UNISMAUNISMA
Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam MalangYurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam MalangDeponering adalah wewenang yang hanya dimiliki oleh jaksa agung atau dikenal dengan penyampingaan perkara demi kepentingan umum. Sifat keputusan deponering ini ialah final tanpa adanya upaya hukum. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis ratio legis dan implikasi hukum tidak adanya pengaturan mengenai upaya hukum dari Deponering yang dikeluarkan oleh jaksa agung berdasarkan prinsip check and balance negara hukum dan juga asas equality before the law. Untuk menjawab permasalahan dalam tulisan ini, digunakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual.
Ratio Legis tidak adanya pengaturan terkait dengan upaya hukum ialah atas dasar pelaksaan Asas Opportunitas yang memberikan kebebasan yang sebebas-bebasnya Jaksa Agung dalam hal mengenyampingkan perkara demi kepentingan umum.Namun akibat dari kebebasan tersebut akan mudah untuk disalahgunakan dalam penerapan Deponering karena tidak memiliki kontrol pengawasan dari yudikatif.Implikasi hukum tidak adanya pengaturan mengenai Upaya Hukum dari Deponering ini menimbulkan tidak berjalannya prinsip check and balance dan tidak berlakunya asas Equality Before The Law.Karena kewenangan Deponering yang dimiliki oleh Jaksa Agung bersifat final dan tidak memiliki upaya hukum, dan apabila kewenangan Jaksa Agung untuk mendeponir tidak dibatasi dan diawasi dikhawatirkan akan cenderung menyimpang dan menjadi penyalahgunaan wewenang oleh Jaksa Agung.
Untuk mengatasi kekurangan dalam penerapan Deponering, diperlukan pengaturan yang lebih jelas mengenai kriteria dan prosedur pengambilan keputusan Deponering. Pengaturan ini dapat mencakup kriteria yang harus dipenuhi untuk menentukan apakah suatu kasus memenuhi syarat untuk dikesampingkan demi kepentingan umum, serta prosedur yang harus diikuti oleh Jaksa Agung dalam mengambil keputusan tersebut. Selain itu, perlu ada mekanisme pengawasan dan pertanggungjawaban yang efektif untuk mencegah penyalahgunaan wewenang oleh Jaksa Agung. Pengawasan ini dapat dilakukan oleh lembaga yudikatif atau badan independen lainnya, dengan tujuan memastikan bahwa keputusan Deponering diambil secara adil dan transparan. Dengan adanya pengaturan yang jelas dan pengawasan yang efektif, diharapkan dapat mengurangi potensi penyalahgunaan wewenang dan meningkatkan akuntabilitas dalam penerapan Deponering.
| File size | 218.87 KB |
| Pages | 15 |
| Short Link | https://juris.id/p-1yx |
| Lookup Links | Google ScholarGoogle Scholar, Semantic ScholarSemantic Scholar, CORE.ac.ukCORE.ac.uk, WorldcatWorldcat, ZenodoZenodo, Research GateResearch Gate, Academia.eduAcademia.edu, OpenAlexOpenAlex, Hollis HarvardHollis Harvard |
| DMCA | Report |
Related /
UIDUID Penerapan PPN pada barang hasil pertanian berubah dari status bebas menjadi terutang pasca-Putusan Mahkamah Agung Nomor 70P/HUM/2013. Implikasi dari putusanPenerapan PPN pada barang hasil pertanian berubah dari status bebas menjadi terutang pasca-Putusan Mahkamah Agung Nomor 70P/HUM/2013. Implikasi dari putusan
UIDUID Pembentukan daerah otonom baru dapat dilaksanakan jika memenuhi syarat administratif, teknis, dan fisik kewilayahan. Faktor pendorong pemekaran meliputiPembentukan daerah otonom baru dapat dilaksanakan jika memenuhi syarat administratif, teknis, dan fisik kewilayahan. Faktor pendorong pemekaran meliputi
UIDUID Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya hukum mencegah kerugian konsumen akibat barang rusak dan tanggung jawab pelaku usaha memberikan ganti rugi.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya hukum mencegah kerugian konsumen akibat barang rusak dan tanggung jawab pelaku usaha memberikan ganti rugi.
