UNISMAUNISMA
Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam MalangYurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam MalangDeponering adalah wewenang yang hanya dimiliki oleh jaksa agung atau dikenal dengan penyampingaan perkara demi kepentingan umum. Sifat keputusan deponering ini ialah final tanpa adanya upaya hukum. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis ratio legis dan implikasi hukum tidak adanya pengaturan mengenai upaya hukum dari Deponering yang dikeluarkan oleh jaksa agung berdasarkan prinsip check and balance negara hukum dan juga asas equality before the law. Untuk menjawab permasalahan dalam tulisan ini, digunakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual.
Ratio Legis tidak adanya pengaturan terkait dengan upaya hukum ialah atas dasar pelaksaan Asas Opportunitas yang memberikan kebebasan yang sebebas-bebasnya Jaksa Agung dalam hal mengenyampingkan perkara demi kepentingan umum.Namun akibat dari kebebasan tersebut akan mudah untuk disalahgunakan dalam penerapan Deponering karena tidak memiliki kontrol pengawasan dari yudikatif.Implikasi hukum tidak adanya pengaturan mengenai Upaya Hukum dari Deponering ini menimbulkan tidak berjalannya prinsip check and balance dan tidak berlakunya asas Equality Before The Law.Karena kewenangan Deponering yang dimiliki oleh Jaksa Agung bersifat final dan tidak memiliki upaya hukum, dan apabila kewenangan Jaksa Agung untuk mendeponir tidak dibatasi dan diawasi dikhawatirkan akan cenderung menyimpang dan menjadi penyalahgunaan wewenang oleh Jaksa Agung.
Untuk mengatasi kekurangan dalam penerapan Deponering, diperlukan pengaturan yang lebih jelas mengenai kriteria dan prosedur pengambilan keputusan Deponering. Pengaturan ini dapat mencakup kriteria yang harus dipenuhi untuk menentukan apakah suatu kasus memenuhi syarat untuk dikesampingkan demi kepentingan umum, serta prosedur yang harus diikuti oleh Jaksa Agung dalam mengambil keputusan tersebut. Selain itu, perlu ada mekanisme pengawasan dan pertanggungjawaban yang efektif untuk mencegah penyalahgunaan wewenang oleh Jaksa Agung. Pengawasan ini dapat dilakukan oleh lembaga yudikatif atau badan independen lainnya, dengan tujuan memastikan bahwa keputusan Deponering diambil secara adil dan transparan. Dengan adanya pengaturan yang jelas dan pengawasan yang efektif, diharapkan dapat mengurangi potensi penyalahgunaan wewenang dan meningkatkan akuntabilitas dalam penerapan Deponering.
| File size | 218.87 KB |
| Pages | 15 |
| DMCA | Report |
Related /
DINASTIREVDINASTIREV Studi ini menerapkan pendekatan yuridis normatif dengan metode studi kasus, menelaah norma KUHAP, Putusan MK, dan doktrin ahli guna menilai peran praperadilanStudi ini menerapkan pendekatan yuridis normatif dengan metode studi kasus, menelaah norma KUHAP, Putusan MK, dan doktrin ahli guna menilai peran praperadilan
UMMUUMMU Keberhasilan penerapan judicial pardon sangat bergantung pada adanya panduan implementatif, pelatihan bagi aparat penegak hukum, serta pengawasan etikKeberhasilan penerapan judicial pardon sangat bergantung pada adanya panduan implementatif, pelatihan bagi aparat penegak hukum, serta pengawasan etik
JK RISKJK RISK Makroadenoma pituitari lebih banyak ditemukan pada perempuan dengan usia rata-rata 46,95 tahun, dan keluhan utama berupa gangguan penglihatan seperti pandanganMakroadenoma pituitari lebih banyak ditemukan pada perempuan dengan usia rata-rata 46,95 tahun, dan keluhan utama berupa gangguan penglihatan seperti pandangan
JK RISKJK RISK Penutupan dengan pembedahan tetap menjadi standar pengobatan utama, meskipun waktu optimal untuk melakukan pembedahan masih menjadi perdebatan di antaraPenutupan dengan pembedahan tetap menjadi standar pengobatan utama, meskipun waktu optimal untuk melakukan pembedahan masih menjadi perdebatan di antara
UMMUMM Untuk mengatasi hal tersebut diperlukan reformasi hukum, khususnya revisi Undang‑Undang No. 23 Tahun 2014, serta peningkatan kapasitas kelembagaan melaluiUntuk mengatasi hal tersebut diperlukan reformasi hukum, khususnya revisi Undang‑Undang No. 23 Tahun 2014, serta peningkatan kapasitas kelembagaan melalui
UMMUMM Internalisasi nilai-nilai Hasta Brata bagi pemimpin publik dan sembilan nilai antikorupsi bagi aparat penegak hukum diharapkan meningkatkan integritasInternalisasi nilai-nilai Hasta Brata bagi pemimpin publik dan sembilan nilai antikorupsi bagi aparat penegak hukum diharapkan meningkatkan integritas
UNIRAYAUNIRAYA Gst, dalam pilihan tersebut, pelaku divonis 2 tahun setengah tahun penjara karena mengabaikan Pasal 212 KUHP. Jenis penelitian yang digunakan penciptaGst, dalam pilihan tersebut, pelaku divonis 2 tahun setengah tahun penjara karena mengabaikan Pasal 212 KUHP. Jenis penelitian yang digunakan pencipta
UNIRAYAUNIRAYA Perjudian kartu remi di acara duka masih marak karena tidak adanya petugas polisi (Bhabinkamtibmas) di wilayah dan ketiadaan peraturan tertulis yang jelas.Perjudian kartu remi di acara duka masih marak karena tidak adanya petugas polisi (Bhabinkamtibmas) di wilayah dan ketiadaan peraturan tertulis yang jelas.
Useful /
UNISMUHUNISMUH This study aims to analyze the extent to which environmental rights for coastal communities are fulfilled within Indonesias legal and policy frameworksThis study aims to analyze the extent to which environmental rights for coastal communities are fulfilled within Indonesias legal and policy frameworks
UMMUMM Hasil studi mengungkapkan bahwa model hubungan kerja ini mencerminkan adaptasi yang harmonis antara tradisi dan kebutuhan ekonomi modern namun masih rentanHasil studi mengungkapkan bahwa model hubungan kerja ini mencerminkan adaptasi yang harmonis antara tradisi dan kebutuhan ekonomi modern namun masih rentan
UMMUMM Pasal 54 mewajibkan pecandu untuk menjalani rehabilitasi medis dan sosial, sedangkan Pasal 127 ayat (1) menyatakan bahwa pengguna narkotika tanpa hak atauPasal 54 mewajibkan pecandu untuk menjalani rehabilitasi medis dan sosial, sedangkan Pasal 127 ayat (1) menyatakan bahwa pengguna narkotika tanpa hak atau
UNIRAYAUNIRAYA Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yang mengkaji hukum sebagai sebuah sistem dengan data sekunder. Pengumpulan data dilakukanJenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yang mengkaji hukum sebagai sebuah sistem dengan data sekunder. Pengumpulan data dilakukan