NEWINERANEWINERA
Journal La SocialeJournal La SocialeTujuan artikel ini adalah menyelidiki respons hukum terhadap aborsi yang gagal. Karakter utama studi ini bersifat yuridis normatif, dengan menggabungkan kerangka filosofis dan perundang‑undangan. Berdasarkan hasil percobaan aborsi, Pasal 53 Kitab Undang‑Undang Hukum Pidana (KUHP) dilanggar, termasuk pula pihak yang membantu prosedur serta korban. Jika aborsi menyebabkan kematian bayi, maka berdasarkan Pasal 346, 347, 348, dan 349 KUHP, pelaku dapat melakukan tindak pidana secara individu maupun bersama. Akibatnya, mereka dapat diproses secara adil dan dapat dikategorikan sebagai penjahat atau asisten. Pasal 50 dikembangkan sebagai respons terhadap kegagalan dalam praktik aborsi; pasal tersebut tidak dapat dipidana kecuali dilaksanakan sesuai dengan prosedur teknis dan kualitas organisasi. Secara umum, tidak diperlukan izin untuk menggunakan tindakan darurat, namun hal ini tidak berlaku bagi aborsi yang dilakukan atas dasar keadaan darurat medis, kecuali dalam konseling sebelum dan selama pelaksanaan aborsi sebagaimana diatur dalam Pasal 75 Undang‑Undang No. 36 Tahun 2009.
Jika aborsi tidak mengakibatkan penghentian kehamilan, maka tindakan tersebut dapat dikenai Pasal 53 ayat 1 KUHP sebagai upaya tindak pidana, dan dapat ditambah dengan Pasal 299.Apabila aborsi dilakukan oleh perempuan hamil dan menyebabkan kematian bayi, maka Pasal 346 KUHP diterapkan.bila dilakukan oleh pihak lain yang menyebabkan kematian ibu dan bayi, maka Pasal 347 atau 348 dapat diterapkan, dan bila pelaku merupakan dokter, bidan, atau tenaga medis, Pasal 349 menambah hukuman sebesar sepertiga.Selain itu, pemberian bantuan, ancaman, atau penyalahgunaan wewenang dalam aborsi dapat dikenai Pasal 55, 56 KUHP serta Pasal 194 Undang‑Undang Kesehatan, dengan tambahan regulasi pada Undang‑Undang No.
Penelitian selanjutnya dapat mengkaji bagaimana definisi kegawatdaruratan medis dalam konteks aborsi dapat disepakati secara klinis dan hukum di Indonesia, sehingga memberikan kepastian bagi tenaga medis dan pasien; selanjutnya, studi dapat mengevaluasi pengaruh proses informed consent terhadap hasil hukum bagi dokter yang melakukan aborsi darurat, dengan menilai apakah prosedur persetujuan yang lengkap dapat mengurangi risiko tuntutan pidana; terakhir, analisis perbandingan kerangka hukum tentang aborsi darurat di negara-negara ASEAN dapat memberikan dasar bagi penyusunan pedoman harmonisasi regulasi di Indonesia, sehingga memperkuat perlindungan hak reproduksi sambil menyeimbangkan kepentingan kesehatan masyarakat.
