DAARULHUDADAARULHUDA
Media Hukum Indonesia (MHI)Media Hukum Indonesia (MHI)Penelitian ini menganalisis efektivitas Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK pasca revisi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK dalam mengungkap korupsi sistemik di pemerintahan daerah, dengan studi kasus pada OTT terhadap Gubernur Riau. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus melalui analisis dokumen hukum dan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun OTT tetap efektif sebagai alat bukti awal dalam mengungkap korupsi sistemik, implementasinya menghadapi tantangan signifikan pasca revisi UU KPK, berupa pembatasan kewenangan akibat mekanisme izin Dewan Pengawas, perubahan status kelembagaan, serta kompleksitas politik dan sosial. Studi kasus Gubernur Riau mengungkap pola korupsi sistemik yang melibatkan jaringan eksekutif-legislatif, penggunaan simbol agama untuk legitimasi, dan resistensi dari elit politik. Penelitian merekomendasikan perlunya penguatan kerangka hukum progresif, optimalisasi peran Dewan Pengawas, strategi OTT yang lebih integratif, serta reformasi tata kelola pemerintahan daerah untuk meningkatkan efektivitas pemberantasan korupsi sistemik.
Penelitian ini menyimpulkan bahwa efektivitas OTT KPK pasca revisi UU No.19 Tahun 2019 dalam mengungkap korupsi sistemik menghadapi tantangan multidimensi.Pembentukan Dewan Pengawas dan perubahan status kelembagaan KPK berpotensi mengurangi kelincahan dan independensi operasional OTT.Meskipun OTT masih mampu mengungkap praktik korupsi sistemik, dampaknya terbatas pada aspek penindakan dan pengungkapan awal, memerlukan pendekatan komprehensif yang mencakup reformasi kebijakan, penguatan tata kelola pemerintahan, dan perubahan budaya hukum masyarakat.
Berdasarkan temuan penelitian, beberapa arah penelitian lanjutan dapat dieksplorasi. Pertama, perlu dilakukan studi mendalam mengenai dampak revisi UU KPK terhadap independensi dan efektivitas KPK dalam melakukan investigasi, khususnya dalam kasus-kasus korupsi yang melibatkan aktor politik berpengaruh. Kedua, penelitian lebih lanjut dapat difokuskan pada analisis jaringan korupsi sistemik di pemerintahan daerah, termasuk identifikasi pola-pola kolusi antara eksekutif, legislatif, dan sektor swasta, serta peran aktor non-negara dalam memfasilitasi praktik korupsi. Ketiga, penting untuk mengkaji efektivitas berbagai strategi pencegahan korupsi di tingkat daerah, seperti peningkatan transparansi anggaran, penguatan sistem pengawasan internal, dan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat atau mendukung implementasi strategi tersebut. Penelitian-penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan bagi pengembangan kebijakan dan praktik pemberantasan korupsi yang lebih efektif dan berkelanjutan di Indonesia.
| File size | 358.02 KB |
| Pages | 7 |
| DMCA | Report |
Related /
STHBSTHB 1 Tahun 2020. Metode yang digunakan bersifat deskriptif dengan pendekatan penelitian hukum normatif, memanfaatkan data sekunder yang mencakup sumber 1 Tahun 2020. Metode yang digunakan bersifat deskriptif dengan pendekatan penelitian hukum normatif, memanfaatkan data sekunder yang mencakup sumber
UMMUUMMU Namun, tekanan politik lokal, kepentingan elit, dan lemahnya sistem pengawasan internal sering memicu praktik korupsi yang menggerogoti integritas birokratNamun, tekanan politik lokal, kepentingan elit, dan lemahnya sistem pengawasan internal sering memicu praktik korupsi yang menggerogoti integritas birokrat
UntikaUntika Kelompok tani, yang selama ini diposisikan sebagai unit produksi pertanian, ternyata memiliki potensi sebagai agen informal dalam mengawasi pelaksanaanKelompok tani, yang selama ini diposisikan sebagai unit produksi pertanian, ternyata memiliki potensi sebagai agen informal dalam mengawasi pelaksanaan
UPN VeteranUPN Veteran Oleh karena itu, peningkatan kapasitas aparatur melalui pelatihan berkelanjutan dan penguatan infrastruktur menjadi langkah penting dalam mendukung keberhasilanOleh karena itu, peningkatan kapasitas aparatur melalui pelatihan berkelanjutan dan penguatan infrastruktur menjadi langkah penting dalam mendukung keberhasilan
STKYAKOBUSSTKYAKOBUS Gereja berperan penting dalam mengingatkan umat beriman untuk terlibat aktif dalam politik dengan menjunjung tinggi nilai-nilai moral. Keterlibatan politisiGereja berperan penting dalam mengingatkan umat beriman untuk terlibat aktif dalam politik dengan menjunjung tinggi nilai-nilai moral. Keterlibatan politisi
AMSIRAMSIR Analisis data dilakukan dengan penalaran logika deduktif, mengingat penelitian hukum normatif melibatkan analisis logis, argumentasi, dan perspektif, sehinggaAnalisis data dilakukan dengan penalaran logika deduktif, mengingat penelitian hukum normatif melibatkan analisis logis, argumentasi, dan perspektif, sehingga
UNIRA MALANGUNIRA MALANG Kedua, menguraikan alternatif upaya yang dapat dilakukan dalam mencegah korupsi penggunaan dana desa untuk bantuan langsung tunai penanganan Covid-19.Kedua, menguraikan alternatif upaya yang dapat dilakukan dalam mencegah korupsi penggunaan dana desa untuk bantuan langsung tunai penanganan Covid-19.
UMPRUMPR Peserta diklatpim harus mampu merancang perubahan isu strategis nasional, daerah/wilayah sekaligus memimpin perubahan guna mencapai hasil signifikan. KompetensiPeserta diklatpim harus mampu merancang perubahan isu strategis nasional, daerah/wilayah sekaligus memimpin perubahan guna mencapai hasil signifikan. Kompetensi
Useful /
UMMUUMMU Akses informasi merupakan fondasi penting bagi partisipasi demokratis, dan transformasi digital menawarkan peluang reorientasi birokrasi, namun memerlukanAkses informasi merupakan fondasi penting bagi partisipasi demokratis, dan transformasi digital menawarkan peluang reorientasi birokrasi, namun memerlukan
STAIALANWARSTAIALANWAR Alasan mengapa Misbah Mustofa memasukkan berbagai polemik keagamaan dalam tafsirnya tampaknya terkait dengan tuduhan Muslim modernis bahwa Muslim tradisionalAlasan mengapa Misbah Mustofa memasukkan berbagai polemik keagamaan dalam tafsirnya tampaknya terkait dengan tuduhan Muslim modernis bahwa Muslim tradisional
UPN VeteranUPN Veteran Kesesuaian program mencapai 72% melalui penyederhanaan proses yang relevan dengan kebutuhan masyarakat modern. Kompleksitas berkurang sebesar 68% denganKesesuaian program mencapai 72% melalui penyederhanaan proses yang relevan dengan kebutuhan masyarakat modern. Kompleksitas berkurang sebesar 68% dengan
UPN VeteranUPN Veteran Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelanggaran administratif yang terjadi di TPS 28 Kelurahan Debong Tengah, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal.Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelanggaran administratif yang terjadi di TPS 28 Kelurahan Debong Tengah, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal.