DAARULHUDADAARULHUDA
Media Hukum Indonesia (MHI)Media Hukum Indonesia (MHI)Penelitian ini menganalisis unsur-unsur perbuatan melawan hukum Jakarta Selatan Nomor (PMH) dalam Putusan Pengadilan Negeri 79/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel Tahun 2023. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif melalui telaah putusan sebagai sumber primer, serta analisis terhadap Pasal 1365 KUHPerdata, UU ITE, dan UU Telekomunikasi sebagai kerangka normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa majelis hakim menyatakan gugatan tidak dapat diterima karena dinilai prematur, sehingga unsur-unsur PMH belum dapat diuji secara substantif. Putusan ini menegaskan pentingnya keterkaitan antara proses pembuktian pidana dan pembuktian perdata dalam perkara PMH yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran telekomunikasi.
Berdasarkan hasil analisis, kasus ini menunjukkan dinamika baru dalam penerapan Pasal 1365 KUHPerdata di era digital, di mana unsur PMH memerlukan bukti yang sesuai dengan mekanisme pembuktian perdata.Majelis hakim menolak menguji substansi PMH karena gugatan dianggap prematur dan tidak memenuhi syarat formil.Oleh karena itu, sebelum pengadilan dapat menilai unsur‑unsur perbuatan melawan hukum dalam sengketa teknologi, diperlukan bukti teknis awal yang dapat diverifikasi oleh otoritas berwenang.
Penelitian selanjutnya dapat meneliti bagaimana standar bukti forensik digital dapat diintegrasikan ke dalam prosedur peradilan perdata untuk memperkuat pembuktian perbuatan melawan hukum pada kasus teknologi. Selanjutnya, dapat dieksplorasi dampak reformasi prosedural yang memungkinkan penyertaan saksi ahli teknis pada tahap pra‑pendaftaran gugatan terhadap tingkat penerimaan gugatan PMH yang prematur. Selain itu, studi perbandingan antarnegara mengenai penanganan sengketa telekomunikasi dan perlindungan data pribadi dapat mengidentifikasi praktik terbaik yang dapat diadaptasi dalam sistem hukum Indonesia. Penelitian ini diharapkan memberikan rekomendasi konkret bagi legislator, hakim, dan praktisi hukum dalam menyusun regulasi pembuktian digital yang lebih efektif.
| File size | 266.06 KB |
| Pages | 6 |
| DMCA | Report |
Related /
DAARULHUDADAARULHUDA Perjanjian kerja merupakan salah satu bentuk perjanjian perdata yang memiliki karakteristik khusus karena melibatkan unsur perintah, upah, pekerjaan, sertaPerjanjian kerja merupakan salah satu bentuk perjanjian perdata yang memiliki karakteristik khusus karena melibatkan unsur perintah, upah, pekerjaan, serta
DAARULHUDADAARULHUDA Perubahan iklim telah menjadi tantangan global yang memerlukan komitmen bersama seluruh negara di dunia. Paris Agreement hadir sebagai kerangka hukum internasionalPerubahan iklim telah menjadi tantangan global yang memerlukan komitmen bersama seluruh negara di dunia. Paris Agreement hadir sebagai kerangka hukum internasional
DAARULHUDADAARULHUDA Hasil penelitian menunjukkan bahwa hotel menerapkan akad layanan sesuai syariah melalui verifikasi identitas dan status pernikahan, pencegahan aktivitasHasil penelitian menunjukkan bahwa hotel menerapkan akad layanan sesuai syariah melalui verifikasi identitas dan status pernikahan, pencegahan aktivitas
DAARULHUDADAARULHUDA Pertentangan kebijakan ini secara langsung memengaruhi terpenuhinya hak masyarakat atas lingkungan hidup yang layak dan sehat, karena operasional PLTUPertentangan kebijakan ini secara langsung memengaruhi terpenuhinya hak masyarakat atas lingkungan hidup yang layak dan sehat, karena operasional PLTU
UNISMUHUNISMUH Penelitian ini menemukan bahwa konflik kewenangan dalam penerbitan sertifikat hak atas tanah di laut disebabkan oleh tumpang tindih peraturan perundang-undangan,Penelitian ini menemukan bahwa konflik kewenangan dalam penerbitan sertifikat hak atas tanah di laut disebabkan oleh tumpang tindih peraturan perundang-undangan,
UMMUMM Penelitian menyoroti peran kearifan lokal dalam meningkatkan efektivitas penyelesaian sengketa di wilayah yang akses ke lembaga formal terbatas. MetodePenelitian menyoroti peran kearifan lokal dalam meningkatkan efektivitas penyelesaian sengketa di wilayah yang akses ke lembaga formal terbatas. Metode
DINASTIREVDINASTIREV G/2023/PN Mgg) dengan mengajukan gugatan sederhana karna Gugatan sederhana diajukan terhadap perkara dengan nilai gugatan materil paling banyak Rp500 juta,G/2023/PN Mgg) dengan mengajukan gugatan sederhana karna Gugatan sederhana diajukan terhadap perkara dengan nilai gugatan materil paling banyak Rp500 juta,
DINASTIREVDINASTIREV menolak gugatan perceraian karena rumah tangga penggugat dan tergugat dinilai belum mencapai tahap broken marriage, dengan pertimbangan lamanya masa pernikahanmenolak gugatan perceraian karena rumah tangga penggugat dan tergugat dinilai belum mencapai tahap broken marriage, dengan pertimbangan lamanya masa pernikahan
Useful /
DAARULHUDADAARULHUDA 2016/1103, sementara Indonesia belum memiliki mekanisme serupa yang jelas. Perbedaan ini berimplikasi pada kepastian hukum, fleksibilitas pengaturan, serta2016/1103, sementara Indonesia belum memiliki mekanisme serupa yang jelas. Perbedaan ini berimplikasi pada kepastian hukum, fleksibilitas pengaturan, serta
UNTAG BANYUWANGIUNTAG BANYUWANGI Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah terkait penerapan diversi pada kasus tindak pidana anak dan faktor yang menjadi kendala penerapanPermasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah terkait penerapan diversi pada kasus tindak pidana anak dan faktor yang menjadi kendala penerapan
SCADINDEPENDENTSCADINDEPENDENT Universitas Islam Negeri Ar-Raniry diubah dari status Institut menjadi Universitas pada tahun 2013. Transformasi ini datang dengan berbagai persyaratanUniversitas Islam Negeri Ar-Raniry diubah dari status Institut menjadi Universitas pada tahun 2013. Transformasi ini datang dengan berbagai persyaratan
STKIP SINGKAWANGSTKIP SINGKAWANG Kurikulum menunjukkan relevansi kontekstual yang kuat terhadap kebutuhan industri, didukung oleh tenaga pengajar yang kompeten dan materi yang memadai,Kurikulum menunjukkan relevansi kontekstual yang kuat terhadap kebutuhan industri, didukung oleh tenaga pengajar yang kompeten dan materi yang memadai,