UNEJUNEJ

Journal of Southeast Asian Human RightsJournal of Southeast Asian Human Rights

Indonesia adalah salah satu negara yang paling demokratis di Asia. Ada beberapa perbaikan baik dalam aspek politik maupun hukum; reformasi hukum yang paling kuat adalah amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Dalam konteks hak sipil dan politik, rakyat Indonesia telah melaksanakan hak konstitusional mereka untuk memilih pemimpin politik, merotasi elit, dan menikmati kebebasan sipil yang lebih besar, meskipun masih banyak ruang untuk perbaikan. Salah satu hambatan yang paling vital adalah kegagalan pemerintah yang telah direformasi untuk menyelesaikan kasus pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang terjadi di masa lalu. Rezim otoriter Suharto telah melakukan tindakan represif terhadap oposisi dan gerakan masyarakat sipil, termasuk mahasiswa universitas, aktivis, dan minoritas. Pengadilan HAM ad hoc telah gagal mengungkap kebenaran dari beberapa kasus terkemuka, apalagi memberikan ganti rugi dan rekonsiliasi. Dipercaya bahwa pengadilan tersebut dilakukan hanya sebagai perlindungan untuk mencegah intervensi internasional terhadap pelanggaran ilegal masa lalu Indonesia.

Oleh karena itu, tidak ada ukuran mutlak untuk keberhasilannya, karena semuanya tergantung pada konteks politik negara.Indonesia telah mengalami kegagalan dan keberhasilan dalam transisi.Mekanisme pengungkapan kebenaran telah dihapus, terutama karena tekanan politik dari sisa-sisa elit otoriter dalam pemerintahan.Meskipun pemerintah pasca-otoriter Indonesia telah memulai reformasi konstitusi dan institusi, lembaga peradilan relatif tidak berubah.Upaya penuntutan gagal di pengadilan HAM ad hoc.Keadilan liberal hanya membatasi aktivitas elit yang korup, tetapi gagal untuk mentransformasikan keadilan ke dalam masyarakat.

Jangankah kita perlu mempertanyakan apa saja rintangan penting yang dihadapi dalam pelaksanaan keadilan transisi di Indonesia, khususnya dari perspektif partisipasi publik? Apakah bisa diadakan penelitian lebih mendalam mengenai pengaruh elit politik terhadap pelaksanaan keadilan transisi, serta bagaimana mekanisme yang ada dapat disempurnakan untuk memberikan perlindungan lebih kepada korban pelanggaran HAM? Selain itu, mengingat pentingnya keterlibatan masyarakat sipil, bagaimana cara meningkatkan kesadaran dan pendidikan mengenai hak asasi manusia agar masyarakat lebih berperan dalam proses pengambilan keputusan terkait keadilan transisi ini?.

  1. #pelanggaran ham#pelanggaran ham
  2. #negara masyarakat sipil#negara masyarakat sipil
Read online
File size178.86 KB
Pages21
DMCAReport

Related /

juris Organisasi Komponen Cadangan Matra Darat 2025More at 2025

UNPARUNPAR Penelitian ini menyoroti pentingnya komponen cadangan sebagai elemen krusial dalam sistem pertahanan militer suatu negara untuk mengatasi ancaman keamananPenelitian ini menyoroti pentingnya komponen cadangan sebagai elemen krusial dalam sistem pertahanan militer suatu negara untuk mengatasi ancaman keamanan

juris Status Hukum Penguasaan Hak Atas Tanah Oleh Warga Negara Asing Yang Diperoleh Melalui Pelelangan Obyek Hak Tanggungan 2025More at 2025

IUSIUS Status hukum penguasaan tanah bagi warga negara asing yang memperoleh tanah melalui pelelangan adalah status penguasaan hak pakai, yang memerlukan prosedurStatus hukum penguasaan tanah bagi warga negara asing yang memperoleh tanah melalui pelelangan adalah status penguasaan hak pakai, yang memerlukan prosedur

juris The Catalyst behind Sri Lanka Downfall Overdependence and the Failure of Protectionism 2025More at 2025

AMIKOMAMIKOM Makalah ini akan menggunakan teori ketergantungan dan proteksionisme untuk menjelaskan penyebab keruntuhan Sri Lanka dengan meneliti beberapa faktor sepertiMakalah ini akan menggunakan teori ketergantungan dan proteksionisme untuk menjelaskan penyebab keruntuhan Sri Lanka dengan meneliti beberapa faktor seperti

juris Collocation of restorative justice with human rights in Indonesia 2024More at 2024

