DAARULHUDADAARULHUDA
Media Hukum Indonesia (MHI)Media Hukum Indonesia (MHI)Studi ini membahas keseimbangan tanggung jawab antara perusahaan multinasional (MNC) dan negara tuan rumah dalam pengelolaan Foreign Direct Investment (FDI) di Indonesia. Isu utama dalam penelitian ini adalah bagaimana kewajiban dan tanggung jawab MNC terkait dengan hukum nasional, serta bagaimana negara tuan rumah menciptakan kepastian hukum dan mengawasi implementasi investasi asing sesuai dengan kepentingan nasional. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis posisi hukum MNC dalam pelaksanaan FDI, peran negara tuan rumah dalam menciptakan keseimbangan tanggung jawab, dan dinamika hubungan antara MNC dan Indonesia yang seringkali ditandai oleh konflik kepentingan ekonomi dan kedaulatan nasional.
Tanggung jawab hukum perusahaan multinasional dalam melaksanakan FDI di Indonesia mencakup kewajiban mematuhi semua ketentuan hukum nasional, melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan (CSR), serta memastikan operasi bisnis tidak merugikan masyarakat dan lingkungan sekitar.MNC, sebagai subjek hukum nasional, memiliki kewajiban formal untuk membentuk badan hukum dan mematuhi peraturan perundang-undangan di Indonesia, sekaligus menanggung risiko hukum dan sosial dari kegiatan mereka.Newmont Minahasa Raya menunjukkan bahwa jika MNC mengabaikan tanggung jawab ini, dampaknya dapat signifikan bagi masyarakat dan lingkungan, sehingga mekanisme penegakan hukum dan pengawasan di negara tuan rumah menjadi kunci untuk menyeimbangkan kepentingan ekonomi investasi asing dan perlindungan publik.Peran Indonesia sebagai negara tuan rumah dalam mengelola FDI adalah menciptakan iklim investasi yang kondusif, menjamin kepastian hukum, dan mengawasi kegiatan perusahaan multinasional.Pemerintah berperan menetapkan regulasi yang jelas, transparan, dan non-diskriminatif, menyediakan kemudahan dan insentif bagi investor, serta mengatur mekanisme perizinan berbasis risiko melalui sistem OSS dan pengawasan BKPM.Lebih lanjut, negara bertanggung jawab untuk menyeimbangkan kewenangan pusat dan daerah, memastikan kepatuhan perusahaan multinasional terhadap hukum nasional, dan melindungi kepentingan masyarakat dan lingkungan dari dampak investasi asing.Dengan demikian, tanggung jawab negara tuan rumah merupakan kunci untuk memastikan FDI memberikan manfaat ekonomi tanpa menimbulkan risiko sosial, hukum, dan lingkungan.Dinamika hubungan antara MNC dan Indonesia dalam FDI menunjukkan interaksi antara kepentingan ekonomi global dan kepentingan nasional.MNC berperan membawa modal dan teknologi, sedangkan Indonesia menjaga kedaulatan serta kepentingan masyarakat.Hubungan ini menuntut kepatuhan terhadap hukum dan tanggung jawab masing-masing pihak.Kasus PT Freeport Indonesia membuktikan bahwa konflik dapat diselesaikan melalui negosiasi yang menghasilkan solusi saling menguntungkan antara MNC dan negara tuan rumah.
Berdasarkan analisis terhadap judul, abstrak, dan kesimpulan, berikut adalah tiga saran penelitian lanjutan:. . 1. Mengkaji lebih lanjut tentang mekanisme penegakan hukum dan pengawasan terhadap kegiatan MNC di Indonesia, termasuk memperjelas sanksi bagi pelanggaran hukum, meningkatkan kapasitas lembaga pengawas seperti Kementerian Lingkungan Hidup dan BKPM, serta memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah.. . 2. Menyeimbangkan antara kemudahan investasi dan perlindungan kepentingan nasional, dengan memastikan kebijakan seperti perizinan berbasis risiko (OSS) disertai sistem evaluasi yang efektif agar tidak mengorbankan aspek sosial dan lingkungan demi kepentingan ekonomi semata.. . 3. Melakukan studi komparatif tentang peran negara tuan rumah dalam menciptakan keseimbangan tanggung jawab antara MNC dan negara tuan rumah dalam pengelolaan FDI, dengan menganalisis kasus-kasus konkret di negara-negara lain dan mengidentifikasi praktik-praktik terbaik dalam menyeimbangkan kepentingan ekonomi dan kedaulatan nasional.
