MKRIMKRI

Jurnal KonstitusiJurnal Konstitusi

Salah satu unsur terpenting negara hukum menurut Sri Soemantri adalah pengawasan dari badan-badan peradilan. Salah satu bentuk pengawasan adalah judicial review yang dilakukan oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Namun, tidak semua tindakan pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang telah ada. Beberapa tindakan atau kebijakan pemerintah justru lahir lebih dahulu sebelum adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur dan bahkan beberapa peraturan perundang-undangan dibentuk untuk melahirkan kebijakan pemerintah yang justru merugikan warga negara. Terkadang sengketa hukum terjadi bermula dari kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, yang seharusnya mempertimbangkan kepentingan umum atau kepentingan orang banyak (publik) dan bukan hanya kepentingan orang per orang saja, namun kenyataannya banyak terjadi suatu kebijakan merugikan kepentingan umum, sehingga acapkali kepentingan umum diabaikan yang pada akhirnya kepentingan umum tidak lagi menjadi prioritas utama. Hal inilah yang menjadi penyebab pelanggaran hukum yang dilakukan oleh penguasa. Terjadinya pelanggaran hukum inilah yang menimbulkan daya dorong bagi masyarakat untuk ikut berperan serta dalam upaya menyelesaikan sengketa guna menegakkan hukum. Dalam tulisan ini penulis hanya akan membahas penyelesaian melalui badan peradilan sebagai salah satu syarat dari negara hukum.

Bahwa kebijakan pemerintah dapat diawasi oleh masyarakat (warga negara) selain melalui mekanisme judicial review.Salah satu mekanisme pengawasan yang dapat digunakan adalah citizen lawsuit yang merupakan mekanisme pengajuan gugatan terhadap perbuatan melawan hukum dari kebijakan pemerintah.Mekanisme ini terdapat dalam sistem hukum perdata, karenanya mekanisme ini dinyatakan sebagai gugatan untuk meminta ganti rugi atas kebijakan pemerintah yang merugikan warga negara.

Penelitian selanjutnya dapat mengeksplorasi efektivitas mekanisme citizen lawsuit dalam melindungi hak-hak warga negara dari tindakan pemerintah yang sewenang-wenang. Selain itu, studi mendalam tentang perbandingan pengawasan kebijakan pemerintah di negara lain juga dapat memberikan perspektif baru bagi pengembangan citizen lawsuit di Indonesia. Pertanyaan penelitian lain yang perlu digali adalah bagaimana dampak sosio-ekonomi dari kebijakan yang diputuskan melalui mekanisme citizen lawsuit terhadap masyarakat luas.

  1. #mekanisme citizen lawsuit#mekanisme citizen lawsuit
  2. #warga negara asing#warga negara asing
Read onlineRead online
File size369.86 KB
Pages21
DMCAReportReport

Related /

juris Pembatalan Putusan Arbitrase oleh Pengadilan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 PUU XII 2014 2025More at 2025

MKRIMKRI Menurut Mahkamah, Penjelasan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU AAPS) menambah normaMenurut Mahkamah, Penjelasan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU AAPS) menambah norma

juris Pergeseran Pembatasan Hak Pilih dalam Regulasi Pemilu dan Pilkada 2025More at 2025

MKRIMKRI Namun, melalui proses pengujian undang-undang oleh Mahkamah Konstitusi, paradigma tersebut bergeser ke arah pelonggaran, di mana pembatasan hanya dibenarkanNamun, melalui proses pengujian undang-undang oleh Mahkamah Konstitusi, paradigma tersebut bergeser ke arah pelonggaran, di mana pembatasan hanya dibenarkan

juris Upaya Menemukan Konsep Ideal Hubungan Pusat Daerah Menurut Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 2025More at 2025

MKRIMKRI Penelitian ini merupakan penelitian konseptual berupaya menemukan konsep-konsep hubungan pusat dan daerah menurut UUDNRI Tahun 1945. Kehadiran Undang-UndangPenelitian ini merupakan penelitian konseptual berupaya menemukan konsep-konsep hubungan pusat dan daerah menurut UUDNRI Tahun 1945. Kehadiran Undang-Undang

juris Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20 PUU XI 2013 Pada Penetapan Calon Legislatif Perempuan di Provinsi Jawa Teng 2025More at 2025

MKRIMKRI Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XI/2013 adalah jaminan kepastian hukum bagi tindakan khusus untuk meningkatkan jumlah keterwakilan perempuanDampak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XI/2013 adalah jaminan kepastian hukum bagi tindakan khusus untuk meningkatkan jumlah keterwakilan perempuan

Useful /

juris Kasus Rohingya dan Tanggung Jawab Negara dalam Penegakan Hak Asasi Manusia 2025More at 2025

MKRIMKRI Penyelesaian kasus dugaan pelanggaran HAM terhadap warga Rohingya harus segera ditempuh oleh pemerintah Myanmar guna penghormatan dan perlindungan terhadapPenyelesaian kasus dugaan pelanggaran HAM terhadap warga Rohingya harus segera ditempuh oleh pemerintah Myanmar guna penghormatan dan perlindungan terhadap

juris Analisis Kritis terhadap Perjanjian Perkawinan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69 PUU XIII 2015 2025More at 2025

MKRIMKRI Hasil akhirnya, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, melalui Putusan No. 69/PUU‑XIII/2015, menolak sebagian permohonan yang diajukan dan memberikanHasil akhirnya, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, melalui Putusan No. 69/PUU‑XIII/2015, menolak sebagian permohonan yang diajukan dan memberikan

juris Kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai Negative Budgeter dalam Pengujian Undang Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2025More at 2025

MKRIMKRI Selain itu, UUD 1945 memuat ketentuan khusus mengenai batas minimal anggaran pendidikan sebesar 20% serta ketentuan lain yang menuntut agar APBN digunakanSelain itu, UUD 1945 memuat ketentuan khusus mengenai batas minimal anggaran pendidikan sebesar 20% serta ketentuan lain yang menuntut agar APBN digunakan

juris Increasing Awareness of Waste Cooking Oil Risks through Interactive Training in Desa Sumber Rejo 2025More at 2025

UIGMUIGM Peningkatan konsumsi minyak goreng telah menyebabkan peningkatan produksi minyak goreng bekas (WCO/Waste Cooking Oil) yang menimbulkan risiko kesehatanPeningkatan konsumsi minyak goreng telah menyebabkan peningkatan produksi minyak goreng bekas (WCO/Waste Cooking Oil) yang menimbulkan risiko kesehatan

ads-block-test