Publisher

UNEJUNEJ

Journal Journal of Southeast Asian Human RightsJournal of Southeast Asian Human Rights Abstract

Indonesia adalah salah satu negara yang paling demokratis di Asia. Ada beberapa perbaikan baik dalam aspek politik maupun hukum; reformasi hukum yang paling kuat adalah amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Dalam konteks hak sipil dan politik, rakyat Indonesia telah melaksanakan hak konstitusional mereka untuk memilih pemimpin politik, merotasi elit, dan menikmati kebebasan sipil yang lebih besar, meskipun masih banyak ruang untuk perbaikan. Salah satu hambatan yang paling vital adalah kegagalan pemerintah yang telah direformasi untuk menyelesaikan kasus pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang terjadi di masa lalu. Rezim otoriter Suharto telah melakukan tindakan represif terhadap oposisi dan gerakan masyarakat sipil, termasuk mahasiswa universitas, aktivis, dan minoritas. Pengadilan HAM ad hoc telah gagal mengungkap kebenaran dari beberapa kasus terkemuka, apalagi memberikan ganti rugi dan rekonsiliasi. Dipercaya bahwa pengadilan tersebut dilakukan hanya sebagai perlindungan untuk mencegah intervensi internasional terhadap pelanggaran ilegal masa lalu Indonesia.

Conclusion

Oleh karena itu, tidak ada ukuran mutlak untuk keberhasilannya, karena semuanya tergantung pada konteks politik negara.Indonesia telah mengalami kegagalan dan keberhasilan dalam transisi.Mekanisme pengungkapan kebenaran telah dihapus, terutama karena tekanan politik dari sisa-sisa elit otoriter dalam pemerintahan.Meskipun pemerintah pasca-otoriter Indonesia telah memulai reformasi konstitusi dan institusi, lembaga peradilan relatif tidak berubah.Upaya penuntutan gagal di pengadilan HAM ad hoc.Keadilan liberal hanya membatasi aktivitas elit yang korup, tetapi gagal untuk mentransformasikan keadilan ke dalam masyarakat.

Future Research

Jangankah kita perlu mempertanyakan apa saja rintangan penting yang dihadapi dalam pelaksanaan keadilan transisi di Indonesia, khususnya dari perspektif partisipasi publik? Apakah bisa diadakan penelitian lebih mendalam mengenai pengaruh elit politik terhadap pelaksanaan keadilan transisi, serta bagaimana mekanisme yang ada dapat disempurnakan untuk memberikan perlindungan lebih kepada korban pelanggaran HAM? Selain itu, mengingat pentingnya keterlibatan masyarakat sipil, bagaimana cara meningkatkan kesadaran dan pendidikan mengenai hak asasi manusia agar masyarakat lebih berperan dalam proses pengambilan keputusan terkait keadilan transisi ini?.

Metadata

File size	178.86 KB
Pages	21
DMCA	Report