NEWINERANEWINERA
Journal La SocialeJournal La SocialeTindakan berkelanjutan untuk mencatat seluruh tanah di Indonesia adalah bagian dari upaya yang lebih besar untuk memperjelas hukum dan melindungi hak milik bersama. Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap adalah inisiatif nasional yang dikelola oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dengan tujuan untuk menyederhanakan prosedur pendaftaran tanah, sesuai dengan perintah dari Direktur/Menteri Pertanian dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional. Inkonsistensi dalam peraturan pemerintah, aturan dari Menteri Agraria dan Tata Ruang, dan Undang-Undang tentang Perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah semuanya menghambat pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. Jika pemerintah berkomitmen untuk melaksanakan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, pemerintah harus berpegang pada prinsip-prinsip Teori Legitimasi, Teori Validitas Hukum, dan Teori Kepastian Hukum, yang menyatakan bahwa peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan peraturan lain untuk memberikan kepastian. Dengan pengetahuan yang pasti bahwa tidak akan ada perselisihan moral atau ruang untuk berbagai penafsiran di tingkat eksekutif atau pengadilan, pemilik tanah dapat merasa tenang karena mengetahui bahwa hukum mendukung mereka. Data kualitatif dari penelitian ini akan dianalisis menggunakan metode hukum normatif dan pendekatan hukum sinkroni.
Keamanan hukum dan kepastian hukum bagi pemilik hak atas tanah adalah tujuan dari inisiatif Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Pemerintah Republik Indonesia, yang dikelola oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional.Karena harganya yang murah dan kriteria yang sederhana, inisiatif ini merupakan keuntungan besar bagi masyarakat setempat dalam hal pencatatan hak milik.Pemerintah juga dapat menuai beberapa manfaat dari hal ini, sehingga ini adalah situasi yang saling menguntungkan.Karena alasan sederhana bahwa hal itu akan mengurangi frekuensi perselisihan, konflik, dan kasus properti yang timbul.Karena hak-hak mereka telah dicatat di BPN, pemerintah, khususnya Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN, akan dapat dengan cepat mengidentifikasi masalah tersebut.
Penelitian lebih lanjut dapat dilakukan untuk menganalisis efektivitas pengawasan terhadap pelaksanaan PTSL, terutama dalam mencegah praktik pungutan liar atau penyalahgunaan wewenang oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Studi komparatif mengenai implementasi PTSL di berbagai daerah dengan karakteristik sosial dan geografis yang berbeda juga diperlukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor kunci yang mempengaruhi keberhasilan program ini. Selain itu, penting untuk meneliti bagaimana PTSL dapat diintegrasikan dengan program-program pemerintah lainnya, seperti penataan ruang dan pengembangan wilayah, sehingga dapat memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat. Analisis mendalam terhadap dampak PTSL terhadap peningkatan investasi dan pertumbuhan ekonomi di daerah juga akan memberikan informasi berharga bagi pembuat kebijakan.
| File size | 533.2 KB |
| Pages | 12 |
| DMCA | Report |
Related /
DAARULHUDADAARULHUDA 3459/K/Pdt/2020 terjadi karena wanprestasi penjual yang menolak menyerahkan objek meskipun pembayaran telah dilunasi. Seluruh akta yang dibuat PPAT, termasuk3459/K/Pdt/2020 terjadi karena wanprestasi penjual yang menolak menyerahkan objek meskipun pembayaran telah dilunasi. Seluruh akta yang dibuat PPAT, termasuk
UMELMANDIRIUMELMANDIRI Pada jaman sekarang ini jarang menemukan seorang pengusaha yang tidak menggunakan fasilitas utang (pinjaman atau kredit) dalam bentuk utang jangka pendek.Pada jaman sekarang ini jarang menemukan seorang pengusaha yang tidak menggunakan fasilitas utang (pinjaman atau kredit) dalam bentuk utang jangka pendek.
