DAARULHUDADAARULHUDA
Media Hukum Indonesia (MHI)Media Hukum Indonesia (MHI)Penelitian ini menganalisis efektivitas Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK pasca revisi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK dalam mengungkap korupsi sistemik di pemerintahan daerah, dengan studi kasus pada OTT terhadap Gubernur Riau. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus melalui analisis dokumen hukum dan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun OTT tetap efektif sebagai alat bukti awal dalam mengungkap korupsi sistemik, implementasinya menghadapi tantangan signifikan pasca revisi UU KPK, berupa pembatasan kewenangan akibat mekanisme izin Dewan Pengawas, perubahan status kelembagaan, serta kompleksitas politik dan sosial. Studi kasus Gubernur Riau mengungkap pola korupsi sistemik yang melibatkan jaringan eksekutif-legislatif, penggunaan simbol agama untuk legitimasi, dan resistensi dari elit politik. Penelitian merekomendasikan perlunya penguatan kerangka hukum progresif, optimalisasi peran Dewan Pengawas, strategi OTT yang lebih integratif, serta reformasi tata kelola pemerintahan daerah untuk meningkatkan efektivitas pemberantasan korupsi sistemik.
Penelitian ini menyimpulkan bahwa efektivitas OTT KPK pasca revisi UU No.19 Tahun 2019 dalam mengungkap korupsi sistemik menghadapi tantangan multidimensi.Pembentukan Dewan Pengawas dan perubahan status kelembagaan KPK berpotensi mengurangi kelincahan dan independensi operasional OTT.Meskipun OTT masih mampu mengungkap praktik korupsi sistemik, dampaknya terbatas pada aspek penindakan dan pengungkapan awal, memerlukan pendekatan komprehensif yang mencakup reformasi kebijakan, penguatan tata kelola pemerintahan, dan perubahan budaya hukum masyarakat.
Berdasarkan temuan penelitian, beberapa arah penelitian lanjutan dapat dieksplorasi. Pertama, perlu dilakukan studi mendalam mengenai dampak revisi UU KPK terhadap independensi dan efektivitas KPK dalam melakukan investigasi, khususnya dalam kasus-kasus korupsi yang melibatkan aktor politik berpengaruh. Kedua, penelitian lebih lanjut dapat difokuskan pada analisis jaringan korupsi sistemik di pemerintahan daerah, termasuk identifikasi pola-pola kolusi antara eksekutif, legislatif, dan sektor swasta, serta peran aktor non-negara dalam memfasilitasi praktik korupsi. Ketiga, penting untuk mengkaji efektivitas berbagai strategi pencegahan korupsi di tingkat daerah, seperti peningkatan transparansi anggaran, penguatan sistem pengawasan internal, dan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat atau mendukung implementasi strategi tersebut. Penelitian-penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan bagi pengembangan kebijakan dan praktik pemberantasan korupsi yang lebih efektif dan berkelanjutan di Indonesia.
| File size | 358.02 KB |
| Pages | 7 |
| DMCA | Report |
Related /
UPI YAIUPI YAI Ia hanyalah seorang siswa biasa, namun sikapnya yang tegas, kemampuannya menganalisis situasi dengan cepat, rasa tanggung jawab yang besar, dan keberanianIa hanyalah seorang siswa biasa, namun sikapnya yang tegas, kemampuannya menganalisis situasi dengan cepat, rasa tanggung jawab yang besar, dan keberanian
STHBSTHB Metode yang digunakan bersifat deskriptif dengan pendekatan penelitian hukum normatif, memanfaatkan data sekunder yang mencakup sumber hukum primer, sekunder,Metode yang digunakan bersifat deskriptif dengan pendekatan penelitian hukum normatif, memanfaatkan data sekunder yang mencakup sumber hukum primer, sekunder,
STAI AL-HIDAYAHSTAI AL-HIDAYAH Latar Belakang: Pendidikan kader dipandang sebagai instrumen fundamental dalam membentuk kualitas sumber daya manusia partai yang tidak hanya memilikiLatar Belakang: Pendidikan kader dipandang sebagai instrumen fundamental dalam membentuk kualitas sumber daya manusia partai yang tidak hanya memiliki
DINASTIREVDINASTIREV Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif, data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan anggota Bawaslu ProvinsiPenelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif, data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan anggota Bawaslu Provinsi
DINASTIREVDINASTIREV Peradilan yang tunduk pada tekanan eksternal atau kepentingan elite akan memperbesar ruang impunitas, melemahkan kepercayaan publik, dan merusak legitimasiPeradilan yang tunduk pada tekanan eksternal atau kepentingan elite akan memperbesar ruang impunitas, melemahkan kepercayaan publik, dan merusak legitimasi
IAI TABAHIAI TABAH Konsep ikhtiar dan takdir dalam Islam mendorong upaya maksimal dalam menuntut ilmu, termasuk bagi perempuan dan masyarakat marginal. Temuan ini menegaskanKonsep ikhtiar dan takdir dalam Islam mendorong upaya maksimal dalam menuntut ilmu, termasuk bagi perempuan dan masyarakat marginal. Temuan ini menegaskan
UMMUMM Efektivitas kerja sama ASEAN dalam pemulihan aset korupsi masih terganjal oleh ketidakkonsistenan hukum nasional, hambatan diplomatik, dan kurangnya lembagaEfektivitas kerja sama ASEAN dalam pemulihan aset korupsi masih terganjal oleh ketidakkonsistenan hukum nasional, hambatan diplomatik, dan kurangnya lembaga
JURNALKUJURNALKU Berdasarkan penelitian ini, negara-negara ASEAN dapat membuat kebijakan yang dapat menarik masuknya Foreign Direct Investment (FDI), mengurangi dampakBerdasarkan penelitian ini, negara-negara ASEAN dapat membuat kebijakan yang dapat menarik masuknya Foreign Direct Investment (FDI), mengurangi dampak
Useful /
IAI TABAHIAI TABAH While the specific term homosexuality does not appear in classical Islamic texts, the concept corresponds to liwāṭ, which primarily denotes male same-sexWhile the specific term homosexuality does not appear in classical Islamic texts, the concept corresponds to liwāṭ, which primarily denotes male same-sex
IAI TABAHIAI TABAH Sistem santri keamanan hingga saat ini masih digunakan oleh pondok pesanren di Indonesia sebagai wujud pelestarian budaya. Namun, banyak pondok pesantrenSistem santri keamanan hingga saat ini masih digunakan oleh pondok pesanren di Indonesia sebagai wujud pelestarian budaya. Namun, banyak pondok pesantren
UMMUMM Meskipun EU menunjukkan perlindungan kerja yang komprehensif, negara-negara ASEAN dengan latar belakang ekonomi yang beragam menunjukkan pendekatan yangMeskipun EU menunjukkan perlindungan kerja yang komprehensif, negara-negara ASEAN dengan latar belakang ekonomi yang beragam menunjukkan pendekatan yang
UMMUMM Pendidikan tentang kesetaraan gender dan reproduksi juga belum diterapkan secara optimal. Terakhir, bimbingan pernikahan bagi remaja dan calon pengantinPendidikan tentang kesetaraan gender dan reproduksi juga belum diterapkan secara optimal. Terakhir, bimbingan pernikahan bagi remaja dan calon pengantin