| File size | 453.82 KB |
| Pages | 8 |
| Short Link | https://juris.id/p-VX |
| Lookup Links | Google ScholarGoogle Scholar, Semantic ScholarSemantic Scholar, CORE.ac.ukCORE.ac.uk, WorldcatWorldcat, ZenodoZenodo, Research GateResearch Gate, Academia.eduAcademia.edu, OpenAlexOpenAlex, Hollis HarvardHollis Harvard |
| DMCA | Report |
Related /
PPISHKPPISHK Keempat, untuk mencapai tujuan media sosial dan pemerintah, diperlukan untuk menunjukkan perilaku etis dan politik, merumuskan kebijakan sesuai denganKeempat, untuk mencapai tujuan media sosial dan pemerintah, diperlukan untuk menunjukkan perilaku etis dan politik, merumuskan kebijakan sesuai dengan
ARIKESIARIKESI Dilaksanakan dalam kolaborasi dengan Asosiasi Perawat Darurat dan Bencana Indonesia (HIPGABI) Sumatera Utara dan Tim Pusat Krisis Regional Sumatera Utara,Dilaksanakan dalam kolaborasi dengan Asosiasi Perawat Darurat dan Bencana Indonesia (HIPGABI) Sumatera Utara dan Tim Pusat Krisis Regional Sumatera Utara,
UNEJUNEJ Kajian ini mengkaji apakah standar hak asasi manusia telah dimasukkan ke dalam peraturan perundang-undangan manajemen bencana Indonesia dan bagaimana penerapannyaKajian ini mengkaji apakah standar hak asasi manusia telah dimasukkan ke dalam peraturan perundang-undangan manajemen bencana Indonesia dan bagaimana penerapannya
UMMUMM UUD 1945 memegang otoritas tertinggi dan tidak mudah dimodifikasi. Jika penundaan pemilihan umum hanya diatur oleh undang-undang, perubahan berkelanjutanUUD 1945 memegang otoritas tertinggi dan tidak mudah dimodifikasi. Jika penundaan pemilihan umum hanya diatur oleh undang-undang, perubahan berkelanjutan
DINASTIREVDINASTIREV Salah satu solusi dari pemerintah adalah pemberian hak bagi kendaraan-kendaraan tertentu agar dapat menggunakan sirine dan lampu isyarat sebagai tandaSalah satu solusi dari pemerintah adalah pemberian hak bagi kendaraan-kendaraan tertentu agar dapat menggunakan sirine dan lampu isyarat sebagai tanda
UNUSIAUNUSIA Penulis akan membahas analisis alat bukti dan penerapan pasal 106 KUHP Jo 55 ayat (1) KUHP dalam perkara tindak pidana makar. Drh telah sesuai dengan PasalPenulis akan membahas analisis alat bukti dan penerapan pasal 106 KUHP Jo 55 ayat (1) KUHP dalam perkara tindak pidana makar. Drh telah sesuai dengan Pasal
UMMUMM Peraturan tersebut bervariasi, mulai dari Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Menteri, Keputusan Menteri, dan Keputusan Bersama InstruksiPeraturan tersebut bervariasi, mulai dari Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Menteri, Keputusan Menteri, dan Keputusan Bersama Instruksi
CERICCERIC Terapi sentuhan merupakan salah satu terapi nonfarmakologis yang dapat diberikan pada bayi prematur. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasiTerapi sentuhan merupakan salah satu terapi nonfarmakologis yang dapat diberikan pada bayi prematur. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi
Useful /
GUMPUBLISHERGUMPUBLISHER Pendidikan dasar Indonesia telah bertransformasi dari sistem kolonial eksklusif ke sistem nasional yang berorientasi pada pemerataan dan kualitas. KurikulumPendidikan dasar Indonesia telah bertransformasi dari sistem kolonial eksklusif ke sistem nasional yang berorientasi pada pemerataan dan kualitas. Kurikulum
IAINPTKIAINPTK Proses multi-dimensi yang menuntut konsistensi dan integrasi dengan seluruh bidang ekonomi, politik, sosial, budaya dan ideologi. Dominasi globalisasiProses multi-dimensi yang menuntut konsistensi dan integrasi dengan seluruh bidang ekonomi, politik, sosial, budaya dan ideologi. Dominasi globalisasi
IAINPTKIAINPTK Jenis penelitian dalam tulisan ini adalah penelitian lapangan dengan pendekatan empiris-kualitatif. Dengan menggunakan analisis data kualitatif, hasilJenis penelitian dalam tulisan ini adalah penelitian lapangan dengan pendekatan empiris-kualitatif. Dengan menggunakan analisis data kualitatif, hasil
UMMUMM Perlakuan khusus bagi penyandang disabilitas dipandang sebagai upaya memaksimalkan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas.Perlakuan khusus bagi penyandang disabilitas dipandang sebagai upaya memaksimalkan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas.