NEWINERANEWINERA
Journal La SocialeJournal La SocialeTindakan berkelanjutan untuk mencatat seluruh tanah di Indonesia adalah bagian dari upaya yang lebih besar untuk memperjelas hukum dan melindungi hak milik bersama. Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap adalah inisiatif nasional yang dikelola oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dengan tujuan untuk menyederhanakan prosedur pendaftaran tanah, sesuai dengan perintah dari Direktur/Menteri Pertanian dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional. Inkonsistensi dalam peraturan pemerintah, aturan dari Menteri Agraria dan Tata Ruang, dan Undang-Undang tentang Perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah semuanya menghambat pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. Jika pemerintah berkomitmen untuk melaksanakan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, pemerintah harus berpegang pada prinsip-prinsip Teori Legitimasi, Teori Validitas Hukum, dan Teori Kepastian Hukum, yang menyatakan bahwa peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan peraturan lain untuk memberikan kepastian. Dengan pengetahuan yang pasti bahwa tidak akan ada perselisihan moral atau ruang untuk berbagai penafsiran di tingkat eksekutif atau pengadilan, pemilik tanah dapat merasa tenang karena mengetahui bahwa hukum mendukung mereka. Data kualitatif dari penelitian ini akan dianalisis menggunakan metode hukum normatif dan pendekatan hukum sinkroni.
Keamanan hukum dan kepastian hukum bagi pemilik hak atas tanah adalah tujuan dari inisiatif Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Pemerintah Republik Indonesia, yang dikelola oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional.Karena harganya yang murah dan kriteria yang sederhana, inisiatif ini merupakan keuntungan besar bagi masyarakat setempat dalam hal pencatatan hak milik.Pemerintah juga dapat menuai beberapa manfaat dari hal ini, sehingga ini adalah situasi yang saling menguntungkan.Karena alasan sederhana bahwa hal itu akan mengurangi frekuensi perselisihan, konflik, dan kasus properti yang timbul.Karena hak-hak mereka telah dicatat di BPN, pemerintah, khususnya Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN, akan dapat dengan cepat mengidentifikasi masalah tersebut.
Penelitian lebih lanjut dapat dilakukan untuk menganalisis efektivitas pengawasan terhadap pelaksanaan PTSL, terutama dalam mencegah praktik pungutan liar atau penyalahgunaan wewenang oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Studi komparatif mengenai implementasi PTSL di berbagai daerah dengan karakteristik sosial dan geografis yang berbeda juga diperlukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor kunci yang mempengaruhi keberhasilan program ini. Selain itu, penting untuk meneliti bagaimana PTSL dapat diintegrasikan dengan program-program pemerintah lainnya, seperti penataan ruang dan pengembangan wilayah, sehingga dapat memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat. Analisis mendalam terhadap dampak PTSL terhadap peningkatan investasi dan pertumbuhan ekonomi di daerah juga akan memberikan informasi berharga bagi pembuat kebijakan.
