IVETIVET

Joined Journal (Journal of Informatics Education)Joined Journal (Journal of Informatics Education)

Penelitian ini fokus pada perancangan sistem informasi berbasis web untuk pengajuan sengketa informasi di Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Tengah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengembangkan Sistem Informasi Pengajuan Sengketa Informasi Publik Berbasis Web di Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Tengah. Dengan adanya sistem ini, pemohon dari seluruh Provinsi Sulawesi Tengah tidak lagi perlu melakukan kunjungan fisik ke kantor untuk mengajukan sengketa. Pengembangan sistem ini dilakukan menggunakan bahasa pemrograman PHP dan memanfaatkan Framework Laravel serta Framework Bootstrap dalam proses pembuatannya. Database MySQL digunakan sebagai tempat penyimpanan data. Metode pengumpulan data melibatkan observasi, wawancara, dan studi pustaka. Pengembangan sistem dilakukan dengan menggunakan metode Waterfall, sementara pengujian sistem dilakukan dengan metode Black Box. Hasil pengujian menunjukkan bahwa sistem ini dinyatakan Sangat Layak dengan hasil pengujian mencapai persentase 100%.

Berdasarkan penjelasan dan hasil pengujian yang telah dijelaskan dalam laporan penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa Sistem Informasi Pengajuan Sengketa Informasi Publik Berbasis Web di Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Tengah telah terbukti dapat digunakan dalam proses pengajuan Sengketa Informasi Publik di seluruh wilayah Provinsi Sulawesi Tengah.Fakta ini diperkuat oleh hasil pengujian menggunakan metode Black Box, yang berhasil mencapai tingkat keberhasilan sebesar 100%, menunjukkan bahwa sistem ini dapat digolongkan sebagai Sangat Layak untuk digunakan.Oleh karena itu, diharapkan bahwa Proses Pengajuan Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Tengah dapat mengalami kemajuan yang lebih lanjut.

Berdasarkan latar belakang penelitian yang menyoroti pentingnya keterbukaan informasi publik dan tantangan dalam proses pengajuan sengketa, serta hasil pengembangan sistem informasi berbasis web yang telah terbukti layak, beberapa saran penelitian lanjutan dapat diajukan. Pertama, penelitian dapat difokuskan pada integrasi sistem dengan layanan publik lainnya, seperti sistem informasi pemerintahan daerah (SIPD), untuk mempermudah akses informasi dan meningkatkan transparansi. Kedua, pengembangan fitur analisis data sengketa dapat dilakukan untuk mengidentifikasi tren dan pola sengketa, sehingga Komisi Informasi dapat merumuskan kebijakan yang lebih efektif dalam menyelesaikan sengketa. Ketiga, penelitian dapat mengeksplorasi penerapan teknologi kecerdasan buatan (AI) untuk otomatisasi proses verifikasi dan validasi pengajuan sengketa, serta memberikan rekomendasi penyelesaian sengketa berdasarkan data historis. Integrasi ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam penanganan sengketa informasi publik, serta memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik di Provinsi Sulawesi Tengah.

Read online
File size373.7 KB
Pages7
DMCAReport

Related /

JURIS Adaptive Governance dalam Mitigasi Bencana Banjir di Kabupaten Bojonegoro 2026More at 2026

LAAROIBALAAROIBA Penguatan lembaga formal dan informal melalui kolaborasi diperlukan untuk meningkatkan responsivitas dalam penanggulangan bencana. Perlu adanya evaluasiPenguatan lembaga formal dan informal melalui kolaborasi diperlukan untuk meningkatkan responsivitas dalam penanggulangan bencana. Perlu adanya evaluasi

JURIS Aplikasi Pemogramman Delphi 7 Dan Microsoft Acces 2007 Dalam Pengolahan Data Presensi Pegawai Pada Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Propinsi Jambi 2026More at 2026

UNAMAUNAMA Penelitian ini menyimpulkan bahwa penggunaan aplikasi pemrograman Delphi 7 dan database Access 2007 mempermudah proses absensi pada Sistem Informasi PengolahanPenelitian ini menyimpulkan bahwa penggunaan aplikasi pemrograman Delphi 7 dan database Access 2007 mempermudah proses absensi pada Sistem Informasi Pengolahan

JURIS Kewenangan Pemerintah Pusat dan Daerah dalam Pengawasan Proyek Konstruksi 2025More at 2025

PUBLIKASIINDONESIAPUBLIKASIINDONESIA Pengawasan proyek konstruksi merupakan aspek krusial dalam menjamin keselamatan bangunan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta kualitasPengawasan proyek konstruksi merupakan aspek krusial dalam menjamin keselamatan bangunan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta kualitas

JURIS Kewenangan Konstitusional Pemerintah dalam Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional 2025More at 2025

