UNUSIAUNUSIA
AL WASATH Jurnal Ilmu HukumAL WASATH Jurnal Ilmu HukumPenelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan analisis kualitatif melalui telaah peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, doktrin hukum, serta praktik penegakan administrasi terkait penyalahgunaan wewenang. Analisis berbasis kasus digunakan untuk menilai implementasi peran Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dalam menguji dan menentukan penyalahgunaan kekuasaan sebelum proses pidana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyalahgunaan wewenang dalam kasus korupsi disebabkan oleh lemahnya pengawasan internal, rendahnya etika, dan penafsiran kewenangan administrasi yang ambigu. PTUN berfungsi sebagai mekanisme preventif dan korektif dengan menguji serta membatalkan keputusan administratif melampaui batas hukum.
Penyalahgunaan wewenang dalam korupsi melanggar hukum administrasi negara dan merusak tata kelola publik.PTUN memiliki peran kritis dalam meninjau dan membatalkan keputusan administratif ilegal, namun keterbatasan koordinasi antara yudisial administrasi dan pidana mengurangi efektivitas.Penguatan pengawasan yudisial, etika pemerintahan, dan sinergi regulasi diperlukan untuk menciptakan administrasi bebas korupsi.
Penelitian lanjutan dapat mengkaji efektivitas mekanisme koordinasi antara sistem peradilan administrasi dan pidana untuk memperkuat tanggung jawab hukum pejabat. Studi tentang dampak jangka panjang keputusan PTUN terhadap pencegahan korupsi melalui implementasi hukum administrasi perlu dilakukan. Selain itu, pengembangan kerangka etika tata kelola berbasis keadilan dan akuntabilitas publik dapat dirumuskan sebagai solusi inovatif untuk meningkatkan transparansi birokrasi.
- STRATEGI PENGAWASAN TERHADAP UJARAN KEBENCIAN DI MEDIA SOSIAL PADA PEMILU: (Studi Kasus Pilgub DKI 2017)... journal.unusia.ac.id/index.php/alwasath/article/view/60STRATEGI PENGAWASAN TERHADAP UJARAN KEBENCIAN DI MEDIA SOSIAL PADA PEMILU Studi Kasus Pilgub DKI 2017 journal unusia ac index php alwasath article view 60
- Abuse of Power dalam Kontestasi Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 | AL WASATH Jurnal Ilmu... journal.unusia.ac.id/index.php/alwasath/article/view/1609Abuse of Power dalam Kontestasi Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 AL WASATH Jurnal Ilmu journal unusia ac index php alwasath article view 1609
- Prevention of the Corruption Crime through Administrative Enforcement Mechanism against Abuse of Authority... doi.org/10.15294/jllr.v5i4.1849Prevention of the Corruption Crime through Administrative Enforcement Mechanism against Abuse of Authority doi 10 15294 jllr v5i4 1849
- Enforcement of State Administrative Law Against Abuse of Authority by Officials In the Acts of Corruption... journal.unusia.ac.id/index.php/alwasath/article/view/1660Enforcement of State Administrative Law Against Abuse of Authority by Officials In the Acts of Corruption journal unusia ac index php alwasath article view 1660
| File size | 603.87 KB |
| Pages | 12 |
| DMCA | Report |
Related /
DHSJOURNALDHSJOURNAL Pencatatan pendapatan sering tidak didukung oleh dokumentasi yang lengkap, dan tidak ada pembagian tanggung jawab yang jelas di antara administrator keuangan.Pencatatan pendapatan sering tidak didukung oleh dokumentasi yang lengkap, dan tidak ada pembagian tanggung jawab yang jelas di antara administrator keuangan.
UIDUID Masalah mendasar dalam mekanisme penegakan putusan PTUN di Indonesia terletak pada kurangnya kekuatan upaya paksa yang efektif, karena penegakan masihMasalah mendasar dalam mekanisme penegakan putusan PTUN di Indonesia terletak pada kurangnya kekuatan upaya paksa yang efektif, karena penegakan masih
UNESUNES Penegakan kode etik terhadap anggota Polri pelaku penganiayaan tahanan merupakan langkah krusial untuk mewujudkan profesionalisme dan menguatkan integritasPenegakan kode etik terhadap anggota Polri pelaku penganiayaan tahanan merupakan langkah krusial untuk mewujudkan profesionalisme dan menguatkan integritas
UNAIM WAMENAUNAIM WAMENA Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan analisis data dari sumber primer maupun sekunder, hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kerangkaDengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan analisis data dari sumber primer maupun sekunder, hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kerangka
NEOLECTURANEOLECTURA Keadaan yang dapat dijadikan alasan pemberatan pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi, yaitu apabila tindak pidana tersebut dilakukan terhadap, pertamaKeadaan yang dapat dijadikan alasan pemberatan pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi, yaitu apabila tindak pidana tersebut dilakukan terhadap, pertama
JURNALKUJURNALKU Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia telah menerapkan berbagai kebijakan untuk menghadapi pandemi covid-19 dan sebagai upaya pemulihanHasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia telah menerapkan berbagai kebijakan untuk menghadapi pandemi covid-19 dan sebagai upaya pemulihan
IAIN GORONTALOIAIN GORONTALO Sehingga prinsip kehati-hatian dalam melaksanakan tugas harus senantiasa diperhatikan, apalagi dengan era sekarang ini yang hampir semua pekerjaan dilakukanSehingga prinsip kehati-hatian dalam melaksanakan tugas harus senantiasa diperhatikan, apalagi dengan era sekarang ini yang hampir semua pekerjaan dilakukan
UMMUMM Konsep profetik menitikberatkan pada prinsip-prinsip perilaku yang bersumber dari nilai-nilai religius, sehingga seluruh cabang kekuasaan eksekutif, legislatif,Konsep profetik menitikberatkan pada prinsip-prinsip perilaku yang bersumber dari nilai-nilai religius, sehingga seluruh cabang kekuasaan eksekutif, legislatif,
Useful /
STISDARUSSALAMSTISDARUSSALAM Perdagangan orang merupakan kejahatan transnasional yang sering kali menjadikan calon pekerja migran Indonesia (CPMI) sebagai korban, terutama akibat lemahnyaPerdagangan orang merupakan kejahatan transnasional yang sering kali menjadikan calon pekerja migran Indonesia (CPMI) sebagai korban, terutama akibat lemahnya
UNDAUNDA Dalam bisnis, persediaan yang terlalu banyak atau terlalu sedikit dapat merugikan. Kelebihan persediaan dapat mengikat modal perusahaan dan meningkatkanDalam bisnis, persediaan yang terlalu banyak atau terlalu sedikit dapat merugikan. Kelebihan persediaan dapat mengikat modal perusahaan dan meningkatkan
UMMUMM Karenanya, keakuratan legislasi pada waktunya mesti disesuaikan dengan kondisi bangsa guna melahirkan hukum responsif serta adil. 1/PNPS/1965 sebagai jalanKarenanya, keakuratan legislasi pada waktunya mesti disesuaikan dengan kondisi bangsa guna melahirkan hukum responsif serta adil. 1/PNPS/1965 sebagai jalan
UNEJUNEJ Dengan menggunakan perspektif ruang sipil, penelitian ini menganalisis dinamika tren tersebut serta keterlibatan negara sebagai penentu utama. Untuk menunjukkanDengan menggunakan perspektif ruang sipil, penelitian ini menganalisis dinamika tren tersebut serta keterlibatan negara sebagai penentu utama. Untuk menunjukkan