IFRELRESEARCHIFRELRESEARCH
Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu HukumDeposisi: Jurnal Publikasi Ilmu HukumPutusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XXI/2023 menegaskan kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengusut tindak pidana korupsi di lingkungan militer, sebuah langkah yang mengundang perhatian terkait harmonisasi yurisdiksi sipil dan militer dalam sistem hukum Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan perbandingan hukum dan analisis peraturan perundang-undangan. Studi komparatif dilakukan dengan Amerika Serikat serta Korea Selatan, untuk mengidentifikasi pendekatan terbaik dalam penanganan korupsi militer. Studi ini menyoroti pentingnya reformasi hukum yang seimbang antara menjaga otonomi militer dan mengintegrasikan pengawasan sipil untuk memperkuat pemberantasan korupsi. Hasilnya menunjukkan bahwa keterlibatan lembaga sipil dalam menangani korupsi militer dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, meskipun menghadapi tantangan resistensi institusional. Studi ini merekomendasikan sinergi antara yurisdiksi sipil dan militer untuk mewujudkan sistem penegakan hukum yang efektif dan setara.
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XXI/2023 menegaskan kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam menangani kasus korupsi yang melibatkan anggota militer.Keputusan ini memperkuat peran KPK sebagai lembaga independen yang memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap anggota militer yang terlibat dalam tindak pidana korupsi, meskipun terdapat peraturan yang sebelumnya membatasi wewenang KPK dalam perkara tersebut.Putusan ini menegaskan bahwa korupsi, tanpa memandang jabatan atau status pelakunya, tetap menjadi tindak pidana yang harus ditangani secara profesional dan transparan oleh KPK.Model penegakan hukum antikorupsi di lingkungan militer yang diterapkan di Amerika Serikat dan Korea Selatan menunjukkan pendekatan yang sistematis dalam menangani kasus korupsi.Kedua negara menerapkan sanksi pidana dan administratif yang tegas, dengan pengawasan yang melibatkan berbagai instansi pemerintah untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam penegakan hukum.
Untuk memperkuat sistem penegakan hukum anti-korupsi di lingkungan militer, Indonesia dapat mempertimbangkan penerapan pendekatan serupa yang melibatkan lembaga independen seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Selain itu, penting untuk memperkuat sistem pengawasan internal dan mekanisme transparansi di institusi militer agar penegakan hukum lebih efektif dan mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan. Kolaborasi antara lembaga penegak hukum dan pihak militer juga perlu diperkuat untuk memastikan keadilan dan integritas dalam proses hukum. Dengan demikian, Indonesia dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi militer dan memperkuat supremasi hukum di negara ini.
| File size | 952.51 KB |
| Pages | 19 |
| DMCA | Report |
Related /
DHSJOURNALDHSJOURNAL Penelitian ini menunjukkan bahwa sistem akuntansi penerimaan kas di PKK RW 03 RT 02 Kedung Baruk sudah berjalan dengan cukup baik dan terstruktur, meskipunPenelitian ini menunjukkan bahwa sistem akuntansi penerimaan kas di PKK RW 03 RT 02 Kedung Baruk sudah berjalan dengan cukup baik dan terstruktur, meskipun
ASTHAGRAFIKAASTHAGRAFIKA Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan prinsip responsibility masih lemah akibat keterbatasan ekonomi masyarakat yang mayoritas bekerja sebagaiHasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan prinsip responsibility masih lemah akibat keterbatasan ekonomi masyarakat yang mayoritas bekerja sebagai
UIDUID Situasi ini berbeda dengan di Belanda, di mana AWB tidak hanya menjamin mekanisme penegakan secara normatif, tetapi juga dilengkapi instrumen hukum yangSituasi ini berbeda dengan di Belanda, di mana AWB tidak hanya menjamin mekanisme penegakan secara normatif, tetapi juga dilengkapi instrumen hukum yang
UNESUNES Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan kode etik meliputi budaya organisasi dengan mentalitas blue code of silence, sistem pengawasan internal yangFaktor-faktor yang mempengaruhi penegakan kode etik meliputi budaya organisasi dengan mentalitas blue code of silence, sistem pengawasan internal yang
NEOLECTURANEOLECTURA Penelitian ini menyimpulkan bahwa sanksi pidana korupsi di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999,Penelitian ini menyimpulkan bahwa sanksi pidana korupsi di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999,
UMMUMM Melalui metode penelitian yuridis normatif, penelitian ini berupaya menggali konsep profetik untuk mewujudkan good governance. Hasil penelitian menunjukkanMelalui metode penelitian yuridis normatif, penelitian ini berupaya menggali konsep profetik untuk mewujudkan good governance. Hasil penelitian menunjukkan
AMIKOM PURWOKERTOAMIKOM PURWOKERTO Untuk mengumpulkan data primer dari responden digunakan kuesioner yang didistribusikan dengan secara online dengan google form. Sebelum dianalisis denganUntuk mengumpulkan data primer dari responden digunakan kuesioner yang didistribusikan dengan secara online dengan google form. Sebelum dianalisis dengan
AMIKOM PURWOKERTOAMIKOM PURWOKERTO Selanjutnya, variabel akuntabilitas dan transparansi memiliki pengaruh terhadap pengawasan internal. Selain itu, variabel pengawasan internal dapat memediasiSelanjutnya, variabel akuntabilitas dan transparansi memiliki pengaruh terhadap pengawasan internal. Selain itu, variabel pengawasan internal dapat memediasi
Useful /
USAHIDUSAHID Hasil dari analisis SWOT menunjukkan bahwa adanya kekuatan (Strength) pada destinasi tersebut memiliki 4 faktor kekuatan, adanya kelemahan (Weakness) yangHasil dari analisis SWOT menunjukkan bahwa adanya kekuatan (Strength) pada destinasi tersebut memiliki 4 faktor kekuatan, adanya kelemahan (Weakness) yang
UNAMAUNAMA Untuk penelitian kedepan bisa dilengkapi dengan pemesanan antrian seperti halnya kode booking tiket pesawat, dimana apabila melewati limit waktu yang telahUntuk penelitian kedepan bisa dilengkapi dengan pemesanan antrian seperti halnya kode booking tiket pesawat, dimana apabila melewati limit waktu yang telah
UNAMAUNAMA PPT Al Istiqomah merupakan lembaga yang bergerak dalam bidang pendidikan dengan memadukan pesantren modern dan sekolah. Saat ini pengelolaan data dan pembayaranPPT Al Istiqomah merupakan lembaga yang bergerak dalam bidang pendidikan dengan memadukan pesantren modern dan sekolah. Saat ini pengelolaan data dan pembayaran
UNEJUNEJ JSEAHR adalah jurnal yang direview oleh peer dan dikelola bersama oleh Pusat Hak Asasi Manusia, Multikulturalisme, dan Migrasi (CHRM2) Universitas JemberJSEAHR adalah jurnal yang direview oleh peer dan dikelola bersama oleh Pusat Hak Asasi Manusia, Multikulturalisme, dan Migrasi (CHRM2) Universitas Jember