DAARULHUDADAARULHUDA
Media Hukum Indonesia (MHI)Media Hukum Indonesia (MHI)Studi ini membahas keseimbangan tanggung jawab antara perusahaan multinasional (MNC) dan negara tuan rumah dalam pengelolaan Foreign Direct Investment (FDI) di Indonesia. Isu utama dalam penelitian ini adalah bagaimana kewajiban dan tanggung jawab MNC terkait dengan hukum nasional, serta bagaimana negara tuan rumah menciptakan kepastian hukum dan mengawasi implementasi investasi asing sesuai dengan kepentingan nasional. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis posisi hukum MNC dalam pelaksanaan FDI, peran negara tuan rumah dalam menciptakan keseimbangan tanggung jawab, dan dinamika hubungan antara MNC dan Indonesia yang seringkali ditandai oleh konflik kepentingan ekonomi dan kedaulatan nasional.
Tanggung jawab hukum perusahaan multinasional dalam melaksanakan FDI di Indonesia mencakup kewajiban mematuhi semua ketentuan hukum nasional, melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan (CSR), serta memastikan operasi bisnis tidak merugikan masyarakat dan lingkungan sekitar.MNC, sebagai subjek hukum nasional, memiliki kewajiban formal untuk membentuk badan hukum dan mematuhi peraturan perundang-undangan di Indonesia, sekaligus menanggung risiko hukum dan sosial dari kegiatan mereka.Newmont Minahasa Raya menunjukkan bahwa jika MNC mengabaikan tanggung jawab ini, dampaknya dapat signifikan bagi masyarakat dan lingkungan, sehingga mekanisme penegakan hukum dan pengawasan di negara tuan rumah menjadi kunci untuk menyeimbangkan kepentingan ekonomi investasi asing dan perlindungan publik.Peran Indonesia sebagai negara tuan rumah dalam mengelola FDI adalah menciptakan iklim investasi yang kondusif, menjamin kepastian hukum, dan mengawasi kegiatan perusahaan multinasional.Pemerintah berperan menetapkan regulasi yang jelas, transparan, dan non-diskriminatif, menyediakan kemudahan dan insentif bagi investor, serta mengatur mekanisme perizinan berbasis risiko melalui sistem OSS dan pengawasan BKPM.Lebih lanjut, negara bertanggung jawab untuk menyeimbangkan kewenangan pusat dan daerah, memastikan kepatuhan perusahaan multinasional terhadap hukum nasional, dan melindungi kepentingan masyarakat dan lingkungan dari dampak investasi asing.Dengan demikian, tanggung jawab negara tuan rumah merupakan kunci untuk memastikan FDI memberikan manfaat ekonomi tanpa menimbulkan risiko sosial, hukum, dan lingkungan.Dinamika hubungan antara MNC dan Indonesia dalam FDI menunjukkan interaksi antara kepentingan ekonomi global dan kepentingan nasional.MNC berperan membawa modal dan teknologi, sedangkan Indonesia menjaga kedaulatan serta kepentingan masyarakat.Hubungan ini menuntut kepatuhan terhadap hukum dan tanggung jawab masing-masing pihak.Kasus PT Freeport Indonesia membuktikan bahwa konflik dapat diselesaikan melalui negosiasi yang menghasilkan solusi saling menguntungkan antara MNC dan negara tuan rumah.
Berdasarkan analisis terhadap judul, abstrak, dan kesimpulan, berikut adalah tiga saran penelitian lanjutan:. . 1. Mengkaji lebih lanjut tentang mekanisme penegakan hukum dan pengawasan terhadap kegiatan MNC di Indonesia, termasuk memperjelas sanksi bagi pelanggaran hukum, meningkatkan kapasitas lembaga pengawas seperti Kementerian Lingkungan Hidup dan BKPM, serta memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah.. . 2. Menyeimbangkan antara kemudahan investasi dan perlindungan kepentingan nasional, dengan memastikan kebijakan seperti perizinan berbasis risiko (OSS) disertai sistem evaluasi yang efektif agar tidak mengorbankan aspek sosial dan lingkungan demi kepentingan ekonomi semata.. . 3. Melakukan studi komparatif tentang peran negara tuan rumah dalam menciptakan keseimbangan tanggung jawab antara MNC dan negara tuan rumah dalam pengelolaan FDI, dengan menganalisis kasus-kasus konkret di negara-negara lain dan mengidentifikasi praktik-praktik terbaik dalam menyeimbangkan kepentingan ekonomi dan kedaulatan nasional.
