DAARULHUDADAARULHUDA
Media Hukum Indonesia (MHI)Media Hukum Indonesia (MHI)Studi ini membahas keseimbangan tanggung jawab antara perusahaan multinasional (MNC) dan negara tuan rumah dalam pengelolaan Foreign Direct Investment (FDI) di Indonesia. Isu utama dalam penelitian ini adalah bagaimana kewajiban dan tanggung jawab MNC terkait dengan hukum nasional, serta bagaimana negara tuan rumah menciptakan kepastian hukum dan mengawasi implementasi investasi asing sesuai dengan kepentingan nasional. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis posisi hukum MNC dalam pelaksanaan FDI, peran negara tuan rumah dalam menciptakan keseimbangan tanggung jawab, dan dinamika hubungan antara MNC dan Indonesia yang seringkali ditandai oleh konflik kepentingan ekonomi dan kedaulatan nasional.
Tanggung jawab hukum perusahaan multinasional dalam melaksanakan FDI di Indonesia mencakup kewajiban mematuhi semua ketentuan hukum nasional, melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan (CSR), serta memastikan operasi bisnis tidak merugikan masyarakat dan lingkungan sekitar.MNC, sebagai subjek hukum nasional, memiliki kewajiban formal untuk membentuk badan hukum dan mematuhi peraturan perundang-undangan di Indonesia, sekaligus menanggung risiko hukum dan sosial dari kegiatan mereka.Newmont Minahasa Raya menunjukkan bahwa jika MNC mengabaikan tanggung jawab ini, dampaknya dapat signifikan bagi masyarakat dan lingkungan, sehingga mekanisme penegakan hukum dan pengawasan di negara tuan rumah menjadi kunci untuk menyeimbangkan kepentingan ekonomi investasi asing dan perlindungan publik.Peran Indonesia sebagai negara tuan rumah dalam mengelola FDI adalah menciptakan iklim investasi yang kondusif, menjamin kepastian hukum, dan mengawasi kegiatan perusahaan multinasional.Pemerintah berperan menetapkan regulasi yang jelas, transparan, dan non-diskriminatif, menyediakan kemudahan dan insentif bagi investor, serta mengatur mekanisme perizinan berbasis risiko melalui sistem OSS dan pengawasan BKPM.Lebih lanjut, negara bertanggung jawab untuk menyeimbangkan kewenangan pusat dan daerah, memastikan kepatuhan perusahaan multinasional terhadap hukum nasional, dan melindungi kepentingan masyarakat dan lingkungan dari dampak investasi asing.Dengan demikian, tanggung jawab negara tuan rumah merupakan kunci untuk memastikan FDI memberikan manfaat ekonomi tanpa menimbulkan risiko sosial, hukum, dan lingkungan.Dinamika hubungan antara MNC dan Indonesia dalam FDI menunjukkan interaksi antara kepentingan ekonomi global dan kepentingan nasional.MNC berperan membawa modal dan teknologi, sedangkan Indonesia menjaga kedaulatan serta kepentingan masyarakat.Hubungan ini menuntut kepatuhan terhadap hukum dan tanggung jawab masing-masing pihak.Kasus PT Freeport Indonesia membuktikan bahwa konflik dapat diselesaikan melalui negosiasi yang menghasilkan solusi saling menguntungkan antara MNC dan negara tuan rumah.
Berdasarkan analisis terhadap judul, abstrak, dan kesimpulan, berikut adalah tiga saran penelitian lanjutan:. . 1. Mengkaji lebih lanjut tentang mekanisme penegakan hukum dan pengawasan terhadap kegiatan MNC di Indonesia, termasuk memperjelas sanksi bagi pelanggaran hukum, meningkatkan kapasitas lembaga pengawas seperti Kementerian Lingkungan Hidup dan BKPM, serta memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah.. . 2. Menyeimbangkan antara kemudahan investasi dan perlindungan kepentingan nasional, dengan memastikan kebijakan seperti perizinan berbasis risiko (OSS) disertai sistem evaluasi yang efektif agar tidak mengorbankan aspek sosial dan lingkungan demi kepentingan ekonomi semata.. . 3. Melakukan studi komparatif tentang peran negara tuan rumah dalam menciptakan keseimbangan tanggung jawab antara MNC dan negara tuan rumah dalam pengelolaan FDI, dengan menganalisis kasus-kasus konkret di negara-negara lain dan mengidentifikasi praktik-praktik terbaik dalam menyeimbangkan kepentingan ekonomi dan kedaulatan nasional.
