STISDARUSSALAMSTISDARUSSALAM

JURNAL DARUSSALAM: Pemikiran Hukum Tata Negara dan Perbandingan MazhabJURNAL DARUSSALAM: Pemikiran Hukum Tata Negara dan Perbandingan Mazhab

Perdagangan orang merupakan kejahatan transnasional yang sering kali menjadikan calon pekerja migran Indonesia (CPMI) sebagai korban, terutama akibat lemahnya sistem perlindungan dan kurangnya koordinasi antar lembaga. Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan model kebijakan integratif antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam melindungi CPMI guna mencegah terjadinya perdagangan orang. Dengan menggunakan pendekatan yuridis-sosiologis dan metode kualitatif, data diperoleh melalui studi pustaka, wawancara mendalam dengan pemangku kepentingan, serta observasi di wilayah kantong migran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan yang ada masih bersifat sektoral dan belum responsif terhadap perkembangan modus eksploitasi modern. Oleh karena itu, diperlukan model kebijakan integratif yang melibatkan sinergi regulasi, kelembagaan, dan anggaran, serta mengedepankan prinsip keadilan restoratif, partisipasi masyarakat, dan pemanfaatan teknologi digital.

Perdagangan orang yang terkait dengan pekerja migran kerap terjadi melalui modus penipuan, khususnya dalam bentuk perekrutan palsu oleh agen atau biro tenaga kerja ilegal.Model kebijakan integratif yang efektif harus didasarkan pada koordinasi antarlembaga, sinergi pusat-daerah, dan pelibatan masyarakat serta pemanfaatan teknologi.Hal ini penting untuk menciptakan perlindungan menyeluruh bagi calon pekerja migran dan secara signifikan mencegah terjadinya tindak pidana perdagangan orang.

Penelitian lanjutan dapat mengeksplorasi pemanfaatan teknologi digital dalam memantau risiko perdagangan orang di wilayah kantong migran. Studi tambahan perlu dilakukan untuk mengevaluasi efektivitas partisipasi masyarakat dalam sistem perlindungan kebijakan migran di tingkat daerah. Selain itu, perlu dilakukan penelitian banding kebijakan antarnegara pengirim pekerja migran untuk mengidentifikasi model terbaik integrasi regulasi pusat dan daerah dalam pencegahan eksploitasi modern.

Read online
File size342.04 KB
Pages24
DMCAReport

Related /

ads-block-test