NEWINERANEWINERA

Journal La SocialeJournal La Sociale

Dewan legislatif Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang. Meskipun demikian, praktiknya mengalami banyak kendala sehingga belum efektif dalam menanggulangi terorisme di Indonesia. Upaya kontra-terorisme tidak dapat dilihat, dikonseptualisasikan, dan dilaksanakan secara sektoral oleh lembaga hukum saja. Lembaga Nasional Pemberantasan Terorisme yang disebut BNPT telah dibentuk oleh pemerintah untuk melaksanakan undang-undang ini, tetapi melihat kendala praktik yang dihadapi, masih perlu diperkuat, diberdayakan, dan dikoordinasikan secara lebih baik oleh Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan secara sistematis. Sementara upayanya dalam memberantas terorisme perlu dirancang secara sistematis sebagai satu kesatuan, terintegrasi, dan berinteraksi dengan berbagai lembaga terkait lainnya, diukur secara berkala, dan berkelanjutan hingga tujuan strategis tercapai secara optimal. Perguruan tinggi sebagai lembaga publik, sesuai dengan mandat Tri Dharmanya, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengembangan pelayanan masyarakat, wajib memulai dan memainkan peran yang lebih aktif dan kreatif sebagai salah satu unsur pendukung Lembaga Nasional Pemberantasan Terorisme dalam Pendekatan Sistem Total. Sementara lembaga hukum harus tetap sebagai sektor utama karena semua upaya kontra-terorisme didominasi sebagai bagian dari upaya penegakan hukum. Penelitian ini menggunakan metode normatif-empiris dengan pendekatan konsep Sistem Total dan pendekatan undang-undang. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis upaya kontra-terorisme secara sosiologis preventif dan represif.

Dewan legislatif Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.Untuk membuat praktiknya lebih efektif, upaya kontra-terorisme perlu dilihat dan dikonseptualisasikan sebagai suatu sistem.Konsekuensinya, semua upaya tersebut harus dirancang secara sistematis sebagai satu kesatuan, terintegrasi, dan berinteraksi dengan berbagai lembaga potensial terkait lainnya, diukur secara berkala, dan berkelanjutan hingga tujuan strategis tercapai optimal.Lembaga BNPT telah dibentuk, tetapi masih perlu diperkuat dan dikoordinasikan lebih baik.Perguruan tinggi, sesuai mandat Tri Dharmanya, wajib memainkan peran aktif dan kreatif sebagai unsur pendukung BNPT dalam Pendekatan Sistem Total.Lembaga hukum tetap menjadi sektor utama ketika upaya kontra-terorisme didominasi sebagai bagian penegakan hukum.

Penelitian lanjutan dapat mengembangkan model integrasi peran perguruan tinggi dalam sistem pencegahan terorisme melalui pendekatan Tri Dharma, dengan fokus pada efektivitas program pendidikan dalam menangkal radikalisme di kalangan mahasiswa. Selain itu, perlu diteliti lebih lanjut mengenai mekanisme koordinasi antara BNPT dengan perguruan tinggi untuk mengoptimalkan pendekatan sistem total, termasuk evaluasi terhadap hambatan dan keberhasilan kolaborasi tersebut. Penelitian juga dapat mengkaji pengembangan kurikulum yang memasukkan nilai-nilai kebangsaan dan anti-terorisme secara lebih sistematis, serta mengevaluasi dampaknya terhadap pembentukan mindset mahasiswa yang resisten terhadap ideologi radikal.

  1. Fighting Terrorism is A Community Devotion of College in Accordance with Its Tri Dharma Mandates | Journal... newinera.com/index.php/JournalLaSociale/article/view/180Fighting Terrorism is A Community Devotion of College in Accordance with Its Tri Dharma Mandates Journal newinera index php JournalLaSociale article view 180
Read online
File size444.86 KB
Pages7
DMCAReport

Related /

JURIS Analisis Cacat Informed Consent dalam Praktik Kedokteran dan Implikasinya terhadap Pertanggungjawaban Hukum Tenaga Medis dalam Perspektif Hukum Kesehatan Indonesia 2026More at 2026

DAARULHUDADAARULHUDA Bentuk-bentuk cacat informed consent diklasifikasikan kedalam lima kategori primer yaitu kekurangan informasi, kesalahpahaman, paksaan, penipuan, dan ketidakmampuanBentuk-bentuk cacat informed consent diklasifikasikan kedalam lima kategori primer yaitu kekurangan informasi, kesalahpahaman, paksaan, penipuan, dan ketidakmampuan

JURIS Kajian Hukum Terhadap Kasus Malpraktik Dokter Yang Melakukan Tindakan Medis Tanpa Persetujuan Pasien Informed Consent 2025More at 2025

DINASTIREVDINASTIREV Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan medis yang dilakukan tanpa persetujuan pasien, kecuali dalam keadaan gawat darurat, merupakan pelanggaran terhadapHasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan medis yang dilakukan tanpa persetujuan pasien, kecuali dalam keadaan gawat darurat, merupakan pelanggaran terhadap

JURIS Legal Accountability and Innovative Strategies in Enhancing Healthcare Workers Compliance with the Implementation of Informed Consent and Refusal in Midwifery Services in Medan City 2025More at 2025

