WESTSCIENCE PRESSWESTSCIENCE PRESS
West Science Law and Human RightsWest Science Law and Human RightsBuilding Rights Title (HGB) which has expired according to the legislation will return to the original legal status of the land rights, namely returning to state land, management rights or individuals. This study examines the challenges associated with transitioning from Building Rights Title to Land Ownership Rights in Indonesia and the hurdles encountered in enhancing land rights. The employed research approach is normative juridical. The utilised data source is secondary data. The data collection method employs a literature review. Data processing is done by descriptive analytical method. Land with HGB status can be upgraded to Property Rights by applying for an increase in rights. However, in reality not all HGB can be upgraded to Property Rights. HGB that is on the land of a persons property rights and land management rights cannot be upgraded to Property Rights. In addition, HGB that is encumbered with a mortgage cannot be upgraded to Hak Milik as long as the debt has not been repaid.
The transition from Building Use Rights to Land Ownership Rights in Indonesia is regulated by Government Regulation Number 18 of 2021.Challenges encountered during this transition include the encumbrance of Mortgage Rights on the HGB, the applicants inability to finalize the IMB, discrepancies between prior and current land use, inconsistencies in land location between the PBB SPT and the IMB, and the land being unoccupied and lacking structures.
Penelitian lebih lanjut perlu dilakukan untuk mengkaji efektivitas implementasi peraturan terkait peningkatan hak guna bangunan menjadi hak milik, dengan fokus pada identifikasi hambatan-hambatan di tingkat implementasi dan solusi praktis untuk mempercepat proses tersebut. Selain itu, studi komparatif dengan negara lain yang berhasil menerapkan sistem serupa dapat memberikan wawasan berharga untuk perbaikan kebijakan di Indonesia. Terakhir, penelitian perlu dilakukan untuk mengeksplorasi potensi pemanfaatan teknologi informasi dan digitalisasi dalam proses pendaftaran dan peralihan hak tanah, guna meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas, serta mengurangi potensi konflik pertanahan. Penelitian ini dapat dilakukan dengan menganalisis data pertanahan yang ada, melakukan survei terhadap pemangku kepentingan, dan mengembangkan model digitalisasi yang sesuai dengan konteks hukum dan sosial di Indonesia.
| File size | 350.95 KB |
| Pages | 10 |
| DMCA | Report |
Related /
USUUSU Perlu dilakukan perubahan menyeluruh untuk membongkar hambatan struktural, mempromosikan kebijakan inklusif, dan memastikan akses yang adil ke lapanganPerlu dilakukan perubahan menyeluruh untuk membongkar hambatan struktural, mempromosikan kebijakan inklusif, dan memastikan akses yang adil ke lapangan
USUUSU Kedua, untuk jangka menengah dan panjang, pemerintah sebaiknya segera mengeluarkan legislasi khusus yang melindungi pengetahuan tradisional. Hanya denganKedua, untuk jangka menengah dan panjang, pemerintah sebaiknya segera mengeluarkan legislasi khusus yang melindungi pengetahuan tradisional. Hanya dengan
USUUSU Metode yang digunakan dalam penelitian ini tinjauan pustaka dan wawancara untuk mengumpulkan data dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitianMetode yang digunakan dalam penelitian ini tinjauan pustaka dan wawancara untuk mengumpulkan data dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian
USUUSU penjagaan keseimbangan pembangunan perdesaan-perkotaan. Konsep dasar tata ruang pedesaan berorentasi kepada kepentingan pemberdayaan masyarakat. Dalampenjagaan keseimbangan pembangunan perdesaan-perkotaan. Konsep dasar tata ruang pedesaan berorentasi kepada kepentingan pemberdayaan masyarakat. Dalam
USUUSU Berdasarkan Pasal 134 Undang-Undang Republik Indonesia Serikat Tahun 1950 tentang Perubahan Konstitusi Sementara Republik Indonesia Serikat, Dewan KonstituanteBerdasarkan Pasal 134 Undang-Undang Republik Indonesia Serikat Tahun 1950 tentang Perubahan Konstitusi Sementara Republik Indonesia Serikat, Dewan Konstituante
USUUSU Langkah ini tidak hanya akan membawa dampak positif terhadap lingkungan, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan di masaLangkah ini tidak hanya akan membawa dampak positif terhadap lingkungan, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan di masa
USUUSU Keberadaan kontrak dengan QR-Code Digital Signature sebagai alat bukti yang sah di pengadilan masih memerlukan pengaturan pembuktian dalam hukum perdataKeberadaan kontrak dengan QR-Code Digital Signature sebagai alat bukti yang sah di pengadilan masih memerlukan pengaturan pembuktian dalam hukum perdata
USUUSU Proses ini melibatkan mekanisme hukum melalui peninjauan Mahkamah Konstitusi dan keputusan politik oleh DPR serta MPR, sehingga penyesuaian regulasi terkaitProses ini melibatkan mekanisme hukum melalui peninjauan Mahkamah Konstitusi dan keputusan politik oleh DPR serta MPR, sehingga penyesuaian regulasi terkait
Useful /
USUUSU Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji upaya mitigasi bencana tsunami di Nagari Katapiang, Kabupaten Padang Pariaman, melalui pendekatan eco-action danPenelitian ini bertujuan untuk mengkaji upaya mitigasi bencana tsunami di Nagari Katapiang, Kabupaten Padang Pariaman, melalui pendekatan eco-action dan
WESTSCIENCE PRESSWESTSCIENCE PRESS Employing a normative juridical approach, it analyzes the legal provisions, procedural implementation, and implications of the case. The findings revealEmploying a normative juridical approach, it analyzes the legal provisions, procedural implementation, and implications of the case. The findings reveal
WESTSCIENCE PRESSWESTSCIENCE PRESS Putusan pengadilan menyoroti pelanggaran kewajiban fidusia, kegagalan tata kelola, dan kekurangan dalam manajemen risiko di dalam Lembaga Pembiayaan EksporPutusan pengadilan menyoroti pelanggaran kewajiban fidusia, kegagalan tata kelola, dan kekurangan dalam manajemen risiko di dalam Lembaga Pembiayaan Ekspor
WESTSCIENCE PRESSWESTSCIENCE PRESS Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk memahami hak dan kewajiban para pihak dalam menentukan perlindungan aset dan manfaat yang dapat diperoleh. PenelitianSelain itu, penelitian ini bertujuan untuk memahami hak dan kewajiban para pihak dalam menentukan perlindungan aset dan manfaat yang dapat diperoleh. Penelitian