IBLAMIBLAM
IBLAM LAW REVIEWIBLAM LAW REVIEWPekerja outsourcing di Indonesia masih menghadapi kerentanan sistemik berupa disparitas upah, keterbatasan jaminan sosial, serta ketidakpastian hukum akibat fragmentasi tanggung jawab antara Perusahaan Pengguna Jasa (PPJ) dan Penyedia Jasa Tenaga Kerja (PJTK). Penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas model joint and several liability (tanggung jawab renteng) berbasis pertanggungjawaban proporsional dalam menjamin perlindungan pekerja secara holistik. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif melalui analisis doktrinal terhadap regulasi ketenagakerjaan terkini, khususnya Undang‑Undang Cipta Kerja beserta peraturan pelaksananya, yang dikombinasikan dengan kajian literatur sistematis mengenai tantangan implementasi outsourcing. Data sekunder meliputi peraturan perundang‑undangan, putusan pengadilan, serta studi yuridis normatif sebelumnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model tanggung jawab renteng berpotensi mengintegrasikan kewajiban PPJ dan PJTK secara proporsional untuk menutup celah perlindungan hak normatif pekerja, seperti upah, keselamatan dan kesehatan kerja, serta akses terhadap upaya hukum. Model ini juga meningkatkan kepastian hukum karena memungkinkan pekerja menuntut kedua pihak secara kolektif. Namun, efektivitasnya masih terhambat oleh ambiguitas regulasi, lemahnya pengawasan pemerintah, kompleksitas mekanisme litigasi, dan risiko moral hazard pada PJTK. Oleh karena itu, diperlukan reformasi sistemik berupa harmonisasi regulasi, penguatan pengawasan institusional, dan pedoman operasional yang jelas untuk mencapai perlindungan komprehensif bagi pekerja outsourcing.
Penelitian menyimpulkan bahwa model joint and several liability dapat memberikan perlindungan holistik bagi pekerja outsourcing melalui pembagian tanggung jawab proporsional antara PPJ dan PJTK.Namun, efektivitas model ini terkendala oleh ambiguitas regulasi, lemah‑nya pengawasan pemerintah, serta kompleksitas litigasi dan risiko moral hazard.Oleh karena itu, diperlukan reformasi sistemik meliputi pedoman operasional yang jelas, penguatan mekanisme pengawasan, dan harmonisasi regulasi untuk mewujudkan perlindungan yang berkelanjutan.
Bagaimana dampak empiris penerapan model joint and several liability terhadap tingkat kepuasan, kepastian hukum, dan kesejahteraan pekerja outsourcing dapat diteliti melalui survei longitudinal yang melibatkan ribuan pekerja di berbagai sektor industri di Indonesia, sehingga menghasilkan data kuantitatif yang menggambarkan perubahan akses upah, keselamatan kerja, dan kemampuan mengakses mekanisme remedial. Penelitian selanjutnya dapat membandingkan mekanisme pertanggungjawaban proporsional antara PPJ dan PJTK di negara‑negara dengan kerangka hukum ketenagakerjaan yang berbeda, seperti Malaysia, Filipina, dan Korea Selatan, guna mengidentifikasi praktik terbaik, hambatan adaptasi, dan potensi transfer kebijakan yang relevan dengan konteks Indonesia. Selain itu, studi eksperimental mengenai penggunaan platform digital berbasis blockchain untuk pemantauan kontrak, pelaporan pelanggaran, dan verifikasi pembayaran dapat mengevaluasi sejauh mana teknologi informasi dapat mengurangi risiko moral hazard, mempercepat proses litigasi, serta memperkuat pengawasan institusional pada penyedia jasa tenaga kerja. Selanjutnya, analisis cost‑benefit yang mengintegrasikan perspektif hukum, ekonomi, dan ilmu data dapat memberikan gambaran menyeluruh tentang efisiensi reformasi regulasi dan investasi dalam sistem pengawasan. Dengan pendekatan interdisipliner tersebut, ketiga penelitian ini diharapkan memberikan dasar ilmiah yang kuat bagi pembentukan kebijakan yang lebih efektif, berkelanjutan, dan responsif terhadap kebutuhan pekerja outsourcing.
