UNISMAUNISMA
Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam MalangYurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam MalangDeponering adalah wewenang yang hanya dimiliki oleh jaksa agung atau dikenal dengan penyampingaan perkara demi kepentingan umum. Sifat keputusan deponering ini ialah final tanpa adanya upaya hukum. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis ratio legis dan implikasi hukum tidak adanya pengaturan mengenai upaya hukum dari Deponering yang dikeluarkan oleh jaksa agung berdasarkan prinsip check and balance negara hukum dan juga asas equality before the law. Untuk menjawab permasalahan dalam tulisan ini, digunakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual.
Ratio Legis tidak adanya pengaturan terkait dengan upaya hukum ialah atas dasar pelaksaan Asas Opportunitas yang memberikan kebebasan yang sebebas-bebasnya Jaksa Agung dalam hal mengenyampingkan perkara demi kepentingan umum.Namun akibat dari kebebasan tersebut akan mudah untuk disalahgunakan dalam penerapan Deponering karena tidak memiliki kontrol pengawasan dari yudikatif.Implikasi hukum tidak adanya pengaturan mengenai Upaya Hukum dari Deponering ini menimbulkan tidak berjalannya prinsip check and balance dan tidak berlakunya asas Equality Before The Law.Karena kewenangan Deponering yang dimiliki oleh Jaksa Agung bersifat final dan tidak memiliki upaya hukum, dan apabila kewenangan Jaksa Agung untuk mendeponir tidak dibatasi dan diawasi dikhawatirkan akan cenderung menyimpang dan menjadi penyalahgunaan wewenang oleh Jaksa Agung.
Untuk mengatasi kekurangan dalam penerapan Deponering, diperlukan pengaturan yang lebih jelas mengenai kriteria dan prosedur pengambilan keputusan Deponering. Pengaturan ini dapat mencakup kriteria yang harus dipenuhi untuk menentukan apakah suatu kasus memenuhi syarat untuk dikesampingkan demi kepentingan umum, serta prosedur yang harus diikuti oleh Jaksa Agung dalam mengambil keputusan tersebut. Selain itu, perlu ada mekanisme pengawasan dan pertanggungjawaban yang efektif untuk mencegah penyalahgunaan wewenang oleh Jaksa Agung. Pengawasan ini dapat dilakukan oleh lembaga yudikatif atau badan independen lainnya, dengan tujuan memastikan bahwa keputusan Deponering diambil secara adil dan transparan. Dengan adanya pengaturan yang jelas dan pengawasan yang efektif, diharapkan dapat mengurangi potensi penyalahgunaan wewenang dan meningkatkan akuntabilitas dalam penerapan Deponering.
| File size | 218.87 KB |
| Pages | 15 |
| DMCA | Report |
Related /
DAARULHUDADAARULHUDA Berdasarkan hasil analisis terhadap pertanggungjawaban koperasi dalam pemutusan hubungan kerja sebagaimana tercermin dalam Putusan Mahkamah Agung NomorBerdasarkan hasil analisis terhadap pertanggungjawaban koperasi dalam pemutusan hubungan kerja sebagaimana tercermin dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor
UMMUMM Kajian ini menganalisis mekanisme politisasi hukum dalam konteks pemilu dan dampaknya pada penegakan hukum, serta mengusulkan solusi pencegahan melaluiKajian ini menganalisis mekanisme politisasi hukum dalam konteks pemilu dan dampaknya pada penegakan hukum, serta mengusulkan solusi pencegahan melalui
UNESAUNESA Sebagai langkah hukum, Hadiyansyah mengajukan gugatan ke PHI. Dalam pertimbangannya, hakim menyatakan bahwa gugatan Hadiyansyah tidak memiliki dasar hukumSebagai langkah hukum, Hadiyansyah mengajukan gugatan ke PHI. Dalam pertimbangannya, hakim menyatakan bahwa gugatan Hadiyansyah tidak memiliki dasar hukum
NEOLECTURANEOLECTURA Korupsi dianggap sebuah kejahatan luar biasa karena memiliki dampak yang masif dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Tidak hanya merugikan negara,Korupsi dianggap sebuah kejahatan luar biasa karena memiliki dampak yang masif dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Tidak hanya merugikan negara,
UNIRAYAUNIRAYA (3) Perangkat desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada huruf c karena. (a) Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun (b) Dinyatakan sebagai terpidana(3) Perangkat desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada huruf c karena. (a) Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun (b) Dinyatakan sebagai terpidana
NEWINERANEWINERA Karena harganya yang murah dan kriteria yang sederhana, inisiatif ini merupakan keuntungan besar bagi masyarakat setempat dalam hal pencatatan hak milik.Karena harganya yang murah dan kriteria yang sederhana, inisiatif ini merupakan keuntungan besar bagi masyarakat setempat dalam hal pencatatan hak milik.
NEWINERANEWINERA Apabila aborsi dilakukan oleh perempuan hamil dan menyebabkan kematian bayi, maka Pasal 346 KUHP diterapkan. bila dilakukan oleh pihak lain yang menyebabkanApabila aborsi dilakukan oleh perempuan hamil dan menyebabkan kematian bayi, maka Pasal 346 KUHP diterapkan. bila dilakukan oleh pihak lain yang menyebabkan
UNISMAUNISMA Dalam ranah hukum, kaum LGBT masih mengalami berbagai bentuk diskriminasi. Upaya tersebut bisa dilaksanakan menggunakan dua pendekatan, yaitu preventifDalam ranah hukum, kaum LGBT masih mengalami berbagai bentuk diskriminasi. Upaya tersebut bisa dilaksanakan menggunakan dua pendekatan, yaitu preventif
Useful /
UMMUMM UUD 1945 memegang otoritas tertinggi dan tidak mudah dimodifikasi. Jika penundaan pemilihan umum hanya diatur oleh undang-undang, perubahan berkelanjutanUUD 1945 memegang otoritas tertinggi dan tidak mudah dimodifikasi. Jika penundaan pemilihan umum hanya diatur oleh undang-undang, perubahan berkelanjutan
UNESAUNESA The company has violated provisions related to working hours, wages, and overtime pay, necessitating legal protection for the workers involved. WorkersThe company has violated provisions related to working hours, wages, and overtime pay, necessitating legal protection for the workers involved. Workers
UNESAUNESA Employers have a legal obligation to ensure this security, and failure to do so can result in administrative sanctions. However, the rights of freelanceEmployers have a legal obligation to ensure this security, and failure to do so can result in administrative sanctions. However, the rights of freelance
UNESAUNESA Furthermore, the Plaintiff is entitled to UPH for annual leave that has not been taken and the costs or expenses of workers to return to the place whereFurthermore, the Plaintiff is entitled to UPH for annual leave that has not been taken and the costs or expenses of workers to return to the place where