UNUSIAUNUSIA
AL WASATH Jurnal Ilmu HukumAL WASATH Jurnal Ilmu HukumRepublik Maluku Selatan merupakan organisasi yang terlarang tertuang dalam Keputusan Darurat Sipil Tentang Aktifitas Organisasi Front Kedaulatan Maluku Republik Maluku Selatan, yang di dalamnya membicarakan tentang eksistensi negara Republik Maluku Selatan pada saat Negara Indonesia terbentuk pada mulanya, dan sampai hari ini menurut hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan, Republik Maluku Selatan itu adalah organisasi yang dilarang karena tujuannya adalah makar dalam pengertian ingin memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam Putusan Nomor 69/Pid.B/2021/PN Drh membuktikan masih adanya individu untuk menggalang kekuatan berusaha memproklamirkan Republik Maluku Selatan sebagai negara. Penulis akan membahas analisis alat bukti dan penerapan pasal 106 KUHP Jo 55 ayat (1) KUHP dalam perkara tindak pidana makar.
Drh telah sesuai dengan Pasal 183 dan Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana dalam meyakinkan hakim untuk memutus perkara tersebut.Penerapan Pasal 106 Jo Pasal 55 ayat (1) dalam Putusan Nomor 69/Pid.Drh telah sesuai dengan fakta hukum yang telah dibuktikan dalam persidangan, di mana unsur yang memenuhi Pasal 106 KUHP adalah niat dan permulaan pelaksanaan terdakwa untuk memisahkan wilayah Maluku dari NKRI.Berdasarkan fakta-fakta tersebut, terdakwa terbukti melanggar Pasal 106 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP.
Penelitian lanjutan dapat menggali lebih dalam mengenai efektivitas pasal makar dalam KUHP terhadap kelompok-kelompok separatis di Indonesia, dengan mempertimbangkan perubahan lanskap politik dan sosial. Studi komparatif tentang penerapan pasal makar di berbagai negara dengan konteks separatisme yang berbeda juga relevan untuk memberikan perspektif yang lebih luas. Selain itu, penting untuk meneliti faktor-faktor sosio-ekonomi dan politik yang mendasari munculnya gerakan separatis, serta bagaimana pendekatan non-hukum seperti dialog dan pembangunan inklusif dapat menjadi solusi yang lebih berkelanjutan. Bagaimana pasal makar ini berinteraksi dengan hak-hak sipil dan kebebasan berekspresi, dan apakah ada potensi penyalahgunaan pasal ini untuk menekan perbedaan pendapat politik? Bagaimana persepsi masyarakat terhadap gerakan separatis dan efektivitas penegakan hukum terhadap pelaku makar, dan sejauh mana pendekatan represif versus pendekatan dialogis mempengaruhi dukungan terhadap gerakan separatis? Penelitian mendalam tentang faktor-faktor ini dapat membantu merumuskan kebijakan yang lebih efektif dan adil dalam menangani isu separatisme di Indonesia.
| File size | 354.58 KB |
| Pages | 14 |
| DMCA | Report |
Related /
DINASTIREVDINASTIREV Revisi UU TNI 2025 menjadi kontroversial karena memperluas peran militer ke sektor-sektor non pertahanan seperti keamanan siber, penanggulangan terorisme,Revisi UU TNI 2025 menjadi kontroversial karena memperluas peran militer ke sektor-sektor non pertahanan seperti keamanan siber, penanggulangan terorisme,
UNESUNES Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan kode etik terhadap anggota Polri pelaku penganiayaan tahanan dilaksanakan melalui mekanisme sistematis yangHasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan kode etik terhadap anggota Polri pelaku penganiayaan tahanan dilaksanakan melalui mekanisme sistematis yang
IAIDUKANDANGANIAIDUKANDANGAN Menggunakan metode analisis kualitatif dengan pendekatan studi literatur, sumber data diperoleh dari buku teks dan jurnal ilmiah. Hasil kajian menunjukkanMenggunakan metode analisis kualitatif dengan pendekatan studi literatur, sumber data diperoleh dari buku teks dan jurnal ilmiah. Hasil kajian menunjukkan
IAIDUKANDANGANIAIDUKANDANGAN AI membantu menciptakan proses belajar yang lebih adaptif, personal, dan responsif terhadap kebutuhan siswa berkebutuhan khusus. Selain itu, teknologiAI membantu menciptakan proses belajar yang lebih adaptif, personal, dan responsif terhadap kebutuhan siswa berkebutuhan khusus. Selain itu, teknologi
APPIHIAPPIHI Amandemen 1999–2002 menjadi bukti bahwa konstitusi dapat diperbaiki tanpa mengorbankan kontinuitas negara. Dengan demikian, amandemen dipandang sebagaiAmandemen 1999–2002 menjadi bukti bahwa konstitusi dapat diperbaiki tanpa mengorbankan kontinuitas negara. Dengan demikian, amandemen dipandang sebagai
STMIKJAYAKARTASTMIKJAYAKARTA Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat (Polda NTB) adalah sebuah lembaga pemerintah yang bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat (Polda NTB) adalah sebuah lembaga pemerintah yang bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
AKRABJUARAAKRABJUARA Tentu saja keadilan akan menjadi bias pada saat frasa “nama samaran dinormakan oleh pemerintah. Hal ini bertentangan dengan permohonan Angka StandarTentu saja keadilan akan menjadi bias pada saat frasa “nama samaran dinormakan oleh pemerintah. Hal ini bertentangan dengan permohonan Angka Standar
AKRABJUARAAKRABJUARA Dan menemukan factor-faktor apakah yang memperngaruhi implementasi penguasaan Negara dalam prakteknya. Penelitian ini merupakan penelitian normative denganDan menemukan factor-faktor apakah yang memperngaruhi implementasi penguasaan Negara dalam prakteknya. Penelitian ini merupakan penelitian normative dengan
Useful /
FKIP UWGMFKIP UWGM Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegiatan ini efektif meningkatkan kesadaran anak usia dini terhadap pentingnya pola konsumsi minuman sehat. KegiatanHasil penelitian menunjukkan bahwa kegiatan ini efektif meningkatkan kesadaran anak usia dini terhadap pentingnya pola konsumsi minuman sehat. Kegiatan
DINASTIREVDINASTIREV Notaris memiliki kedudukan yang sangat penting dalam memberikan perlindungan hukum terhadap hak waris anak luar kawin.melalui kewenangan membuat akta otentik,Notaris memiliki kedudukan yang sangat penting dalam memberikan perlindungan hukum terhadap hak waris anak luar kawin.melalui kewenangan membuat akta otentik,
UNESUNES Hal ini menunjukkan mulai terbentuknya efek jera pada klien. Pelaksanaan pencabutan hak program integrasi terhadap narapidana yang kembali melakukan tindakHal ini menunjukkan mulai terbentuknya efek jera pada klien. Pelaksanaan pencabutan hak program integrasi terhadap narapidana yang kembali melakukan tindak
STISHUSNULKHOTIMAHSTISHUSNULKHOTIMAH Pelaksanaan kegiatan MABIT ini ditujukan untuk murid kelas 5 & 6 MI PUI Ciwedus 1 desa Timbang Kecamatan Cigandamekar Kabupaten Kuningan. Tujuan dari MABITPelaksanaan kegiatan MABIT ini ditujukan untuk murid kelas 5 & 6 MI PUI Ciwedus 1 desa Timbang Kecamatan Cigandamekar Kabupaten Kuningan. Tujuan dari MABIT