NEWINERANEWINERA
Journal La SocialeJournal La SocialeDewan legislatif Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang. Meskipun demikian, praktiknya mengalami banyak kendala sehingga belum efektif dalam menanggulangi terorisme di Indonesia. Upaya kontra-terorisme tidak dapat dilihat, dikonseptualisasikan, dan dilaksanakan secara sektoral oleh lembaga hukum saja. Lembaga Nasional Pemberantasan Terorisme yang disebut BNPT telah dibentuk oleh pemerintah untuk melaksanakan undang-undang ini, tetapi melihat kendala praktik yang dihadapi, masih perlu diperkuat, diberdayakan, dan dikoordinasikan secara lebih baik oleh Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan secara sistematis. Sementara upayanya dalam memberantas terorisme perlu dirancang secara sistematis sebagai satu kesatuan, terintegrasi, dan berinteraksi dengan berbagai lembaga terkait lainnya, diukur secara berkala, dan berkelanjutan hingga tujuan strategis tercapai secara optimal. Perguruan tinggi sebagai lembaga publik, sesuai dengan mandat Tri Dharmanya, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengembangan pelayanan masyarakat, wajib memulai dan memainkan peran yang lebih aktif dan kreatif sebagai salah satu unsur pendukung Lembaga Nasional Pemberantasan Terorisme dalam Pendekatan Sistem Total. Sementara lembaga hukum harus tetap sebagai sektor utama karena semua upaya kontra-terorisme didominasi sebagai bagian dari upaya penegakan hukum. Penelitian ini menggunakan metode normatif-empiris dengan pendekatan konsep Sistem Total dan pendekatan undang-undang. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis upaya kontra-terorisme secara sosiologis preventif dan represif.
Dewan legislatif Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.Untuk membuat praktiknya lebih efektif, upaya kontra-terorisme perlu dilihat dan dikonseptualisasikan sebagai suatu sistem.Konsekuensinya, semua upaya tersebut harus dirancang secara sistematis sebagai satu kesatuan, terintegrasi, dan berinteraksi dengan berbagai lembaga potensial terkait lainnya, diukur secara berkala, dan berkelanjutan hingga tujuan strategis tercapai optimal.Lembaga BNPT telah dibentuk, tetapi masih perlu diperkuat dan dikoordinasikan lebih baik.Perguruan tinggi, sesuai mandat Tri Dharmanya, wajib memainkan peran aktif dan kreatif sebagai unsur pendukung BNPT dalam Pendekatan Sistem Total.Lembaga hukum tetap menjadi sektor utama ketika upaya kontra-terorisme didominasi sebagai bagian penegakan hukum.
Penelitian lanjutan dapat mengembangkan model integrasi peran perguruan tinggi dalam sistem pencegahan terorisme melalui pendekatan Tri Dharma, dengan fokus pada efektivitas program pendidikan dalam menangkal radikalisme di kalangan mahasiswa. Selain itu, perlu diteliti lebih lanjut mengenai mekanisme koordinasi antara BNPT dengan perguruan tinggi untuk mengoptimalkan pendekatan sistem total, termasuk evaluasi terhadap hambatan dan keberhasilan kolaborasi tersebut. Penelitian juga dapat mengkaji pengembangan kurikulum yang memasukkan nilai-nilai kebangsaan dan anti-terorisme secara lebih sistematis, serta mengevaluasi dampaknya terhadap pembentukan mindset mahasiswa yang resisten terhadap ideologi radikal.
| File size | 444.86 KB |
| Pages | 7 |
| DMCA | Report |
Related /
PIKSIPIKSI Tahapan utama metode Agile meliputi: (1) Perencanaan; (2) Perancangan; (3) Pengembangan; (4) Pengujian; (5) Penerapan/Implementasi; (6) Tinjauan/Evaluasi.Tahapan utama metode Agile meliputi: (1) Perencanaan; (2) Perancangan; (3) Pengembangan; (4) Pengujian; (5) Penerapan/Implementasi; (6) Tinjauan/Evaluasi.