DINASTIRESDINASTIRES Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan normatif hukum dan empiris dengan pendekatan deskriptif-analitis. Data dikumpulkan melalui pengambilanMetode penelitian yang digunakan adalah pendekatan normatif hukum dan empiris dengan pendekatan deskriptif-analitis. Data dikumpulkan melalui pengambilan

JURIS Informed Consent dalam Perspektif Perlindungan Hukum Pasien dalam Transaksi Terapeutik 2025More at 2025

DINASTIREVDINASTIREV Oleh karena itu, intervensi sistemik seperti pelatihan hukum berkelanjutan, revisi SOP yang responsif terhadap perubahan regulasi, serta pembentukan unitOleh karena itu, intervensi sistemik seperti pelatihan hukum berkelanjutan, revisi SOP yang responsif terhadap perubahan regulasi, serta pembentukan unit

JURIS Constitutional Analysis of Presidential Neutrality in Presidential Elections To Establish Substantive Democracy Tinjauan Konstitusional terhadap Netralitas Presiden dalam Pemilihan Presiden Upaya M 2025More at 2025

MKRIMKRI Kompetisi Pemilihan Presiden telah selesai dengan pasangan kandidat nomor 1 Prabowo‑Gibran keluar sebagai pemenang, namun secara substansial PilpresKompetisi Pemilihan Presiden telah selesai dengan pasangan kandidat nomor 1 Prabowo‑Gibran keluar sebagai pemenang, namun secara substansial Pilpres

JURIS Land Rights Execution as a Pledge Object Based on MoU with PT Pegadaian at the Office of Agrarian Affairs Ministry and National Land Agency 2020More at 2020

NEWINERANEWINERA Pelaksanaan eksekusi objek jaminan saat debitur wanprestasi pada gadai dilakukan berdasarkan Pasal 1150 KUHPerdata, sedangkan pada hak tanggungan mengacuPelaksanaan eksekusi objek jaminan saat debitur wanprestasi pada gadai dilakukan berdasarkan Pasal 1150 KUHPerdata, sedangkan pada hak tanggungan mengacu

JURIS Pelaksanaan Persetujuan Tindakan Medis Informed Consent antara Pihak Rumah Sakit Muhammadiyah Gresik dengan Pasien Operasi Caesar Berdasarkan Pasal 45 Undang Undang No 29 Tahun 2004 tentang Praktik 2018More at 2018

UNIGRESUNIGRES Prosedur persetujuan tindakan kedokteran (informed consent) antara RS Muhammadiyah Gresik dan pasien melahirkan memenuhi syarat sah sebagaimana diaturProsedur persetujuan tindakan kedokteran (informed consent) antara RS Muhammadiyah Gresik dan pasien melahirkan memenuhi syarat sah sebagaimana diatur

JURIS Kondisi Pendahulu dan Gejala Groupthink dalam Dinamika Komunikasi Politik 2018More at 2018

JAYABAYAJAYABAYA Paradigma penelitian ini adalah post-positivis dengan pendekatan kualitatif. Metode digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus. Secara umum, penelitianParadigma penelitian ini adalah post-positivis dengan pendekatan kualitatif. Metode digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus. Secara umum, penelitian

Useful /

JURIS The Position of Customary Court Decisions in Proving Civil Proceedings in State Courts 2026More at 2026

DAARULHUDADAARULHUDA Pada hukum acara adat terdapat kelembagaan yang diberi istilah umumnya pengadilan adat atau sidang adat. Penegak hukum adat adalah tokoh atau kepala adatPada hukum acara adat terdapat kelembagaan yang diberi istilah umumnya pengadilan adat atau sidang adat. Penegak hukum adat adalah tokoh atau kepala adat

JURIS Analisis Yuridis dan Humanis Fenomena Pernikahan di Bawah Umur di Tengah Arus Romantisme Media Sosial 2026More at 2026

DAARULHUDADAARULHUDA Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 merupakan kemajuan konstitusional, namun instrumen dispensasi nikah masih menjadi celah regulasi yang memperkuat perampasanUndang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 merupakan kemajuan konstitusional, namun instrumen dispensasi nikah masih menjadi celah regulasi yang memperkuat perampasan

JURIS Deteksi Dini Faktor Risiko Penyakit Tidak Menular pada Remaja Karang Taruna Skrining dan Upaya Pencegahan 2025More at 2025

RCSDEVELOPMENTRCSDEVELOPMENT Tindak lanjut dilakukan melalui edukasi kesehatan mengenai PTM, anemia, serta pengaturan pola makan dan gaya hidup. Tablet tambah darah diberikan kepadaTindak lanjut dilakukan melalui edukasi kesehatan mengenai PTM, anemia, serta pengaturan pola makan dan gaya hidup. Tablet tambah darah diberikan kepada

JURIS Model Penyusunan Rencana Strategis Renstra Pada Dinas Tata Kota Dan Tata Bangunan Kota Medan Tahun 2006 2010 2017More at 2017

UMAUMA Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penyusunan rencana strategis telah dilaksanakan sesuai dengan standar proses perencanaan strategis, namun masihHasil penelitian menunjukkan bahwa proses penyusunan rencana strategis telah dilaksanakan sesuai dengan standar proses perencanaan strategis, namun masih

ads-block-test