- KONTRIBUSI PERUSAHAAN MULTINASIONAL DALAM MENGHADAPI PANDEMI COVID-19 DI INDONESIA: (Studi CSR Nestle... doi.org/10.23960/sosiologi.v25i1.366KONTRIBUSI PERUSAHAAN MULTINASIONAL DALAM MENGHADAPI PANDEMI COVID 19 DI INDONESIA Studi CSR Nestle doi 10 23960 sosiologi v25i1 366
- National Multidisciplinary Sciences. https unlar edu ar perlindungan teknis perizinan investor berdasar... proceeding.unmuhjember.ac.id/index.php/nms/article/view/312National Multidisciplinary Sciences https unlar edu ar perlindungan teknis perizinan investor berdasar proceeding unmuhjember ac index php nms article view 312
- Bentuk Host Control dan Perlindungan Hukum Bagi Penanaman Modal Asing Pasca Diterbitkannya UU Cipta Kerja... doi.org/10.37680/almanhaj.v5i1.2290Bentuk Host Control dan Perlindungan Hukum Bagi Penanaman Modal Asing Pasca Diterbitkannya UU Cipta Kerja doi 10 37680 almanhaj v5i1 2290
- Transparansi Beneficial Ownership Sebagai Upaya Control by Host State Indonesia Terhadap Perusahaan Multinasional... doi.org/10.47268/pamali.v4i3.2339Transparansi Beneficial Ownership Sebagai Upaya Control by Host State Indonesia Terhadap Perusahaan Multinasional doi 10 47268 pamali v4i3 2339
- Kekuatan Politik & Hukum PT Freeport Indonesia atas Kasus Pemblokiran Jaminan Kesehatan Pekerja Tahun... talenta.usu.ac.id/politeia/article/view/6189Kekuatan Politik Hukum PT Freeport Indonesia atas Kasus Pemblokiran Jaminan Kesehatan Pekerja Tahun talenta usu ac politeia article view 6189
| File size | 508.31 KB |
| Pages | 17 |
| DMCA | Report |
Related /
UNIGOUNIGO Metode penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif melalui teknik analisis Location Quotient (LQ), Shift-Share (SSA), dan Tipologi KlassenMetode penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif melalui teknik analisis Location Quotient (LQ), Shift-Share (SSA), dan Tipologi Klassen
LAAROIBALAAROIBA Meneliti bagaimana PAD, DAU, dan DAK mempengaruhi belanja daerah di Jawa Barat dan Banten adalah tujuan utama dari penelitian ini. Laporan Realisasi AnggaranMeneliti bagaimana PAD, DAU, dan DAK mempengaruhi belanja daerah di Jawa Barat dan Banten adalah tujuan utama dari penelitian ini. Laporan Realisasi Anggaran
DAARULHUDADAARULHUDA Kasus kepailitan PT Sritex mencerminkan rumitnya penerapan hukum kepailitan di Indonesia, khususnya dalam aspek perlindungan hak-hak tenaga kerja dan kelangsunganKasus kepailitan PT Sritex mencerminkan rumitnya penerapan hukum kepailitan di Indonesia, khususnya dalam aspek perlindungan hak-hak tenaga kerja dan kelangsungan
DINASTIREVDINASTIREV Saran yang dapat diberikan adalah pemerintah perlu memperkuat regulasi dan penegakan hukum yang konsisten untuk melindungi hak-hak pekerja lokal, termasukSaran yang dapat diberikan adalah pemerintah perlu memperkuat regulasi dan penegakan hukum yang konsisten untuk melindungi hak-hak pekerja lokal, termasuk
NEOLECTURANEOLECTURA Perjanjian joint venture memiliki peran penting dalam perlindungan investasi bagi investor asing dan nasional, serta perlu disinkronkan dengan anggaranPerjanjian joint venture memiliki peran penting dalam perlindungan investasi bagi investor asing dan nasional, serta perlu disinkronkan dengan anggaran
DINASTIREVDINASTIREV Untuk memberikan perlindungan dan insentif yang diperlukan bagi investor asing, pemerintah Indonesia telah aktif menandatangani beberapa perjanjian investasiUntuk memberikan perlindungan dan insentif yang diperlukan bagi investor asing, pemerintah Indonesia telah aktif menandatangani beberapa perjanjian investasi
DINASTIREVDINASTIREV Berdasarkan hasil penelitian ditemukan kesimpulan yaitu: (1) setiap bidang usaha secara umum terbuka untuk kegiatan penanaman modal asing, kecuali bidangBerdasarkan hasil penelitian ditemukan kesimpulan yaitu: (1) setiap bidang usaha secara umum terbuka untuk kegiatan penanaman modal asing, kecuali bidang
JURNALSYNTAXADMIRATIONJURNALSYNTAXADMIRATION Negara dituntut untuk mengatur sebaik-baiknya agar investasi bertumbuh dan memberikan dampak positif bagi masyarakat. Proses perijinan dalam investasiNegara dituntut untuk mengatur sebaik-baiknya agar investasi bertumbuh dan memberikan dampak positif bagi masyarakat. Proses perijinan dalam investasi
Useful /
UNIGOUNIGO Penelitian ini mengidentifikasi bahwa industri kreatif unggulan di Kota Padang adalah kuliner, diikuti oleh kerajinan, dan kemudian fesyen. PentingnyaPenelitian ini mengidentifikasi bahwa industri kreatif unggulan di Kota Padang adalah kuliner, diikuti oleh kerajinan, dan kemudian fesyen. Pentingnya
UNIVSMUNIVSM Oleh karena itu, upaya penegakan hukum humaniter internasional serta mekanisme pertanggungjawaban internasional menjadi sangat penting guna menjamin perlindunganOleh karena itu, upaya penegakan hukum humaniter internasional serta mekanisme pertanggungjawaban internasional menjadi sangat penting guna menjamin perlindungan
UNIVSMUNIVSM Notaris/PPAT memikul tiga jenis tanggung jawab, yaitu tanggung jawab perdata, pidana, dan administratif. Kekeliruan dalam AJB dapat mengakibatkan aktaNotaris/PPAT memikul tiga jenis tanggung jawab, yaitu tanggung jawab perdata, pidana, dan administratif. Kekeliruan dalam AJB dapat mengakibatkan akta
UNANDUNAND yaitu 1) penanda fatis leksikal (nah, yak, ay, way, awu, woy, wey, hoy) yang dapat ditempatkan di awal klausa. penanda fatis klitik (hanya satu bentukyaitu 1) penanda fatis leksikal (nah, yak, ay, way, awu, woy, wey, hoy) yang dapat ditempatkan di awal klausa. penanda fatis klitik (hanya satu bentuk