UNEJUNEJ
Journal of Southeast Asian Human RightsJournal of Southeast Asian Human RightsBanyak penelitian tentang kebebasan beragama di Indonesia menunjukkan adanya ketimpangan mencolok antara perlindungan konstitusional dan penerapan nyata kebebasan beragama, yang menggarisbawahi kegagalan negara sebagai pelindung hak asasi manusia. Namun, penekanan pada hak asasi manusia kerap mengabaikan alasan mengapa tingkat pembatasan pemerintah meningkat secara signifikan di Indonesia yang telah demokratisasi, sehingga menciptakan tren penyusutan kebebasan beragama. Dengan menggunakan perspektif ruang sipil, penelitian ini menganalisis dinamika tren tersebut serta keterlibatan negara sebagai penentu utama. Untuk menunjukkan bagaimana dan dalam bentuk apa negara terlibat dalam menciptakan penyusutan kebebasan beragama, penelitian ini menggunakan kombinasi kajian literatur dan peninjauan terhadap pengukuran sebelumnya mengenai situasi kebebasan beragama di Indonesia. Penelitian ini berargumen bahwa dinamika penyusutan kebebasan beragama lebih berkaitan dengan upaya terus-menerus dari aktor-aktor negara dan lembaga pemerintah untuk mengontrol agama demi tujuan politik dan pertimbangan terkait perubahan lanskap politik dalam konteks demokratisasi Indonesia, ketimbang faktor ideologis.
Dinamika kebebasan beragama di Indonesia pasca-Reformasi menempatkan negara sebagai aktor utama penyebab penyusutannya.Pembatasan oleh negara menjadi prediktor utama diskriminasi dan kekerasan terhadap kelompok minoritas beragama.Pola pembatasan ini dilakukan melalui kebijakan diskriminatif, melibatkan partai agama maupun sekuler, serta menyasar kelompok agama non-resmi seperti Ahmadiyya dan Syiah.Meski tampak berbasis agama, tren ini lebih didorong oleh motif politik seperti memperoleh dukungan pemilih dan menjaga legitimasi politik, bukan pengaruh ideologis murni.
Pertama, perlu penelitian lanjutan yang mengkaji bagaimana keputusan pengadilan, terutama Mahkamah Konstitusi, memengaruhi legitimasi hukum terhadap kebijakan diskriminatif berbasis agama, serta bagaimana interpretasi hukum terhadap pasal pembatasan kebebasan beragama digunakan untuk memperkuat otoritas politik. Kedua, diperlukan studi yang meneliti pola alokasi sumber daya keuangan dan hukum oleh pemerintah daerah kepada kelompok agama tertentu, untuk memahami apakah bentuk favoritisme ini digunakan sebagai alat politik dalam pemenangan pemilu lokal atau konsolidasi kekuasaan. Ketiga, sebaiknya dilakukan penelitian komparatif antardaerah yang menerapkan peraturan syariah dengan daerah yang tidak menerapkan, guna mengungkap faktor spesifik—seperti komposisi kekuasaan politik, tekanan kelompok agama, atau kondisi ekonomi lokal—yang memicu adopsi kebijakan tersebut meskipun didorong oleh partai sekuler, sehingga dapat menilai sejauh mana motif politis mengalahkan komitmen ideologis dalam politisasi agama.
