UNEJUNEJ
Journal of Southeast Asian Human RightsJournal of Southeast Asian Human RightsBanyak penelitian tentang kebebasan beragama di Indonesia menunjukkan adanya ketimpangan mencolok antara perlindungan konstitusional dan penerapan nyata kebebasan beragama, yang menggarisbawahi kegagalan negara sebagai pelindung hak asasi manusia. Namun, penekanan pada hak asasi manusia kerap mengabaikan alasan mengapa tingkat pembatasan pemerintah meningkat secara signifikan di Indonesia yang telah demokratisasi, sehingga menciptakan tren penyusutan kebebasan beragama. Dengan menggunakan perspektif ruang sipil, penelitian ini menganalisis dinamika tren tersebut serta keterlibatan negara sebagai penentu utama. Untuk menunjukkan bagaimana dan dalam bentuk apa negara terlibat dalam menciptakan penyusutan kebebasan beragama, penelitian ini menggunakan kombinasi kajian literatur dan peninjauan terhadap pengukuran sebelumnya mengenai situasi kebebasan beragama di Indonesia. Penelitian ini berargumen bahwa dinamika penyusutan kebebasan beragama lebih berkaitan dengan upaya terus-menerus dari aktor-aktor negara dan lembaga pemerintah untuk mengontrol agama demi tujuan politik dan pertimbangan terkait perubahan lanskap politik dalam konteks demokratisasi Indonesia, ketimbang faktor ideologis.
Dinamika kebebasan beragama di Indonesia pasca-Reformasi menempatkan negara sebagai aktor utama penyebab penyusutannya.Pembatasan oleh negara menjadi prediktor utama diskriminasi dan kekerasan terhadap kelompok minoritas beragama.Pola pembatasan ini dilakukan melalui kebijakan diskriminatif, melibatkan partai agama maupun sekuler, serta menyasar kelompok agama non-resmi seperti Ahmadiyya dan Syiah.Meski tampak berbasis agama, tren ini lebih didorong oleh motif politik seperti memperoleh dukungan pemilih dan menjaga legitimasi politik, bukan pengaruh ideologis murni.
Pertama, perlu penelitian lanjutan yang mengkaji bagaimana keputusan pengadilan, terutama Mahkamah Konstitusi, memengaruhi legitimasi hukum terhadap kebijakan diskriminatif berbasis agama, serta bagaimana interpretasi hukum terhadap pasal pembatasan kebebasan beragama digunakan untuk memperkuat otoritas politik. Kedua, diperlukan studi yang meneliti pola alokasi sumber daya keuangan dan hukum oleh pemerintah daerah kepada kelompok agama tertentu, untuk memahami apakah bentuk favoritisme ini digunakan sebagai alat politik dalam pemenangan pemilu lokal atau konsolidasi kekuasaan. Ketiga, sebaiknya dilakukan penelitian komparatif antardaerah yang menerapkan peraturan syariah dengan daerah yang tidak menerapkan, guna mengungkap faktor spesifik—seperti komposisi kekuasaan politik, tekanan kelompok agama, atau kondisi ekonomi lokal—yang memicu adopsi kebijakan tersebut meskipun didorong oleh partai sekuler, sehingga dapat menilai sejauh mana motif politis mengalahkan komitmen ideologis dalam politisasi agama.
