DAARULHUDADAARULHUDA
Media Hukum Indonesia (MHI)Media Hukum Indonesia (MHI)Penelitian ini membahas landasan hukum, instrumen, serta efektivitas kewenangan Bank Indonesia sebagai regulator makroprudensial dalam sistem perbankan nasional. Lahirnya rezim makroprudensial merupakan respons atas krisis keuangan global 2007-2009 yang menunjukkan bahwa pengawasan mikroprudensial semata tidak memadai dalam menjaga stabilitas sistem keuangan. Di Indonesia, kewenangan makroprudensial diperkuat melalui Undang-Undang Bank Indonesia, Undang-Undang PPKSK, serta Undang-Undang P2SK Tahun 2023 yang menegaskan posisi BI sebagai otoritas makroprudensial tunggal. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan dukungan unsur empiris terbatas melalui analisis kebijakan, laporan lembaga keuangan, serta literatur akademik. Selain menguraikan instrumen makroprudensial seperti Countercyclical Capital Buffer (CCyB), Rasio Likuiditas Makroprudensial (PLM), dan kebijakan Loan-to-Value/Financing-to-Value (LTV/FTV), penelitian juga mengidentifikasi tantangan koordinasi antar-lembaga, khususnya antara BI dan OJK, serta celah regulasi terkait penanganan bank sistemik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kerangka hukum telah mempertegas mandat BI, efektivitas implementasi kebijakan sangat bergantung pada harmonisasi regulasi dan penguatan mekanisme koordinasi dalam menjaga stabilitas sistem keuangan Indonesia.
Peran Bank Indonesia sebagai regulator makroprudensial merupakan pilar penting dalam menjaga stabilitas sistem keuangan nasional.Landasan yuridis yang tertuang dalam UU Bank Indonesia, UU PPKSK, hingga penguatan terbaru melalui UU PPSK memberikan legitimasi yang jelas bahwa BI bukan hanya otoritas moneter, tetapi juga pemegang kewenangan utama untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan makroprudensial dalam rangka mencegah risiko sistemik.Dalam konteks tersebut, instrumen-instrumen seperti LTV/FTV, Countercyclical Capital Buffer, serta berbagai rasio likuiditas dirancang sebagai perangkat untuk meredam fluktuasi siklus keuangan dan memperkuat ketahanan perbankan secara agregat.Perkembangan rezim makroprudensial Indonesia merupakan respons terhadap perubahan global, khususnya krisis keuangan 2007–2009 yang mengungkap kelemahan pendekatan mikroprudensial.Meski kerangka hukum telah menempatkan BI sebagai otoritas makroprudensial tunggal, praktik di lapangan masih menghadapi tantangan berupa tumpang tindih kewenangan dengan OJK, mekanisme koordinasi yang belum optimal dalam FKSSK, serta ketiadaan otoritas resolusi yang jelas bagi bank sistemik.Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun fondasi hukum telah kuat, efektivitas kebijakan makroprudensial masih sangat ditentukan oleh harmonisasi kelembagaan, kejelasan batas kewenangan, dan sinkronisasi regulasi antar-otoritas.
Untuk meningkatkan efektivitas kebijakan makroprudensial, diperlukan harmonisasi kelembagaan dan regulasi antar-otoritas. Pertama, perlu ada upaya untuk menyelaraskan kewenangan antara Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam pengaturan Loan-to-Value (LTV) dan rasio makroprudensial lainnya. Kedua, mekanisme koordinasi dalam Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan (FKSSK) harus ditingkatkan agar lebih efektif dalam menangani kasus likuiditas bank sistemik. Ketiga, penting untuk menetapkan rezim resolution authority yang jelas bagi bank sistemik (G-SIBs/D-SIBs) agar ada kejelasan dalam pencegahan dan penanganan krisis. Dengan demikian, diharapkan kebijakan makroprudensial dapat berjalan efektif dalam menjaga stabilitas sistem keuangan Indonesia secara berkelanjutan.
