NEWINERANEWINERA
Journal La SocialeJournal La SocialeDewan legislatif Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang. Meskipun demikian, praktiknya mengalami banyak kendala sehingga belum efektif dalam menanggulangi terorisme di Indonesia. Upaya kontra-terorisme tidak dapat dilihat, dikonseptualisasikan, dan dilaksanakan secara sektoral oleh lembaga hukum saja. Lembaga Nasional Pemberantasan Terorisme yang disebut BNPT telah dibentuk oleh pemerintah untuk melaksanakan undang-undang ini, tetapi melihat kendala praktik yang dihadapi, masih perlu diperkuat, diberdayakan, dan dikoordinasikan secara lebih baik oleh Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan secara sistematis. Sementara upayanya dalam memberantas terorisme perlu dirancang secara sistematis sebagai satu kesatuan, terintegrasi, dan berinteraksi dengan berbagai lembaga terkait lainnya, diukur secara berkala, dan berkelanjutan hingga tujuan strategis tercapai secara optimal. Perguruan tinggi sebagai lembaga publik, sesuai dengan mandat Tri Dharmanya, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengembangan pelayanan masyarakat, wajib memulai dan memainkan peran yang lebih aktif dan kreatif sebagai salah satu unsur pendukung Lembaga Nasional Pemberantasan Terorisme dalam Pendekatan Sistem Total. Sementara lembaga hukum harus tetap sebagai sektor utama karena semua upaya kontra-terorisme didominasi sebagai bagian dari upaya penegakan hukum. Penelitian ini menggunakan metode normatif-empiris dengan pendekatan konsep Sistem Total dan pendekatan undang-undang. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis upaya kontra-terorisme secara sosiologis preventif dan represif.
Dewan legislatif Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.Untuk membuat praktiknya lebih efektif, upaya kontra-terorisme perlu dilihat dan dikonseptualisasikan sebagai suatu sistem.Konsekuensinya, semua upaya tersebut harus dirancang secara sistematis sebagai satu kesatuan, terintegrasi, dan berinteraksi dengan berbagai lembaga potensial terkait lainnya, diukur secara berkala, dan berkelanjutan hingga tujuan strategis tercapai optimal.Lembaga BNPT telah dibentuk, tetapi masih perlu diperkuat dan dikoordinasikan lebih baik.Perguruan tinggi, sesuai mandat Tri Dharmanya, wajib memainkan peran aktif dan kreatif sebagai unsur pendukung BNPT dalam Pendekatan Sistem Total.Lembaga hukum tetap menjadi sektor utama ketika upaya kontra-terorisme didominasi sebagai bagian penegakan hukum.
Penelitian lanjutan dapat mengembangkan model integrasi peran perguruan tinggi dalam sistem pencegahan terorisme melalui pendekatan Tri Dharma, dengan fokus pada efektivitas program pendidikan dalam menangkal radikalisme di kalangan mahasiswa. Selain itu, perlu diteliti lebih lanjut mengenai mekanisme koordinasi antara BNPT dengan perguruan tinggi untuk mengoptimalkan pendekatan sistem total, termasuk evaluasi terhadap hambatan dan keberhasilan kolaborasi tersebut. Penelitian juga dapat mengkaji pengembangan kurikulum yang memasukkan nilai-nilai kebangsaan dan anti-terorisme secara lebih sistematis, serta mengevaluasi dampaknya terhadap pembentukan mindset mahasiswa yang resisten terhadap ideologi radikal.