UIDUID Seiring dengan keterlibatan pemerintah dalam keanggotaan Lembaga Keuangan Internasional, Pemerintah dituntut untuk memberikan kontribusi sesuai denganSeiring dengan keterlibatan pemerintah dalam keanggotaan Lembaga Keuangan Internasional, Pemerintah dituntut untuk memberikan kontribusi sesuai dengan
UNUDUNUD Penggambaran ini mencerminkan realitas keseharian guru yang diwarnai tekanan sosial, ekonomi, dan konflik peran. Fiksi ini mengundang para guru untuk merefleksikanPenggambaran ini mencerminkan realitas keseharian guru yang diwarnai tekanan sosial, ekonomi, dan konflik peran. Fiksi ini mengundang para guru untuk merefleksikan
UINSAIZUUINSAIZU Penelitian ini menganalisis kepemimpinan non-Muslim di tengah komunitas mayoritas Muslim melalui budaya hukum Islam, dengan menyoroti bagaimana norma keagamaan,Penelitian ini menganalisis kepemimpinan non-Muslim di tengah komunitas mayoritas Muslim melalui budaya hukum Islam, dengan menyoroti bagaimana norma keagamaan,
MKRIMKRI Putusan Mahkamah Konstitusi menerapkan asas legalitas formil sedangkan yurisprudensi mengembangkan asas legalitas materiil. Legalitas formil mencegah perlakuanPutusan Mahkamah Konstitusi menerapkan asas legalitas formil sedangkan yurisprudensi mengembangkan asas legalitas materiil. Legalitas formil mencegah perlakuan
UNSUNS Berdasarkan diskusi di atas, dapat disimpulkan bahwa urgensi pembentukan keadilan lingkungan di Indonesia sesuai dengan teori Lawrence M. Friedman melihatBerdasarkan diskusi di atas, dapat disimpulkan bahwa urgensi pembentukan keadilan lingkungan di Indonesia sesuai dengan teori Lawrence M. Friedman melihat
Useful /
UNSUNS Pengelolaan yang berkelanjutan mampu memenuhi kebutuhan di masa sekarang, di masa depan serta meningkatkan kesehatan, kemakmuran lingkungan dan masyarakatPengelolaan yang berkelanjutan mampu memenuhi kebutuhan di masa sekarang, di masa depan serta meningkatkan kesehatan, kemakmuran lingkungan dan masyarakat
UNISMAUNISMA Penelitian ini menekankan pentingnya partai politik lokal sebagai bagian integral dari penyelenggaraan Otonomi Khusus di Aceh, dan dapat dijadikan pertimbanganPenelitian ini menekankan pentingnya partai politik lokal sebagai bagian integral dari penyelenggaraan Otonomi Khusus di Aceh, dan dapat dijadikan pertimbangan
UNISMAUNISMA Konsep hukum pengadaan tanah harus dikembalikan pada kepentingan umum dan hak menguasai negara untuk kemakmuran rakyat, dengan tetap memprioritaskan hakKonsep hukum pengadaan tanah harus dikembalikan pada kepentingan umum dan hak menguasai negara untuk kemakmuran rakyat, dengan tetap memprioritaskan hak
UNISMAUNISMA Sehingga perlu mengetahui bagaimana konsep dan isi rekam medis menurut peraturan perundang-undangan di bidang medis (kesehatan). bagaimana fungsi. bagaimanaSehingga perlu mengetahui bagaimana konsep dan isi rekam medis menurut peraturan perundang-undangan di bidang medis (kesehatan). bagaimana fungsi. bagaimana