- KONTRIBUSI PERUSAHAAN MULTINASIONAL DALAM MENGHADAPI PANDEMI COVID-19 DI INDONESIA: (Studi CSR Nestle... doi.org/10.23960/sosiologi.v25i1.366KONTRIBUSI PERUSAHAAN MULTINASIONAL DALAM MENGHADAPI PANDEMI COVID 19 DI INDONESIA Studi CSR Nestle doi 10 23960 sosiologi v25i1 366
- National Multidisciplinary Sciences. https unlar edu ar perlindungan teknis perizinan investor berdasar... proceeding.unmuhjember.ac.id/index.php/nms/article/view/312National Multidisciplinary Sciences https unlar edu ar perlindungan teknis perizinan investor berdasar proceeding unmuhjember ac index php nms article view 312
- Bentuk Host Control dan Perlindungan Hukum Bagi Penanaman Modal Asing Pasca Diterbitkannya UU Cipta Kerja... doi.org/10.37680/almanhaj.v5i1.2290Bentuk Host Control dan Perlindungan Hukum Bagi Penanaman Modal Asing Pasca Diterbitkannya UU Cipta Kerja doi 10 37680 almanhaj v5i1 2290
- Transparansi Beneficial Ownership Sebagai Upaya Control by Host State Indonesia Terhadap Perusahaan Multinasional... doi.org/10.47268/pamali.v4i3.2339Transparansi Beneficial Ownership Sebagai Upaya Control by Host State Indonesia Terhadap Perusahaan Multinasional doi 10 47268 pamali v4i3 2339
- Kekuatan Politik & Hukum PT Freeport Indonesia atas Kasus Pemblokiran Jaminan Kesehatan Pekerja Tahun... talenta.usu.ac.id/politeia/article/view/6189Kekuatan Politik Hukum PT Freeport Indonesia atas Kasus Pemblokiran Jaminan Kesehatan Pekerja Tahun talenta usu ac politeia article view 6189
| File size | 508.31 KB |
| Pages | 17 |
| DMCA | Report |
Related /
UNISSULAUNISSULA Berdasarkan latar belakang tersebut rumusan masalahnya 1) Bagaimana Implementasi Penilaian pada anak berkebutuhan khusus di sekolah inklusi SDN 14 JatinegaraBerdasarkan latar belakang tersebut rumusan masalahnya 1) Bagaimana Implementasi Penilaian pada anak berkebutuhan khusus di sekolah inklusi SDN 14 Jatinegara
DAARULHUDADAARULHUDA Di satu sisi, kepatuhan terhadap putusan DSB memperkuat kredibilitas Indonesia sebagai negara anggota yang taat hukum dan berkomitmen pada prinsip perdaganganDi satu sisi, kepatuhan terhadap putusan DSB memperkuat kredibilitas Indonesia sebagai negara anggota yang taat hukum dan berkomitmen pada prinsip perdagangan
DAARULHUDADAARULHUDA Putusan pailit memberikan dampak yang luas terhadap berbagai pihak, seperti pekerja, pemegang saham, mitra bisnis, hingga pemerintah daerah. Walaupun Undang-UndangPutusan pailit memberikan dampak yang luas terhadap berbagai pihak, seperti pekerja, pemegang saham, mitra bisnis, hingga pemerintah daerah. Walaupun Undang-Undang
PENERBITPENERBIT Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh kompetensi personel dan kemampuan dock Fasharkan terhadap kesiapan operasional unsur. MetodeTujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh kompetensi personel dan kemampuan dock Fasharkan terhadap kesiapan operasional unsur. Metode
DINASTIREVDINASTIREV Pemerintah Indonesia telah melaksanakan berbagai kewajiban yang menunjukkan tekadnya untuk memberikan perlindungan dan jaminan yang kuat kepada investorPemerintah Indonesia telah melaksanakan berbagai kewajiban yang menunjukkan tekadnya untuk memberikan perlindungan dan jaminan yang kuat kepada investor
DINASTIREVDINASTIREV 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan peraturan pelaksananya yang memiliki pengaruh pada Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, khususnya11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan peraturan pelaksananya yang memiliki pengaruh pada Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, khususnya
DINASTIREVDINASTIREV Pembentukan UU Masyarakat Hukum Adat sebenarnya sudah dimulai sejak tahun 2014 dengan nama RUU PP-MHA dan berubah menjadi RUU MHA pada tahun 2019. SaatPembentukan UU Masyarakat Hukum Adat sebenarnya sudah dimulai sejak tahun 2014 dengan nama RUU PP-MHA dan berubah menjadi RUU MHA pada tahun 2019. Saat
UNISSULAUNISSULA Sedangkan data sekunder diperoleh dari literasi literatur, buku, jurnal dan hasil penelitian sebelumnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk mencegahSedangkan data sekunder diperoleh dari literasi literatur, buku, jurnal dan hasil penelitian sebelumnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk mencegah
Useful /
DINASTIREVDINASTIREV Stb. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji lebih lanjut putusan hakim tersebut melalui perspektif Undang-Undang No 23 Tahun 2004 dan Kompilasi HukumStb. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji lebih lanjut putusan hakim tersebut melalui perspektif Undang-Undang No 23 Tahun 2004 dan Kompilasi Hukum
MARANATHAMARANATHA Pada pemeriksaan 460 gigi M1, 142 gigi M1 (30,9%) mengalami karies, dari 142 gigi M1 tingkat kedalaman superfisialis (47,2%), media (24,6%), dan profundaPada pemeriksaan 460 gigi M1, 142 gigi M1 (30,9%) mengalami karies, dari 142 gigi M1 tingkat kedalaman superfisialis (47,2%), media (24,6%), dan profunda
MARANATHAMARANATHA Analisis data menggunakan uji statistik Chi-Square pada tabel 2x2 dengan α = 0,05. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proporsi penderita sarkopenia padaAnalisis data menggunakan uji statistik Chi-Square pada tabel 2x2 dengan α = 0,05. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proporsi penderita sarkopenia pada
MARANATHAMARANATHA Pasien berusia ≤50 tahun lebih banyak menunjukkan ekspresi reseptor hormonal positif. Kelompok usia 51-60 tahun merupakan kelompok usia paling prevalenPasien berusia ≤50 tahun lebih banyak menunjukkan ekspresi reseptor hormonal positif. Kelompok usia 51-60 tahun merupakan kelompok usia paling prevalen