PERADABANPUBLISHINGPERADABANPUBLISHING
Peradaban Journal of Religion and SocietyPeradaban Journal of Religion and SocietyUndang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa diperkenalkan sebagai kebijakan strategis untuk memperkuat kemandirian desa, namun implementasinya menghadapi tantangan dari kemiskinan struktural dan korupsi yang menghambat pembangunan. Artikel ini mengevaluasi bagaimana pendekatan maqāṣid al-sharīah dapat digunakan untuk menilai efektivitas undang-undang ini dalam mengurangi kemiskinan dan memitigasi korupsi di daerah pedesaan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan analisis teks terhadap pasal-pasal dalam undang-undang, dilengkapi dengan kajian data sekunder dari laporan pemerintah dan kajian akademik terkait. Analisis menunjukkan bahwa UU Desa memiliki potensi besar dalam memenuhi maqāṣid al-sharīah, khususnya dalam melindungi kekayaan (ḥifẓ al-māl) dan kehidupan (ḥifẓ al-nafs), melalui pengelolaan keuangan desa yang transparan dan peningkatan kapasitas masyarakat. Namun, kelemahan dalam pengawasan dan implementasi kebijakan tetap menjadi penghambat utama dalam pemberantasan korupsi. Oleh karena itu, diperlukan upaya implementasi yang lebih konsisten sesuai dengan prinsip-prinsip maqāṣid qāryah dan maqāṣid as-siyasatul qāryah sebagai kerangka konseptual yang kokoh untuk mengatasi kemiskinan dan memitigasi korupsi di kawasan pedesaan.
Penelitian ini menyimpulkan bahwa konstruksi konseptual pengurangan kemiskinan dan mekanisme anti-korupsi berbasis nilai maqāṣid al-sharīah dalam tata kelola desa, terutama melalui penerapan Pasal 72A dan Pasal 86, dapat menjadi fondasi kuat dalam pencegahan korupsi dan peningkatan kesejahteraan desa.Penerapan prinsip perlindungan kehidupan, kekayaan, keadilan sosial, dan musyawarah selaras dengan maqāṣid al-sharīah dan mendukung pembangunan desa yang berkelanjutan.Penelitian juga mengusulkan konsep maqāṣid qāryah pada tingkat maqāṣid juziyyah dan maqāṣid al-khāshāh sebagai kerangka konseptual untuk mengatasi kemiskinan dan korupsi di tingkat desa.
Pertama, perlu dilakukan penelitian empiris melalui studi kasus di berbagai desa untuk menguji efektivitas penerapan pendekatan maqāṣid al-sharīah dalam pencegahan korupsi, terutama dalam konteks pengelolaan dana desa, agar dapat diketahui sejauh mana aspek normatif dan spiritual dari konsep ini mampu memengaruhi perilaku aparatur desa. Kedua, diperlukan penelitian lanjutan yang secara khusus mengkaji mekanisme pemberantasan korupsi di tingkat desa berbasis maqāṣid al-sharīah, bukan hanya dari sisi pencegahan, namun juga pemulihan akibat korupsi melalui pendekatan restoratif yang adil dan melibatkan masyarakat. Ketiga, penting untuk meneliti bagaimana variasi budaya dan konteks sosial di berbagai wilayah Indonesia memengaruhi interpretasi dan implementasi maqāṣid al-sharīah dalam tata kelola desa, sehingga dapat dirancang model yang lebih spesifik, inklusif, dan relevan secara lokal tanpa kehilangan basis normatifnya.