- KONTRIBUSI PERUSAHAAN MULTINASIONAL DALAM MENGHADAPI PANDEMI COVID-19 DI INDONESIA: (Studi CSR Nestle... doi.org/10.23960/sosiologi.v25i1.366KONTRIBUSI PERUSAHAAN MULTINASIONAL DALAM MENGHADAPI PANDEMI COVID 19 DI INDONESIA Studi CSR Nestle doi 10 23960 sosiologi v25i1 366
- National Multidisciplinary Sciences. https unlar edu ar perlindungan teknis perizinan investor berdasar... proceeding.unmuhjember.ac.id/index.php/nms/article/view/312National Multidisciplinary Sciences https unlar edu ar perlindungan teknis perizinan investor berdasar proceeding unmuhjember ac index php nms article view 312
- Bentuk Host Control dan Perlindungan Hukum Bagi Penanaman Modal Asing Pasca Diterbitkannya UU Cipta Kerja... doi.org/10.37680/almanhaj.v5i1.2290Bentuk Host Control dan Perlindungan Hukum Bagi Penanaman Modal Asing Pasca Diterbitkannya UU Cipta Kerja doi 10 37680 almanhaj v5i1 2290
- Transparansi Beneficial Ownership Sebagai Upaya Control by Host State Indonesia Terhadap Perusahaan Multinasional... doi.org/10.47268/pamali.v4i3.2339Transparansi Beneficial Ownership Sebagai Upaya Control by Host State Indonesia Terhadap Perusahaan Multinasional doi 10 47268 pamali v4i3 2339
- Kekuatan Politik & Hukum PT Freeport Indonesia atas Kasus Pemblokiran Jaminan Kesehatan Pekerja Tahun... talenta.usu.ac.id/politeia/article/view/6189Kekuatan Politik Hukum PT Freeport Indonesia atas Kasus Pemblokiran Jaminan Kesehatan Pekerja Tahun talenta usu ac politeia article view 6189
| File size | 508.31 KB |
| Pages | 17 |
| DMCA | Report |
Related /
STIE MUTTAQIENSTIE MUTTAQIEN Berdasarkan hasil estimasi diperoleh bahwa PDRB Riil, IPK, berpengaruh positif dan signifikan terhadap PMA. Sementara, UMK, Inflasi, dan tingkat kriminalitasBerdasarkan hasil estimasi diperoleh bahwa PDRB Riil, IPK, berpengaruh positif dan signifikan terhadap PMA. Sementara, UMK, Inflasi, dan tingkat kriminalitas
DAARULHUDADAARULHUDA Dengan menggunakan perspektif sosiologi hukum, penelitian ini menekankan peran masyarakat sebagai pengendali norma secara informal serta bagaimana interaksiDengan menggunakan perspektif sosiologi hukum, penelitian ini menekankan peran masyarakat sebagai pengendali norma secara informal serta bagaimana interaksi
UPI YAIUPI YAI Sultan Agung digambarkan sebagai pemimpin religius, humanis, dan strategis yang mengintegrasikan nilai-nilai lokal dengan prinsip pembangunan berkelanjutan,Sultan Agung digambarkan sebagai pemimpin religius, humanis, dan strategis yang mengintegrasikan nilai-nilai lokal dengan prinsip pembangunan berkelanjutan,
DINASTIREVDINASTIREV Peraturan tersebut mengatur tentang pengalihan aset, repatriasi dan transfer dana dalam mata uang asing, proses nasionalisasi dan kompensasi selanjutnya,Peraturan tersebut mengatur tentang pengalihan aset, repatriasi dan transfer dana dalam mata uang asing, proses nasionalisasi dan kompensasi selanjutnya,
DINASTIREVDINASTIREV 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan peraturan pelaksananya yang memiliki pengaruh pada Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, khususnya11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan peraturan pelaksananya yang memiliki pengaruh pada Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, khususnya
JURNALSYNTAXADMIRATIONJURNALSYNTAXADMIRATION Undang-Undang Cipta Kerja bermanfaat untuk memperbaiki investasi dan mewujudkan perlindungan hukum dalam mendorong investasi untuk mempercepat ekonomi,Undang-Undang Cipta Kerja bermanfaat untuk memperbaiki investasi dan mewujudkan perlindungan hukum dalam mendorong investasi untuk mempercepat ekonomi,
OJS INDONESIAOJS INDONESIA Penelitian ini menyimpulkan bahwa upah memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap PDB perkapita, baik secara langsung maupun tidak langsung melaluiPenelitian ini menyimpulkan bahwa upah memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap PDB perkapita, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui
WYMWYM Hasil uji-F menunjukkan bahwa variabel independen secara simultan berpengaruh signifikan terhadap indeks harga saham pertambangan. Uji-t menunjukkan bahwaHasil uji-F menunjukkan bahwa variabel independen secara simultan berpengaruh signifikan terhadap indeks harga saham pertambangan. Uji-t menunjukkan bahwa
Useful /
DAARULHUDADAARULHUDA Berdasarkan hasil analisis kelompok kmai terhadap Putusan Nomor 69/Pdt. G/2025/PN Sdk dan kajian mengenai hukum perikatan, dapat disimpulkan bahwa perdamaianBerdasarkan hasil analisis kelompok kmai terhadap Putusan Nomor 69/Pdt. G/2025/PN Sdk dan kajian mengenai hukum perikatan, dapat disimpulkan bahwa perdamaian
UNSURYAUNSURYA Pemanfaatan kecerdasan buatan dalam strategi promosi memiliki potensi besar untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penerimaan mahasiswa baru. DenganPemanfaatan kecerdasan buatan dalam strategi promosi memiliki potensi besar untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penerimaan mahasiswa baru. Dengan
UNISSULAUNISSULA Keterlibatan kerja berperan penting meningkatkan kinerja SDM. Kepemimpinan transformasional mampu meningkatkan keterlibatan kerja, sedangkan motivasi inspirasionalKeterlibatan kerja berperan penting meningkatkan kinerja SDM. Kepemimpinan transformasional mampu meningkatkan keterlibatan kerja, sedangkan motivasi inspirasional
UMPPUMPP Basis pengetahuan disusun sedemikian rupa ke dalam database dengan beberapa tabel untuk mempermudah kinerja sistem dalam penarikan kesimpulan. PenarikanBasis pengetahuan disusun sedemikian rupa ke dalam database dengan beberapa tabel untuk mempermudah kinerja sistem dalam penarikan kesimpulan. Penarikan