UIDUID
Reformasi HukumReformasi HukumEksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap merupakan salah satu elemen penting dalam mewujudkan supremasi hukum dan melindungi hak-hak warga negara dalam sistem peradilan administrasi. Namun, dalam praktiknya, eksekusi putusan PTUN di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala, terutama dalam hal efektivitas dan kepatuhan para pejabat pemerintah. Artikel ini mengkaji perlunya pembenahan mekanisme eksekusi PTUN dengan mengadopsi pembelajaran dari sistem peradilan administrasi Belanda. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif dengan pendekatan perbandingan hukum. Sistem Belanda menekankan pada kewenangan yang lebih besar bagi hakim administrasi untuk memantau pelaksanaan putusan dan hukuman yang jelas bagi pejabat yang tidak patuh. Hasil dari penelitian ini merekomendasikan penguatan kelembagaan, perluasan kewenangan peradilan, dan perumusan instrumen hukum yang lebih jelas dalam sistem PTUN Indonesia untuk memastikan pelaksanaan putusan yang lebih efektif dan adil. Reformasi ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap PTUN dan mendorong budaya kepatuhan di kalangan pejabat pemerintah.
Masalah mendasar dalam mekanisme penegakan putusan PTUN di Indonesia terletak pada kurangnya kekuatan upaya paksa yang efektif, karena penegakan masih sangat bergantung pada suka rela pejabat TUN yang menjadi tergugat.Situasi ini berbeda dengan di Belanda, di mana AWB tidak hanya menjamin mekanisme penegakan secara normatif, tetapi juga dilengkapi instrumen hukum yang memungkinkan pejabat dipaksa untuk mematuhi putusan pengadilan administrasi.Oleh karena itu, solusi untuk Indonesia adalah melakukan reformasi dengan memperkuat UU AP agar berfungsi sebagai kodifikasi komprehensif hukum administrasi, menambahkan ketentuan tentang sanksi administratif dan pidana terhadap pejabat yang mengabaikan putusan, serta memperluas wewenang PTUN untuk mengeluarkan perintah eksekusi yang mengikat.
Guna meningkatkan efektivitas penegakan hukum peradilan tata usaha negara di Indonesia tanpa menabrak independensi lembaga eksekutif, penelitian lanjutan dapat difokuskan pada tiga area utama. Pertama, perlu diteliti mekanisme pengawasan internal yang efektif di dalam lembaga pemerintah untuk memastikan kepatuhan terhadap putusan PTUN, dengan mempertimbangkan model-model pengawasan yang sukses di negara lain. Kedua, studi komparatif tentang penerapan sanksi administratif yang lebih progresif dan proporsional bagi pejabat yang tidak patuh, sehingga tercipta efek jera tanpa melanggar hak asasi manusia. Terakhir, investigasi mendalam mengenai potensi penggunaan teknologi informasi dalam proses eksekusi putusan, seperti sistem notifikasi otomatis dan pelaporan publik, untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.
- The Expansion of the Absolute Competence of Administrative Courts: A Comparative Legal Study with the... doi.org/10.26740/ijalgov.v1i02.36520The Expansion of the Absolute Competence of Administrative Courts A Comparative Legal Study with the doi 10 26740 ijalgov v1i02 36520
- The Competence of the Administrative Court and Administrative Justice | Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum.... doi.org/10.25041/fiatjustisia.v14no2.1890The Competence of the Administrative Court and Administrative Justice Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum doi 10 25041 fiatjustisia v14no2 1890
- Jurnal Hukum dan Peradilan. problematika eksekusi putusan pengadilan tata usaha negara jurnal peradilan... doi.org/10.25216/jhp.1.3.2012.435-462Jurnal Hukum dan Peradilan problematika eksekusi putusan pengadilan tata usaha negara jurnal peradilan doi 10 25216 jhp 1 3 2012 435 462
- FUNGSIONALISASI HUKUM RESPONSIF TERHADAP PELAKSANAAN PUTUSAN PERATUN SEBAGAI BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM... journal.jotika.co.id/index.php/JRBL/article/view/95FUNGSIONALISASI HUKUM RESPONSIF TERHADAP PELAKSANAAN PUTUSAN PERATUN SEBAGAI BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM journal jotika index php JRBL article view 95