| File size | 444.86 KB |
| Pages | 7 |
| DMCA | Report |
Related /
POLKESBANPOLKESBAN Menggunakan metode campuran dengan desain eksploratori sekuensial, penelitian dilaksanakan di RS Siaga Al Munawwarah Samarinda (September 2024–FebruariMenggunakan metode campuran dengan desain eksploratori sekuensial, penelitian dilaksanakan di RS Siaga Al Munawwarah Samarinda (September 2024–Februari
PIKSIPIKSI Pekerjaan lanjutan direkomendasikan berupa integrasi dengan rekam medis elektronik, penambahan dashboard indikator mutu, serta uji coba terkontrol gunaPekerjaan lanjutan direkomendasikan berupa integrasi dengan rekam medis elektronik, penambahan dashboard indikator mutu, serta uji coba terkontrol guna
DINASTIRESDINASTIRES Penelitian yang dilakukan di tiga klinik kebidanan primer di Kota Medan menunjukkan bahwa tingkat tanggung jawab hukum dan kepatuhan tenaga kesehatan terhadapPenelitian yang dilakukan di tiga klinik kebidanan primer di Kota Medan menunjukkan bahwa tingkat tanggung jawab hukum dan kepatuhan tenaga kesehatan terhadap
MKRIMKRI Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XI/2013 adalah pengujian konstitusional terhadap Pasal 215 huruf (b) dan Penjelasan Pasal 56 ayat (2) Undang-UndangPutusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XI/2013 adalah pengujian konstitusional terhadap Pasal 215 huruf (b) dan Penjelasan Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang
UncenUncen Berdasarkan kajian genetik, HIV dikelompokkan menjadi dua jenis utama, yaitu HIV-1 dan HIV-2. Setiap subtipe HIV-1 menunjukkan pola distribusi yang bervariasiBerdasarkan kajian genetik, HIV dikelompokkan menjadi dua jenis utama, yaitu HIV-1 dan HIV-2. Setiap subtipe HIV-1 menunjukkan pola distribusi yang bervariasi
NEWINERANEWINERA Dalam membahas isu perlindungan hukum internasional terhadap warga negara asing, pendekatan doctrinal dan praktik pengadilan internasional digunakan. MenurutDalam membahas isu perlindungan hukum internasional terhadap warga negara asing, pendekatan doctrinal dan praktik pengadilan internasional digunakan. Menurut
NEWINERANEWINERA Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris. Lokasi penelitian berada di Kabupaten Majene dengan jumlah sampel sebanyak 41 poskesdes denganMetode penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris. Lokasi penelitian berada di Kabupaten Majene dengan jumlah sampel sebanyak 41 poskesdes dengan
NEWINERANEWINERA Pendekatan utama adalah pendekatan ilmiah dan pendekatan kemanusiaan untuk mencapai kemajuan dalam berbagai aspek kehidupan dan kehidupan modern. DalamPendekatan utama adalah pendekatan ilmiah dan pendekatan kemanusiaan untuk mencapai kemajuan dalam berbagai aspek kehidupan dan kehidupan modern. Dalam
Useful /
DINASTIRESDINASTIRES Dengan menghubungkan isu-isu ini dengan kerangka teoritis yang relevan, jelas bahwa pendekatan hukum yang lebih terpadu, transparan, dan adaptif diperlukanDengan menghubungkan isu-isu ini dengan kerangka teoritis yang relevan, jelas bahwa pendekatan hukum yang lebih terpadu, transparan, dan adaptif diperlukan
DINASTIRESDINASTIRES NJK, di mana hakim memberikan pembatalan pengangkatan berdasarkan kepentingan terbaik anak. Namun, putusan ini memunculkan masalah karena tidak memperhatikanNJK, di mana hakim memberikan pembatalan pengangkatan berdasarkan kepentingan terbaik anak. Namun, putusan ini memunculkan masalah karena tidak memperhatikan
DINASTIRESDINASTIRES Referring to Law Number 30 of 1999 concerning Arbitration and Alternative Dispute Resolution, this research adopts an empirical juridical method with statutoryReferring to Law Number 30 of 1999 concerning Arbitration and Alternative Dispute Resolution, this research adopts an empirical juridical method with statutory
JOIVJOIV The study demonstrated that Decision Table and Naïve Bayes classifiers are effective in differentiating between DDoS attacks and normal network traffic.The study demonstrated that Decision Table and Naïve Bayes classifiers are effective in differentiating between DDoS attacks and normal network traffic.