| File size | 362.37 KB |
| Pages | 22 |
| DMCA | Report |
Related /
WESTSCIENCE PRESSWESTSCIENCE PRESS Dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, preseden yudisial, dan prinsip-prinsip doktrinal, studi ini mengungkapkan bahwa Mahkamah Agung secara konsistenDengan mengkaji peraturan perundang-undangan, preseden yudisial, dan prinsip-prinsip doktrinal, studi ini mengungkapkan bahwa Mahkamah Agung secara konsisten
WESTSCIENCE PRESSWESTSCIENCE PRESS Program utama yang dijalankan antara lain kegiatan Prosesi Pemilu, peluncuran maskot Bekantan, pendekatan di universitas, dan kolaborasi dengan media massaProgram utama yang dijalankan antara lain kegiatan Prosesi Pemilu, peluncuran maskot Bekantan, pendekatan di universitas, dan kolaborasi dengan media massa
UINSIUINSI Hasil penelitian menyarankan perlunya regulasi yang lebih jelas, peningkatan edukasi masyarakat, dan pemanfaatan teknologi yang lebih efektif untuk meningkatkanHasil penelitian menyarankan perlunya regulasi yang lebih jelas, peningkatan edukasi masyarakat, dan pemanfaatan teknologi yang lebih efektif untuk meningkatkan
UMMUMM Temuan menunjukkan bahwa Singapura proaktif dalam implementasi prinsip etika, transparansi, dan akuntabilitas, sementara regulasi AI Indonesia membutuhkanTemuan menunjukkan bahwa Singapura proaktif dalam implementasi prinsip etika, transparansi, dan akuntabilitas, sementara regulasi AI Indonesia membutuhkan
WESTSCIENCE PRESSWESTSCIENCE PRESS Wawancara dilakukan dengan 10 informan kunci, termasuk pejabat pemerintah, eksekutif BUMN, dan pakar industri, serta data dianalisis menggunakan perangkatWawancara dilakukan dengan 10 informan kunci, termasuk pejabat pemerintah, eksekutif BUMN, dan pakar industri, serta data dianalisis menggunakan perangkat
WESTSCIENCE PRESSWESTSCIENCE PRESS Oleh karena itu, pelaku dapat dikenai pidana penjara maksimal 5 (lima) tahun dan/atau denda maksimal Rp2. 000.000.000,00 (dua miliar rupiah) karena telahOleh karena itu, pelaku dapat dikenai pidana penjara maksimal 5 (lima) tahun dan/atau denda maksimal Rp2. 000.000.000,00 (dua miliar rupiah) karena telah
WESTSCIENCE PRESSWESTSCIENCE PRESS Perlindungan hukum bagi konsumen penting untuk mencegah permasalahan di masa depan, mengingat setiap orang pasti pernah menjadi konsumen suatu produk atauPerlindungan hukum bagi konsumen penting untuk mencegah permasalahan di masa depan, mengingat setiap orang pasti pernah menjadi konsumen suatu produk atau
UNEJUNEJ Ini juga mengeksplorasi perkembangan pemanfaatan teknologi dan biometrik di bidang migrasi, keamanan, dan manajemen perbatasan, sebagai langkah dalam menanganiIni juga mengeksplorasi perkembangan pemanfaatan teknologi dan biometrik di bidang migrasi, keamanan, dan manajemen perbatasan, sebagai langkah dalam menangani
Useful /
JOTIKAJOTIKA Berdasarkan hasil Program KPPM (Kuliah Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat), masyarakat cenderung membuang sampah sembarangan dan melakukan pembakaranBerdasarkan hasil Program KPPM (Kuliah Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat), masyarakat cenderung membuang sampah sembarangan dan melakukan pembakaran
WESTSCIENCE PRESSWESTSCIENCE PRESS Studi ini melakukan analisis bibliometrik terhadap penelitian hukum lingkungan untuk mengetahui fokus tematik dan jaringan kerja sama global. HasilnyaStudi ini melakukan analisis bibliometrik terhadap penelitian hukum lingkungan untuk mengetahui fokus tematik dan jaringan kerja sama global. Hasilnya
STAIALFALAHBJBSTAIALFALAHBJB Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan kesenian hadrah dalam membangun karakter Islami siswa melalui nilai pendidikan di pondok pesantrenAdapun tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan kesenian hadrah dalam membangun karakter Islami siswa melalui nilai pendidikan di pondok pesantren
UNPADUNPAD Beberapa prinsip dalam arbitrase mendukung harapan para pebisnis dalam menyelesaikan sengketanya. Namun demikian, putusan arbitrase juga sering menjadiBeberapa prinsip dalam arbitrase mendukung harapan para pebisnis dalam menyelesaikan sengketanya. Namun demikian, putusan arbitrase juga sering menjadi