UMMUMM Di Indonesia, keadilan restoratif dapat digunakan secara bersamaan dengan penegakan hukum hak asasi manusia, terutama saat menangani pelanggaran hak asasiDi Indonesia, keadilan restoratif dapat digunakan secara bersamaan dengan penegakan hukum hak asasi manusia, terutama saat menangani pelanggaran hak asasi

juris Relevansi Pengaturan Dalam Penyelesaian Permasalahan Sengketa Di Indonesia Berdasarkan Ketentuan Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Juncto Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha N 2023More at 2023

UNISRIUNISRI Cita-cita kedaulatan manusia belum sepenuhnya terwujud karena penguasa terus melampaui kekuasaannya. Penguasa dapat menghapus kontrol sosial, yang mengarahCita-cita kedaulatan manusia belum sepenuhnya terwujud karena penguasa terus melampaui kekuasaannya. Penguasa dapat menghapus kontrol sosial, yang mengarah

juris Organisasi Masyarakat Sipil Sumatera Barat Sebagai Kekuatan Politikdalam Proses Demokratisasi di Indonesia Studi Kasus Gugatan terhadap Undang Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyar 2023More at 2023

DINASTIREVDINASTIREV Penyebab utama koalisi masyarakat sipil Sumatera Barat menggugat UU No. 17 Tahun 2013 adalah karena undang-undang tersebut dianggap membatasi hak-hak fundamentalPenyebab utama koalisi masyarakat sipil Sumatera Barat menggugat UU No. 17 Tahun 2013 adalah karena undang-undang tersebut dianggap membatasi hak-hak fundamental

juris Status Kepemilikan Badan Usaha Milik Negara Bumn Persero Setelah Dikuasai Oleh Pihak Swasta 2017More at 2017

IUSIUS Dampak kebijakan privatisasi BUMN jelas terlihat pada perubahan kebijakan pemerintah dan kontrol regulasi seperti tarif, tingkat nilai tukar, dan regulasiDampak kebijakan privatisasi BUMN jelas terlihat pada perubahan kebijakan pemerintah dan kontrol regulasi seperti tarif, tingkat nilai tukar, dan regulasi

juris Membangun Teori Politik Hukum Islam di Indonesia 2015More at 2015

UINUIN Legislasi hukum Islam menjadi perundang‑undangan memiliki kontribusi positif dalam memperkuat komitmen umat Islam terhadap negara kebangsaan Indonesia.Legislasi hukum Islam menjadi perundang‑undangan memiliki kontribusi positif dalam memperkuat komitmen umat Islam terhadap negara kebangsaan Indonesia.

Useful /

juris Hypertension Education and Blood Pressure Screening 2025More at 2025

PTTIPTTI Selama dan setelah konseling, peserta menunjukkan pemahaman yang baik terhadap hipertensi, terbukti dari partisipasi aktif dalam sesi tanya jawab, tingkatSelama dan setelah konseling, peserta menunjukkan pemahaman yang baik terhadap hipertensi, terbukti dari partisipasi aktif dalam sesi tanya jawab, tingkat

juris Pengaruh Ukuran Perusahaan Profitabilitas Dan Likuiditas Terhadap Harga Saham Pada Perusahaan Jii Jakarta Islamic Index Di Bursa Efek Indonesia 2023More at 2023

UNISRIUNISRI Berdasarkan pemaparan di atas, diambil simpulan yaitu ukuran perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap harga saham, sedangkan profitabilitas berpengaruhBerdasarkan pemaparan di atas, diambil simpulan yaitu ukuran perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap harga saham, sedangkan profitabilitas berpengaruh

juris Keanekaragaman Jenis Burung Di Hutan Pinus Dan Hutan Campuran Muarasipongi Kabupaten Mandailing Natal Sumatera Utara 2020More at 2020

UNILAUNILA Muarasipongi mempunyai hutan pinus dan hutan campuran yang memberikan kontribusi besar terhadap keberadaan dan keanekaragaman hayati baik tumbuh-tumbuhan,Muarasipongi mempunyai hutan pinus dan hutan campuran yang memberikan kontribusi besar terhadap keberadaan dan keanekaragaman hayati baik tumbuh-tumbuhan,

juris Penyusunan Kriteria Domestikasi Dan Evaluasi Praktek Pengasuhan Gajah Studi Di Taman Nasional Way Kambas Kabupaten Lampung Timur 2020More at 2020

UNILAUNILA Penelitian menghasilkan susunan kriteria valid untuk domestikasi gajah Sumatera yang mencakup 17 variabel penilaian. Evaluasi praktek pengasuhan di PKGPenelitian menghasilkan susunan kriteria valid untuk domestikasi gajah Sumatera yang mencakup 17 variabel penilaian. Evaluasi praktek pengasuhan di PKG

ads-block-test