UNEJUNEJ
Journal of Southeast Asian Human RightsJournal of Southeast Asian Human RightsBanyak penelitian tentang kebebasan beragama di Indonesia menunjukkan adanya ketimpangan mencolok antara perlindungan konstitusional dan penerapan nyata kebebasan beragama, yang menggarisbawahi kegagalan negara sebagai pelindung hak asasi manusia. Namun, penekanan pada hak asasi manusia kerap mengabaikan alasan mengapa tingkat pembatasan pemerintah meningkat secara signifikan di Indonesia yang telah demokratisasi, sehingga menciptakan tren penyusutan kebebasan beragama. Dengan menggunakan perspektif ruang sipil, penelitian ini menganalisis dinamika tren tersebut serta keterlibatan negara sebagai penentu utama. Untuk menunjukkan bagaimana dan dalam bentuk apa negara terlibat dalam menciptakan penyusutan kebebasan beragama, penelitian ini menggunakan kombinasi kajian literatur dan peninjauan terhadap pengukuran sebelumnya mengenai situasi kebebasan beragama di Indonesia. Penelitian ini berargumen bahwa dinamika penyusutan kebebasan beragama lebih berkaitan dengan upaya terus-menerus dari aktor-aktor negara dan lembaga pemerintah untuk mengontrol agama demi tujuan politik dan pertimbangan terkait perubahan lanskap politik dalam konteks demokratisasi Indonesia, ketimbang faktor ideologis.
Dinamika kebebasan beragama di Indonesia pasca-Reformasi menempatkan negara sebagai aktor utama penyebab penyusutannya.Pembatasan oleh negara menjadi prediktor utama diskriminasi dan kekerasan terhadap kelompok minoritas beragama.Pola pembatasan ini dilakukan melalui kebijakan diskriminatif, melibatkan partai agama maupun sekuler, serta menyasar kelompok agama non-resmi seperti Ahmadiyya dan Syiah.Meski tampak berbasis agama, tren ini lebih didorong oleh motif politik seperti memperoleh dukungan pemilih dan menjaga legitimasi politik, bukan pengaruh ideologis murni.
Pertama, perlu penelitian lanjutan yang mengkaji bagaimana keputusan pengadilan, terutama Mahkamah Konstitusi, memengaruhi legitimasi hukum terhadap kebijakan diskriminatif berbasis agama, serta bagaimana interpretasi hukum terhadap pasal pembatasan kebebasan beragama digunakan untuk memperkuat otoritas politik. Kedua, diperlukan studi yang meneliti pola alokasi sumber daya keuangan dan hukum oleh pemerintah daerah kepada kelompok agama tertentu, untuk memahami apakah bentuk favoritisme ini digunakan sebagai alat politik dalam pemenangan pemilu lokal atau konsolidasi kekuasaan. Ketiga, sebaiknya dilakukan penelitian komparatif antardaerah yang menerapkan peraturan syariah dengan daerah yang tidak menerapkan, guna mengungkap faktor spesifik—seperti komposisi kekuasaan politik, tekanan kelompok agama, atau kondisi ekonomi lokal—yang memicu adopsi kebijakan tersebut meskipun didorong oleh partai sekuler, sehingga dapat menilai sejauh mana motif politis mengalahkan komitmen ideologis dalam politisasi agama.
| File size | 362.37 KB |
| Pages | 22 |
| DMCA | Report |
Related /
WESTSCIENCE PRESSWESTSCIENCE PRESS Secondary data is the data source that was used. A literature review is used as the data collecting strategy. Using the descriptive analytical approach,Secondary data is the data source that was used. A literature review is used as the data collecting strategy. Using the descriptive analytical approach,
WESTSCIENCE PRESSWESTSCIENCE PRESS Artikel ini juga mengangkat tantangan utama dalam perlindungan privasi, yaitu menemukan keseimbangan antara kebutuhan keamanan dan privasi individu. Upaya-upayaArtikel ini juga mengangkat tantangan utama dalam perlindungan privasi, yaitu menemukan keseimbangan antara kebutuhan keamanan dan privasi individu. Upaya-upaya
WESTSCIENCE PRESSWESTSCIENCE PRESS Kepolisian berperan sebagai penegak hukum yang bertugas mengatur, mengawal, mengawasi, dan melakukan patroli lalu lintas. Infrastruktur lalu lintas sepertiKepolisian berperan sebagai penegak hukum yang bertugas mengatur, mengawal, mengawasi, dan melakukan patroli lalu lintas. Infrastruktur lalu lintas seperti
WESTSCIENCE PRESSWESTSCIENCE PRESS Temuan menunjukkan bahwa meskipun terdapat komitmen konstitusional yang kuat, implementasi di lapangan masih tidak konsisten karena penegakan hukum yangTemuan menunjukkan bahwa meskipun terdapat komitmen konstitusional yang kuat, implementasi di lapangan masih tidak konsisten karena penegakan hukum yang
WESTSCIENCE PRESSWESTSCIENCE PRESS The study highlights the urgent need for inter-agency coordination, integrated reform, and empowerment. Strengthening these areas is critical to realizingThe study highlights the urgent need for inter-agency coordination, integrated reform, and empowerment. Strengthening these areas is critical to realizing
WESTSCIENCE PRESSWESTSCIENCE PRESS Temuan ini berkontribusi terhadap kerangka teoretis seperti Teori Aktivitas Rutin dan Teori Pola Kejahatan, yang menekankan peran proaktif teknologi dalamTemuan ini berkontribusi terhadap kerangka teoretis seperti Teori Aktivitas Rutin dan Teori Pola Kejahatan, yang menekankan peran proaktif teknologi dalam
WESTSCIENCE PRESSWESTSCIENCE PRESS 32 Tahun 2009, dan KUHP. Kertas kerja ini menyoroti kelemahan dalam sistem hukum, seperti penegakan hukum yang lemah, denda yang tidak memadai, dan tantangan32 Tahun 2009, dan KUHP. Kertas kerja ini menyoroti kelemahan dalam sistem hukum, seperti penegakan hukum yang lemah, denda yang tidak memadai, dan tantangan
WESTSCIENCE PRESSWESTSCIENCE PRESS The Indonesian legislation on carbon trading is a key instrument for national and global climate targets. This analysis, according to the present study,The Indonesian legislation on carbon trading is a key instrument for national and global climate targets. This analysis, according to the present study,
Useful /
WESTSCIENCE PRESSWESTSCIENCE PRESS Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN) dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 TahunUndang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN) dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun
UNNESUNNES Metode yang digunakan adalah metode analisis deskriptif dan pengumpulan data menggunakan skala perilaku mengambil risiko dengan nilai koefisien reliabilitasMetode yang digunakan adalah metode analisis deskriptif dan pengumpulan data menggunakan skala perilaku mengambil risiko dengan nilai koefisien reliabilitas
UNEJUNEJ Pendekatan hukum untuk melindungi hak privasi dianggap tidak memadai, dan perlu diperbaiki untuk mendorong penggunaan teknologi yang lebih luas dalam pengelolaanPendekatan hukum untuk melindungi hak privasi dianggap tidak memadai, dan perlu diperbaiki untuk mendorong penggunaan teknologi yang lebih luas dalam pengelolaan
UNEJUNEJ Reformasi kelembagaan yang komprehensif dan kesadaran masyarakat tentang hak asasi manusia sangat penting untuk mendorong akuntabilitas dan perlindunganReformasi kelembagaan yang komprehensif dan kesadaran masyarakat tentang hak asasi manusia sangat penting untuk mendorong akuntabilitas dan perlindungan