- Outsourcing Workers Legal Protection Under The Post Validation Of Job Creation Law | Unram Law Review.... unramlawreview.unram.ac.id/index.php/ulrev/article/view/220Outsourcing Workers Legal Protection Under The Post Validation Of Job Creation Law Unram Law Review unramlawreview unram ac index php ulrev article view 220
- The Legal Politics of Outsourcing and Its Implication for the Protection of Workers in Indonesia | Sriwijaya... journal.fh.unsri.ac.id/index.php/sriwijayalawreview/article/view/2750The Legal Politics of Outsourcing and Its Implication for the Protection of Workers in Indonesia Sriwijaya journal fh unsri ac index php sriwijayalawreview article view 2750
- REVISITANDO UMA DEFINIÇÃO DE TERCEIRIZAÇÃO | Caderno CRH. revisitando uma... periodicos.ufba.br/index.php/crh/article/view/45126REVISITANDO UMA DEFINIyNyEO DE TERCEIRIZAyNyEO Caderno CRH revisitando uma periodicos ufba br index php crh article view 45126
- A Normative Legal Analysis of the Effectiveness of Holistic Protection of Outsourcing Workers in Indonesia... ejurnal.iblam.ac.id/IRL/index.php/ILR/article/view/651A Normative Legal Analysis of the Effectiveness of Holistic Protection of Outsourcing Workers in Indonesia ejurnal iblam ac IRL index php ILR article view 651
- The Implementation of Indonesian Labor Law to Legal Protection on the Rights of Outsourced Labor in Private... doi.org/10.4108/eai.30-10-2021.2315677The Implementation of Indonesian Labor Law to Legal Protection on the Rights of Outsourced Labor in Private doi 10 4108 eai 30 10 2021 2315677
| File size | 183.99 KB |
| Pages | 19 |
| DMCA | Report |
Related /
UNSRATUNSRAT Sampel penelitian terdiri dari 11 perusahaan. Metode analisis yang digunakan adalah regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran perusahaanSampel penelitian terdiri dari 11 perusahaan. Metode analisis yang digunakan adalah regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran perusahaan
RCF INDONESIARCF INDONESIA Pencarian literatur dilakukan melalui basis data Scopus dengan kata kunci “integration of strategic HRM functions, “value-oriented performance management,Pencarian literatur dilakukan melalui basis data Scopus dengan kata kunci “integration of strategic HRM functions, “value-oriented performance management,
IBLAMIBLAM Ketiadaan mekanisme rekrutmen hakim ad hoc yang terdesentralisasi telah menyebabkan terkonsentrasinya sumber daya manusia pada Pengadilan Tindak PidanaKetiadaan mekanisme rekrutmen hakim ad hoc yang terdesentralisasi telah menyebabkan terkonsentrasinya sumber daya manusia pada Pengadilan Tindak Pidana
UPDMUPDM Temuan ini menunjukkan bahwa dalam sektor pertambangan, pasar belum sepenuhnya merespons mekanisme tata kelola perusahaan dan pengungkapan emisi karbonTemuan ini menunjukkan bahwa dalam sektor pertambangan, pasar belum sepenuhnya merespons mekanisme tata kelola perusahaan dan pengungkapan emisi karbon
USBIUSBI Temuan awal mengungkapkan hubungan positif yang signifikan secara statistik antara kepemimpinan wanita dengan kapabilitas inovasi serta persepsi dukunganTemuan awal mengungkapkan hubungan positif yang signifikan secara statistik antara kepemimpinan wanita dengan kapabilitas inovasi serta persepsi dukungan
UMJAMBIUMJAMBI Hasil analisis data secara parsial menunjukkan bahwa rasio likuiditas dan rasio solvabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan. Namun,Hasil analisis data secara parsial menunjukkan bahwa rasio likuiditas dan rasio solvabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan. Namun,
UINMADURAUINMADURA Komunikasi adalah salah satu bagian utama dalam kehidupan umat manusia. Manusia diciptakan sebagai makhluk sosial, dimana mereka tidak bisa hidup tanpaKomunikasi adalah salah satu bagian utama dalam kehidupan umat manusia. Manusia diciptakan sebagai makhluk sosial, dimana mereka tidak bisa hidup tanpa
UNIMALUNIMAL Namun sekitar tahun 2016 sampai 2019 terjadi penurunan produksi. Penurunan tersebut diakibatkan kekurangan modal, persaingan, dan produktivitas kerja yangNamun sekitar tahun 2016 sampai 2019 terjadi penurunan produksi. Penurunan tersebut diakibatkan kekurangan modal, persaingan, dan produktivitas kerja yang
Useful /
IBLAMIBLAM Dalam praktik bisnis modern, asas ini memberikan keleluasaan kepada para pihak untuk menentukan isi, struktur, dan mekanisme hubungan kontraktual sesuaiDalam praktik bisnis modern, asas ini memberikan keleluasaan kepada para pihak untuk menentukan isi, struktur, dan mekanisme hubungan kontraktual sesuai
IBLAMIBLAM Di Asia, keberhasilan mediasi institusional didorong oleh regulasi yang mendukung serta peningkatan kapasitas mediator, dengan tingkat penyelesaian sengketaDi Asia, keberhasilan mediasi institusional didorong oleh regulasi yang mendukung serta peningkatan kapasitas mediator, dengan tingkat penyelesaian sengketa
IBLAMIBLAM Kedua, putusan Pengadilan Niaga Jakarta (2025) dalam perkara Wahl Clipper memperlihatkan praktik rechtsvinding yang progresif, dengan pengesampingan prinsipKedua, putusan Pengadilan Niaga Jakarta (2025) dalam perkara Wahl Clipper memperlihatkan praktik rechtsvinding yang progresif, dengan pengesampingan prinsip
IBLAMIBLAM Hal ini disebabkan oleh lemahnya kekuatan hukum yang melekat pada Kompolnas, yang mengakibatkan ketidakjelasan kepastian hukum. Penelitian ini bertujuanHal ini disebabkan oleh lemahnya kekuatan hukum yang melekat pada Kompolnas, yang mengakibatkan ketidakjelasan kepastian hukum. Penelitian ini bertujuan