MKRIMKRI a) Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. b) Memutus Sengketa Kewenangan Lembaga Negara yang kewenangannyaa) Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. b) Memutus Sengketa Kewenangan Lembaga Negara yang kewenangannya
HTPHTP Kesimpulan yaitu pelaksanaan pemberian informasi sudah ada, dimulai dari ruang rawat inap dokter memberikan informasi sampai dengan pasien sebelum melakukanKesimpulan yaitu pelaksanaan pemberian informasi sudah ada, dimulai dari ruang rawat inap dokter memberikan informasi sampai dengan pasien sebelum melakukan
HTPHTP Penilaian kinerja adalah proses menilai hasil karya personel dalam suatu organisasi melalui instrumen penilaian kinerja. Dalam memberikan pertolongan didasarkanPenilaian kinerja adalah proses menilai hasil karya personel dalam suatu organisasi melalui instrumen penilaian kinerja. Dalam memberikan pertolongan didasarkan
INDOJOURNALPMRINDOJOURNALPMR Subyek diperiksa menggunakan tabel milestones motorik halus dan bahasa khusus untuk anak SD; dan tabel weight-age%, length-age%, head circumference-age%Subyek diperiksa menggunakan tabel milestones motorik halus dan bahasa khusus untuk anak SD; dan tabel weight-age%, length-age%, head circumference-age%
NEWINERANEWINERA Objek tidak bergerak dikenai hak tanggungan yang wajib didaftarkan di Kantor Pertanahan; Kantor Pertanahan menerbitkan sertifikat hak tanggungan yang mempunyaiObjek tidak bergerak dikenai hak tanggungan yang wajib didaftarkan di Kantor Pertanahan; Kantor Pertanahan menerbitkan sertifikat hak tanggungan yang mempunyai
KPUKPU Penelitian ini kemudian mengusulkan desain penyelenggaraan pemilu yang adaptif melalui lima aspek penting, yakni regulasi, alokasi sumber daya, manajemenPenelitian ini kemudian mengusulkan desain penyelenggaraan pemilu yang adaptif melalui lima aspek penting, yakni regulasi, alokasi sumber daya, manajemen
UNIGRESUNIGRES Kemudian perbuatan melawan hukum di Indonesia telah diartikan secara luas, yakni mencakup salah satu dari perbuatan-perbuatan sebagai berikut: (1) PerbuatanKemudian perbuatan melawan hukum di Indonesia telah diartikan secara luas, yakni mencakup salah satu dari perbuatan-perbuatan sebagai berikut: (1) Perbuatan
Useful /
IAISYAICHONAIAISYAICHONA Penelitian ini bertujuan untuk melakukan kajian sistematik literatur (Systematic Literature Review/SLR) terhadap berbagai studi yang membahas kepatuhanPenelitian ini bertujuan untuk melakukan kajian sistematik literatur (Systematic Literature Review/SLR) terhadap berbagai studi yang membahas kepatuhan
ALJAMIAHALJAMIAH Artikel ini mencoba untuk melihat pendekatan dua mufassir modern, yaitu MuhammadAbduh dan Aishah Abd al-Rahman Bint al-Sheti, dalam menafsirkan kisah kaumArtikel ini mencoba untuk melihat pendekatan dua mufassir modern, yaitu MuhammadAbduh dan Aishah Abd al-Rahman Bint al-Sheti, dalam menafsirkan kisah kaum
ALJAMIAHALJAMIAH Berbagai upaya telah dilakukan untuk menghidupkan kembali kejayaan Islam, salah satunya dengan memperhatikan epistemologi Bayani dan pendidikan Islam.Berbagai upaya telah dilakukan untuk menghidupkan kembali kejayaan Islam, salah satunya dengan memperhatikan epistemologi Bayani dan pendidikan Islam.
STPMATARAMSTPMATARAM Keterbatasan pengetahuan, pelatihan, dan anggaran menjadi hambatan utama dalam upaya pengembangan wisata. Upaya pengembangan potensi wisata oleh PokdarwisKeterbatasan pengetahuan, pelatihan, dan anggaran menjadi hambatan utama dalam upaya pengembangan wisata. Upaya pengembangan potensi wisata oleh Pokdarwis