| File size | 533.2 KB |
| Pages | 12 |
| Short Link | https://juris.id/p-Y1 |
| Lookup Links | Google ScholarGoogle Scholar, Semantic ScholarSemantic Scholar, CORE.ac.ukCORE.ac.uk, WorldcatWorldcat, ZenodoZenodo, Research GateResearch Gate, Academia.eduAcademia.edu, OpenAlexOpenAlex, Hollis HarvardHollis Harvard |
| DMCA | Report |
Related /
IFRELRESEARCHIFRELRESEARCH Implementasi solusi ini diharapkan dapat menciptakan lingkungan bisnis yang adil, transparan, dan berintegritas, serta memberikan kontribusi positif bagiImplementasi solusi ini diharapkan dapat menciptakan lingkungan bisnis yang adil, transparan, dan berintegritas, serta memberikan kontribusi positif bagi
MKRIMKRI 69/PUU‑XIII/2015, menolak sebagian permohonan yang diajukan dan memberikan tafsir sehubungan dengan perjanjian perkawinan, sehingga perjanjian perkawinan69/PUU‑XIII/2015, menolak sebagian permohonan yang diajukan dan memberikan tafsir sehubungan dengan perjanjian perkawinan, sehingga perjanjian perkawinan
STISDARUSSALAMSTISDARUSSALAM Dalam akad murabahah di BPR Syariah selalu mendahulukan kemitraan, transparan agar nasabah dapat menerima dengan perjanjian atau akad yang telah disepakatiDalam akad murabahah di BPR Syariah selalu mendahulukan kemitraan, transparan agar nasabah dapat menerima dengan perjanjian atau akad yang telah disepakati
STISDARUSSALAMSTISDARUSSALAM International human rights instruments and national legislation have increasingly recognized communal land ownership rights, including the Permanent InalienabilityInternational human rights instruments and national legislation have increasingly recognized communal land ownership rights, including the Permanent Inalienability
STAIDAPONDOKKREMPYANGSTAIDAPONDOKKREMPYANG Hal ini jika dibiarkan dapat memicu konflik antar masyarakat, sehingga diperlukan pencerahan dan sosialisasi kepada masyarakat agar memahami tentang alatHal ini jika dibiarkan dapat memicu konflik antar masyarakat, sehingga diperlukan pencerahan dan sosialisasi kepada masyarakat agar memahami tentang alat
STAIDAPONDOKKREMPYANGSTAIDAPONDOKKREMPYANG Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1956 tentang Pengawasan Terhadap Penindakan Hak Atas Tanah Perkebunan (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 73, Tambahan LembaranUndang-Undang Nomor 28 Tahun 1956 tentang Pengawasan Terhadap Penindakan Hak Atas Tanah Perkebunan (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 73, Tambahan Lembaran
IFRELRESEARCHIFRELRESEARCH Metode penelitian menggunakan metode empiris melalui pengamatan masyarakat dan wawancara dengan penduduk asli Kodi bernama Andreas Ikit Bani. Acara GalihMetode penelitian menggunakan metode empiris melalui pengamatan masyarakat dan wawancara dengan penduduk asli Kodi bernama Andreas Ikit Bani. Acara Galih
NEWINERANEWINERA Hasil eksperimental ini diharapkan dapat memungkinkan guru dan siswa untuk mengajar dan belajar Fisika secara efektif, serta memenuhi hasil pembelajaranHasil eksperimental ini diharapkan dapat memungkinkan guru dan siswa untuk mengajar dan belajar Fisika secara efektif, serta memenuhi hasil pembelajaran
Useful /
IFRELRESEARCHIFRELRESEARCH Hal tersebut disebabkan adanya tumpang tindih peraturan perundang-undangan di Indonesia. Dampak dari adanya tumpang tindih tersebut berakibat pada tersebarnyaHal tersebut disebabkan adanya tumpang tindih peraturan perundang-undangan di Indonesia. Dampak dari adanya tumpang tindih tersebut berakibat pada tersebarnya
IFRELRESEARCHIFRELRESEARCH Aturan hukum terhadap perjanjian kerjasama dalam kegiatan bisnis ditinjau dari perspektif hukum bisnis, mengacu kepada hukum Perdata khususnya Pasal 1313Aturan hukum terhadap perjanjian kerjasama dalam kegiatan bisnis ditinjau dari perspektif hukum bisnis, mengacu kepada hukum Perdata khususnya Pasal 1313
MKRIMKRI Terjadinya pelanggaran hukum inilah yang menimbulkan daya dorong bagi masyarakat untuk ikut berperan serta dalam upaya menyelesaikan sengketa guna menegakkanTerjadinya pelanggaran hukum inilah yang menimbulkan daya dorong bagi masyarakat untuk ikut berperan serta dalam upaya menyelesaikan sengketa guna menegakkan
MKRIMKRI Kehadiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah memang sudah menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya sehingga ada keluasaan untukKehadiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah memang sudah menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya sehingga ada keluasaan untuk