NEWINERANEWINERA
Journal La SocialeJournal La SocialePenelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap warga negara asing dan warga negara yang tinggal di luar negara kewarganegaraan mereka. Dalam membahas isu perlindungan hukum internasional terhadap warga negara asing, pendekatan doctrinal dan praktik pengadilan internasional digunakan. Menurut pendapat para ahli hukum internasional, akan ditemukan prinsip dan teori hukum mengenai posisi individu sebagai subjek hukum internasional. Prinsip kewarganegaraan menjadi dasar utama penerapan prinsip yurisdiksi dan tanggung jawab negara terhadap warganya serta warga negara asing. Hasilnya, secara prinsip, setiap negara akan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan hukum kepada setiap warganya di mana pun mereka berada, dan warga negara asing akan menerima perlindungan hukum, dengan beberapa keterbatasan, baik dari negara tempat mereka sementara berada maupun dari negara asal. Dengan demikian, status kewarganegaraan seseorang sangat terkait dengan perlindungan hukum internasional yang akan diberikan kepada ia, terhadapnya, harta dan keluarganya. Penerapan prinsip tanggung jawab negara terhadap warga negara di luar negeri atau warga negara asing lebih didasari pada prinsip kedaulatan negara. Negara berdaulat akan menerapkan hukum nasionalnya kepada warganya di wilayah teritorialnya. Selain itu, yang berlaku adalah ketentuan hukum negara lain atau ketentuan hukum internasional.
Secara prinsip, setiap negara wajib memberikan perlindungan hukum kepada warganya di mana pun berada, sementara warga negara asing menerima perlindungan terbatas dari negara tempat tinggal dan negara asal.Status kewarganegaraan mempengaruhi tingkat perlindungan yang diperoleh per individu, baik terhadap dirinya maupun harta dan keluarga.Prinsip tanggung jawab negara terhadap warga asing didasarkan pada kedaulatan negara, sehingga hukum nasional dan peraturan internasional menjadi dasar penerapannya.
Salah satu kekosongan penelitian ini adalah kurangnya data empiris mengenai implementasi perlindungan hukum bagi warga negara asing di negara berkembang, sehingga diperlukan studi komparatif yang mengumpulkan kasus nyata di beberapa negara dengan tingkat pembangunan berbeda. Penelitian lanjutan dapat meneliti dampak perjanjian internasional terbaru, seperti perjanjian investasi multilateral, terhadap hak peradilan dan perlindungan diplomatik warga asing. Satu lagi arah penelitian adalah mengevaluasi efektivitas mekanisme diplomatik dalam menyelesaikan sengketa warga asing yang terlibat dalam konflik geopolitik pasca‑COVID‑19, dengan mengidentifikasi hambatan administratif dan kekuatan intervensi negara. Metode yang dipadukan antara analisis doktrinal dan studi kasus empiris akan memperkrich pemahaman mengenai perbedaan penerapan prinsip yurisdiksi dan tanggung jawab negara. Hasil penelitian tersebut dapat menjadi dasar bagi pembuat kebijakan untuk merumuskan kebijakan perlindungan yang lebih responsif terhadap realitas global yang semakin terhubung.
| File size | 506.01 KB |
| Pages | 7 |
| Short Link | https://juris.id/p-VU |
| Lookup Links | Google ScholarGoogle Scholar, Semantic ScholarSemantic Scholar, CORE.ac.ukCORE.ac.uk, WorldcatWorldcat, ZenodoZenodo, Research GateResearch Gate, Academia.eduAcademia.edu, OpenAlexOpenAlex, Hollis HarvardHollis Harvard |
| DMCA | Report |
Related /
UMMUMM Pemerintah di seluruh dunia memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan hubungan dengan warga dan memberikan layanan publik terbaik. Sehubungan dengan ini,Pemerintah di seluruh dunia memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan hubungan dengan warga dan memberikan layanan publik terbaik. Sehubungan dengan ini,
UMMUMM Permasalahan dalam pemanfaatan dan pengelolaan daerah pesisir laut meliputi belum diaturnya peraturan perundang-undangan yang jelas, sifat sektoral yangPermasalahan dalam pemanfaatan dan pengelolaan daerah pesisir laut meliputi belum diaturnya peraturan perundang-undangan yang jelas, sifat sektoral yang
UMAUMA Pemerintah ini tidak dipahami dengan baik, maupun mereka tidak memahami tantangan besar tata kelola yang dihadapi sebelum asumsi tanggung jawab pemerintahan.Pemerintah ini tidak dipahami dengan baik, maupun mereka tidak memahami tantangan besar tata kelola yang dihadapi sebelum asumsi tanggung jawab pemerintahan.
