UNEJUNEJ
Journal of Southeast Asian Human RightsJournal of Southeast Asian Human RightsBanyak penelitian tentang kebebasan beragama di Indonesia menunjukkan adanya ketimpangan mencolok antara perlindungan konstitusional dan penerapan nyata kebebasan beragama, yang menggarisbawahi kegagalan negara sebagai pelindung hak asasi manusia. Namun, penekanan pada hak asasi manusia kerap mengabaikan alasan mengapa tingkat pembatasan pemerintah meningkat secara signifikan di Indonesia yang telah demokratisasi, sehingga menciptakan tren penyusutan kebebasan beragama. Dengan menggunakan perspektif ruang sipil, penelitian ini menganalisis dinamika tren tersebut serta keterlibatan negara sebagai penentu utama. Untuk menunjukkan bagaimana dan dalam bentuk apa negara terlibat dalam menciptakan penyusutan kebebasan beragama, penelitian ini menggunakan kombinasi kajian literatur dan peninjauan terhadap pengukuran sebelumnya mengenai situasi kebebasan beragama di Indonesia. Penelitian ini berargumen bahwa dinamika penyusutan kebebasan beragama lebih berkaitan dengan upaya terus-menerus dari aktor-aktor negara dan lembaga pemerintah untuk mengontrol agama demi tujuan politik dan pertimbangan terkait perubahan lanskap politik dalam konteks demokratisasi Indonesia, ketimbang faktor ideologis.
Dinamika kebebasan beragama di Indonesia pasca-Reformasi menempatkan negara sebagai aktor utama penyebab penyusutannya.Pembatasan oleh negara menjadi prediktor utama diskriminasi dan kekerasan terhadap kelompok minoritas beragama.Pola pembatasan ini dilakukan melalui kebijakan diskriminatif, melibatkan partai agama maupun sekuler, serta menyasar kelompok agama non-resmi seperti Ahmadiyya dan Syiah.Meski tampak berbasis agama, tren ini lebih didorong oleh motif politik seperti memperoleh dukungan pemilih dan menjaga legitimasi politik, bukan pengaruh ideologis murni.
Pertama, perlu penelitian lanjutan yang mengkaji bagaimana keputusan pengadilan, terutama Mahkamah Konstitusi, memengaruhi legitimasi hukum terhadap kebijakan diskriminatif berbasis agama, serta bagaimana interpretasi hukum terhadap pasal pembatasan kebebasan beragama digunakan untuk memperkuat otoritas politik. Kedua, diperlukan studi yang meneliti pola alokasi sumber daya keuangan dan hukum oleh pemerintah daerah kepada kelompok agama tertentu, untuk memahami apakah bentuk favoritisme ini digunakan sebagai alat politik dalam pemenangan pemilu lokal atau konsolidasi kekuasaan. Ketiga, sebaiknya dilakukan penelitian komparatif antardaerah yang menerapkan peraturan syariah dengan daerah yang tidak menerapkan, guna mengungkap faktor spesifik—seperti komposisi kekuasaan politik, tekanan kelompok agama, atau kondisi ekonomi lokal—yang memicu adopsi kebijakan tersebut meskipun didorong oleh partai sekuler, sehingga dapat menilai sejauh mana motif politis mengalahkan komitmen ideologis dalam politisasi agama.
