DAARULHUDADAARULHUDA
Media Hukum Indonesia (MHI)Media Hukum Indonesia (MHI)Penelitian ini membahas bagaimana pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) dari Jakarta ke Nusantara menimbulkan persoalan hukum terkait status dan pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) yang selama ini menjadi pusat aktivitas pemerintahan. Regulasi yang ada, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014, ternyata belum dirancang untuk menghadapi relokasi total pusat pemerintahan. Akibatnya, muncul kekosongan aturan mengenai apa yang harus dilakukan terhadap gedung-gedung pemerintahan yang akan ditinggalkan di Jakarta. Melalui metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan analitis, serta dukungan penemuan hukum, penelitian ini menelusuri berbagai kemungkinan pengelolaan aset negara setelah perpindahan ibu kota. Perbandingan dengan pengalaman Canberra, Brasília, dan Putrajaya menunjukkan bahwa pemerintah memiliki berbagai pilihan, mulai dari alih fungsi, skema sewa, kerja sama pemanfaatan, hingga penjualan selektif. Temuan utama penelitian ini adalah perlunya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) yang secara komprehensif mengatur klasifikasi BMN, mekanisme pemanfaatan, dan standar akuntabilitas untuk memastikan pengelolaan aset pasca-relokasi berjalan transparan dan efektif. Rekomendasi penelitian mencakup pembentukan Tim Nasional Alih Fungsi BMN, penetapan klasifikasi aset (A–D), penguatan audit, serta publikasi laporan pemanfaatan sebagai bentuk keterbukaan kepada publik.
Penelitian ini menyimpulkan bahwa kerangka hukum yang berlaku saat ini belum memadai untuk mengatur status dan pemanfaatan BMN pasca-relokasi IKN, karena UU No.27 Tahun 2014 tidak dirancang untuk menghadapi perubahan struktural berskala besar, sehingga menimbulkan kekosongan norma terkait status aset, klasifikasi, mekanisme alih fungsi, dan pengalihan kewenangan.Teori kepastian hukum, hukum progresif, dan metode rechtsvinding memberikan dasar konseptual untuk merumuskan regulasi baru yang responsif dan akuntabel.Dengan demikian, diperlukan konstruksi regulasi baru yang komprehensif, mencakup klasifikasi BMN, mekanisme alih fungsi, pemanfaatan produktif, penghapusan aset yang tidak layak, serta perincian kewenangan lembaga pengelola agar pengelolaan BMN pasca-relokasi berjalan transparan, efisien, dan sesuai prinsip legalitas serta kepastian hukum.
Berdasarkan hasil penelitian, disarankan agar pemerintah segera menerbitkan Perppu yang secara komprehensif mengatur pengelolaan BMN pasca-relokasi IKN, termasuk klasifikasi aset, mekanisme alih fungsi, dan standar akuntabilitas. Selain itu, perlu dibentuk Tim Nasional Alih Fungsi BMN yang bertugas mengkoordinasikan inventarisasi, klasifikasi, dan penyusunan rencana induk pemanfaatan aset eks-pemerintahan. Penelitian lanjutan dapat difokuskan pada pengembangan model kemitraan publik-swasta yang inovatif untuk pemanfaatan aset BMN, dengan mempertimbangkan aspek keberlanjutan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Studi lebih lanjut juga diperlukan untuk menganalisis efektivitas mekanisme pengawasan dan audit dalam mencegah penyalahgunaan aset negara, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan BMN secara keseluruhan. Terakhir, penelitian dapat diarahkan untuk mengeksplorasi potensi pengembangan kawasan eks-gedung pemerintahan menjadi pusat inovasi, pusat budaya, atau ruang publik yang dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat Jakarta.