| File size | 356.29 KB |
| Pages | 7 |
| DMCA | Report |
Related /
PBSI UPRPBSI UPR Berdasarkan hasil analisis terhadap data yang diperoleh dari akun Instagram Cinta Laura Kiehl, dapat disimpulkan bahwa interferensi linguistik merupakanBerdasarkan hasil analisis terhadap data yang diperoleh dari akun Instagram Cinta Laura Kiehl, dapat disimpulkan bahwa interferensi linguistik merupakan
FHUKIFHUKI The findings indicate that the authority of the DPRD in regional cooperation is regulated under Law Number 23 of 2014 on Regional Government, GovernmentThe findings indicate that the authority of the DPRD in regional cooperation is regulated under Law Number 23 of 2014 on Regional Government, Government
DINASTIREVDINASTIREV Pengaturan yang ideal perlu menegaskan limitatif kewenangan wakil kepala daerah dan memperjelas mekanisme koordinasi dengan kepala daerah untuk menghindariPengaturan yang ideal perlu menegaskan limitatif kewenangan wakil kepala daerah dan memperjelas mekanisme koordinasi dengan kepala daerah untuk menghindari
UNIKAMAUNIKAMA Keharusan untuk bertanggung jawab di sektor publik berkaitan erat dengan pentingnya keterbukaan dan penyajian informasi yang transparan kepada masyarakatKeharusan untuk bertanggung jawab di sektor publik berkaitan erat dengan pentingnya keterbukaan dan penyajian informasi yang transparan kepada masyarakat
UNIKAMAUNIKAMA Alat statistik yang digunakan adalah Software smartPLS 3. 2. 7 Structural Equation Modelling (SEM). Berdasarkan hasil penelitian, kinerja operasional berpengaruhAlat statistik yang digunakan adalah Software smartPLS 3. 2. 7 Structural Equation Modelling (SEM). Berdasarkan hasil penelitian, kinerja operasional berpengaruh
UNIKAMAUNIKAMA Dana syirkah temporer secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja maqashid syariah pada Bank Umum Syariah di Indonesia yang terdaftarDana syirkah temporer secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja maqashid syariah pada Bank Umum Syariah di Indonesia yang terdaftar
UMMUMM Penelitian merekomendasikan klarifikasi kerangka hukum yang mengatur DPRD, peningkatan kapasitas institusional, dan promosi hubungan yang lebih seimbangPenelitian merekomendasikan klarifikasi kerangka hukum yang mengatur DPRD, peningkatan kapasitas institusional, dan promosi hubungan yang lebih seimbang
AFEBIAFEBI Berdasarkan analisis hasil dari 60 dari 290 manajer atau petugas BPR yang bertanggung jawab atas restrukturisasi pinjaman di Jawa Barat, beberapa kesimpulanBerdasarkan analisis hasil dari 60 dari 290 manajer atau petugas BPR yang bertanggung jawab atas restrukturisasi pinjaman di Jawa Barat, beberapa kesimpulan
Useful /
UNIKAMAUNIKAMA Namun, kemandirian fiskal masih rendah akibat tingginya ketergantungan pada transfer pusat dan dominasi belanja operasi dibandingkan belanja modal, membatasiNamun, kemandirian fiskal masih rendah akibat tingginya ketergantungan pada transfer pusat dan dominasi belanja operasi dibandingkan belanja modal, membatasi
UNIKAMAUNIKAMA Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan SIA telah membantu pencatatan dan pemantauan stok barang secara lebih cepat dan akurat. Namun, ditemukan permasalahanHasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan SIA telah membantu pencatatan dan pemantauan stok barang secara lebih cepat dan akurat. Namun, ditemukan permasalahan
DINASTIREVDINASTIREV Penelitian ini juga menegaskan bahwa tanpa peradilan yang independen, prinsip good governance tidak akan dapat diwujudkan secara utuh. Akuntabilitas kekuasaan,Penelitian ini juga menegaskan bahwa tanpa peradilan yang independen, prinsip good governance tidak akan dapat diwujudkan secara utuh. Akuntabilitas kekuasaan,
DINASTIREVDINASTIREV Penerapan strict liability dalam Pasal 88 UUPPLH merupakan terobosan penting dalam penegakan hukum lingkungan di Indonesia, memungkinkan pembebanan tanggungPenerapan strict liability dalam Pasal 88 UUPPLH merupakan terobosan penting dalam penegakan hukum lingkungan di Indonesia, memungkinkan pembebanan tanggung