IFRELRESEARCHIFRELRESEARCH
Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu HukumDeposisi: Jurnal Publikasi Ilmu HukumPutusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XXI/2023 menegaskan kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengusut tindak pidana korupsi di lingkungan militer, sebuah langkah yang mengundang perhatian terkait harmonisasi yurisdiksi sipil dan militer dalam sistem hukum Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan perbandingan hukum dan analisis peraturan perundang-undangan. Studi komparatif dilakukan dengan Amerika Serikat serta Korea Selatan, untuk mengidentifikasi pendekatan terbaik dalam penanganan korupsi militer. Studi ini menyoroti pentingnya reformasi hukum yang seimbang antara menjaga otonomi militer dan mengintegrasikan pengawasan sipil untuk memperkuat pemberantasan korupsi. Hasilnya menunjukkan bahwa keterlibatan lembaga sipil dalam menangani korupsi militer dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, meskipun menghadapi tantangan resistensi institusional. Studi ini merekomendasikan sinergi antara yurisdiksi sipil dan militer untuk mewujudkan sistem penegakan hukum yang efektif dan setara.
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XXI/2023 menegaskan kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam menangani kasus korupsi yang melibatkan anggota militer.Keputusan ini memperkuat peran KPK sebagai lembaga independen yang memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap anggota militer yang terlibat dalam tindak pidana korupsi, meskipun terdapat peraturan yang sebelumnya membatasi wewenang KPK dalam perkara tersebut.Putusan ini menegaskan bahwa korupsi, tanpa memandang jabatan atau status pelakunya, tetap menjadi tindak pidana yang harus ditangani secara profesional dan transparan oleh KPK.Model penegakan hukum antikorupsi di lingkungan militer yang diterapkan di Amerika Serikat dan Korea Selatan menunjukkan pendekatan yang sistematis dalam menangani kasus korupsi.Kedua negara menerapkan sanksi pidana dan administratif yang tegas, dengan pengawasan yang melibatkan berbagai instansi pemerintah untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam penegakan hukum.
Untuk memperkuat sistem penegakan hukum anti-korupsi di lingkungan militer, Indonesia dapat mempertimbangkan penerapan pendekatan serupa yang melibatkan lembaga independen seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Selain itu, penting untuk memperkuat sistem pengawasan internal dan mekanisme transparansi di institusi militer agar penegakan hukum lebih efektif dan mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan. Kolaborasi antara lembaga penegak hukum dan pihak militer juga perlu diperkuat untuk memastikan keadilan dan integritas dalam proses hukum. Dengan demikian, Indonesia dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi militer dan memperkuat supremasi hukum di negara ini.
| File size | 952.51 KB |
| Pages | 19 |
| DMCA | Report |
Related /
MEJAILMIAHMEJAILMIAH Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pertanggungjawaban hukum terhadap pondok pesantren yang mengabaikan korban kekerasan seksualPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pertanggungjawaban hukum terhadap pondok pesantren yang mengabaikan korban kekerasan seksual
FHUKIFHUKI Kedudukan tersebut menegaskan bahwa jaminan fidusia sebagai hak kebendaan tidak hapus oleh adanya sita umum, melainkan tetap melekat pada objek jaminanKedudukan tersebut menegaskan bahwa jaminan fidusia sebagai hak kebendaan tidak hapus oleh adanya sita umum, melainkan tetap melekat pada objek jaminan
IAIN LANGSAIAIN LANGSA Ekspansi peraturan daerah bercorak syariah (perda syariah) dan pengaruh hukum Islam dalam peraturan perundang-undangan nasional menegaskan urgensi untukEkspansi peraturan daerah bercorak syariah (perda syariah) dan pengaruh hukum Islam dalam peraturan perundang-undangan nasional menegaskan urgensi untuk
MEJAILMIAHMEJAILMIAH Kajian ini merekomendasikan penguatan mekanisme partisipatif dan keterbukaan informasi dalam setiap tahapan penyusunan Prolegnas dan Prolegda sebagai bagianKajian ini merekomendasikan penguatan mekanisme partisipatif dan keterbukaan informasi dalam setiap tahapan penyusunan Prolegnas dan Prolegda sebagai bagian
MEJAILMIAHMEJAILMIAH Penelitian ini bertujuan untuk menjawab bagaimana pada Putusan No. 69/Pdt. P-Kons/2022/PN Gto. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim mengabulkan permohonanPenelitian ini bertujuan untuk menjawab bagaimana pada Putusan No. 69/Pdt. P-Kons/2022/PN Gto. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim mengabulkan permohonan
MEJAILMIAHMEJAILMIAH Keterbatasan efektivitas dalam pemeriksaan perkara serta meningkatnya beban yudisial mendorong dialihkannya kewenangan tersebut kepada Mahkamah KonstitusiKeterbatasan efektivitas dalam pemeriksaan perkara serta meningkatnya beban yudisial mendorong dialihkannya kewenangan tersebut kepada Mahkamah Konstitusi
MEJAILMIAHMEJAILMIAH Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pelaku, korban, dan penyidik Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (UPPA) Polresta Gorontalo Kota,Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pelaku, korban, dan penyidik Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (UPPA) Polresta Gorontalo Kota,
MEJAILMIAHMEJAILMIAH Hasil penelitian menunjukkan bahwa standar pembuktian pelanggaran AAUPB bersifat bebas (vrij bewijs), bergantung pada keyakinan hakim yang didukung olehHasil penelitian menunjukkan bahwa standar pembuktian pelanggaran AAUPB bersifat bebas (vrij bewijs), bergantung pada keyakinan hakim yang didukung oleh
Useful /
POLBANGTANBOGORPOLBANGTANBOGOR Pertanian merupakan sektor yang menjadi pilar ekonomi pada negara berkembang, pada era ini teknologi kian berkembang pesat tidak terkecuali dalam bidangPertanian merupakan sektor yang menjadi pilar ekonomi pada negara berkembang, pada era ini teknologi kian berkembang pesat tidak terkecuali dalam bidang
POLBANGTANBOGORPOLBANGTANBOGOR Selain itu, keracunan produk pertanian akibat residu herbisida juga dapat terjadi. Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari pemanfaatan ekstrak alang-alangSelain itu, keracunan produk pertanian akibat residu herbisida juga dapat terjadi. Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari pemanfaatan ekstrak alang-alang
STAIYPIQBAUBAUSTAIYPIQBAUBAU Peningkatan kualitas kerja kader terbukti memperkuat upaya pencegahan penyebaran penyakit di wilayah Kelurahan Kebagusan. Oleh karena itu, penerapan metodePeningkatan kualitas kerja kader terbukti memperkuat upaya pencegahan penyebaran penyakit di wilayah Kelurahan Kebagusan. Oleh karena itu, penerapan metode
UNAMAUNAMA Sistem ini menawarkan keamanan melalui login, serta menghubungkan pencatatan data pembayaran secara otomatis dengan pembuatan laporan. Dengan demikian,Sistem ini menawarkan keamanan melalui login, serta menghubungkan pencatatan data pembayaran secara otomatis dengan pembuatan laporan. Dengan demikian,