| File size | 362.37 KB |
| Pages | 22 |
| DMCA | Report |
Related /
WESTSCIENCE PRESSWESTSCIENCE PRESS As a result, one method of acquiring property for the creation of green open spaces in Indonesian cities is through land consolidation. Land consolidationAs a result, one method of acquiring property for the creation of green open spaces in Indonesian cities is through land consolidation. Land consolidation
WESTSCIENCE PRESSWESTSCIENCE PRESS Perlindungan data pribadi menjadi semakin krusial karena data tersebut kerap menjadi target pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Regulasi internasional,Perlindungan data pribadi menjadi semakin krusial karena data tersebut kerap menjadi target pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Regulasi internasional,
WESTSCIENCE PRESSWESTSCIENCE PRESS Procedural inefficiencies, particularly in asset valuation and PKPU implementation, hindered a fair and timely resolution. Addressing these challengesProcedural inefficiencies, particularly in asset valuation and PKPU implementation, hindered a fair and timely resolution. Addressing these challenges
WESTSCIENCE PRESSWESTSCIENCE PRESS Hasil penelitian menyimpulkan bahwa upaya dapat dilakukan untuk menghadapi tantangan pelanggaran merek dagang dalam bisnis e-commerce di Indonesia demiHasil penelitian menyimpulkan bahwa upaya dapat dilakukan untuk menghadapi tantangan pelanggaran merek dagang dalam bisnis e-commerce di Indonesia demi
WESTSCIENCE PRESSWESTSCIENCE PRESS Tantangan utama terletak pada pemahaman dan kemauan individu untuk menginternalisasi serta mempraktikkan nilai-nilai Pancasila secara nyata dalam meresponsTantangan utama terletak pada pemahaman dan kemauan individu untuk menginternalisasi serta mempraktikkan nilai-nilai Pancasila secara nyata dalam merespons
WESTSCIENCE PRESSWESTSCIENCE PRESS Namun, tantangan masih tetap ada, termasuk keterbatasan infrastruktur teknologi, kurangnya personel terlatih, isu hukum dan etika, serta koordinasi antarlembagaNamun, tantangan masih tetap ada, termasuk keterbatasan infrastruktur teknologi, kurangnya personel terlatih, isu hukum dan etika, serta koordinasi antarlembaga
WESTSCIENCE PRESSWESTSCIENCE PRESS Data processing is done by descriptive analytical method. Land with HGB status can be upgraded to Property Rights by applying for an increase in rights.Data processing is done by descriptive analytical method. Land with HGB status can be upgraded to Property Rights by applying for an increase in rights.
WESTSCIENCE PRESSWESTSCIENCE PRESS Hasil penelitian ini menemukan bahwa pemilik platform memiliki hak kepemilikan eksklusif atas materi dalam perangkat lunak dan dapat mengatur penggunaanHasil penelitian ini menemukan bahwa pemilik platform memiliki hak kepemilikan eksklusif atas materi dalam perangkat lunak dan dapat mengatur penggunaan
Useful /
WESTSCIENCE PRESSWESTSCIENCE PRESS Menggunakan pendekatan yuridis normatif, penelitian ini mengkaji prinsip hukum yang mendasari putusan pengadilan, termasuk pelanggaran kewajiban fidusia,Menggunakan pendekatan yuridis normatif, penelitian ini mengkaji prinsip hukum yang mendasari putusan pengadilan, termasuk pelanggaran kewajiban fidusia,
UMMUMM Berdasarkan kasus yang diuraikan di atas, dapat disimpulkan bahwa terdapat fakta, yaitu. pertama, jual beli tanah tidak dilakukan melalui Akta PPAT. Kedua,Berdasarkan kasus yang diuraikan di atas, dapat disimpulkan bahwa terdapat fakta, yaitu. pertama, jual beli tanah tidak dilakukan melalui Akta PPAT. Kedua,
UNEJUNEJ Dipercaya bahwa pengadilan tersebut dilakukan hanya sebagai perlindungan untuk mencegah intervensi internasional terhadap pelanggaran ilegal masa laluDipercaya bahwa pengadilan tersebut dilakukan hanya sebagai perlindungan untuk mencegah intervensi internasional terhadap pelanggaran ilegal masa lalu
UNEJUNEJ The most common right recognized in human rights decisions that have ruled against anti-homosexual criminal laws has been the right of personal privacy.The most common right recognized in human rights decisions that have ruled against anti-homosexual criminal laws has been the right of personal privacy.