| File size | 362.37 KB |
| Pages | 22 |
| DMCA | Report |
Related /
WESTSCIENCE PRESSWESTSCIENCE PRESS Because the idea of land consolidation is to construct without displacing existing structures, the government does not have to pay compensation that wouldBecause the idea of land consolidation is to construct without displacing existing structures, the government does not have to pay compensation that would
WESTSCIENCE PRESSWESTSCIENCE PRESS Perlindungan privasi dan data pribadi merupakan isu yang semakin penting di era digital saat ini. Artikel ini menyoroti pentingnya pengakuan terhadap privasiPerlindungan privasi dan data pribadi merupakan isu yang semakin penting di era digital saat ini. Artikel ini menyoroti pentingnya pengakuan terhadap privasi
WESTSCIENCE PRESSWESTSCIENCE PRESS Studi ini menemukan kemajuan signifikan dalam pergeseran dari perizinan pra-emptive ke pengawasan pasca-audit, pengembangan asosiasi bisnis sebagai mitraStudi ini menemukan kemajuan signifikan dalam pergeseran dari perizinan pra-emptive ke pengawasan pasca-audit, pengembangan asosiasi bisnis sebagai mitra
WESTSCIENCE PRESSWESTSCIENCE PRESS Pasal 28I Ayat (4) UUD 1945 menegaskan tanggung jawab negara dalam melindungi, memajukan, menegakkan, dan memenuhi hak asasi manusia, terutama bagi kelompokPasal 28I Ayat (4) UUD 1945 menegaskan tanggung jawab negara dalam melindungi, memajukan, menegakkan, dan memenuhi hak asasi manusia, terutama bagi kelompok
WESTSCIENCE PRESSWESTSCIENCE PRESS Namun, seriusnya tindak pidana seperti pembunuhan menimbulkan hambatan signifikan, terutama terkait trauma emosional keluarga korban dan harapan masyarakatNamun, seriusnya tindak pidana seperti pembunuhan menimbulkan hambatan signifikan, terutama terkait trauma emosional keluarga korban dan harapan masyarakat
WESTSCIENCE PRESSWESTSCIENCE PRESS The literature study will also include a review of relevant legal literature, especially relating to intellectual property protection in the digital era.The literature study will also include a review of relevant legal literature, especially relating to intellectual property protection in the digital era.
WESTSCIENCE PRESSWESTSCIENCE PRESS Namun, undang-undang ini menuai keprihatinan terkait ketentuan pencemaran nama baik yang terlalu luas, yang terkadang diterapkan secara membungkam kebebasanNamun, undang-undang ini menuai keprihatinan terkait ketentuan pencemaran nama baik yang terlalu luas, yang terkadang diterapkan secara membungkam kebebasan
WESTSCIENCE PRESSWESTSCIENCE PRESS Studi ini mengevaluasi kebijakan batas usia kepala daerah di Indonesia pasca Putusan Mahkamah Agung Nomor 23 P/HUM/2024 melalui analisis yuridis normatif.Studi ini mengevaluasi kebijakan batas usia kepala daerah di Indonesia pasca Putusan Mahkamah Agung Nomor 23 P/HUM/2024 melalui analisis yuridis normatif.
Useful /
UINMYBATUSANGKARUINMYBATUSANGKAR Sebagai tanggapan terhadap kondisi ini, model pembelajaran role play dirancang, yang terdiri dari tiga tahap terintegrasi: kegiatan persiapan (psikolinguistik),Sebagai tanggapan terhadap kondisi ini, model pembelajaran role play dirancang, yang terdiri dari tiga tahap terintegrasi: kegiatan persiapan (psikolinguistik),
WESTSCIENCE PRESSWESTSCIENCE PRESS This research examines the legal framework, operational mechanisms, and regulatory environment of the programme, assessing its alignment with nationalThis research examines the legal framework, operational mechanisms, and regulatory environment of the programme, assessing its alignment with national
UMMUMM pertama, jual beli tanah tidak dilakukan melalui Akta PPAT. Kedua, tidak seluruh ahli waris menandatangani perjanjian jual beli. Ketiga, terdapat pemalsuanpertama, jual beli tanah tidak dilakukan melalui Akta PPAT. Kedua, tidak seluruh ahli waris menandatangani perjanjian jual beli. Ketiga, terdapat pemalsuan
UNEJUNEJ The visibility of LGBTI is low in Southeast Asia and government attitudes vary. Criminal laws, both secular and Sharia, in some jurisdictions, have prohibitions,The visibility of LGBTI is low in Southeast Asia and government attitudes vary. Criminal laws, both secular and Sharia, in some jurisdictions, have prohibitions,