- Pertanggungjawaban Konsultan Pengawas Jasa Konstruksi Terhadap Tindak Pidana Korupsi | Ranah Research... Doi.Org/10.38035/Rrj.V6i5.1092Pertanggungjawaban Konsultan Pengawas Jasa Konstruksi Terhadap Tindak Pidana Korupsi Ranah Research Doi Org 10 38035 Rrj V6i5 1092
- Partisipasi Masyarakat Menuju Negara Kesejahteraan: Memahami Pentingnya Peran Aktif Masyarakat Dalam... ejournal2.undip.ac.id/index.php/jphi/article/view/18164Partisipasi Masyarakat Menuju Negara Kesejahteraan Memahami Pentingnya Peran Aktif Masyarakat Dalam ejournal2 undip ac index php jphi article view 18164
| File size | 699.3 KB |
| Pages | 25 |
| Short Link | https://juris.id/p-39g |
| Lookup Links | Google ScholarGoogle Scholar, Semantic ScholarSemantic Scholar, CORE.ac.ukCORE.ac.uk, WorldcatWorldcat, ZenodoZenodo, Research GateResearch Gate, Academia.eduAcademia.edu, OpenAlexOpenAlex, Hollis HarvardHollis Harvard |
| DMCA | Report |
Related /
UBHARAJAYAUBHARAJAYA Perspektif kriminologis menekankan pentingnya peran masyarakat dalam pengendalian sosial untuk menciptakan lingkungan yang aman. Masyarakat berkontribusiPerspektif kriminologis menekankan pentingnya peran masyarakat dalam pengendalian sosial untuk menciptakan lingkungan yang aman. Masyarakat berkontribusi
UIDUID Pelaksanaan penyertaan modal negara juga harus dilakukan dengan amanah, karena modal yang diberikan merupakan amanah Pemerintah yang dititipkan untuk dikelolaPelaksanaan penyertaan modal negara juga harus dilakukan dengan amanah, karena modal yang diberikan merupakan amanah Pemerintah yang dititipkan untuk dikelola
PENCERAHPENCERAH Pengelolaan Dana Desa oleh pemerintah Desa Kuteni Reje pada 2022 telah dilakukan secara formal akuntabel dengan meliputi semua dimensi akuntabilitas. Namun,Pengelolaan Dana Desa oleh pemerintah Desa Kuteni Reje pada 2022 telah dilakukan secara formal akuntabel dengan meliputi semua dimensi akuntabilitas. Namun,
STISDARUSSALAMSTISDARUSSALAM Berdasarkan pembahasan yang telah penulis paparkan di atas, maka dapat ditarik kesimpulannya antara lain. 1) Strategi yang dapat dilakukan dalam pemberantasanBerdasarkan pembahasan yang telah penulis paparkan di atas, maka dapat ditarik kesimpulannya antara lain. 1) Strategi yang dapat dilakukan dalam pemberantasan
AMSIRAMSIR Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dengan metode pendekatan undang-undang dan pendekatan perbandingan. Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakanPenelitian ini menggunakan pendekatan normatif dengan metode pendekatan undang-undang dan pendekatan perbandingan. Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan
UMMUMM Persoalan korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam birokrasi bukan disebabkan oleh lemahnya payung hukum di Indonesia, melainkan karena secara subjektif setiapPersoalan korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam birokrasi bukan disebabkan oleh lemahnya payung hukum di Indonesia, melainkan karena secara subjektif setiap
UJBUJB Sama pentingnya adalah teladan pemimpin di Indonesia yang merupakan memorandum di bawah pembuat kebijakan yang dimaksud, yaitu Eksekutif dan Legislatif.Sama pentingnya adalah teladan pemimpin di Indonesia yang merupakan memorandum di bawah pembuat kebijakan yang dimaksud, yaitu Eksekutif dan Legislatif.
NEWINERANEWINERA Prinsip tabir pemerintahan dapat membatasi atau mencegah tindakan ilegal yang dilakukan pemerintah dan stafnya untuk kepentingan pribadi atau memperkayaPrinsip tabir pemerintahan dapat membatasi atau mencegah tindakan ilegal yang dilakukan pemerintah dan stafnya untuk kepentingan pribadi atau memperkaya
Useful /
IRSCIRSC Penelitian ini menginvestigasi pengaruh servant leadership terhadap thriving at work, serta peran status insider yang dirasakan sebagai mediator dan iklimPenelitian ini menginvestigasi pengaruh servant leadership terhadap thriving at work, serta peran status insider yang dirasakan sebagai mediator dan iklim
INABJINABJ Latar belakang: Pola diet barat sering dikaitkan dengan penyakit inflamasi usus (IBD). Diet tinggi lemak dan gula (HFHS) digunakan dalam model eksperimentalLatar belakang: Pola diet barat sering dikaitkan dengan penyakit inflamasi usus (IBD). Diet tinggi lemak dan gula (HFHS) digunakan dalam model eksperimental
UMMUMM Karenanya, keakuratan legislasi pada waktunya mesti disesuaikan dengan kondisi bangsa guna melahirkan hukum responsif serta adil. 1/PNPS/1965 sebagai jalanKarenanya, keakuratan legislasi pada waktunya mesti disesuaikan dengan kondisi bangsa guna melahirkan hukum responsif serta adil. 1/PNPS/1965 sebagai jalan
UNEJUNEJ The United Nations human rights system has recognized rights of lesbian, gay, bisexual, transgender and intersex individuals (LGBTI), with key decisionsThe United Nations human rights system has recognized rights of lesbian, gay, bisexual, transgender and intersex individuals (LGBTI), with key decisions