NEWINERANEWINERA
Journal La SocialeJournal La SocialePenelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis pengaturan perlindungan hukum bagi bidan yang bekerja di Poskesdes (Pos Kesehatan Desa) Kabupaten Majene serta bentuk-bentuk pelaksanaan perlindungan hukum bagi bidan yang bekerja di poskesdes. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris. Lokasi penelitian berada di Kabupaten Majene dengan jumlah sampel sebanyak 41 poskesdes dengan kategori reguler yang tersebar di 8 kecamatan, jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi langsung dan studi kepustakaan kemudian dianalisis secara kualitatif dan dideskripsikan untuk menggambarkan, menjelaskan dan menerangkan hasil penelitian. Penulis menyimpulkan bahwa pelaksanaan pelayanan kesehatan di poskesdes belum memberikan perlindungan hukum kepada bidan karena bidan masih melakukan pelayanan yang bukan kewenangan dan kompetensinya sebagai seorang bidan. Pelaksanaan perlindungan hukum melalui pelimpahan wewenang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, Standar Operasional Prosedur yang ada tidak sesuai dengan kondisi fasilitas Poskesdes dan sistem pembinaan dan pengawasan terhadap bidan belum terlaksana secara maksimal.
Pelaksanaan pelayanan kesehatan di poskesdes belum memberikan perlindungan hukum kepada bidan karena bidan masih melakukan pelayanan yang bukan kompetensi bidan, dan pelaksanaan perlindungan hukum melalui pelimpahan wewenang tidak sesuai dengan aturan.Poskesdes sebagai UKBM, tempat praktik bidan desa, dalam memberikan pelayanan dilindungi dan diatur kewenangannya dalam berbagai peraturan perundang-undangan.Perlindungan hukum bagi bidan perlu ditingkatkan agar mereka dapat melaksanakan tugas dengan aman dan sesuai dengan standar profesi.
Penelitian lebih lanjut dapat difokuskan pada beberapa area penting. Pertama, studi kualitatif mendalam dapat dilakukan untuk memahami persepsi dan pengalaman bidan terkait perlindungan hukum dalam praktik sehari-hari di Poskesdes, yang mempertimbangkan faktor-faktor seperti dukungan dari pemerintah daerah dan dinamika sosial-budaya di tingkat desa. Kedua, penelitian tindakan (action research) dapat diimplementasikan untuk mengembangkan dan menguji model intervensi yang efektif untuk meningkatkan pemahaman bidan tentang hak dan kewajiban mereka, serta strategi untuk mengatasi tantangan dalam mendapatkan perlindungan hukum yang memadai. Ketiga, analisis komparatif antar daerah dengan karakteristik geografis dan demografis yang berbeda dapat dilakukan untuk mengidentifikasi praktik terbaik dalam memberikan perlindungan hukum kepada bidan di Poskesdes, serta faktor-faktor kontekstual yang memengaruhi efektivitas perlindungan tersebut.
| File size | 393.8 KB |
| Pages | 9 |
| DMCA | Report |
Related /
NEWINERANEWINERA Pemerintah telah merumuskan sejumlah strategi untuk menjamin pemenuhan hak fundamental tersebut selama pandemi. Untuk memastikan penyediaan layanan kesehatanPemerintah telah merumuskan sejumlah strategi untuk menjamin pemenuhan hak fundamental tersebut selama pandemi. Untuk memastikan penyediaan layanan kesehatan
NEWINERANEWINERA Selain itu, pemberian bantuan, ancaman, atau penyalahgunaan wewenang dalam aborsi dapat dikenai Pasal 55, 56 KUHP serta Pasal 194 Undang‑Undang Kesehatan,Selain itu, pemberian bantuan, ancaman, atau penyalahgunaan wewenang dalam aborsi dapat dikenai Pasal 55, 56 KUHP serta Pasal 194 Undang‑Undang Kesehatan,
NEWINERANEWINERA Diperoleh kesimpulan sebagai berikut: objek jaminan dibedakan menjadi objek bergerak dan objek tidak bergerak. Jika objek bergerak dikenai gadai, makaDiperoleh kesimpulan sebagai berikut: objek jaminan dibedakan menjadi objek bergerak dan objek tidak bergerak. Jika objek bergerak dikenai gadai, maka
NEWINERANEWINERA Dalam pandangan positivisme, pengetahuan tidak pernah melebihi fakta sementara rasionalisme administratif adalah metode untuk memperoleh pengetahuan dalamDalam pandangan positivisme, pengetahuan tidak pernah melebihi fakta sementara rasionalisme administratif adalah metode untuk memperoleh pengetahuan dalam
NEWINERANEWINERA Di tengah pandemi Covid‑19 yang melejit, seluruh tenaga medis dan rumah sakit diarahkan untuk menangani kasus Covid‑19, mengakibatkan hak dan kebutuhanDi tengah pandemi Covid‑19 yang melejit, seluruh tenaga medis dan rumah sakit diarahkan untuk menangani kasus Covid‑19, mengakibatkan hak dan kebutuhan
UNYUNY Perhatian terhadap guru yang mengajar di daerah tertinggal menunjukkan bahwa iklim sekolah dan konsep diri guru secara berbeda memberikan peran pentingPerhatian terhadap guru yang mengajar di daerah tertinggal menunjukkan bahwa iklim sekolah dan konsep diri guru secara berbeda memberikan peran penting
CERICCERIC Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh CBT terhadap halusinasi klien di sebuah rumah sakit di Medan. Desain penelitian quasi eksperimentalPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh CBT terhadap halusinasi klien di sebuah rumah sakit di Medan. Desain penelitian quasi eksperimental
CERICCERIC Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa terapi sentuhan efektif dalam meningkatkan suhu bayi prematur. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, penelitianHasil penelitian ini menyimpulkan bahwa terapi sentuhan efektif dalam meningkatkan suhu bayi prematur. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, penelitian
Useful /
DINASTIREVDINASTIREV Yang menjadi fokus masalah bagi penulis ialah faktor globalisasi, manajemen lembaga dan mutu pendidikan. Selanjutnya dalam penelitian ini penulis menggunakanYang menjadi fokus masalah bagi penulis ialah faktor globalisasi, manajemen lembaga dan mutu pendidikan. Selanjutnya dalam penelitian ini penulis menggunakan
NEWINERANEWINERA Pasien harus diberi informasi yang cukup sebelum mendapatkan perawatan medis, dan ini termasuk persetujuan tersirat dan persetujuan eksplisit yang pentingPasien harus diberi informasi yang cukup sebelum mendapatkan perawatan medis, dan ini termasuk persetujuan tersirat dan persetujuan eksplisit yang penting
NEWINERANEWINERA Kolaborasi yang efektif antara pemerintah dan masyarakat sipil, melibatkan berbagai elemen dan profesi, dapat memperkuat pelaksanaan pembatasan sosialKolaborasi yang efektif antara pemerintah dan masyarakat sipil, melibatkan berbagai elemen dan profesi, dapat memperkuat pelaksanaan pembatasan sosial
NEWINERANEWINERA Kebebasan menyatakan pendapat di Indonesia dijamin dalam UUD 1945 Pasal 28 ayat (1). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ketentuan hukum apa yangKebebasan menyatakan pendapat di Indonesia dijamin dalam UUD 1945 Pasal 28 ayat (1). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ketentuan hukum apa yang