WIJAYA Article 31 of Law Number 13 of 2012 respecting the Special Status of the Special Region of Yogyakarta contains provisions pertaining to cultural preservationArticle 31 of Law Number 13 of 2012 respecting the Special Status of the Special Region of Yogyakarta contains provisions pertaining to cultural preservation
JURNALDIALEKTIKAJURNALDIALEKTIKA Penelitian ini menyimpulkan bahwa keterlibatan ormas dalam industri mobil listrik berdampak negatif, dan peraturan yang jelas diperlukan agar intervensiPenelitian ini menyimpulkan bahwa keterlibatan ormas dalam industri mobil listrik berdampak negatif, dan peraturan yang jelas diperlukan agar intervensi
ISKIISKI Ultimately, the findings underscore the need for communication-centered approaches to analyze policy controversies and navigate the challenges of discursiveUltimately, the findings underscore the need for communication-centered approaches to analyze policy controversies and navigate the challenges of discursive
DINASTIREVDINASTIREV Kebijakan yang diusulkan bertujuan untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan respons dalam penanggulangan bencana alam, meminimalkan risiko dan kerugian yangKebijakan yang diusulkan bertujuan untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan respons dalam penanggulangan bencana alam, meminimalkan risiko dan kerugian yang
DINASTIREVDINASTIREV Krisis pangan di Republik Demokratik Kongo merupakan masalah kompleks yang dipengaruhi oleh kemiskinan, konflik, dan perubahan iklim. Lembaga internasionalKrisis pangan di Republik Demokratik Kongo merupakan masalah kompleks yang dipengaruhi oleh kemiskinan, konflik, dan perubahan iklim. Lembaga internasional
POLNESPOLNES Penerapan manajemen risiko yang dilakukan oleh Bank Syariah Indonesia Cabang Tenggarong dalam memberikan pembiayaan kepada calon nasabah memiliki beberapaPenerapan manajemen risiko yang dilakukan oleh Bank Syariah Indonesia Cabang Tenggarong dalam memberikan pembiayaan kepada calon nasabah memiliki beberapa
UNDHIRA BALIUNDHIRA BALI Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan dan menganalisis prosedur penerimaan kas masuk yang terdapat di Secana Beachtown. Penelitian ini adalahPenelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan dan menganalisis prosedur penerimaan kas masuk yang terdapat di Secana Beachtown. Penelitian ini adalah
Useful /
DAARULHUDADAARULHUDA Pendekatan ini dipilih karena objek kajian berfokus pada norma-norma hukum positif, asas hukum, doktrin, serta perbandingan sistem hukum yang berlaku diPendekatan ini dipilih karena objek kajian berfokus pada norma-norma hukum positif, asas hukum, doktrin, serta perbandingan sistem hukum yang berlaku di
DAARULHUDADAARULHUDA Indonesia belum mengadopsi mekanisme serupa; perlindungan minoritas masih didasarkan pada pendekatan normatif-prosedural dalam UU No. 40 Tahun 2007 yangIndonesia belum mengadopsi mekanisme serupa; perlindungan minoritas masih didasarkan pada pendekatan normatif-prosedural dalam UU No. 40 Tahun 2007 yang
DAARULHUDADAARULHUDA Pertama, kerangka Intermediary Liability Indonesia, meskipun mengatur batas waktu takedown, terbukti tidak efektif dalam memaksa kepatuhan PSE global,Pertama, kerangka Intermediary Liability Indonesia, meskipun mengatur batas waktu takedown, terbukti tidak efektif dalam memaksa kepatuhan PSE global,
DINASTIREVDINASTIREV Ada indikasi bahwa terdapat masalah hukum dalam kasus ini karena hak atas tanah telah dialihkan tanpa persetujuan para pihak. Dalam Putusan No. 250/Pid.Ada indikasi bahwa terdapat masalah hukum dalam kasus ini karena hak atas tanah telah dialihkan tanpa persetujuan para pihak. Dalam Putusan No. 250/Pid.