UNUSIAUNUSIA
AL WASATH Jurnal Ilmu HukumAL WASATH Jurnal Ilmu HukumRepublik Maluku Selatan merupakan organisasi yang terlarang tertuang dalam Keputusan Darurat Sipil Tentang Aktifitas Organisasi Front Kedaulatan Maluku Republik Maluku Selatan, yang di dalamnya membicarakan tentang eksistensi negara Republik Maluku Selatan pada saat Negara Indonesia terbentuk pada mulanya, dan sampai hari ini menurut hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan, Republik Maluku Selatan itu adalah organisasi yang dilarang karena tujuannya adalah makar dalam pengertian ingin memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam Putusan Nomor 69/Pid.B/2021/PN Drh membuktikan masih adanya individu untuk menggalang kekuatan berusaha memproklamirkan Republik Maluku Selatan sebagai negara. Penulis akan membahas analisis alat bukti dan penerapan pasal 106 KUHP Jo 55 ayat (1) KUHP dalam perkara tindak pidana makar.
Drh telah sesuai dengan Pasal 183 dan Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana dalam meyakinkan hakim untuk memutus perkara tersebut.Penerapan Pasal 106 Jo Pasal 55 ayat (1) dalam Putusan Nomor 69/Pid.Drh telah sesuai dengan fakta hukum yang telah dibuktikan dalam persidangan, di mana unsur yang memenuhi Pasal 106 KUHP adalah niat dan permulaan pelaksanaan terdakwa untuk memisahkan wilayah Maluku dari NKRI.Berdasarkan fakta-fakta tersebut, terdakwa terbukti melanggar Pasal 106 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP.
Penelitian lanjutan dapat menggali lebih dalam mengenai efektivitas pasal makar dalam KUHP terhadap kelompok-kelompok separatis di Indonesia, dengan mempertimbangkan perubahan lanskap politik dan sosial. Studi komparatif tentang penerapan pasal makar di berbagai negara dengan konteks separatisme yang berbeda juga relevan untuk memberikan perspektif yang lebih luas. Selain itu, penting untuk meneliti faktor-faktor sosio-ekonomi dan politik yang mendasari munculnya gerakan separatis, serta bagaimana pendekatan non-hukum seperti dialog dan pembangunan inklusif dapat menjadi solusi yang lebih berkelanjutan. Bagaimana pasal makar ini berinteraksi dengan hak-hak sipil dan kebebasan berekspresi, dan apakah ada potensi penyalahgunaan pasal ini untuk menekan perbedaan pendapat politik? Bagaimana persepsi masyarakat terhadap gerakan separatis dan efektivitas penegakan hukum terhadap pelaku makar, dan sejauh mana pendekatan represif versus pendekatan dialogis mempengaruhi dukungan terhadap gerakan separatis? Penelitian mendalam tentang faktor-faktor ini dapat membantu merumuskan kebijakan yang lebih efektif dan adil dalam menangani isu separatisme di Indonesia.
| File size | 354.58 KB |
| Pages | 14 |
| DMCA | Report |
Related /
APPIHIAPPIHI Smg memutuskan bahwa permohonan pailit telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 8 ayat (4) UUKPKPU, tetapi kurang memperhatikan aspek keadilanSmg memutuskan bahwa permohonan pailit telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 8 ayat (4) UUKPKPU, tetapi kurang memperhatikan aspek keadilan
APPIHIAPPIHI Memorandum of Understanding (MoU) merupakan kesepakatan awal dalam kontrak yang dibuat dalam sistem hukum Common Law, dan penelitian ini didasari olehMemorandum of Understanding (MoU) merupakan kesepakatan awal dalam kontrak yang dibuat dalam sistem hukum Common Law, dan penelitian ini didasari oleh
UNEJUNEJ Temuan menunjukkan bahwa standar hak asasi manusia belum diterapkan dalam manajemen bencana di Palu, terbukti dari perlakuan tidak adil terhadap korbanTemuan menunjukkan bahwa standar hak asasi manusia belum diterapkan dalam manajemen bencana di Palu, terbukti dari perlakuan tidak adil terhadap korban
UMMUMM Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa penundaan pemilihan umum sebaiknya hanya dilakukan dalam beberapa bulan (penundaan terbatas waktu) karena faktorTemuan penelitian ini menunjukkan bahwa penundaan pemilihan umum sebaiknya hanya dilakukan dalam beberapa bulan (penundaan terbatas waktu) karena faktor
UNUSIAUNUSIA Bawaslu Kota Bekasi dalam menerima permohonan sengketa pemilu, melaksanakan mediasi dan membuat putusan hasil mediasi atas perkara tersebut mampu memenuhiBawaslu Kota Bekasi dalam menerima permohonan sengketa pemilu, melaksanakan mediasi dan membuat putusan hasil mediasi atas perkara tersebut mampu memenuhi
AKABAAKABA Hasil yang diperoleh dari penulisan ini bahwasannya perlindungan hukum bagi para konsumen yang merasa dirugikan akibat oknum produsen yang tidak bertanggungHasil yang diperoleh dari penulisan ini bahwasannya perlindungan hukum bagi para konsumen yang merasa dirugikan akibat oknum produsen yang tidak bertanggung
NEWINERANEWINERA Tujuan artikel ini adalah menyelidiki respons hukum terhadap aborsi yang gagal. Karakter utama studi ini bersifat yuridis normatif, dengan menggabungkanTujuan artikel ini adalah menyelidiki respons hukum terhadap aborsi yang gagal. Karakter utama studi ini bersifat yuridis normatif, dengan menggabungkan
UNISMAUNISMA 12/1951 menimbulkan multitafsir sehingga menurunkan kepastian hukum. Takaran kepastian hanya dicapai jika tindak pidana tersebut benar dilakukan tanpa12/1951 menimbulkan multitafsir sehingga menurunkan kepastian hukum. Takaran kepastian hanya dicapai jika tindak pidana tersebut benar dilakukan tanpa
Useful /
MAHESA CENTERMAHESA CENTER Sedangkan produktivitas tanaman yang menggunakan pendanaan mandiri sebanyak 6,1 ton/ha/tahun. Skema pemerintah lebih efektif dalam meningkatkan produktivitasSedangkan produktivitas tanaman yang menggunakan pendanaan mandiri sebanyak 6,1 ton/ha/tahun. Skema pemerintah lebih efektif dalam meningkatkan produktivitas
MAHESA CENTERMAHESA CENTER Pupuk kotoran ayam berperan sebagai sumber nutrisi utama yang mempercepat pertumbuhan vegetatif tanaman tetapi pupuk kotoran ayam tersebut tidak seefektifPupuk kotoran ayam berperan sebagai sumber nutrisi utama yang mempercepat pertumbuhan vegetatif tanaman tetapi pupuk kotoran ayam tersebut tidak seefektif
SCADINDEPENDENTSCADINDEPENDENT Dari segi pengetahuan, sebagian besar mahasiswa percaya bahwa mereka memiliki pengetahuan tentang Project-Based Learning namun hanya sedikit yang dapatDari segi pengetahuan, sebagian besar mahasiswa percaya bahwa mereka memiliki pengetahuan tentang Project-Based Learning namun hanya sedikit yang dapat
UNISMAUNISMA Pelaksanaan tahapan persiapan penyusunan kontrak bisnis sangat penting agar kontrak yang dibuat bisa dipertanggungjawabkan secara hukum dan dapat dipahamiPelaksanaan tahapan persiapan penyusunan kontrak bisnis sangat penting agar kontrak yang dibuat bisa dipertanggungjawabkan secara hukum dan dapat dipahami