DAARULHUDADAARULHUDA
Media Hukum Indonesia (MHI)Media Hukum Indonesia (MHI)Tujuan dari kajian ini untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan hukum penawaran efek melalui equity crowdfunding di Indonesia dan Singapura serta mengidentifikasi persamaan dan perbedaan dari kedua kerangka regulasi tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu metode penelitian yang memfokuskan kajian pada norma hukum positif yang berlaku serta doktrin-doktrin hukum yang relevan. Metode ini dipilih karena penelitian berorientasi pada analisis peraturan perundang-undangan dan konsep hukum yang mengatur penawaran efek melalui equity crowdfunding serta mekanisme perlindungan investor dalam sistem hukum Indonesia dan Singapura. Hasil penelitian ini menunjukkan terkait perbandingan kerangka regulasi, meskipun kedua negara memiliki tujuan yang sama untuk menyeimbangkan inovasi dan perlindungan pasar, mereka berbeda secara signifikan dalam pendekatannya. Singapura menganut pendekatan Principle-Based yang berfokus pada Integritas Perantara, di mana Penyelenggara wajib memenuhi standar tinggi Capital Markets Services (CMS) Licence dan menggunakan segmentasi investor (Accredited vs. Retail) untuk menyesuaikan perlindungan. Sebaliknya, Indonesia menerapkan pendekatan Rules-Based yang lebih fokus pada Inklusivitas, dengan memberikan batasan spesifik pada profil Penerbit (UMKM non-konglomerasi) dan menerapkan intervensi langsung terhadap risiko investor ritel melalui batasan investasi berdasarkan persentase penghasilan.
Terkait perbandingan kerangka regulasi, meskipun kedua negara memiliki tujuan yang sama untuk menyeimbangkan inovasi dan perlindungan pasar, mereka berbeda secara signifikan dalam pendekatannya.Singapura menganut pendekatan Principle-Based yang berfokus pada Integritas Perantara, di mana Penyelenggara wajib memenuhi standar tinggi Capital Markets Services (CMS) Licence dan menggunakan segmentasi investor (Accredited vs.Sebaliknya, Indonesia menerapkan pendekatan Rules-Based yang lebih fokus pada Inklusivitas, dengan memberikan batasan spesifik pada profil Penerbit (UMKM non-konglomerasi) dan menerapkan intervensi langsung terhadap risiko investor ritel melalui batasan investasi berdasarkan persentase penghasilan.Perbedaan regulasi tercermin dalam strategi mitigasi risiko hukum, di mana Singapura menekankan standar Uji Tuntas platform berlisensi CMS untuk mengatasi asimetri informasi, sementara Indonesia mengandalkan batasan kuantitatif investasi.Dalam perlindungan represif, Singapura menerapkan sanksi tegas terhadap pelanggaran CMS Licence.Indonesia perlu meningkatkan efektivitas penegakan hukum dan kecepatan penyelesaian sengketa untuk investor ritel guna melengkapi perlindungan represif yang ada.
Kajian lanjutan dapat secara empiris menganalisis dampak dari penerapan standar lisensi penyelenggara ECF yang lebih ketat di Indonesia, mirip dengan standar CMS Licence Singapura. Penelitian ini bisa menyoroti bagaimana peningkatan persyaratan modal minimum atau kewajiban manajemen risiko teknologi akan memengaruhi jumlah peserta pasar, biaya operasional platform, serta persepsi dan perilaku investasi dari investor ritel maupun institusi. Hal ini penting untuk memastikan bahwa perubahan regulasi tidak hanya meningkatkan keamanan tetapi juga tetap mendorong inovasi dan inklusivitas pembiayaan bagi UMKM. Selain itu, mengingat sifat digital dan potensi sengketa lintas yurisdiksi dalam ECF di masa depan, penelitian dapat difokuskan pada pengembangan mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih adaptif dan efisien. Pertanyaannya adalah, bagaimana sistem penyelesaian sengketa online (ODR) atau arbitrase yang disederhanakan dapat diintegrasikan ke dalam kerangka hukum ECF Indonesia untuk memberikan perlindungan represif yang cepat dan terjangkau bagi investor, khususnya dalam kasus-kasus kecil yang melibatkan banyak pihak? Membangun model yang menggabungkan kecepatan teknologi dengan prinsip keadilan akan sangat krusial. Penelitian mendatang juga bisa mengkaji lebih dalam potensi harmonisasi regulasi equity crowdfunding di kawasan ASEAN, khususnya antara Indonesia dan Singapura, yang telah menjadi perintis. Dengan adanya perbedaan pendekatan regulasi (rules-based vs. principle-based), bagaimana kedua negara dapat berkolaborasi untuk menciptakan kerangka kerja yang memungkinkan interoperabilitas platform ECF dan memfasilitasi aliran modal lintas batas secara aman? Studi ini dapat mengeksplorasi tantangan hukum dan operasional dalam membangun paspor ECF regional yang mendorong pertumbuhan ekonomi digital sambil tetap menjaga kedaulatan regulasi masing-masing negara.
