UNEJUNEJ
Journal of Southeast Asian Human RightsJournal of Southeast Asian Human RightsThe United Nations human rights system has recognized rights of lesbian, gay, bisexual, transgender and intersex individuals (LGBTI), with key decisions in 2011 and 2016. To what extent are the rights of these groupings respected in Southeast Asia? The visibility of LGBTI is low in Southeast Asia and government attitudes vary. Criminal laws, both secular and Sharia, in some jurisdictions, have prohibitions, but active enforcement is rare. Discrimination in employment is prohibited by law in Thailand and in local laws in the Philippines. Change of legal sex for transgender individuals is sometimes possible. Legal recognition of same-sex relationships has been proposed in Thailand and the Philippines, but not yet enacted. Marriage has been opened to same-sex couples in neighboring Taiwan. Laws on adoption and surrogacy generally exclude same-sex couples. So-called normalizing surgery on intersex babies needs to be deferred to the childs maturity, to protect their health and rights.
In summary, in Southeast Asia, Sharia criminal laws prohibiting sexual acts outside of legal marriage, as well as cross-dressing, are in place in Brunei, Aceh province in Indonesia, and at the individual state level within Malaysia.Caning, incarceration and fines can be imposed as punishments.The most common right recognized in human rights decisions that have ruled against anti-homosexual criminal laws has been the right of personal privacy.In most places in Southeast Asia there has been some degree of progress.
Berdasarkan paper, terdapat beberapa arah penelitian lanjutan yang menjanjikan. Pertama, penelitian dapat dilakukan untuk mengeksplorasi dampak dari hukum Sharia terhadap hak-hak individu LGBTQ di Indonesia dan Malaysia, dengan fokus pada bagaimana hukum ini diimplementasikan dan dampaknya terhadap kehidupan sehari-hari komunitas LGBTQ . Kedua, perlu dilakukan studi komparatif tentang efektivitas berbagai pendekatan legislatif dalam melindungi hak-hak LGBTQ , seperti undang-undang anti-diskriminasi dan pengakuan pernikahan sesama jenis, di berbagai negara di Asia Tenggara. Ketiga, penelitian kuantitatif dapat dilakukan untuk mengukur tingkat penerimaan sosial terhadap individu LGBTQ di berbagai negara di Asia Tenggara, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi penerimaan tersebut.
| File size | 467.58 KB |
| Pages | 49 |
| DMCA | Report |
Related /
DINASTIRESDINASTIRES Konstitusi memainkan peran penting sebagai benteng untuk menjaga semangat Reformasi, menjamin rotasi kepemimpinan nasional, serta menjadi harapan bagiKonstitusi memainkan peran penting sebagai benteng untuk menjaga semangat Reformasi, menjamin rotasi kepemimpinan nasional, serta menjadi harapan bagi
UIN Ar-RaniryUIN Ar-Raniry Isu kesejahteraan anak biasanya muncul dalam perselisihan hak penjagaan anak setelah perceraian. Hampir semua undang-undang keluarga Islam di negara-negaraIsu kesejahteraan anak biasanya muncul dalam perselisihan hak penjagaan anak setelah perceraian. Hampir semua undang-undang keluarga Islam di negara-negara
SCADINDEPENDENTSCADINDEPENDENT Reformasi telah memungkinkan struktur politik yang lebih terbuka, termasuk atmosfer politik yang lebih ramah bagi gerakan guru. Tujuan penelitian ini adalahReformasi telah memungkinkan struktur politik yang lebih terbuka, termasuk atmosfer politik yang lebih ramah bagi gerakan guru. Tujuan penelitian ini adalah
UINUIN Di Timur Tengah, hukum Islam tetap menjadi pusat kebijakan kewarganegaraan, khususnya bagi status yang berbasis agama, sementara di Asia Tenggara pendekatanDi Timur Tengah, hukum Islam tetap menjadi pusat kebijakan kewarganegaraan, khususnya bagi status yang berbasis agama, sementara di Asia Tenggara pendekatan
UMMUMM Pemilu di Indonesia diharapkan sebagai bagian dari kehidupan demokrasi, namun skenario perselisihan elektoral tetap berlanjut di setiap pelaksanaannya.Pemilu di Indonesia diharapkan sebagai bagian dari kehidupan demokrasi, namun skenario perselisihan elektoral tetap berlanjut di setiap pelaksanaannya.
UPIUPI Selanjutnya, penelitian ini telah terbatas pada area manuskrip terbitan pendidikan bahasa yang mungkin mencakup data primer non-empiris secara spesifik.Selanjutnya, penelitian ini telah terbatas pada area manuskrip terbitan pendidikan bahasa yang mungkin mencakup data primer non-empiris secara spesifik.
UMMUMM Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap masyarakat indigenous di Asia Tenggara, khususnya dalam menghadapi era digital. DenganTulisan ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap masyarakat indigenous di Asia Tenggara, khususnya dalam menghadapi era digital. Dengan
UMMUMM Namun, tidak ada kewenangan hukumnya bagi anggota DPRD untuk mengajukan upaya hukum terhadap recall dan menjamin hak kembali jika tidak terbukti memenuhiNamun, tidak ada kewenangan hukumnya bagi anggota DPRD untuk mengajukan upaya hukum terhadap recall dan menjamin hak kembali jika tidak terbukti memenuhi
Useful /
UINUIN Dengan memanfaatkan pendekatan historis‑analitis, penelitian ini mengambil sumber-sumber hukum Islam primer, koleksi hadits, dan teks yuridis bersamaDengan memanfaatkan pendekatan historis‑analitis, penelitian ini mengambil sumber-sumber hukum Islam primer, koleksi hadits, dan teks yuridis bersama
USAHIDUSAHID Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi terhadap pengembangan pariwisata berkelanjutan serta melestarikan alam di kawasan Alam Santosa. DestinasiPenelitian ini diharapkan dapat berkontribusi terhadap pengembangan pariwisata berkelanjutan serta melestarikan alam di kawasan Alam Santosa. Destinasi
UMMUMM Pendekatan profetik menekankan pentingnya karakter luhur para nabi sebagai pengendali internal dan prinsip perilaku yang bersumber dari nilai religiusPendekatan profetik menekankan pentingnya karakter luhur para nabi sebagai pengendali internal dan prinsip perilaku yang bersumber dari nilai religius
UMMUMM Berdasarkan teori ideal hukum Stammler, undang-undang tersebut terbentuk pola represif—negara memaksakan diri secara politik-hukum—namun tetap menjadiBerdasarkan teori ideal hukum Stammler, undang-undang tersebut terbentuk pola represif—negara memaksakan diri secara politik-hukum—namun tetap menjadi