IVETIVET
Joined Journal (Journal of Informatics Education)Joined Journal (Journal of Informatics Education)Penelitian ini fokus pada perancangan sistem informasi berbasis web untuk pengajuan sengketa informasi di Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Tengah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengembangkan Sistem Informasi Pengajuan Sengketa Informasi Publik Berbasis Web di Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Tengah. Dengan adanya sistem ini, pemohon dari seluruh Provinsi Sulawesi Tengah tidak lagi perlu melakukan kunjungan fisik ke kantor untuk mengajukan sengketa. Pengembangan sistem ini dilakukan menggunakan bahasa pemrograman PHP dan memanfaatkan Framework Laravel serta Framework Bootstrap dalam proses pembuatannya. Database MySQL digunakan sebagai tempat penyimpanan data. Metode pengumpulan data melibatkan observasi, wawancara, dan studi pustaka. Pengembangan sistem dilakukan dengan menggunakan metode Waterfall, sementara pengujian sistem dilakukan dengan metode Black Box. Hasil pengujian menunjukkan bahwa sistem ini dinyatakan Sangat Layak dengan hasil pengujian mencapai persentase 100%.
Berdasarkan penjelasan dan hasil pengujian yang telah dijelaskan dalam laporan penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa Sistem Informasi Pengajuan Sengketa Informasi Publik Berbasis Web di Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Tengah telah terbukti dapat digunakan dalam proses pengajuan Sengketa Informasi Publik di seluruh wilayah Provinsi Sulawesi Tengah.Fakta ini diperkuat oleh hasil pengujian menggunakan metode Black Box, yang berhasil mencapai tingkat keberhasilan sebesar 100%, menunjukkan bahwa sistem ini dapat digolongkan sebagai Sangat Layak untuk digunakan.Oleh karena itu, diharapkan bahwa Proses Pengajuan Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Tengah dapat mengalami kemajuan yang lebih lanjut.
Berdasarkan latar belakang penelitian yang menyoroti pentingnya keterbukaan informasi publik dan tantangan dalam proses pengajuan sengketa, serta hasil pengembangan sistem informasi berbasis web yang telah terbukti layak, beberapa saran penelitian lanjutan dapat diajukan. Pertama, penelitian dapat difokuskan pada integrasi sistem dengan layanan publik lainnya, seperti sistem informasi pemerintahan daerah (SIPD), untuk mempermudah akses informasi dan meningkatkan transparansi. Kedua, pengembangan fitur analisis data sengketa dapat dilakukan untuk mengidentifikasi tren dan pola sengketa, sehingga Komisi Informasi dapat merumuskan kebijakan yang lebih efektif dalam menyelesaikan sengketa. Ketiga, penelitian dapat mengeksplorasi penerapan teknologi kecerdasan buatan (AI) untuk otomatisasi proses verifikasi dan validasi pengajuan sengketa, serta memberikan rekomendasi penyelesaian sengketa berdasarkan data historis. Integrasi ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam penanganan sengketa informasi publik, serta memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik di Provinsi Sulawesi Tengah.
| File size | 373.7 KB |
| Pages | 7 |
| DMCA | Report |
Related /
PUBLIKASIINDONESIAPUBLIKASIINDONESIA Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis (PSN) dengan meninjau dasar hukum, cakupan kewenangan eksekutif, serta implikasinya terhadap tata kelola pembangunanPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis (PSN) dengan meninjau dasar hukum, cakupan kewenangan eksekutif, serta implikasinya terhadap tata kelola pembangunan
DINASTIREVDINASTIREV Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teori implementasi kebijakan George C. Edward III, yang terdiri dari empat indikator: komunikasi,Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teori implementasi kebijakan George C. Edward III, yang terdiri dari empat indikator: komunikasi,
UNBARIUNBARI Pemerintahan daerah merupakan garda terdepan dalam penyelenggaraan pelayanan publik dan pembangunan di Indonesia. Desentralisasi kekuasaan yang diamanatkanPemerintahan daerah merupakan garda terdepan dalam penyelenggaraan pelayanan publik dan pembangunan di Indonesia. Desentralisasi kekuasaan yang diamanatkan
UMMUUMMU Proses pemberhentian sering dipengaruhi oleh politik dan konflik kepentingan, sehingga tidak sepenuhnya mencerminkan asas due process of law. Oleh karenaProses pemberhentian sering dipengaruhi oleh politik dan konflik kepentingan, sehingga tidak sepenuhnya mencerminkan asas due process of law. Oleh karena
MEJAILMIAHMEJAILMIAH Keterbatasan efektivitas dalam pemeriksaan perkara serta meningkatnya beban yudisial mendorong dialihkannya kewenangan tersebut kepada Mahkamah KonstitusiKeterbatasan efektivitas dalam pemeriksaan perkara serta meningkatnya beban yudisial mendorong dialihkannya kewenangan tersebut kepada Mahkamah Konstitusi
UNTADUNTAD Masalah utama yang diangkat adalah kesulitan dalam memasukkan nilai-nilai kesetaraan, independensi, akuntabilitas, transparansi, dan tanggung jawab keMasalah utama yang diangkat adalah kesulitan dalam memasukkan nilai-nilai kesetaraan, independensi, akuntabilitas, transparansi, dan tanggung jawab ke
DINASTIREVDINASTIREV Pembagian kewenangan seharusnya dipisah antara kewenangan secara administrasi pemrintahan, dengan pemerintah daerah sebagai pemegang saham dalam hal iniPembagian kewenangan seharusnya dipisah antara kewenangan secara administrasi pemrintahan, dengan pemerintah daerah sebagai pemegang saham dalam hal ini
UNIRAYAUNIRAYA Sebagai salah satu gambaran perkara pidana penurunan nilai yang telah diperiksa dan disidangkan hingga ke jenjang pemeriksaan hukum (PK) sesuai pilihanSebagai salah satu gambaran perkara pidana penurunan nilai yang telah diperiksa dan disidangkan hingga ke jenjang pemeriksaan hukum (PK) sesuai pilihan
Useful /
LPPPIPUBLISHINGLPPPIPUBLISHING Studi ini menyoroti evolusi Big Data analitik ke kemampuan strategis yang meningkatkan pengambilan keputusan manajerial, inovasi, dan keberhasilan digitalStudi ini menyoroti evolusi Big Data analitik ke kemampuan strategis yang meningkatkan pengambilan keputusan manajerial, inovasi, dan keberhasilan digital
IVETIVET Namun, keterbatasan dataset yang hanya mencakup tiga bulan pengukuran menuntut penelitian lanjutan untuk menguji model pada skala lapangan yang lebih luasNamun, keterbatasan dataset yang hanya mencakup tiga bulan pengukuran menuntut penelitian lanjutan untuk menguji model pada skala lapangan yang lebih luas
DINASTIREVDINASTIREV Indonesia sebagai negara berkembang yang berkeinginan untuk mencapai pembangunan ekonomi nasional yang berkelanjutan, menyadari bahwa investasi asing memilikiIndonesia sebagai negara berkembang yang berkeinginan untuk mencapai pembangunan ekonomi nasional yang berkelanjutan, menyadari bahwa investasi asing memiliki
DINASTIREVDINASTIREV Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yang bersifat deskriptif analitis, dengan menggunakan data primer, sekunder, dan tersier. PendekatanMetode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yang bersifat deskriptif analitis, dengan menggunakan data primer, sekunder, dan tersier. Pendekatan