UMMUMM Dapat dikatakan, penyediaan hak dan perlindungan dasar harus diberikan tanpa pandang bulu kepada semua pekerja migran, terlepas dari status hukum mereka.Dapat dikatakan, penyediaan hak dan perlindungan dasar harus diberikan tanpa pandang bulu kepada semua pekerja migran, terlepas dari status hukum mereka.
UMMUMM Sebagai negara hukum, Indonesia telah membuat banyak peraturan di tingkat pemerintah pusat dan daerah. Peraturan tersebut bervariasi, mulai dari PeraturanSebagai negara hukum, Indonesia telah membuat banyak peraturan di tingkat pemerintah pusat dan daerah. Peraturan tersebut bervariasi, mulai dari Peraturan
UMMUMM Jenis penelitian ini adalah hukum normatif. Data penelitian ini adalah data sekunder. Analisis data yang digunakan adalah deskriptif analitik. Hasil PenelitianJenis penelitian ini adalah hukum normatif. Data penelitian ini adalah data sekunder. Analisis data yang digunakan adalah deskriptif analitik. Hasil Penelitian
NEWINERANEWINERA Penelitian ini menggunakan pendekatan data sekunder serta analisis literatur. Berdasarkan temuan, beberapa wilayah belum memiliki layanan kesehatan danPenelitian ini menggunakan pendekatan data sekunder serta analisis literatur. Berdasarkan temuan, beberapa wilayah belum memiliki layanan kesehatan dan
UNHASUNHAS Teror tersebut secara negatif memengaruhi pendidikan di wilayah utara Nigeria. Tulisan ini memberikan rekomendasi untuk mengatasi permasalahan tersebut.Teror tersebut secara negatif memengaruhi pendidikan di wilayah utara Nigeria. Tulisan ini memberikan rekomendasi untuk mengatasi permasalahan tersebut.
Useful /
DINASTIREVDINASTIREV Komunikasi yang efektif tentunya sangat dibutuhkan dalam mendorong peningkatan kinerja pegawai, namun perlu didukung dengan lingkungan kerja yang baik.Komunikasi yang efektif tentunya sangat dibutuhkan dalam mendorong peningkatan kinerja pegawai, namun perlu didukung dengan lingkungan kerja yang baik.
NEWINERANEWINERA Selain itu, pemberian bantuan, ancaman, atau penyalahgunaan wewenang dalam aborsi dapat dikenai Pasal 55, 56 KUHP serta Pasal 194 Undang‑Undang Kesehatan,Selain itu, pemberian bantuan, ancaman, atau penyalahgunaan wewenang dalam aborsi dapat dikenai Pasal 55, 56 KUHP serta Pasal 194 Undang‑Undang Kesehatan,
NEWINERANEWINERA Selain itu, langkah respons dilaksanakan melalui tugas Percepatan Penanganan COVID-19 yang menjadi bagian dari pembentukan struktur; struktur merupakanSelain itu, langkah respons dilaksanakan melalui tugas Percepatan Penanganan COVID-19 yang menjadi bagian dari pembentukan struktur; struktur merupakan
UNHASUNHAS Hasilnya menunjukkan bahwa peran psikolog di Lembaga Pengembangan Khusus Anak tidak optimal karena keterbatasan sumber daya. Selanjutnya, orang tua atauHasilnya menunjukkan bahwa peran psikolog di Lembaga Pengembangan Khusus Anak tidak optimal karena keterbatasan sumber daya. Selanjutnya, orang tua atau