DAARULHUDADAARULHUDA
Media Hukum Indonesia (MHI)Media Hukum Indonesia (MHI)Penelitian ini menganalisis efektivitas Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK pasca revisi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK dalam mengungkap korupsi sistemik di pemerintahan daerah, dengan studi kasus pada OTT terhadap Gubernur Riau. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus melalui analisis dokumen hukum dan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun OTT tetap efektif sebagai alat bukti awal dalam mengungkap korupsi sistemik, implementasinya menghadapi tantangan signifikan pasca revisi UU KPK, berupa pembatasan kewenangan akibat mekanisme izin Dewan Pengawas, perubahan status kelembagaan, serta kompleksitas politik dan sosial. Studi kasus Gubernur Riau mengungkap pola korupsi sistemik yang melibatkan jaringan eksekutif-legislatif, penggunaan simbol agama untuk legitimasi, dan resistensi dari elit politik. Penelitian merekomendasikan perlunya penguatan kerangka hukum progresif, optimalisasi peran Dewan Pengawas, strategi OTT yang lebih integratif, serta reformasi tata kelola pemerintahan daerah untuk meningkatkan efektivitas pemberantasan korupsi sistemik.
Penelitian ini menyimpulkan bahwa efektivitas OTT KPK pasca revisi UU No.19 Tahun 2019 dalam mengungkap korupsi sistemik menghadapi tantangan multidimensi.Pembentukan Dewan Pengawas dan perubahan status kelembagaan KPK berpotensi mengurangi kelincahan dan independensi operasional OTT.Meskipun OTT masih mampu mengungkap praktik korupsi sistemik, dampaknya terbatas pada aspek penindakan dan pengungkapan awal, memerlukan pendekatan komprehensif yang mencakup reformasi kebijakan, penguatan tata kelola pemerintahan, dan perubahan budaya hukum masyarakat.
Berdasarkan temuan penelitian, beberapa arah penelitian lanjutan dapat dieksplorasi. Pertama, perlu dilakukan studi mendalam mengenai dampak revisi UU KPK terhadap independensi dan efektivitas KPK dalam melakukan investigasi, khususnya dalam kasus-kasus korupsi yang melibatkan aktor politik berpengaruh. Kedua, penelitian lebih lanjut dapat difokuskan pada analisis jaringan korupsi sistemik di pemerintahan daerah, termasuk identifikasi pola-pola kolusi antara eksekutif, legislatif, dan sektor swasta, serta peran aktor non-negara dalam memfasilitasi praktik korupsi. Ketiga, penting untuk mengkaji efektivitas berbagai strategi pencegahan korupsi di tingkat daerah, seperti peningkatan transparansi anggaran, penguatan sistem pengawasan internal, dan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat atau mendukung implementasi strategi tersebut. Penelitian-penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan bagi pengembangan kebijakan dan praktik pemberantasan korupsi yang lebih efektif dan berkelanjutan di Indonesia.
| File size | 358.02 KB |
| Pages | 7 |
| DMCA | Report |
Related /
LAAROIBALAAROIBA Adaptive governance dalam penelitian ini terdapat beberapa Lembaga yang terlibat mulai dari pemerintahan daerah, TNI, BNBP, Tenaga medis, Dinas sosial,Adaptive governance dalam penelitian ini terdapat beberapa Lembaga yang terlibat mulai dari pemerintahan daerah, TNI, BNBP, Tenaga medis, Dinas sosial,
UNAMAUNAMA Mengingat banyaknya kendala dalam pembuatan laporan tersebut, maka dilakukan analisis berupa penelitian di salah satu unit organisasi pemerintahan provinsiMengingat banyaknya kendala dalam pembuatan laporan tersebut, maka dilakukan analisis berupa penelitian di salah satu unit organisasi pemerintahan provinsi
UNBARIUNBARI Kendala struktural, prosedural, dan kultural tersebut menghambat kemampuan DPRD dalam menekan penyimpangan, korupsi, dan kebijakan yang tidak berpihakKendala struktural, prosedural, dan kultural tersebut menghambat kemampuan DPRD dalam menekan penyimpangan, korupsi, dan kebijakan yang tidak berpihak
KOMPETIFKOMPETIF Metode analisis data dilakukan menggunakan Structural Equation Modeling (SEM) untuk menguji hubungan langsung dan tidak langsung antara variabel. HasilMetode analisis data dilakukan menggunakan Structural Equation Modeling (SEM) untuk menguji hubungan langsung dan tidak langsung antara variabel. Hasil
AMSIRAMSIR Studi ini meneliti efektivitas pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di KabupatenStudi ini meneliti efektivitas pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Kabupaten
UMMUMM DPRD dimaksudkan berfungsi sebagai lembaga legislatif di tingkat daerah; namun Undang‑Undang No. 23 Tahun 2014 mengklasifikasikannya sebagai bagian dariDPRD dimaksudkan berfungsi sebagai lembaga legislatif di tingkat daerah; namun Undang‑Undang No. 23 Tahun 2014 mengklasifikasikannya sebagai bagian dari
IAIANNAWAWIIAIANNAWAWI tanggung jawab kepemimpinan, kejujuran dan keadilan, pendidikan kepemimpinan, kepemimpinan beriman, hubungan pemimpin-pengikut, pemahaman dampak kepemimpinantanggung jawab kepemimpinan, kejujuran dan keadilan, pendidikan kepemimpinan, kepemimpinan beriman, hubungan pemimpin-pengikut, pemahaman dampak kepemimpinan
STKYAKOBUSSTKYAKOBUS Masyarakat cenderung menganggap politik sebagai sesuatu yang kotor, akibat realitas politisi yang seringkali bertindak tidak sesuai dengan tujuan negaraMasyarakat cenderung menganggap politik sebagai sesuatu yang kotor, akibat realitas politisi yang seringkali bertindak tidak sesuai dengan tujuan negara
Useful /
KOMPETIFKOMPETIF GIS FEB Unilak adalah tempat bagi mahasiswa untuk berlatih terkait mata kuliah yang mereka pelajari, yaitu Investasi dan Manajemen Portofolio. PemilihanGIS FEB Unilak adalah tempat bagi mahasiswa untuk berlatih terkait mata kuliah yang mereka pelajari, yaitu Investasi dan Manajemen Portofolio. Pemilihan
KOMPETIFKOMPETIF Hal ini mengindikasikan bahwa penelitian terkini tidak hanya menekankan aspek teknis akurasi model, tetapi juga bagaimana hasil peramalan digunakan dalamHal ini mengindikasikan bahwa penelitian terkini tidak hanya menekankan aspek teknis akurasi model, tetapi juga bagaimana hasil peramalan digunakan dalam
JURNALFKMUITJURNALFKMUIT HKI/Merek/2020/PN Niaga Makassar memiliki dampak yang besar, khususnya dalam aspek yuridis, psikologis, filosofis. Berdasarkan pengaturan dalam Undang-undangHKI/Merek/2020/PN Niaga Makassar memiliki dampak yang besar, khususnya dalam aspek yuridis, psikologis, filosofis. Berdasarkan pengaturan dalam Undang-undang
STAIBREBESSTAIBREBES Secara umum, terdapat dua cara penyelesaian sengketa, yaitu Litigasi (melalui pengadilan) dan Non‑Litigasi (di luar pengadilan/arbitrase). Metode penelitianSecara umum, terdapat dua cara penyelesaian sengketa, yaitu Litigasi (melalui pengadilan) dan Non‑Litigasi (di luar pengadilan/arbitrase). Metode penelitian