WESTSCIENCE PRESSWESTSCIENCE PRESS
West Science Law and Human RightsWest Science Law and Human RightsBuilding Rights Title (HGB) which has expired according to the legislation will return to the original legal status of the land rights, namely returning to state land, management rights or individuals. This study examines the challenges associated with transitioning from Building Rights Title to Land Ownership Rights in Indonesia and the hurdles encountered in enhancing land rights. The employed research approach is normative juridical. The utilised data source is secondary data. The data collection method employs a literature review. Data processing is done by descriptive analytical method. Land with HGB status can be upgraded to Property Rights by applying for an increase in rights. However, in reality not all HGB can be upgraded to Property Rights. HGB that is on the land of a persons property rights and land management rights cannot be upgraded to Property Rights. In addition, HGB that is encumbered with a mortgage cannot be upgraded to Hak Milik as long as the debt has not been repaid.
The transition from Building Use Rights to Land Ownership Rights in Indonesia is regulated by Government Regulation Number 18 of 2021.Challenges encountered during this transition include the encumbrance of Mortgage Rights on the HGB, the applicants inability to finalize the IMB, discrepancies between prior and current land use, inconsistencies in land location between the PBB SPT and the IMB, and the land being unoccupied and lacking structures.
Penelitian lebih lanjut perlu dilakukan untuk mengkaji efektivitas implementasi peraturan terkait peningkatan hak guna bangunan menjadi hak milik, dengan fokus pada identifikasi hambatan-hambatan di tingkat implementasi dan solusi praktis untuk mempercepat proses tersebut. Selain itu, studi komparatif dengan negara lain yang berhasil menerapkan sistem serupa dapat memberikan wawasan berharga untuk perbaikan kebijakan di Indonesia. Terakhir, penelitian perlu dilakukan untuk mengeksplorasi potensi pemanfaatan teknologi informasi dan digitalisasi dalam proses pendaftaran dan peralihan hak tanah, guna meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas, serta mengurangi potensi konflik pertanahan. Penelitian ini dapat dilakukan dengan menganalisis data pertanahan yang ada, melakukan survei terhadap pemangku kepentingan, dan mengembangkan model digitalisasi yang sesuai dengan konteks hukum dan sosial di Indonesia.
| File size | 350.95 KB |
| Pages | 10 |
| DMCA | Report |
Related /
UNIRAYAUNIRAYA Namun, peneliti menilai hukuman tersebut tidak cukup efektif untuk mencegah kejahatan serupa di masa depan. Diperlukan sanksi yang lebih berat dan konsistensiNamun, peneliti menilai hukuman tersebut tidak cukup efektif untuk mencegah kejahatan serupa di masa depan. Diperlukan sanksi yang lebih berat dan konsistensi
WESTSCIENCE PRESSWESTSCIENCE PRESS Given the high cost of property in metropolitan areas, the implementation of land consolidation in Indonesia is frequently limited, particularly when itGiven the high cost of property in metropolitan areas, the implementation of land consolidation in Indonesia is frequently limited, particularly when it
WESTSCIENCE PRESSWESTSCIENCE PRESS Berdasarkan analisis, kertas kerja ini memberikan rekomendasi untuk memperkuat penegakan hukum, meningkatkan sanksi, melawan korupsi, dan mendukung alternatifBerdasarkan analisis, kertas kerja ini memberikan rekomendasi untuk memperkuat penegakan hukum, meningkatkan sanksi, melawan korupsi, dan mendukung alternatif
DINASTIREVDINASTIREV Kemudian jika terjadi sengketa para pihak menyelesaikan dengan cara non litigasi atau di luar pengadilan berdasarkan ketentuan Undang‑Undang RepublikKemudian jika terjadi sengketa para pihak menyelesaikan dengan cara non litigasi atau di luar pengadilan berdasarkan ketentuan Undang‑Undang Republik
DINASTIREVDINASTIREV dan bagaimana klausul dalam pasal-pasal Persetujuan Peningkatan dan Perlindungan Penanaman Modal (P4M) antara Indonesia dengan Singapura dalam melindungidan bagaimana klausul dalam pasal-pasal Persetujuan Peningkatan dan Perlindungan Penanaman Modal (P4M) antara Indonesia dengan Singapura dalam melindungi
DINASTIREVDINASTIREV Namun, efektivitas penegakan hukum terkadang tidak pasti, menyebabkan keresahan publik dan persistensi aktivitas kriminal. Penelitian ini bertujuan untukNamun, efektivitas penegakan hukum terkadang tidak pasti, menyebabkan keresahan publik dan persistensi aktivitas kriminal. Penelitian ini bertujuan untuk
DINASTIREVDINASTIREV Perkara Nomor 228/B/2020/PT. TUN. SBY juncto. Perkara Nomor 106 PK/TUN/2021, dimana dalam perkara tersebut gugatan Penggugat dikabulkan kemudian SK BupatiPerkara Nomor 228/B/2020/PT. TUN. SBY juncto. Perkara Nomor 106 PK/TUN/2021, dimana dalam perkara tersebut gugatan Penggugat dikabulkan kemudian SK Bupati
UNIRAYAUNIRAYA Dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan, penelitian ini mengandalkan data sekunder yang mencakup bahan hukum utama, pendukung, dan referensi yangDengan menggunakan metode penelitian kepustakaan, penelitian ini mengandalkan data sekunder yang mencakup bahan hukum utama, pendukung, dan referensi yang
Useful /
UNIRAYAUNIRAYA Dalam putusan tersebut, hakim berpendapat bahwa terdakwa terbukti secara sah dan persuasif bersalah karena lalai mengoperasikan kendaraan bermotor sehinggaDalam putusan tersebut, hakim berpendapat bahwa terdakwa terbukti secara sah dan persuasif bersalah karena lalai mengoperasikan kendaraan bermotor sehingga
WESTSCIENCE PRESSWESTSCIENCE PRESS Artikel ini menyoroti pentingnya pengakuan terhadap privasi sebagai hak asasi manusia yang harus dilindungi oleh negara sesuai dengan prinsip-prinsip hakArtikel ini menyoroti pentingnya pengakuan terhadap privasi sebagai hak asasi manusia yang harus dilindungi oleh negara sesuai dengan prinsip-prinsip hak
WESTSCIENCE PRESSWESTSCIENCE PRESS Employing a normative juridical approach, it analyzes the legal provisions, procedural implementation, and implications of the case. The findings revealEmploying a normative juridical approach, it analyzes the legal provisions, procedural implementation, and implications of the case. The findings reveal
WESTSCIENCE PRESSWESTSCIENCE PRESS Dibahas pula peran usia pelaku, kondisi mental, serta keterlibatan keluarga korban dalam proses restoratif, yang menyoroti potensi manfaat sekaligus tantanganDibahas pula peran usia pelaku, kondisi mental, serta keterlibatan keluarga korban dalam proses restoratif, yang menyoroti potensi manfaat sekaligus tantangan