UNISMAUNISMA
Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam MalangYurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam MalangDeponering adalah wewenang yang hanya dimiliki oleh jaksa agung atau dikenal dengan penyampingaan perkara demi kepentingan umum. Sifat keputusan deponering ini ialah final tanpa adanya upaya hukum. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis ratio legis dan implikasi hukum tidak adanya pengaturan mengenai upaya hukum dari Deponering yang dikeluarkan oleh jaksa agung berdasarkan prinsip check and balance negara hukum dan juga asas equality before the law. Untuk menjawab permasalahan dalam tulisan ini, digunakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual.
Ratio Legis tidak adanya pengaturan terkait dengan upaya hukum ialah atas dasar pelaksaan Asas Opportunitas yang memberikan kebebasan yang sebebas-bebasnya Jaksa Agung dalam hal mengenyampingkan perkara demi kepentingan umum.Namun akibat dari kebebasan tersebut akan mudah untuk disalahgunakan dalam penerapan Deponering karena tidak memiliki kontrol pengawasan dari yudikatif.Implikasi hukum tidak adanya pengaturan mengenai Upaya Hukum dari Deponering ini menimbulkan tidak berjalannya prinsip check and balance dan tidak berlakunya asas Equality Before The Law.Karena kewenangan Deponering yang dimiliki oleh Jaksa Agung bersifat final dan tidak memiliki upaya hukum, dan apabila kewenangan Jaksa Agung untuk mendeponir tidak dibatasi dan diawasi dikhawatirkan akan cenderung menyimpang dan menjadi penyalahgunaan wewenang oleh Jaksa Agung.
Untuk mengatasi kekurangan dalam penerapan Deponering, diperlukan pengaturan yang lebih jelas mengenai kriteria dan prosedur pengambilan keputusan Deponering. Pengaturan ini dapat mencakup kriteria yang harus dipenuhi untuk menentukan apakah suatu kasus memenuhi syarat untuk dikesampingkan demi kepentingan umum, serta prosedur yang harus diikuti oleh Jaksa Agung dalam mengambil keputusan tersebut. Selain itu, perlu ada mekanisme pengawasan dan pertanggungjawaban yang efektif untuk mencegah penyalahgunaan wewenang oleh Jaksa Agung. Pengawasan ini dapat dilakukan oleh lembaga yudikatif atau badan independen lainnya, dengan tujuan memastikan bahwa keputusan Deponering diambil secara adil dan transparan. Dengan adanya pengaturan yang jelas dan pengawasan yang efektif, diharapkan dapat mengurangi potensi penyalahgunaan wewenang dan meningkatkan akuntabilitas dalam penerapan Deponering.
| File size | 218.87 KB |
| Pages | 15 |
| DMCA | Report |
Related /
MKRIMKRI Perbedaan kewenangan dan fungsi lembaga penegak hukum seperti Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung dan Mahkamah Konstitusi perlu difahami secara mendalam. PeranPerbedaan kewenangan dan fungsi lembaga penegak hukum seperti Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung dan Mahkamah Konstitusi perlu difahami secara mendalam. Peran
JOURNAL STIAYAPPIMAKASSARJOURNAL STIAYAPPIMAKASSAR Berkaitan dengan aspek sosiologis dan historis merupakan hal yang tak kalah penting seharusnya diperhatikan dengan jeli oleh Hakim sehingga, Hakim dalamBerkaitan dengan aspek sosiologis dan historis merupakan hal yang tak kalah penting seharusnya diperhatikan dengan jeli oleh Hakim sehingga, Hakim dalam
UNIKUUNIKU Kampus IPB University yang terdiri dari beragam tipe habitat memiliki biodiversitas yang tinggi. Tercatat 22 jenis mamalia, 99 jenis burung, 12 jenis amfibiKampus IPB University yang terdiri dari beragam tipe habitat memiliki biodiversitas yang tinggi. Tercatat 22 jenis mamalia, 99 jenis burung, 12 jenis amfibi
TIGA MUTIARATIGA MUTIARA Ketidakhadiran regulasi yang tegas mengenai sanksi tersebut menimbulkan sejumlah implikasi negatif yang signifikan. Pertama, potensi penyalahgunaan wewenangKetidakhadiran regulasi yang tegas mengenai sanksi tersebut menimbulkan sejumlah implikasi negatif yang signifikan. Pertama, potensi penyalahgunaan wewenang
UMMUMM Pendekatan jangka panjang yang dimulai dari pendidikan keluarga hingga pelatihan profesional, didukung mekanisme transparansi, akuntabilitas, dan pengawasanPendekatan jangka panjang yang dimulai dari pendidikan keluarga hingga pelatihan profesional, didukung mekanisme transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan
JURNALKUJURNALKU Pemerintah telah melakukan Refocusing dan Realokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk melindungi masyarakat. Pejabat yang menyalahgunakanPemerintah telah melakukan Refocusing dan Realokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk melindungi masyarakat. Pejabat yang menyalahgunakan
UNSURIUNSURI Demikian pula kasus No. 8/Pid. Sus-Anak/2015/PN. Sumber daya alam perlu dilakukan proses diversi, tujuan penelitian ini adalah agar masyarakat lebih paham,Demikian pula kasus No. 8/Pid. Sus-Anak/2015/PN. Sumber daya alam perlu dilakukan proses diversi, tujuan penelitian ini adalah agar masyarakat lebih paham,
UADUAD Permasalahan dalam penelitian ini terhadap adalah, pertama, benarkah diskresi telah menjadi buah simalakama penyelenggaraan pemerintahan. Kedua, BagaimanaPermasalahan dalam penelitian ini terhadap adalah, pertama, benarkah diskresi telah menjadi buah simalakama penyelenggaraan pemerintahan. Kedua, Bagaimana
Useful /
UMMUMM UUD 1945 memegang otoritas tertinggi dan tidak mudah dimodifikasi. Jika penundaan pemilihan umum hanya diatur oleh undang-undang, perubahan berkelanjutanUUD 1945 memegang otoritas tertinggi dan tidak mudah dimodifikasi. Jika penundaan pemilihan umum hanya diatur oleh undang-undang, perubahan berkelanjutan
UMMUMM Namun, menyusul berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK, kewenangan ini dialihkan dari Bapepam-LK ke OJK. Metode penelitian yang digunakanNamun, menyusul berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK, kewenangan ini dialihkan dari Bapepam-LK ke OJK. Metode penelitian yang digunakan
UMMUMM Meskipun Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 mengadopsi pendekatan rehabilitatif terhadap pecandu narkotika, implementasinya masih menghadapi beragam tantangan.Meskipun Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 mengadopsi pendekatan rehabilitatif terhadap pecandu narkotika, implementasinya masih menghadapi beragam tantangan.
IBSIBS Earnings per Share tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan, sedangkan Debt to Equity Ratio tidak memengaruhi Tobins Q tetapi berpengaruhEarnings per Share tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan, sedangkan Debt to Equity Ratio tidak memengaruhi Tobins Q tetapi berpengaruh