PUBLIKASIINDONESIAPUBLIKASIINDONESIA Namun, potensi konflik kewenangan, sentralisasi keputusan, dan kurangnya partisipasi publik dapat menimbulkan persoalan implementatif. Studi ini menegaskanNamun, potensi konflik kewenangan, sentralisasi keputusan, dan kurangnya partisipasi publik dapat menimbulkan persoalan implementatif. Studi ini menegaskan

JURIS Analisis Fungsi Pengawasan DPRD Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kota Jambi Dalam Perspektif Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah 2025More at 2025

UNBARIUNBARI Kinerja pemerintah daerah harus bisa dipertanggungjawabkan, mengingat bahwa pemerintah daerah berhak, berkewajiban dan memiliki wewenang untuk mengaturKinerja pemerintah daerah harus bisa dipertanggungjawabkan, mengingat bahwa pemerintah daerah berhak, berkewajiban dan memiliki wewenang untuk mengatur

JURIS Peran Pengawasan Inspektorat Terhadap Akuntabilitas Keuangan Melalui Mediasi Tata Kelola Pemerintah Daerah Di Kabupaten Rokan Hilir 2025More at 2025

KOMPETIFKOMPETIF Metode analisis data dilakukan menggunakan Structural Equation Modeling (SEM) untuk menguji hubungan langsung dan tidak langsung antara variabel. HasilMetode analisis data dilakukan menggunakan Structural Equation Modeling (SEM) untuk menguji hubungan langsung dan tidak langsung antara variabel. Hasil

JURIS Efektivitas Fungsi DPRD dalam Mengawasi Pengelolaan APBD Kabupaten Gorontalo 2025More at 2025

AMSIRAMSIR Penelitian ini menyimpulkan bahwa untuk meningkatkan efektivitas pengawasan DPRD terhadap APBD, diperlukan penguatan kapasitas anggota DPRD, peningkatanPenelitian ini menyimpulkan bahwa untuk meningkatkan efektivitas pengawasan DPRD terhadap APBD, diperlukan penguatan kapasitas anggota DPRD, peningkatan

JURIS Legal ambiguities surrounding the role of Regional House of Representatives in Indonesia s regional autonomy framework 2025More at 2025

UMMUMM Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan analitis, dilengkapi dengan wawasan empiris. Dengan menelaah dokumen hukum,Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan analitis, dilengkapi dengan wawasan empiris. Dengan menelaah dokumen hukum,

Useful /

JURIS Perancangan Dan Implementasi Cryptography Dengan Metode Algoritma Rc4 Pada Tipe File Document Menggunakan Bahasa Pemrograman Visual Basic 6 0 2026More at 2026

UNAMAUNAMA Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dibuat suatu sistem kriptography file menggunakan metode RC4. Analisa dan perancangan sistem kriptographyBerdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dibuat suatu sistem kriptography file menggunakan metode RC4. Analisa dan perancangan sistem kriptography

JURIS Studi Eksperimental Sinergi Beton HSC dan Beton Normal Dengan Penambahan Pozzolan Abu Sekam Padi dan Serat Bambu Terhadap Perkuatan Lentur Balok 2025More at 2025

PUBLIKASIINDONESIAPUBLIKASIINDONESIA Hasil analisis deformasi juga menunjukkan kesesuaian yang baik antara data pengujian laboratorium dan pemodelan numerik menggunakan perangkat lunak SAP2000,Hasil analisis deformasi juga menunjukkan kesesuaian yang baik antara data pengujian laboratorium dan pemodelan numerik menggunakan perangkat lunak SAP2000,

JURIS Hubungan Usia Hipertensi dan Riwayat Penyakit Diabetes Melitus Tipe II dengan Kejadian Benign Prostatic Hyperplasia BPH Di Rumah Sakit Royal Prima Medan 2025More at 2025

PUBLIKASIINDONESIAPUBLIKASIINDONESIA Penelitian ini menemukan bahwa sebagian besar pasien Benign Prostatic Hyperplasia (BPH) di Rumah Sakit Royal Prima Medan berusia 51-70 tahun, dan mayoritasPenelitian ini menemukan bahwa sebagian besar pasien Benign Prostatic Hyperplasia (BPH) di Rumah Sakit Royal Prima Medan berusia 51-70 tahun, dan mayoritas

JURIS Kekuatan Pembuktian Akad Musyarakah Studi di PT Bank Tabungan Negara Syariah Kantor Cabang Tegal 2023More at 2023

STAIBREBESSTAIBREBES Dalam hal ini Notaris berperan dalam melakukan perjanjian Musyarakah. Akta otentik merupakan alat bukti yang sempurna. Kekuatan pembuktian yang sempurnaDalam hal ini Notaris berperan dalam melakukan perjanjian Musyarakah. Akta otentik merupakan alat bukti yang sempurna. Kekuatan pembuktian yang sempurna

ads-block-test