UNUSIAUNUSIA
AL WASATH Jurnal Ilmu HukumAL WASATH Jurnal Ilmu HukumProses panjang penyusunan KUHP Nasional Indonesia telah selesai sejak Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) disahkan dan diundangkan. Kritik masyarakat sebelum KUHP Nasional disahkan (pada saat masih dalam bentuk rancangan) terhadap keberadaan pengaturan terkait hukum yang hidup dalam masyarakat sebagaimana diatur dalam Pasal 2 KUHP Nasional, tidak mengubah apapun terhadap pengaturan dimaksud kecuali adanya penambahan satu ayat yang semula dua menjadi tiga. Sifat melawan hukum perbuatan pidana yang semula ada sepanjang diatur dalam aturan undang-undang, kini berkembang menjadi tidak semata berdasarkan aturan undang-undang tertulis, namun juga berdasarkan hukum yang hidup dalam masyarakat. Artikel ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, artikel ini bermaksud menawarkan sebuah rekonstruksi terhadap pengaturan hukum yang ada dengan terlebih dahulu mengkaji apakah keberadaan pasal dimaksud telah sesuai dengan kaidah normatif dalam sistem hukum di Indonesia. Diperlukan upaya rekonstruksi pengaturan, yang dalam penelitian ini menunjukkan bahwa sifat melawan hukum materiil yang dibutuhkan di Indonesia saat ini dan yang akan datang bukanlah sifat melawan hukum materiil dalam fungsinya yang positif, namun lebih kepada sifat melawan hukum materiil dalam fungsinya yang negatif, sehingga pengaturan Pasal 2 KUHP Nasional perlu diubah dan dikoreksi dengan segera.
Berdasarkan uraian pembahasan, dapat disimpulkan bahwa rekonstruksi terhadap rumusan Pasal 2 KUHP Nasional yang memuat ajaran sifat melawan hukum pidana materiil mutlak diperlukan.Sifat melawan hukum pidana materiil yang lebih dibutuhkan pada masa yang akan datang adalah sifat melawan hukum materiil dalam fungsinya yang negatif, bukan positif, apalagi sampai dicantumkan dan dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan tertulis.Sifat melawan hukum pidana materiil yang bersumber dari hukum adat semestinya tetap ditempatkan sebagai sumber hukum yang tidak tertulis sehingga dapat dikembalikan kepada karakternya yang asli dan dinamis.
Penelitian selanjutnya dapat mengeksplorasi bagaimana merancang pedoman yang jelas dan praktis bagi hakim untuk menerapkan sifat melawan hukum dalam fungsi negatif, khususnya dalam kasus yang menyentuh rasa keadilan masyarakat lokal. Studi ini perlu menjawab pertanyaan tentang bagaimana criteria objektif dapat dibuat agar putusan hakim tidak sewenang-wenang dan tetap menghormati asas legalitas yang telah ditetapkan Mahkamah Konstitusi. Di samping itu, penting juga untuk meneliti bentuk-bentuk konflik nyata yang mungkin muncul ketika sistem peradilan yang formal dan standar mencoba memutuskan sengketa berdasarkan hukum adat yang sangat dinamis dan tidak tertulis. Penelitian ini bisa mengidentifikasi tantangan terbesar yang dihadapi oleh para penegak hukum dalam memahami dan menerapkan norma adat dalam konteks hukum pidana nasional. Terakhir, sebuah arah penelitian yang baru adalah mengkaji hubungan timbal balik antara pengaturan pidana adat dalam KUHP ini dengan upaya perlindungan hak-hak masyarakat hukum adat secara keseluruhan. Pertanyaan yang menarik adalah apakah penerapan hukum pidana adat benar-benar memperkuat atau justru melemahkan posisi dan eksistensi komunitas adat itu sendiri di mata hukum nasional.