| File size | 412.97 KB |
| Pages | 17 |
| DMCA | Report |
Related /
UMMUUMMU Reformasi birokrasi harus menempatkan rakyat sebagai subjek utama, mengembalikan fungsi pelayanan publik, dan memperkuat legitimasi melalui transparansi,Reformasi birokrasi harus menempatkan rakyat sebagai subjek utama, mengembalikan fungsi pelayanan publik, dan memperkuat legitimasi melalui transparansi,
UADUAD Indonesia memiliki fasilitas pemasyarakatan yang mengalami kepadatan berlebih, yang tidak hanya menghambat rehabilitasi efektif narapidana tetapi jugaIndonesia memiliki fasilitas pemasyarakatan yang mengalami kepadatan berlebih, yang tidak hanya menghambat rehabilitasi efektif narapidana tetapi juga
UMMUUMMU Konsep ini selaras dengan nilai‑nilai Pancasila, khususnya sila kedua dan kelima, serta mendukung keadilan restoratif, namun memerlukan batasan dan pedomanKonsep ini selaras dengan nilai‑nilai Pancasila, khususnya sila kedua dan kelima, serta mendukung keadilan restoratif, namun memerlukan batasan dan pedoman
COMPARTDIGITALCOMPARTDIGITAL Penggunaan kunci konvensional mengharuskan pemilik membawa banyak kunci dan sering kali lupa atau kehilangan. Oleh karena itu, peneliti membuat simulasiPenggunaan kunci konvensional mengharuskan pemilik membawa banyak kunci dan sering kali lupa atau kehilangan. Oleh karena itu, peneliti membuat simulasi
Yogya UMBYogya UMB Program pengabdian masyarakat ini bertujuan memperkuat kompetensi guru melalui pelatihan Color Your Life yang disampaikan secara daring kepada guru tamanProgram pengabdian masyarakat ini bertujuan memperkuat kompetensi guru melalui pelatihan Color Your Life yang disampaikan secara daring kepada guru taman
OJSOJS Hasil penelitian menunjukkan peningkatan signifikan hingga 10% dibandingkan metode latihan konvensional. Namun, penerapan program harus disesuaikan denganHasil penelitian menunjukkan peningkatan signifikan hingga 10% dibandingkan metode latihan konvensional. Namun, penerapan program harus disesuaikan dengan
AIRAAIRA Fase implementasi melibatkan pengkodean dan pengembangan platform e-commerce, diikuti dengan pengujian untuk memverifikasi fungsionalitas, kegunaan, danFase implementasi melibatkan pengkodean dan pengembangan platform e-commerce, diikuti dengan pengujian untuk memverifikasi fungsionalitas, kegunaan, dan
UNAIUNAI Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses pendaftaran di Adventist University of the Philippines dengan menggunakan PERT dan CPM. Aktivitas kritisPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses pendaftaran di Adventist University of the Philippines dengan menggunakan PERT dan CPM. Aktivitas kritis
Useful /
UMMUUMMU Pilkada Serentak 2024 merupakan bagian penting dari demokrasi elektoral di Indonesia, karena menentukan kepemimpinan di tingkat lokal. Provinsi MalukuPilkada Serentak 2024 merupakan bagian penting dari demokrasi elektoral di Indonesia, karena menentukan kepemimpinan di tingkat lokal. Provinsi Maluku
UMMUUMMU Kemudian untuk mengetahui alasan filosofis penerapan keadilan substantif oleh Mahkamah Konstitusi dalam memutus perkara perselisihan hasil pemilihan umumKemudian untuk mengetahui alasan filosofis penerapan keadilan substantif oleh Mahkamah Konstitusi dalam memutus perkara perselisihan hasil pemilihan umum
UNSIQUNSIQ Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kebutuhan akan teknologi aeroponik dan Internet of Things (IoT) sebagai solusi strategis dalam proses pembibitanTujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kebutuhan akan teknologi aeroponik dan Internet of Things (IoT) sebagai solusi strategis dalam proses pembibitan
UNAIUNAI 000 ulasan dikumpulkan dari Google Play Store. Hasil menunjukkan SVM memiliki kinerja terbaik. Pada kelas positif, sensitivitas mencapai 81,7 %, spesifisitas000 ulasan dikumpulkan dari Google Play Store. Hasil menunjukkan SVM memiliki kinerja terbaik. Pada kelas positif, sensitivitas mencapai 81,7 %, spesifisitas