UMMUMM
Legality : Jurnal Ilmiah HukumLegality : Jurnal Ilmiah HukumPenelitian ini bertujuan menganalisis politik hukum reformasi birokrasi. Politik hukum dalam reformasi birokrasi pemerintahan berfungsi untuk melakukan perbaikan agar birokrasi menjadi pelayan publik dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Persoalan korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam birokrasi bukan disebabkan oleh lemahnya payung hukum di Indonesia, melainkan karena secara subjektif setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) belum memiliki secara utuh karakteristik sesuai konsep profetik. Melalui metode penelitian yuridis normatif, penelitian ini berupaya menggali konsep profetik untuk mewujudkan good governance. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep profetik diharapkan dapat menjadi ideal sosial masa depan serta pedoman bagi setiap ASN dalam menjalankan tugas pelayanan publik. Konsep profetik menitikberatkan pada prinsip-prinsip perilaku yang bersumber dari nilai-nilai religius, sehingga seluruh cabang kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif dapat menerapkan etika moral secara universal berdasarkan konsep profetik dalam memberikan layanan kepada masyarakat demi terwujudnya good governance.
Konsep profetik, yang memuat ideal etis berupa humanisme, pembebasan, dan transendensi, merefleksikan nilai-nilai Pancasila.Politik hukum melalui RPJM, Undang-Undang ASN, Undang-Undang Layanan Publik, dan Peraturan Presiden tentang Saber Pungli telah memberikan kerangka tindakan terstruktur namun masih kurang optimal dalam pencegahan korupsi, kolusi, dan nepotisme di birokrasi.Pendekatan profetik menekankan pentingnya karakter luhur para nabi sebagai pengendali internal dan prinsip perilaku yang bersumber dari nilai religius agar seluruh cabang kekuasaan dapat menerapkan etika moral secara universal dalam pelayanan publik.
Pertama, penelitian lapangan dapat dirancang untuk mengevaluasi efektivitas pelatihan nilai profetik dalam memperkuat integritas dan perilaku etis Aparatur Sipil Negara (ASN) di berbagai jenjang birokrasi, misalnya dengan melakukan studi eksperimen yang membandingkan kelompok ASN yang mengikuti modul profetik dengan kelompok kontrol, lalu mengukur perubahan sikap serta tingkat keluhan masyarakat. Kedua, kajian komparatif terhadap pelaksanaan Perpres No. 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Saber Pungli di sejumlah provinsi dan kabupaten diperlukan untuk mengidentifikasi variabel kunci keberhasilan pencegahan pungutan liar, mengevaluasi peran teknologi informasi dalam mendukung transparansi, serta menilai sejauh mana pendekatan profetik dapat diintegrasikan ke dalam mekanisme pengawasan internal. Ketiga, studi mendalam tentang mekanisme rekrutmen ASN yang menggabungkan indikator profetik—seperti kejujuran, konsistensi spiritual, dan tanggung jawab sosial—dengan prinsip merit bertujuan mengembangkan kerangka kerja penilaian kompetensi yang lebih holistik, sehingga proses seleksi tidak hanya menilai kemampuan teknis tetapi juga kualitas karakter pelamar. Ketiga gagasan penelitian ini diharapkan dapat memberikan bukti empiris bagi perumusan kebijakan birokrasi yang lebih manusiawi, akuntabel, dan berlandaskan nilai-nilai religius yang universal, serta membuka arah studi lanjutan dalam memperkuat good governance di Indonesia.
| File size | 395.96 KB |
| Pages | 15 |
| DMCA | Report |
Related /
DAARULHUDADAARULHUDA Pembentukan Dewan Pengawas dan perubahan status kelembagaan KPK berpotensi mengurangi kelincahan dan independensi operasional OTT.meskipun OTT masih mampuPembentukan Dewan Pengawas dan perubahan status kelembagaan KPK berpotensi mengurangi kelincahan dan independensi operasional OTT.meskipun OTT masih mampu
DAARULHUDADAARULHUDA Pertanggungjawaban pidana ditegakkan berdasarkan tingkat keterlibatan, kesengajaan, dan penyalahgunaan kewenangan yang terbukti selama proses persidangan.Pertanggungjawaban pidana ditegakkan berdasarkan tingkat keterlibatan, kesengajaan, dan penyalahgunaan kewenangan yang terbukti selama proses persidangan.