DAARULHUDADAARULHUDA Kasus ini menggambarkan permasalahan umum dalam administrasi pertanahan di Indonesia, khususnya hambatan balik nama sertifikat akibat pemilik terdahuluKasus ini menggambarkan permasalahan umum dalam administrasi pertanahan di Indonesia, khususnya hambatan balik nama sertifikat akibat pemilik terdahulu
DINASTIREVDINASTIREV Orang yang berada dibawah pengampuan memiliki hak yang sama dihadapan hukum, hak-hak tersebut yakni hak kepribadian yang merupakan hak atas dirinya yangOrang yang berada dibawah pengampuan memiliki hak yang sama dihadapan hukum, hak-hak tersebut yakni hak kepribadian yang merupakan hak atas dirinya yang
UNUSIAUNUSIA Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyalahgunaan wewenang dalam kasus korupsi disebabkan oleh lemahnya pengawasan internal, rendahnya etika, dan penafsiranHasil penelitian menunjukkan bahwa penyalahgunaan wewenang dalam kasus korupsi disebabkan oleh lemahnya pengawasan internal, rendahnya etika, dan penafsiran
ADPETIKISINDOADPETIKISINDO Anak yang lahir dari pasangan beda agama dianggap sah selama pernikahan tersebut disahkan oleh putusan hakim dan terdaftar di kantor pencatatan perkawinan.Anak yang lahir dari pasangan beda agama dianggap sah selama pernikahan tersebut disahkan oleh putusan hakim dan terdaftar di kantor pencatatan perkawinan.
UNISRIUNISRI Oleh karena itu, perjanjian hutang yang menjadikan jaminan sebagai pembayaran utang dengan cara mentransfer hak pada saat wanprestasi adalah batal. PerjanjianOleh karena itu, perjanjian hutang yang menjadikan jaminan sebagai pembayaran utang dengan cara mentransfer hak pada saat wanprestasi adalah batal. Perjanjian
IAIN GORONTALOIAIN GORONTALO Sehingga prinsip kehati-hatian dalam melaksanakan tugas harus senantiasa diperhatikan, apalagi dengan era sekarang ini yang hampir semua pekerjaan dilakukanSehingga prinsip kehati-hatian dalam melaksanakan tugas harus senantiasa diperhatikan, apalagi dengan era sekarang ini yang hampir semua pekerjaan dilakukan
Useful /
DAARULHUDADAARULHUDA Meskipun terdapat kemajuan dalam instrumen hukum pro-HAM dan peran aktif masyarakat sipil, hambatan regulasi dan dinamika politik kontemporer masih menghalangiMeskipun terdapat kemajuan dalam instrumen hukum pro-HAM dan peran aktif masyarakat sipil, hambatan regulasi dan dinamika politik kontemporer masih menghalangi
PPLPPL Sangat sedikit dari peserta yang mampu menjelaskan dengan benar mengenai definisi pariwisata halal dan bagaimana seharusnya penerapannya dilapangan. ParaSangat sedikit dari peserta yang mampu menjelaskan dengan benar mengenai definisi pariwisata halal dan bagaimana seharusnya penerapannya dilapangan. Para
NEWINERANEWINERA Jaminan Kerahasiaan Data Pasien versi penerima layanan; (2). Keamanan Aplikasi E-Health; (3). Upaya Meyakinkan Pengguna dalam Menggunakan E-Health; (4).Jaminan Kerahasiaan Data Pasien versi penerima layanan; (2). Keamanan Aplikasi E-Health; (3). Upaya Meyakinkan Pengguna dalam Menggunakan E-Health; (4).
NEWINERANEWINERA Penggunaan dan pengolahan data dasar desa oleh Pemerintah Desa Kedungluk, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo, melalui e-monografi merupakan upaya pemerintahPenggunaan dan pengolahan data dasar desa oleh Pemerintah Desa Kedungluk, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo, melalui e-monografi merupakan upaya pemerintah