| File size | 379.58 KB |
| Pages | 13 |
| Short Link | https://juris.id/p-14c |
| Lookup Links | Google ScholarGoogle Scholar, Semantic ScholarSemantic Scholar, CORE.ac.ukCORE.ac.uk, WorldcatWorldcat, ZenodoZenodo, Research GateResearch Gate, Academia.eduAcademia.edu, OpenAlexOpenAlex, Hollis HarvardHollis Harvard |
| DMCA | Report |
Related /
MKRIMKRI Putusan Mahkamah Konstitusi membatalkan penjelasan tersebut, membuka peluang lebih luas bagi pihak yang tidak puas untuk mengajukan pembatalan putusanPutusan Mahkamah Konstitusi membatalkan penjelasan tersebut, membuka peluang lebih luas bagi pihak yang tidak puas untuk mengajukan pembatalan putusan
MKRIMKRI Oleh karena itu, setiap UU APBN yang berpotensi bertentangan dengan UUD 1945 harus dapat dikoreksi melalui mekanisme pengujian Mahkamah Konstitusi. HalOleh karena itu, setiap UU APBN yang berpotensi bertentangan dengan UUD 1945 harus dapat dikoreksi melalui mekanisme pengujian Mahkamah Konstitusi. Hal
MKRIMKRI Namun, melalui proses pengujian undang-undang oleh Mahkamah Konstitusi, paradigma tersebut bergeser ke arah pelonggaran, di mana pembatasan hanya dibenarkanNamun, melalui proses pengujian undang-undang oleh Mahkamah Konstitusi, paradigma tersebut bergeser ke arah pelonggaran, di mana pembatasan hanya dibenarkan
MKRIMKRI Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 004/SKLN-IV/2006 menggunakan penafsiran gramatika untuk menentukan lembaga negara yang kewenangannya diberikanMahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 004/SKLN-IV/2006 menggunakan penafsiran gramatika untuk menentukan lembaga negara yang kewenangannya diberikan
MKRIMKRI Pengujian hukum mengandung falasi, kurangnya pertimbangan dampak, dan pemisahan pertimbangan yang membuat analisa tidak utuh. Putusan tidak berhasil menjawabPengujian hukum mengandung falasi, kurangnya pertimbangan dampak, dan pemisahan pertimbangan yang membuat analisa tidak utuh. Putusan tidak berhasil menjawab
IUSIUS Isu hukum yang dikaji adalah kekosongan hukum terkait perangkat lunak trading robot atau yang dikenal sebagai Expert Advisor dalam praktik perdaganganIsu hukum yang dikaji adalah kekosongan hukum terkait perangkat lunak trading robot atau yang dikenal sebagai Expert Advisor dalam praktik perdagangan
UPN VeteranUPN Veteran Berdasarkan urian diatas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa pelaksanaan perisidangan perkara pidana secara online ini telah memiliki kekuatan hukum atauBerdasarkan urian diatas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa pelaksanaan perisidangan perkara pidana secara online ini telah memiliki kekuatan hukum atau
IUSIUS Kendala utama yang dihadapi masyarakat adat adalah ketiadaan bukti tertulis atas tanah adat, meskipun terdapat bukti alami dan turun temurun. Upaya yangKendala utama yang dihadapi masyarakat adat adalah ketiadaan bukti tertulis atas tanah adat, meskipun terdapat bukti alami dan turun temurun. Upaya yang
Useful /
GUMPUBLISHERGUMPUBLISHER Guru memegang peranan penting dalam sistem pendidikan Indonesia, yaitu mengubah kepribadian, moral, dan nilai-nilai sosial siswa menjadi pribadi yang cerdas,Guru memegang peranan penting dalam sistem pendidikan Indonesia, yaitu mengubah kepribadian, moral, dan nilai-nilai sosial siswa menjadi pribadi yang cerdas,
GUMPUBLISHERGUMPUBLISHER Strategi seperti peningkatan konektivitas digital, pelatihan guru berbasis lokal, kolaborasi dalam pengelolaan keuangan pendidikan, serta pengembanganStrategi seperti peningkatan konektivitas digital, pelatihan guru berbasis lokal, kolaborasi dalam pengelolaan keuangan pendidikan, serta pengembangan
IRPIIRPI Sistem Pengenalan Tulisan Tangan ini menunjukkan potensi dalam menangani variabilitas dunia nyata, terutama dalam keterbacaan resep dokter tulisan tangan.Sistem Pengenalan Tulisan Tangan ini menunjukkan potensi dalam menangani variabilitas dunia nyata, terutama dalam keterbacaan resep dokter tulisan tangan.
IRPIIRPI Evaluasi model dilakukan menggunakan metrik akurasi, presisi, recall, dan F1-score. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Random Forest memiliki akurasi lebihEvaluasi model dilakukan menggunakan metrik akurasi, presisi, recall, dan F1-score. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Random Forest memiliki akurasi lebih