| File size | 481.65 KB |
| Pages | 15 |
| DMCA | Report |
Related /
POLTEKBAUBAUPOLTEKBAUBAU Proses kegiatan retensi dan penyusutan berkas rekam medis di RSUD Kabupaten Buton Selatan masih bersifat manual, dengan sistem manual yang dijalankan saatProses kegiatan retensi dan penyusutan berkas rekam medis di RSUD Kabupaten Buton Selatan masih bersifat manual, dengan sistem manual yang dijalankan saat
ADI JOURNALADI JOURNAL Transformasi digital telah menjadi kekuatan utama dalam membentuk kembali ekosistem pendidikan di era Industri 4. Dalam pendidikan Islam, khususnya diTransformasi digital telah menjadi kekuatan utama dalam membentuk kembali ekosistem pendidikan di era Industri 4. Dalam pendidikan Islam, khususnya di
UNUSAUNUSA Hasil menunjukkan rata‑rata kadar APO‑B pada K sebesar 209,7 ± 1,02 mg/dL, pada K‑ sebesar 115,3 ± 1,04 mg/dL, pada P1 sebesar 180,4 ± 1,07 mg/dL,Hasil menunjukkan rata‑rata kadar APO‑B pada K sebesar 209,7 ± 1,02 mg/dL, pada K‑ sebesar 115,3 ± 1,04 mg/dL, pada P1 sebesar 180,4 ± 1,07 mg/dL,
UNYUNY Temuan menunjukkan bahwa lembaga beralih dari sistem manual ke digital, yang mengarah pada peningkatan aksesibilitas, transparansi, dan keberlanjutan.Temuan menunjukkan bahwa lembaga beralih dari sistem manual ke digital, yang mengarah pada peningkatan aksesibilitas, transparansi, dan keberlanjutan.
LLDIKTI12LLDIKTI12 Kendala ini diperburuk dengan kurangnya kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungan hidup. Oleh karena itu, dibutuhkan program literasi yang lebih intensifKendala ini diperburuk dengan kurangnya kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungan hidup. Oleh karena itu, dibutuhkan program literasi yang lebih intensif
OJSSTIKESBANYUWANGIOJSSTIKESBANYUWANGI Penelitian ini menggunakan metode studi kasus dengan pendekatan proses keperawatan meliputi pengkajian, diagnosa, intervensi, implementasi dan evaluasiPenelitian ini menggunakan metode studi kasus dengan pendekatan proses keperawatan meliputi pengkajian, diagnosa, intervensi, implementasi dan evaluasi
UNISRIUNISRI Orang-orang yang saat menggunakan komputer atau perangkat elektronik lain yang terhubung ke internet, anda harus berhati-hati saat menggunakannya untukOrang-orang yang saat menggunakan komputer atau perangkat elektronik lain yang terhubung ke internet, anda harus berhati-hati saat menggunakannya untuk
KPUKPU Dinamika pemilu menunjukkan bahwa jaringan sosial menjadi agen penting dalam meningkatkan partisipasi pemilih, terutama melalui relasi kekerabatan danDinamika pemilu menunjukkan bahwa jaringan sosial menjadi agen penting dalam meningkatkan partisipasi pemilih, terutama melalui relasi kekerabatan dan
Useful /
DAARULHUDADAARULHUDA Selanjutnya, penetapan Hak Penghapusan sebagai syarat mandatory dan terverifikasi dalam setiap kesepakatan Restorative Justice kekerasan Berbasis GenderSelanjutnya, penetapan Hak Penghapusan sebagai syarat mandatory dan terverifikasi dalam setiap kesepakatan Restorative Justice kekerasan Berbasis Gender
DAARULHUDADAARULHUDA Konsep filosofisnya berakar kuat pada Maqashid Syariah, menuntut perlindungan harta dan agama. Kerangka regulasi positif (POJK 2024) mendukung inovasiKonsep filosofisnya berakar kuat pada Maqashid Syariah, menuntut perlindungan harta dan agama. Kerangka regulasi positif (POJK 2024) mendukung inovasi
DAARULHUDADAARULHUDA Fokus penelitian terletak pada penerapan Pasal 1365 dan 1367 KUHPerdata untuk menentukan batas tanggung jawab korporasi ketika karyawan melakukan perbuatanFokus penelitian terletak pada penerapan Pasal 1365 dan 1367 KUHPerdata untuk menentukan batas tanggung jawab korporasi ketika karyawan melakukan perbuatan
UNYUNY Di akhir, penelitian ini menyimpulkan bahwa pemancangan nilai-nilai ini adalah hal mendasar untuk memupuk pemahaman antarkultural dan memperkuat karakterDi akhir, penelitian ini menyimpulkan bahwa pemancangan nilai-nilai ini adalah hal mendasar untuk memupuk pemahaman antarkultural dan memperkuat karakter