UADUAD
http://journal.uad.ac.id/index.php/Noveltyhttp://journal.uad.ac.id/index.php/NoveltyArtikel ini memeriksa strategi AS untuk melawan korupsi dan kejahatan cryptocurrency dalam ekosistem keuangan global. Karena aset digital memperoleh legitimasi, mereka secara bersamaan menjadi alat untuk keuangan ilegal, mendorong kebutuhan akan upaya regulasi global yang terkoordinasi. Amerika Serikat, rumah bagi pertukaran kripto terbesar di dunia dan yurisdiksi terkemuka untuk penyitaan aset, telah mengembangkan Strategi Lima Pilar yang menekankan koordinasi global dan penguatan institusi.
Kesimpulan penelitian ini menekankan kebutuhan akan regulasi yang harmonis dan saling terhubung untuk meningkatkan transparansi dan merespons dengan cepat dan adaptif terhadap perubahan dinamis.Penelitian ini juga menyoroti pentingnya koordinasi global dalam memerangi korupsi dan kejahatan cryptocurrency, serta peran institusi internasional dalam memfasilitasi kerjasama antara negara-negara.Namun, penelitian ini mengakui keterbatasan dalam harmonisasi penegakan hukum dan berbagi data, yang menekankan kebutuhan terus-menerus akan mekanisme koordinasi global yang adaptif dan inklusif.
Untuk penelitian lanjutan, disarankan untuk mengeksplorasi dampak regulasi aset digital yang harmonis dan efektivitas koordinasi yang didorong oleh FATF dan UNCAC. Selain itu, penelitian dapat berfokus pada pengembangan kerangka kerja regulasi yang inklusif dan fleksibel untuk mengatasi sifat terdesentralisasi cryptocurrency dan mencegah arbitrase regulasi. Penting juga untuk terus menganalisis dan menilai strategi anti-korupsi global, terutama dalam konteks tantangan transnasional dan perubahan dinamis dalam teknologi keuangan.
- The Effect of Government Policies on Cryptocurrency Market | Atlantis Press. effect government policies... atlantis-press.com/proceedings/icssed-22/125973983The Effect of Government Policies on Cryptocurrency Market Atlantis Press effect government policies atlantis press proceedings icssed 22 125973983
- Validate User. validate user sorry experiencing unusual traffic time please help us confirm robot take... emerald.com/jfc/article/31/6/1622-1634/1237717Validate User validate user sorry experiencing unusual traffic time please help us confirm robot take emerald jfc article 31 6 1622 1634 1237717
- Cooperation between Financial Intelligence Units in the European Union: Stuck in the middle between the... doi.org/10.1177/2032284420943303Cooperation between Financial Intelligence Units in the European Union Stuck in the middle between the doi 10 1177 2032284420943303
| File size | 400.89 KB |
| Pages | 22 |
| DMCA | Report |
Related /
UNRIKAUNRIKA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah lembaga negara independen yang bertugas untuk menindak pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia. Dalam menjalankanKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah lembaga negara independen yang bertugas untuk menindak pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia. Dalam menjalankan
DAARULHUDADAARULHUDA Sinergi ketiganya menghasilkan organisasi yang kompetitif, tangguh, dan berkelanjutan, di mana keberlanjutan ditopang oleh kualitas tata kelola sumberSinergi ketiganya menghasilkan organisasi yang kompetitif, tangguh, dan berkelanjutan, di mana keberlanjutan ditopang oleh kualitas tata kelola sumber
DAARULHUDADAARULHUDA Transformasi digital dan corporate entrepreneurship saling mendukung, di mana teknologi digital berperan sebagai infrastruktur inovasi yang efektif jikaTransformasi digital dan corporate entrepreneurship saling mendukung, di mana teknologi digital berperan sebagai infrastruktur inovasi yang efektif jika
DINASTIRESDINASTIRES Berdasarkan analisis ketentuan perundang-undangan yang relevan, dapat disimpulkan bahwa kasus korupsi Basarnas yang melibatkan personel militer harus diadiliBerdasarkan analisis ketentuan perundang-undangan yang relevan, dapat disimpulkan bahwa kasus korupsi Basarnas yang melibatkan personel militer harus diadili
YAYASANBHZYAYASANBHZ Untuk membuktikan fenomena ini maka dilakukan dianalisis melalui Undang-Undang terdahulu, yaitu UU No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantas Korupsi.Untuk membuktikan fenomena ini maka dilakukan dianalisis melalui Undang-Undang terdahulu, yaitu UU No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantas Korupsi.
IFRELRESEARCHIFRELRESEARCH Model penegakan hukum antikorupsi di lingkungan militer yang diterapkan di Amerika Serikat dan Korea Selatan menunjukkan pendekatan yang sistematis dalamModel penegakan hukum antikorupsi di lingkungan militer yang diterapkan di Amerika Serikat dan Korea Selatan menunjukkan pendekatan yang sistematis dalam
WESTSCIENCE PRESSWESTSCIENCE PRESS Penelitian ini menyimpulkan dengan beberapa rekomendasi kunci.memperkuat kerangka kerja hukum dengan mengatasi ambiguitas dan menutup celah.melibatkanPenelitian ini menyimpulkan dengan beberapa rekomendasi kunci.memperkuat kerangka kerja hukum dengan mengatasi ambiguitas dan menutup celah.melibatkan
INSURIPONOROGOINSURIPONOROGO Sebagai upaya untuk menjadikan hukum Islam agar lebih inovatif dan progresif, maka berbagai langkah ditempuh agar hukum Islam tidak terasa asing denganSebagai upaya untuk menjadikan hukum Islam agar lebih inovatif dan progresif, maka berbagai langkah ditempuh agar hukum Islam tidak terasa asing dengan
Useful /
UWMYUWMY Data rendemen dan kadar air dianalisis dengan ANOVA dan uji lanjut BNJ pada taraf signifikansi 5%, sedangkan parameter mikrobiologi dianalisis secara deskriptif.Data rendemen dan kadar air dianalisis dengan ANOVA dan uji lanjut BNJ pada taraf signifikansi 5%, sedangkan parameter mikrobiologi dianalisis secara deskriptif.
UNPARUNPAR Kemampuan berpikir reflektif matematis siswa dalam pembelajaran discovery learning pada materi bentuk aljabar berkembang optimal ketika siswa mengikutiKemampuan berpikir reflektif matematis siswa dalam pembelajaran discovery learning pada materi bentuk aljabar berkembang optimal ketika siswa mengikuti
DINASTIRESDINASTIRES Arisan falls into the category of anonymous agreements. Therefore, when conducting an arisan, the requirements stipulated in Article 1320 of the CivilArisan falls into the category of anonymous agreements. Therefore, when conducting an arisan, the requirements stipulated in Article 1320 of the Civil
DINASTIRESDINASTIRES serta persyaratan administratif, termasuk kelengkapan dokumen resmi dan pendaftaran di lembaga yang berwenang. Pemenuhan dua syarat ini menjadi dasar keabsahanserta persyaratan administratif, termasuk kelengkapan dokumen resmi dan pendaftaran di lembaga yang berwenang. Pemenuhan dua syarat ini menjadi dasar keabsahan