NEWINERANEWINERA
Journal La SocialeJournal La SocialePenelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap warga negara asing dan warga negara yang tinggal di luar negara kewarganegaraan mereka. Dalam membahas isu perlindungan hukum internasional terhadap warga negara asing, pendekatan doctrinal dan praktik pengadilan internasional digunakan. Menurut pendapat para ahli hukum internasional, akan ditemukan prinsip dan teori hukum mengenai posisi individu sebagai subjek hukum internasional. Prinsip kewarganegaraan menjadi dasar utama penerapan prinsip yurisdiksi dan tanggung jawab negara terhadap warganya serta warga negara asing. Hasilnya, secara prinsip, setiap negara akan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan hukum kepada setiap warganya di mana pun mereka berada, dan warga negara asing akan menerima perlindungan hukum, dengan beberapa keterbatasan, baik dari negara tempat mereka sementara berada maupun dari negara asal. Dengan demikian, status kewarganegaraan seseorang sangat terkait dengan perlindungan hukum internasional yang akan diberikan kepada ia, terhadapnya, harta dan keluarganya. Penerapan prinsip tanggung jawab negara terhadap warga negara di luar negeri atau warga negara asing lebih didasari pada prinsip kedaulatan negara. Negara berdaulat akan menerapkan hukum nasionalnya kepada warganya di wilayah teritorialnya. Selain itu, yang berlaku adalah ketentuan hukum negara lain atau ketentuan hukum internasional.
Secara prinsip, setiap negara wajib memberikan perlindungan hukum kepada warganya di mana pun berada, sementara warga negara asing menerima perlindungan terbatas dari negara tempat tinggal dan negara asal.Status kewarganegaraan mempengaruhi tingkat perlindungan yang diperoleh per individu, baik terhadap dirinya maupun harta dan keluarga.Prinsip tanggung jawab negara terhadap warga asing didasarkan pada kedaulatan negara, sehingga hukum nasional dan peraturan internasional menjadi dasar penerapannya.
Salah satu kekosongan penelitian ini adalah kurangnya data empiris mengenai implementasi perlindungan hukum bagi warga negara asing di negara berkembang, sehingga diperlukan studi komparatif yang mengumpulkan kasus nyata di beberapa negara dengan tingkat pembangunan berbeda. Penelitian lanjutan dapat meneliti dampak perjanjian internasional terbaru, seperti perjanjian investasi multilateral, terhadap hak peradilan dan perlindungan diplomatik warga asing. Satu lagi arah penelitian adalah mengevaluasi efektivitas mekanisme diplomatik dalam menyelesaikan sengketa warga asing yang terlibat dalam konflik geopolitik pasca‑COVID‑19, dengan mengidentifikasi hambatan administratif dan kekuatan intervensi negara. Metode yang dipadukan antara analisis doktrinal dan studi kasus empiris akan memperkrich pemahaman mengenai perbedaan penerapan prinsip yurisdiksi dan tanggung jawab negara. Hasil penelitian tersebut dapat menjadi dasar bagi pembuat kebijakan untuk merumuskan kebijakan perlindungan yang lebih responsif terhadap realitas global yang semakin terhubung.
| File size | 506.01 KB |
| Pages | 7 |
| DMCA | Report |
Related /
STKIPPGRIBLSTKIPPGRIBL Hambatan terbesar implementasi TQM adalah budaya kepatuhan yang diperkuat oleh kepemimpinan administratif. Sekolah perlu menghidupkan kembali forum guruHambatan terbesar implementasi TQM adalah budaya kepatuhan yang diperkuat oleh kepemimpinan administratif. Sekolah perlu menghidupkan kembali forum guru
DINASTIREVDINASTIREV Efektivitas perlindungan tersebut memerlukan regulasi yang tepat, penegakan hukum yang tegas, serta penyuluhan dan edukasi berkelanjutan bagi pelaku UMKM.Efektivitas perlindungan tersebut memerlukan regulasi yang tepat, penegakan hukum yang tegas, serta penyuluhan dan edukasi berkelanjutan bagi pelaku UMKM.
UNUSIAUNUSIA Hasil penelitian menunjukkan bahwa dipandang dari teori kepastian hukum, secara substansi masih banyak ditemukan ketidaksesuaian pengaturan pada Undang-UndangHasil penelitian menunjukkan bahwa dipandang dari teori kepastian hukum, secara substansi masih banyak ditemukan ketidaksesuaian pengaturan pada Undang-Undang
UMMUMM Disarankan adopsi kotak pasir regulasi dan penerapan prinsip FEAT di Indonesia. Regulasi AI di sektor perbankan dan fintech menunjukkan perbedaan signifikanDisarankan adopsi kotak pasir regulasi dan penerapan prinsip FEAT di Indonesia. Regulasi AI di sektor perbankan dan fintech menunjukkan perbedaan signifikan
JOTIKAJOTIKA Kegiatan pelatihan kewirausahaan melalui ceramah interaktif dan pendampingan proyek usaha telah dilaksanakan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalamKegiatan pelatihan kewirausahaan melalui ceramah interaktif dan pendampingan proyek usaha telah dilaksanakan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam
JIMF BIJIMF BI Namun demikian, tantangan utama adalah menentukan model kontribusi ReTakaful yang sesuai untuk sektor asuransi Islam Maroko dengan memastikan kepatuhanNamun demikian, tantangan utama adalah menentukan model kontribusi ReTakaful yang sesuai untuk sektor asuransi Islam Maroko dengan memastikan kepatuhan
STIBSASTIBSA Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memainkan peran penting dalam perekonomian Indonesia karena kontribusinya yang besar terhadap PDB Indonesia danUsaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memainkan peran penting dalam perekonomian Indonesia karena kontribusinya yang besar terhadap PDB Indonesia dan
NEWINERANEWINERA Penetapan sertifikat hak atas tanah sebagai objek jaminan gadai menarik untuk dibahas dengan menguraikan permasalahan objek sebagai jaminan serta penetapanPenetapan sertifikat hak atas tanah sebagai objek jaminan gadai menarik untuk dibahas dengan menguraikan permasalahan objek sebagai jaminan serta penetapan
Useful /
IBSIBS Penelitian ini dilakukan pada konteks industri perbankan dan menggunakan kinerja operasional sebagai dampak langsung dari keragaman TMT, serta dampak langsungnyaPenelitian ini dilakukan pada konteks industri perbankan dan menggunakan kinerja operasional sebagai dampak langsung dari keragaman TMT, serta dampak langsungnya
UNUSIAUNUSIA Formulasi model perlindungan hukum yang ditawarkan adalah melalui perluasan norma dalam hukum positif, khususnya penambahan norma pelecehan seksual secaraFormulasi model perlindungan hukum yang ditawarkan adalah melalui perluasan norma dalam hukum positif, khususnya penambahan norma pelecehan seksual secara
UNUSIAUNUSIA Satjipto Rahardjo menekankan pentingnya menempatkan manusia sebagai pusat hukum, mengakui kemajemukan hukum, dan melampaui formalisme aturan untuk mencapaiSatjipto Rahardjo menekankan pentingnya menempatkan manusia sebagai pusat hukum, mengakui kemajemukan hukum, dan melampaui formalisme aturan untuk mencapai
UNDAUNDA Perusahaan ini sering menghadapi kesulitan dalam menentukan insentif karyawan karena kurangnya objektivitas, yang dapat mengakibatkan ketidaksetaraan danPerusahaan ini sering menghadapi kesulitan dalam menentukan insentif karyawan karena kurangnya objektivitas, yang dapat mengakibatkan ketidaksetaraan dan