WESTSCIENCE PRESSWESTSCIENCE PRESS
West Science Law and Human RightsWest Science Law and Human RightsBuilding Rights Title (HGB) which has expired according to the legislation will return to the original legal status of the land rights, namely returning to state land, management rights or individuals. This study examines the challenges associated with transitioning from Building Rights Title to Land Ownership Rights in Indonesia and the hurdles encountered in enhancing land rights. The employed research approach is normative juridical. The utilised data source is secondary data. The data collection method employs a literature review. Data processing is done by descriptive analytical method. Land with HGB status can be upgraded to Property Rights by applying for an increase in rights. However, in reality not all HGB can be upgraded to Property Rights. HGB that is on the land of a persons property rights and land management rights cannot be upgraded to Property Rights. In addition, HGB that is encumbered with a mortgage cannot be upgraded to Hak Milik as long as the debt has not been repaid.
The transition from Building Use Rights to Land Ownership Rights in Indonesia is regulated by Government Regulation Number 18 of 2021.Challenges encountered during this transition include the encumbrance of Mortgage Rights on the HGB, the applicants inability to finalize the IMB, discrepancies between prior and current land use, inconsistencies in land location between the PBB SPT and the IMB, and the land being unoccupied and lacking structures.
Penelitian lebih lanjut perlu dilakukan untuk mengkaji efektivitas implementasi peraturan terkait peningkatan hak guna bangunan menjadi hak milik, dengan fokus pada identifikasi hambatan-hambatan di tingkat implementasi dan solusi praktis untuk mempercepat proses tersebut. Selain itu, studi komparatif dengan negara lain yang berhasil menerapkan sistem serupa dapat memberikan wawasan berharga untuk perbaikan kebijakan di Indonesia. Terakhir, penelitian perlu dilakukan untuk mengeksplorasi potensi pemanfaatan teknologi informasi dan digitalisasi dalam proses pendaftaran dan peralihan hak tanah, guna meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas, serta mengurangi potensi konflik pertanahan. Penelitian ini dapat dilakukan dengan menganalisis data pertanahan yang ada, melakukan survei terhadap pemangku kepentingan, dan mengembangkan model digitalisasi yang sesuai dengan konteks hukum dan sosial di Indonesia.
| File size | 350.95 KB |
| Pages | 10 |
| DMCA | Report |
Related /
UNIRAYAUNIRAYA Namun menurut analisa penulis jika dilihat dari kronologi adanya unsur perencanaan, maka terdakwa Anta Rikky alias Ponne layak dijatuhin hukuman PasalNamun menurut analisa penulis jika dilihat dari kronologi adanya unsur perencanaan, maka terdakwa Anta Rikky alias Ponne layak dijatuhin hukuman Pasal
DINASTIRESDINASTIRES This study examines the mechanism of land dispute resolution based on local wisdom in South Pura Village, Pulau Pura District, Alor Regency, focusing onThis study examines the mechanism of land dispute resolution based on local wisdom in South Pura Village, Pulau Pura District, Alor Regency, focusing on
OJS INDONESIAOJS INDONESIA Normative juridical refers to an approach that refers to laws, literature, written regulations, or other secondary legal materials. Empirical juridicalNormative juridical refers to an approach that refers to laws, literature, written regulations, or other secondary legal materials. Empirical juridical
UNIRAYAUNIRAYA Bg) adalah tidak tepat, karena hakim dalam menjatuhkan pemidanaan dalam putusan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yangBg) adalah tidak tepat, karena hakim dalam menjatuhkan pemidanaan dalam putusan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
UNIRAYAUNIRAYA Jnp), dalam hal pembuktian sudah terlihat jelas bahwa unsur-unsur dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimanaJnp), dalam hal pembuktian sudah terlihat jelas bahwa unsur-unsur dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana
UNIRAYAUNIRAYA Dengan langkah tersebut, diharapkan penyelenggaraan pemilu menjadi jujur, adil, dan lembaga penyelenggara memiliki integritas tinggi, transparansi, sertaDengan langkah tersebut, diharapkan penyelenggaraan pemilu menjadi jujur, adil, dan lembaga penyelenggara memiliki integritas tinggi, transparansi, serta
UNIRAYAUNIRAYA Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis apakah anak dihukum karena kejahatan seksual terhadap anak di bawah umur. Penelitian iniTujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis apakah anak dihukum karena kejahatan seksual terhadap anak di bawah umur. Penelitian ini
UMMUMM Di Urutsewu, konflik muncul dari perbedaan persepsi antara TNI dan petani lokal. TNI menggunakan daerah tersebut untuk pertahanan dan uji coba senjata,Di Urutsewu, konflik muncul dari perbedaan persepsi antara TNI dan petani lokal. TNI menggunakan daerah tersebut untuk pertahanan dan uji coba senjata,
Useful /
UMMUMM Ketentuan hukum ruang angkasa mengatur kegiatan negara di ruang angkasa. Pelaksanaan kegiatan tersebut memerlukan teknologi canggih, yang membatasi kemampuanKetentuan hukum ruang angkasa mengatur kegiatan negara di ruang angkasa. Pelaksanaan kegiatan tersebut memerlukan teknologi canggih, yang membatasi kemampuan
UMMUMM Khususnya, Undang-Undang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia menawarkan perlindungan secara eksklusif kepada pekerja migran legal, praktik yang mendiskriminasiKhususnya, Undang-Undang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia menawarkan perlindungan secara eksklusif kepada pekerja migran legal, praktik yang mendiskriminasi
UMMUMM Badan resmi, khususnya Kantor Pertanahan, enggan mengeluarkan sertifikat tanah karena konflik tersebut. Keunikan penelitian ini terletak pada fokusnyaBadan resmi, khususnya Kantor Pertanahan, enggan mengeluarkan sertifikat tanah karena konflik tersebut. Keunikan penelitian ini terletak pada fokusnya
UNNESUNNES On the other hand, the presence of superstitious belief is believed to have existed in the individual and tends to be used as a protector in making decisions.On the other hand, the presence of superstitious belief is believed to have existed in the individual and tends to be used as a protector in making decisions.