| File size | 393.34 KB |
| Pages | 9 |
| DMCA | Report |
Related /
POLTESAPOLTESA Pengecekan barang dan pengembalian barang selama ini juga masih dilakukan secara manual dengan kondisi ini menyebabkan pengembalian barang terkadang tidakPengecekan barang dan pengembalian barang selama ini juga masih dilakukan secara manual dengan kondisi ini menyebabkan pengembalian barang terkadang tidak
UNPERUNPER Dalam penelitian ini, 20 perusahaan dipilih sebagai sampel secara purposive.menggunakan metode kuantitatif. Data sekunder adalah sumbernya. PengumpulanDalam penelitian ini, 20 perusahaan dipilih sebagai sampel secara purposive.menggunakan metode kuantitatif. Data sekunder adalah sumbernya. Pengumpulan
IRPIIRPI Salah satu fasilitas yang digunakan untuk mendistribusikan bahan bakar minyak kepada masyarakat adalah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Kegiatan operasionalSalah satu fasilitas yang digunakan untuk mendistribusikan bahan bakar minyak kepada masyarakat adalah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Kegiatan operasional
MKRIMKRI Meski putusan tersebut ada, analisis menunjukkan bahwa larangan rangkap jabatan bagi wakil menteri masih diabaikan, sebagian wakil menteri saat ini masihMeski putusan tersebut ada, analisis menunjukkan bahwa larangan rangkap jabatan bagi wakil menteri masih diabaikan, sebagian wakil menteri saat ini masih
STIEGICISTIEGICI Rasio Kecukupan Modal secara parsial berpengaruh terhadap nilai perusahaan pada bank yang terdaftar di BEI periode 2018–2022. Pertumbuhan Kredit danRasio Kecukupan Modal secara parsial berpengaruh terhadap nilai perusahaan pada bank yang terdaftar di BEI periode 2018–2022. Pertumbuhan Kredit dan
UPN VeteranUPN Veteran Metode pengumpulan data menggunakan kuesioner kepada karyawan PT. PAL Indonesia sebagai responden. Kuesioner yang disebar dalam penelitian ini sebanyakMetode pengumpulan data menggunakan kuesioner kepada karyawan PT. PAL Indonesia sebagai responden. Kuesioner yang disebar dalam penelitian ini sebanyak
STMIKJAYAKARTASTMIKJAYAKARTA Peneliti tertarik untuk membuat sebuah sistem pengeloaan persuratan yang mampu menyelesaikan permasalahan menggunakan metode UML (Unified Modelling Language)Peneliti tertarik untuk membuat sebuah sistem pengeloaan persuratan yang mampu menyelesaikan permasalahan menggunakan metode UML (Unified Modelling Language)
AKRABJUARAAKRABJUARA Subjek penelitiannya adalah Pasal 33 UUD 1945 terutama pada klausula “dikuasai oleh Negara. Dari uraian yang telah penulis kemukakan di atas maka daptSubjek penelitiannya adalah Pasal 33 UUD 1945 terutama pada klausula “dikuasai oleh Negara. Dari uraian yang telah penulis kemukakan di atas maka dapt
Useful /
DAARULHUDADAARULHUDA Dengan demikian, operasional hotel tidak hanya memenuhi standar formal syariah, tetapi juga mencerminkan komitmen berkelanjutan dalam menjaga integritasDengan demikian, operasional hotel tidak hanya memenuhi standar formal syariah, tetapi juga mencerminkan komitmen berkelanjutan dalam menjaga integritas
IRPIIRPI Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, metode SAW dan SMART memiliki tingkat kemiripan hasil perhitungan yang sangat tinggi, yakni 0,9579. Namun,Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, metode SAW dan SMART memiliki tingkat kemiripan hasil perhitungan yang sangat tinggi, yakni 0,9579. Namun,
IRPIIRPI Terdapat 17 atribut pada data stunting yang harus diperhatikan, dengan banyaknya atribut tersebut menyebabkan sulitnya menemukan atribut yang paling berpengaruhTerdapat 17 atribut pada data stunting yang harus diperhatikan, dengan banyaknya atribut tersebut menyebabkan sulitnya menemukan atribut yang paling berpengaruh
IRPIIRPI Hasil penelitian ini berupa video profil yang berisi tentang fasilitas Universitas Muhammadiyah Kendari, proses pembelajaran, dan sambutan Rektor. BerdasarkanHasil penelitian ini berupa video profil yang berisi tentang fasilitas Universitas Muhammadiyah Kendari, proses pembelajaran, dan sambutan Rektor. Berdasarkan