DHSJOURNALDHSJOURNAL Pencatatan pendapatan sering tidak didukung oleh dokumentasi yang lengkap, dan tidak ada pembagian tanggung jawab yang jelas di antara administrator keuangan.Pencatatan pendapatan sering tidak didukung oleh dokumentasi yang lengkap, dan tidak ada pembagian tanggung jawab yang jelas di antara administrator keuangan.
OJS INDONESIAOJS INDONESIA Therefore, it can be concluded that using the guessing game technique significantly improves students vocabulary knowledge. This study demonstrates thatTherefore, it can be concluded that using the guessing game technique significantly improves students vocabulary knowledge. This study demonstrates that
UNESUNES Namun implementasi penegakan kode etik masih menghadapi berbagai kendala, termasuk fenomena esprit de corps dan koordinasi antar unit. Faktor-faktor yangNamun implementasi penegakan kode etik masih menghadapi berbagai kendala, termasuk fenomena esprit de corps dan koordinasi antar unit. Faktor-faktor yang
UNUSIAUNUSIA Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyalahgunaan wewenang dalam kasus korupsi disebabkan oleh lemahnya pengawasan internal, rendahnya etika, dan penafsiranHasil penelitian menunjukkan bahwa penyalahgunaan wewenang dalam kasus korupsi disebabkan oleh lemahnya pengawasan internal, rendahnya etika, dan penafsiran
NEOLECTURANEOLECTURA Badan Pemeriksa Keuangan menemukan penyimpangan dalam pemberian kredit oleh Bank Mandiri Commercial Banking Center (CBC) Bandung 1 itu. Adapun penyimpangannyaBadan Pemeriksa Keuangan menemukan penyimpangan dalam pemberian kredit oleh Bank Mandiri Commercial Banking Center (CBC) Bandung 1 itu. Adapun penyimpangannya
JURNALKUJURNALKU Penyebarannya yang sangat cepat dan mudah menyebabkan seluruh negara harus segera memberlakukan kebijakan-kebijakan baru untuk melindungi warga negaranya,Penyebarannya yang sangat cepat dan mudah menyebabkan seluruh negara harus segera memberlakukan kebijakan-kebijakan baru untuk melindungi warga negaranya,
Useful /
DAARULHUDADAARULHUDA Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kerangka hukum telah mempertegas mandat BI, efektivitas implementasi kebijakan sangat bergantung pada harmonisasiHasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kerangka hukum telah mempertegas mandat BI, efektivitas implementasi kebijakan sangat bergantung pada harmonisasi
DAARULHUDADAARULHUDA Paper ini membahas tanggung jawab pidana korporasi terhadap tindak pidana pencemaran lingkungan dengan meninjau kasus PG&E sebagai studi utama. PenelitianPaper ini membahas tanggung jawab pidana korporasi terhadap tindak pidana pencemaran lingkungan dengan meninjau kasus PG&E sebagai studi utama. Penelitian
OJS INDONESIAOJS INDONESIA (3) memfasilitasi personil dengan sarana dan prasarana. (4) melakukan koordinasi dengan pimpinan ataupun dengan rekan lainnya. (5) penanggulangan masalah(3) memfasilitasi personil dengan sarana dan prasarana. (4) melakukan koordinasi dengan pimpinan ataupun dengan rekan lainnya. (5) penanggulangan masalah
OJS INDONESIAOJS INDONESIA Fungsi Ilmu Ekonomi Islam sebagai bagian dari tanggungjawab sosial sangat diperlukan untuk menjadi solusi pengentasan pengangguran yakni dengan instrumenFungsi Ilmu Ekonomi Islam sebagai bagian dari tanggungjawab sosial sangat diperlukan untuk menjadi solusi pengentasan pengangguran yakni dengan instrumen