IFRELRESEARCHIFRELRESEARCH
Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu HukumDeposisi: Jurnal Publikasi Ilmu HukumPutusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XXI/2023 menegaskan kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengusut tindak pidana korupsi di lingkungan militer, sebuah langkah yang mengundang perhatian terkait harmonisasi yurisdiksi sipil dan militer dalam sistem hukum Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan perbandingan hukum dan analisis peraturan perundang-undangan. Studi komparatif dilakukan dengan Amerika Serikat serta Korea Selatan, untuk mengidentifikasi pendekatan terbaik dalam penanganan korupsi militer. Studi ini menyoroti pentingnya reformasi hukum yang seimbang antara menjaga otonomi militer dan mengintegrasikan pengawasan sipil untuk memperkuat pemberantasan korupsi. Hasilnya menunjukkan bahwa keterlibatan lembaga sipil dalam menangani korupsi militer dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, meskipun menghadapi tantangan resistensi institusional. Studi ini merekomendasikan sinergi antara yurisdiksi sipil dan militer untuk mewujudkan sistem penegakan hukum yang efektif dan setara.
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XXI/2023 menegaskan kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam menangani kasus korupsi yang melibatkan anggota militer.Keputusan ini memperkuat peran KPK sebagai lembaga independen yang memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap anggota militer yang terlibat dalam tindak pidana korupsi, meskipun terdapat peraturan yang sebelumnya membatasi wewenang KPK dalam perkara tersebut.Putusan ini menegaskan bahwa korupsi, tanpa memandang jabatan atau status pelakunya, tetap menjadi tindak pidana yang harus ditangani secara profesional dan transparan oleh KPK.Model penegakan hukum antikorupsi di lingkungan militer yang diterapkan di Amerika Serikat dan Korea Selatan menunjukkan pendekatan yang sistematis dalam menangani kasus korupsi.Kedua negara menerapkan sanksi pidana dan administratif yang tegas, dengan pengawasan yang melibatkan berbagai instansi pemerintah untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam penegakan hukum.
Untuk memperkuat sistem penegakan hukum anti-korupsi di lingkungan militer, Indonesia dapat mempertimbangkan penerapan pendekatan serupa yang melibatkan lembaga independen seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Selain itu, penting untuk memperkuat sistem pengawasan internal dan mekanisme transparansi di institusi militer agar penegakan hukum lebih efektif dan mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan. Kolaborasi antara lembaga penegak hukum dan pihak militer juga perlu diperkuat untuk memastikan keadilan dan integritas dalam proses hukum. Dengan demikian, Indonesia dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi militer dan memperkuat supremasi hukum di negara ini.
| File size | 952.51 KB |
| Pages | 19 |
| DMCA | Report |
Related /
POLITEKNIK KEBUMENPOLITEKNIK KEBUMEN Sebagian besar mahasiswa masih menunjukkan minat berwirausaha yang rendah, suatu kondisi yang dapat berkontribusi pada meningkatnya angka pengangguranSebagian besar mahasiswa masih menunjukkan minat berwirausaha yang rendah, suatu kondisi yang dapat berkontribusi pada meningkatnya angka pengangguran
POLITEKNIK KEBUMENPOLITEKNIK KEBUMEN Hasil penelitian ini menegaskan bahwa pembelian impulsif tidak hanya didorong oleh utilitas produk, tetapi juga oleh faktor afektif. Penelitian ini jugaHasil penelitian ini menegaskan bahwa pembelian impulsif tidak hanya didorong oleh utilitas produk, tetapi juga oleh faktor afektif. Penelitian ini juga
POLITEKNIK KEBUMENPOLITEKNIK KEBUMEN Penelitian ini membuktikan bahwa Budaya Etnis Batak Toba dan Efikasi Diri berpengaruh positif serta signifikan terhadap Perilaku Wirausaha pelaku usahaPenelitian ini membuktikan bahwa Budaya Etnis Batak Toba dan Efikasi Diri berpengaruh positif serta signifikan terhadap Perilaku Wirausaha pelaku usaha
UNHASYUNHASY Penelitian ini bertujuan merancang dan mengimplementasikan Sistem Pendukung Keputusan (SPK) berbasis web menggunakan metode Weighted Sum Model (WSM) gunaPenelitian ini bertujuan merancang dan mengimplementasikan Sistem Pendukung Keputusan (SPK) berbasis web menggunakan metode Weighted Sum Model (WSM) guna
UMMUUMMU Mahkamah Konstitusi telah menerapkan paradigma keadilan substantif dalam menyelesaikan perkara perselisihan hasil pemilukada. Hal tersebut terlihat dariMahkamah Konstitusi telah menerapkan paradigma keadilan substantif dalam menyelesaikan perkara perselisihan hasil pemilukada. Hal tersebut terlihat dari
ULILALBABINSTITUTEULILALBABINSTITUTE Berdasarkan analisis non-finansial, eco enzyme EcoVera menunjukkan kelayakan karena memiliki keunggulan ramah lingkungan, proses pembuatan sederhana, hargaBerdasarkan analisis non-finansial, eco enzyme EcoVera menunjukkan kelayakan karena memiliki keunggulan ramah lingkungan, proses pembuatan sederhana, harga
MKRIMKRI Ambiguitas pada Pasal 299 ayat (1) UU Pemilu harus ditafsirkan secara restriktif, membatasi hak kampanye hanya bagi petahana yang mencalonkan diri kembali.Ambiguitas pada Pasal 299 ayat (1) UU Pemilu harus ditafsirkan secara restriktif, membatasi hak kampanye hanya bagi petahana yang mencalonkan diri kembali.
PERADABANPUBLISHINGPERADABANPUBLISHING Artikel ini mengevaluasi bagaimana pendekatan maqāṣid al-sharīah dapat digunakan untuk menilai efektivitas undang-undang ini dalam mengurangi kemiskinanArtikel ini mengevaluasi bagaimana pendekatan maqāṣid al-sharīah dapat digunakan untuk menilai efektivitas undang-undang ini dalam mengurangi kemiskinan
Useful /
JOURNALWEBJOURNALWEB Penelitian ini dilakukan untuk mengevaluasi efektivitas pembiayaan sektor UMKM di perbankan syariah serta faktor-faktor yang berpengaruh terhadap realisasinya.Penelitian ini dilakukan untuk mengevaluasi efektivitas pembiayaan sektor UMKM di perbankan syariah serta faktor-faktor yang berpengaruh terhadap realisasinya.
STAIYPIQBAUBAUSTAIYPIQBAUBAU Usaha untuk mencegah DBD perlu dilakukan karena penyakit ini cukup mematikan. Pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan di Kantor Kelurahan Kebagusan JakartaUsaha untuk mencegah DBD perlu dilakukan karena penyakit ini cukup mematikan. Pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan di Kantor Kelurahan Kebagusan Jakarta
UNAMAUNAMA Hasil penelitian ini membuktikan algoritma FP-Growth memiliki kecepatan dalam pemrosesan data yang terbantu dari pembentukan FP-Tree. Pengujian menggunakanHasil penelitian ini membuktikan algoritma FP-Growth memiliki kecepatan dalam pemrosesan data yang terbantu dari pembentukan FP-Tree. Pengujian menggunakan
UNAMAUNAMA Untuk penelitian kedepan bisa dilengkapi dengan pemesanan antrian seperti halnya kode booking tiket pesawat, dimana apabila melewati limit waktu yang telahUntuk penelitian kedepan bisa dilengkapi dengan pemesanan antrian seperti halnya kode booking tiket pesawat, dimana apabila melewati limit waktu yang telah