IFRELRESEARCHIFRELRESEARCH
Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu HukumDeposisi: Jurnal Publikasi Ilmu HukumPutusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XXI/2023 menegaskan kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengusut tindak pidana korupsi di lingkungan militer, sebuah langkah yang mengundang perhatian terkait harmonisasi yurisdiksi sipil dan militer dalam sistem hukum Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan perbandingan hukum dan analisis peraturan perundang-undangan. Studi komparatif dilakukan dengan Amerika Serikat serta Korea Selatan, untuk mengidentifikasi pendekatan terbaik dalam penanganan korupsi militer. Studi ini menyoroti pentingnya reformasi hukum yang seimbang antara menjaga otonomi militer dan mengintegrasikan pengawasan sipil untuk memperkuat pemberantasan korupsi. Hasilnya menunjukkan bahwa keterlibatan lembaga sipil dalam menangani korupsi militer dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, meskipun menghadapi tantangan resistensi institusional. Studi ini merekomendasikan sinergi antara yurisdiksi sipil dan militer untuk mewujudkan sistem penegakan hukum yang efektif dan setara.
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XXI/2023 menegaskan kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam menangani kasus korupsi yang melibatkan anggota militer.Keputusan ini memperkuat peran KPK sebagai lembaga independen yang memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap anggota militer yang terlibat dalam tindak pidana korupsi, meskipun terdapat peraturan yang sebelumnya membatasi wewenang KPK dalam perkara tersebut.Putusan ini menegaskan bahwa korupsi, tanpa memandang jabatan atau status pelakunya, tetap menjadi tindak pidana yang harus ditangani secara profesional dan transparan oleh KPK.Model penegakan hukum antikorupsi di lingkungan militer yang diterapkan di Amerika Serikat dan Korea Selatan menunjukkan pendekatan yang sistematis dalam menangani kasus korupsi.Kedua negara menerapkan sanksi pidana dan administratif yang tegas, dengan pengawasan yang melibatkan berbagai instansi pemerintah untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam penegakan hukum.
Untuk memperkuat sistem penegakan hukum anti-korupsi di lingkungan militer, Indonesia dapat mempertimbangkan penerapan pendekatan serupa yang melibatkan lembaga independen seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Selain itu, penting untuk memperkuat sistem pengawasan internal dan mekanisme transparansi di institusi militer agar penegakan hukum lebih efektif dan mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan. Kolaborasi antara lembaga penegak hukum dan pihak militer juga perlu diperkuat untuk memastikan keadilan dan integritas dalam proses hukum. Dengan demikian, Indonesia dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi militer dan memperkuat supremasi hukum di negara ini.
| File size | 952.51 KB |
| Pages | 19 |
| DMCA | Report |
Related /
DAARULHUDADAARULHUDA Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun OTT tetap efektif sebagai alat bukti awal dalam mengungkap korupsi sistemik, implementasinya menghadapi tantanganHasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun OTT tetap efektif sebagai alat bukti awal dalam mengungkap korupsi sistemik, implementasinya menghadapi tantangan
DAARULHUDADAARULHUDA Pertanggungjawaban pidana ditegakkan berdasarkan tingkat keterlibatan, kesengajaan, dan penyalahgunaan kewenangan yang terbukti selama proses persidangan.Pertanggungjawaban pidana ditegakkan berdasarkan tingkat keterlibatan, kesengajaan, dan penyalahgunaan kewenangan yang terbukti selama proses persidangan.
DHSJOURNALDHSJOURNAL Penelitian ini menunjukkan bahwa sistem akuntansi penerimaan kas di PKK RW 03 RT 02 Kedung Baruk sudah berjalan dengan cukup baik dan terstruktur, meskipunPenelitian ini menunjukkan bahwa sistem akuntansi penerimaan kas di PKK RW 03 RT 02 Kedung Baruk sudah berjalan dengan cukup baik dan terstruktur, meskipun
UNESUNES Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan kode etik terhadap anggota Polri pelaku penganiayaan tahanan dilaksanakan melalui mekanisme sistematis yangHasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan kode etik terhadap anggota Polri pelaku penganiayaan tahanan dilaksanakan melalui mekanisme sistematis yang
UNUSIAUNUSIA PTUN memiliki peran kritis dalam meninjau dan membatalkan keputusan administratif ilegal, namun keterbatasan koordinasi antara yudisial administrasi danPTUN memiliki peran kritis dalam meninjau dan membatalkan keputusan administratif ilegal, namun keterbatasan koordinasi antara yudisial administrasi dan
NEOLECTURANEOLECTURA Jenis penjatuhan pidana yang dapat dilakukan hakim terhadap pelaku tindak pidana korupsi antara lain yaitu pidana mati apabila dilakukan dalam “keadaanJenis penjatuhan pidana yang dapat dilakukan hakim terhadap pelaku tindak pidana korupsi antara lain yaitu pidana mati apabila dilakukan dalam “keadaan
JURNALKUJURNALKU World Health Organization (WHO) menyatakan bahwa virus ini menjadi pandemi global. Penyebarannya yang sangat cepat dan mudah menyebabkan seluruh negaraWorld Health Organization (WHO) menyatakan bahwa virus ini menjadi pandemi global. Penyebarannya yang sangat cepat dan mudah menyebabkan seluruh negara
UMMUMM Konsep profetik menitikberatkan pada prinsip-prinsip perilaku yang bersumber dari nilai-nilai religius, sehingga seluruh cabang kekuasaan eksekutif, legislatif,Konsep profetik menitikberatkan pada prinsip-prinsip perilaku yang bersumber dari nilai-nilai religius, sehingga seluruh cabang kekuasaan eksekutif, legislatif,
Useful /
UNAMAUNAMA Minimarket ini tergolong masih baru karena beroperasi sejak tahun 2020. Meskipun baru, minimarket ini cukup ramai dikunjungi oleh konsumen yang berbelanja,Minimarket ini tergolong masih baru karena beroperasi sejak tahun 2020. Meskipun baru, minimarket ini cukup ramai dikunjungi oleh konsumen yang berbelanja,
UNEJUNEJ Pengadilan HAM ad hoc telah gagal mengungkap kebenaran dari beberapa kasus terkemuka, apalagi memberikan ganti rugi dan rekonsiliasi. Dipercaya bahwa pengadilanPengadilan HAM ad hoc telah gagal mengungkap kebenaran dari beberapa kasus terkemuka, apalagi memberikan ganti rugi dan rekonsiliasi. Dipercaya bahwa pengadilan
UNEJUNEJ Jurnal ini memuat kajian tentang realita hak asasi manusia di wilayah Asia Tenggara dari berbagai perspektif. JSEAHR adalah jurnal yang direview oleh peerJurnal ini memuat kajian tentang realita hak asasi manusia di wilayah Asia Tenggara dari berbagai perspektif. JSEAHR adalah jurnal yang direview oleh peer
UNEJUNEJ Change of legal sex for transgender individuals is sometimes possible. Legal recognition of same-sex relationships has been proposed in Thailand and theChange of legal sex for transgender individuals is sometimes possible. Legal recognition of same-sex relationships has been proposed in Thailand and the