UMMUMM
Legality : Jurnal Ilmiah HukumLegality : Jurnal Ilmiah HukumKonsep hegemoni recall terhadap anggota DPRD sebagai perwakilan rakyat yang mewakili partai politik dan konstituen dapat memengaruhi pekerjaan dan kinerja anggota DPRD. Hak recall partai politik dapat membatasi hak politik anggota dewan, sekaligus memindahkan kedaulatan rakyat ke kedaulatan partai. Prosedur recall bagi anggota DPRD, baik melalui partai secara langsung maupun melalui keluhan publik kepada Dewan Honor Unjur, tetap dilakukan melalui mekanisme keputusan partai. Namun, tidak ada kewenangan hukumnya bagi anggota DPRD untuk mengajukan upaya hukum terhadap recall dan menjamin hak kembali jika tidak terbukti memenuhi alasan recall.
Berdasarkan analisis, regulasi recall partai politik atas anggota DPRD pada PP No.12 Tahun 2018 mengandung implikasi hukum yang membatasi hak politik anggota DPRD serta menimbulkan konsekuensi bagi keanggotaan DPRD ketika status anggota partai diakhiri.Juga, regulasi tersebut menciptakan kepastian hukum bagi partai politik dalam melakukan recall anggota DPRD yang melanggar ketentuan Pasal 99 PP.Oleh karena itu, diperlukan analisis dan evaluasi mendalam tentang pelaksanaan mekanisme pemecatan sementara anggota DPRD.
Berikut tiga pengembangan penelitian lanjutan yang dapat diambil dari studi ini: 1. Meneliti dampak recall partai politik terhadap kinerja legislatif anggota DPRD, terfokus pada indikator kinerja sebelum dan sesudah recall di tingkat provinsi, guna mengukur efeknya terhadap representasi rakyat. 2. Mengevaluasi mekanisme hukum yang tersedia bagi anggota DPRD untuk menanggapi, menolak, atau mengajukan banding atas recall, mengidentifikasi hambatan prosedural serta menyusun rekomendasi perbaikan prosedur pengadilan atau lembaga pengawasan. 3. Membandingkan sistem recall partai politik di Indonesia dengan skema recall di negara Asia Tenggara, menilai praktik terbaik, hambatan, dan pelajaran yang dapat diadaptasi demi menegakkan kedaulatan rakyat dan menjaga keseimbangan kekuasaan. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya teori tata hukum dan praktik demokrasi di Indonesia.
| File size | 199.68 KB |
| Pages | 9 |
| DMCA | Report |
Related /
UMMUMM Hasil menunjukkan bahwa masyarakat adat telah memodifikasi praktik tradisional selama empat dekade terakhir untuk menangani sengketa tanah, konflik keluarga,Hasil menunjukkan bahwa masyarakat adat telah memodifikasi praktik tradisional selama empat dekade terakhir untuk menangani sengketa tanah, konflik keluarga,
UMMUMM Efektivitas kerja sama ASEAN dalam pemulihan aset korupsi masih terganjal oleh ketidakkonsistenan hukum nasional, hambatan diplomatik, dan kurangnya lembagaEfektivitas kerja sama ASEAN dalam pemulihan aset korupsi masih terganjal oleh ketidakkonsistenan hukum nasional, hambatan diplomatik, dan kurangnya lembaga
UMMUMM Refugees harus diberikan hak kerja penuh berdasarkan hukum internasional. Namun, tantangan seperti xenofobia, hambatan bahasa, dan ketidakadilan regulasiRefugees harus diberikan hak kerja penuh berdasarkan hukum internasional. Namun, tantangan seperti xenofobia, hambatan bahasa, dan ketidakadilan regulasi
UMMUMM Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang berkontribusi terhadap perlindungan hukum hak upah pekerja di perusahaan yang bangkrutPenelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang berkontribusi terhadap perlindungan hukum hak upah pekerja di perusahaan yang bangkrut
UMMUMM Strategi baru diperlukan untuk mengakui masyarakat adat sebagai pelaku utama dalam pariwisata. Penelitian ini merumuskan 17 strategi berbasis SWOT danStrategi baru diperlukan untuk mengakui masyarakat adat sebagai pelaku utama dalam pariwisata. Penelitian ini merumuskan 17 strategi berbasis SWOT dan
UMMUMM Tujuan penelitian ini adalah menganalisa standarisasi pemberian paten dalam bidang obat-obatan. Jenis penelitian ini adalah hukum normatif. Data penelitianTujuan penelitian ini adalah menganalisa standarisasi pemberian paten dalam bidang obat-obatan. Jenis penelitian ini adalah hukum normatif. Data penelitian
UMMUMM Untuk sekarang, terdapat tiga model untuk memasukkan AI ke dalam sistem hukum pidana Indonesia, yaitu Perpetrator-via-another, Natural-probable-consequence,Untuk sekarang, terdapat tiga model untuk memasukkan AI ke dalam sistem hukum pidana Indonesia, yaitu Perpetrator-via-another, Natural-probable-consequence,
UMMUMM Rekomendasi yang diberikan meliputi penciptaan undang‑undang khusus atas VCC dan peningkatan sistem pengawasan berbasis data. Otoritas OJK secara khususRekomendasi yang diberikan meliputi penciptaan undang‑undang khusus atas VCC dan peningkatan sistem pengawasan berbasis data. Otoritas OJK secara khusus
Useful /
UMMUMM Studi ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang menghambat implementasi peraturan berbasis pariwisata berkelanjutan di desa wisata kawasan hutanStudi ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang menghambat implementasi peraturan berbasis pariwisata berkelanjutan di desa wisata kawasan hutan
UMMUMM Pendekatan multi-stakeholder, yang mengintegrasikan lembaga pemerintah, lembaga keuangan, dan masyarakat, sangat penting untuk membangun sistem keuanganPendekatan multi-stakeholder, yang mengintegrasikan lembaga pemerintah, lembaga keuangan, dan masyarakat, sangat penting untuk membangun sistem keuangan
UMMUMM Makalah ini memberikan wawasan mengenai bagaimana NCB Interpol Indonesia mengelola lanskap yang rumit tersebut untuk melawan ancaman transnasional. PenelitianMakalah ini memberikan wawasan mengenai bagaimana NCB Interpol Indonesia mengelola lanskap yang rumit tersebut untuk melawan ancaman transnasional. Penelitian
UMMUMM Penelitian ini menunjukkan kebijakan transformasi digital perlu dipercepat untuk meningkatkan efisiensi sistem peradilan, meski tantangan infrastrukturPenelitian ini menunjukkan kebijakan transformasi digital perlu dipercepat untuk meningkatkan efisiensi sistem peradilan, meski tantangan infrastruktur