DAARULHUDADAARULHUDA
Media Hukum Indonesia (MHI)Media Hukum Indonesia (MHI)Perkembangan platform TikTok sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) privat dengan 157,6 juta pengguna Indonesia memicu peningkatan pengolahan data pribadi yang masif. Penelitian ini menganalisis bentuk perlindungan hak pengguna TikTok berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (diubah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024), Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, serta sanksi hukum atas pelanggaran transparansi dan akuntabilitas data. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, hasil penelitian menunjukkan perlindungan komprehensif melalui hak akses, koreksi, penghapusan data, dan verifikasi usia anak, didukung sanksi bertahap administratif hingga pidana penjara dan denda miliaran rupiah. Preseden suspensi TDPSE TikTok oleh Komdigi bulan Oktober tahun 2025 membuktikan penegakan efektif. Penelitian merekomendasikan penguatan audit, lembaga pengawas independen, dan localisasi data untuk PSE besar guna memperkuat kedaulatan digital Indonesia.
Penelitian ini menyimpulkan bahwa perlindungan hak pengguna TikTok telah diatur secara kuat melalui Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019.Sanksi hukum terbukti progresif dengan gradasi administratif hingga pidana penjara, sebagaimana preseden suspensi TDPSE TikTok oleh Komdigi.Perlindungan data pribadi merupakan investasi strategis kedaulatan digital Indonesia bagi 200 juta pengguna internet di era AI-driven platform.
Berdasarkan analisis terhadap latar belakang, metode, hasil, dan keterbatasan penelitian ini, beberapa saran penelitian lanjutan dapat diajukan. Pertama, perlu dilakukan studi mendalam mengenai efektivitas mekanisme verifikasi usia pada platform TikTok dalam melindungi anak-anak dari konten yang tidak sesuai, dengan mempertimbangkan aspek psikologis dan perkembangan anak. Kedua, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengeksplorasi dampak algoritma TikTok terhadap polarisasi opini publik dan penyebaran disinformasi, serta merumuskan strategi mitigasi yang efektif. Ketiga, studi komparatif antara regulasi perlindungan data pribadi di Indonesia dengan negara-negara lain, seperti Uni Eropa, dapat memberikan wawasan berharga untuk meningkatkan kualitas hukum dan penegakannya di Indonesia. Penelitian-penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam menciptakan ekosistem digital yang lebih aman, inklusif, dan bertanggung jawab bagi seluruh masyarakat Indonesia, dengan mempertimbangkan kompleksitas teknologi dan dinamika sosial yang terus berkembang.
| File size | 343.66 KB |
| Pages | 11 |
| DMCA | Report |
Related /
BPKBPK Alat-alat ini menyederhanakan pengumpulan data, memfasilitasi komunikasi, dan mempercepat pelaporan, menghasilkan audit yang lebih terstruktur dan tepatAlat-alat ini menyederhanakan pengumpulan data, memfasilitasi komunikasi, dan mempercepat pelaporan, menghasilkan audit yang lebih terstruktur dan tepat
ADI JOURNALADI JOURNAL Penelitian ini juga menegaskan bahwa program literasi digital mendukung kesiapan santri dalam menghadapi lingkungan global yang semakin berbasis teknologi.Penelitian ini juga menegaskan bahwa program literasi digital mendukung kesiapan santri dalam menghadapi lingkungan global yang semakin berbasis teknologi.
UNUSAUNUSA Curcuma xanthorrhiza Roxb mengandung kurkumin yang dapat berperan sebagai antioksidan, antiinflamasi, dan antihiperkolesterolemia. Mekanisme kurkumin dalamCurcuma xanthorrhiza Roxb mengandung kurkumin yang dapat berperan sebagai antioksidan, antiinflamasi, dan antihiperkolesterolemia. Mekanisme kurkumin dalam
UNYUNY Karena arsip elektronik selaras dengan standar global dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, khususnya dalam pendidikan dan tata kelola, institusi harusKarena arsip elektronik selaras dengan standar global dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, khususnya dalam pendidikan dan tata kelola, institusi harus
AKABAAKABA Fenomena Fear of Missing Out (FOMO) di dunia e-commerce telah berdampak besar pada perilaku konsumsi masyarakat Indonesia. Taktik promosi yang mengandalkanFenomena Fear of Missing Out (FOMO) di dunia e-commerce telah berdampak besar pada perilaku konsumsi masyarakat Indonesia. Taktik promosi yang mengandalkan
STKIP PERSADASTKIP PERSADA Tujuan penelitian ini untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan nasabah dalam menggunakan layanan Mandiri Agen di Desa Nanga Dedai,Tujuan penelitian ini untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan nasabah dalam menggunakan layanan Mandiri Agen di Desa Nanga Dedai,
UMMUMM Namun, menyusul berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK, kewenangan ini dialihkan dari Bapepam-LK ke OJK. Metode penelitian yang digunakanNamun, menyusul berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK, kewenangan ini dialihkan dari Bapepam-LK ke OJK. Metode penelitian yang digunakan
UNISRIUNISRI Implikasi dari penelitian ini adalah; Pemerintah harus membentuk badan hukum untuk mengawasi dan memilih pemilik toko atau situs web untuk mengurangi kejahatan,Implikasi dari penelitian ini adalah; Pemerintah harus membentuk badan hukum untuk mengawasi dan memilih pemilik toko atau situs web untuk mengurangi kejahatan,
Useful /
DAARULHUDADAARULHUDA Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif melalui analisis peraturan perundang-undangan, doktrin, serta pertimbangan hakim. Hasil penelitianMetode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif melalui analisis peraturan perundang-undangan, doktrin, serta pertimbangan hakim. Hasil penelitian
DAARULHUDADAARULHUDA Di tingkat nasional, Indonesia telah meratifikasi perjanjian WTO melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994, dan mengatur implementasinya melalui peraturanDi tingkat nasional, Indonesia telah meratifikasi perjanjian WTO melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994, dan mengatur implementasinya melalui peraturan
UMMUMM UUD 1945 memegang otoritas tertinggi dan tidak mudah dimodifikasi. Jika penundaan pemilihan umum hanya diatur oleh undang-undang, perubahan berkelanjutanUUD 1945 memegang otoritas tertinggi dan tidak mudah dimodifikasi. Jika penundaan pemilihan umum hanya diatur oleh undang-undang, perubahan berkelanjutan
UMMUMM Penelitian ini mengangkat paradoks hubungan ketenagakerjaan dalam industri rokok tradisional Kudus, sebuah kota kretek yang mewarisi tradisi kerja berdasarkanPenelitian ini mengangkat paradoks hubungan ketenagakerjaan dalam industri rokok tradisional Kudus, sebuah kota kretek yang mewarisi tradisi kerja berdasarkan