UNUSIAUNUSIA
AL WASATH Jurnal Ilmu HukumAL WASATH Jurnal Ilmu HukumProses panjang penyusunan KUHP Nasional Indonesia telah selesai sejak Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) disahkan dan diundangkan. Kritik masyarakat sebelum KUHP Nasional disahkan (pada saat masih dalam bentuk rancangan) terhadap keberadaan pengaturan terkait hukum yang hidup dalam masyarakat sebagaimana diatur dalam Pasal 2 KUHP Nasional, tidak mengubah apapun terhadap pengaturan dimaksud kecuali adanya penambahan satu ayat yang semula dua menjadi tiga. Sifat melawan hukum perbuatan pidana yang semula ada sepanjang diatur dalam aturan undang-undang, kini berkembang menjadi tidak semata berdasarkan aturan undang-undang tertulis, namun juga berdasarkan hukum yang hidup dalam masyarakat. Artikel ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, artikel ini bermaksud menawarkan sebuah rekonstruksi terhadap pengaturan hukum yang ada dengan terlebih dahulu mengkaji apakah keberadaan pasal dimaksud telah sesuai dengan kaidah normatif dalam sistem hukum di Indonesia. Diperlukan upaya rekonstruksi pengaturan, yang dalam penelitian ini menunjukkan bahwa sifat melawan hukum materiil yang dibutuhkan di Indonesia saat ini dan yang akan datang bukanlah sifat melawan hukum materiil dalam fungsinya yang positif, namun lebih kepada sifat melawan hukum materiil dalam fungsinya yang negatif, sehingga pengaturan Pasal 2 KUHP Nasional perlu diubah dan dikoreksi dengan segera.
Berdasarkan uraian pembahasan, dapat disimpulkan bahwa rekonstruksi terhadap rumusan Pasal 2 KUHP Nasional yang memuat ajaran sifat melawan hukum pidana materiil mutlak diperlukan.Sifat melawan hukum pidana materiil yang lebih dibutuhkan pada masa yang akan datang adalah sifat melawan hukum materiil dalam fungsinya yang negatif, bukan positif, apalagi sampai dicantumkan dan dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan tertulis.Sifat melawan hukum pidana materiil yang bersumber dari hukum adat semestinya tetap ditempatkan sebagai sumber hukum yang tidak tertulis sehingga dapat dikembalikan kepada karakternya yang asli dan dinamis.
Penelitian selanjutnya dapat mengeksplorasi bagaimana merancang pedoman yang jelas dan praktis bagi hakim untuk menerapkan sifat melawan hukum dalam fungsi negatif, khususnya dalam kasus yang menyentuh rasa keadilan masyarakat lokal. Studi ini perlu menjawab pertanyaan tentang bagaimana criteria objektif dapat dibuat agar putusan hakim tidak sewenang-wenang dan tetap menghormati asas legalitas yang telah ditetapkan Mahkamah Konstitusi. Di samping itu, penting juga untuk meneliti bentuk-bentuk konflik nyata yang mungkin muncul ketika sistem peradilan yang formal dan standar mencoba memutuskan sengketa berdasarkan hukum adat yang sangat dinamis dan tidak tertulis. Penelitian ini bisa mengidentifikasi tantangan terbesar yang dihadapi oleh para penegak hukum dalam memahami dan menerapkan norma adat dalam konteks hukum pidana nasional. Terakhir, sebuah arah penelitian yang baru adalah mengkaji hubungan timbal balik antara pengaturan pidana adat dalam KUHP ini dengan upaya perlindungan hak-hak masyarakat hukum adat secara keseluruhan. Pertanyaan yang menarik adalah apakah penerapan hukum pidana adat benar-benar memperkuat atau justru melemahkan posisi dan eksistensi komunitas adat itu sendiri di mata hukum nasional.
| File size | 379.58 KB |
| Pages | 13 |
| DMCA | Report |
Related /
UNAIM WAMENAUNAIM WAMENA Tridharma perguruan tinggi memiliki peran strategis dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Papua Pegunungan, namun menghadapi tantangan infrastruktur,Tridharma perguruan tinggi memiliki peran strategis dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Papua Pegunungan, namun menghadapi tantangan infrastruktur,
STFXAMBONSTFXAMBON Kesimpulan menegaskan bahwa etika niat Abelard dapat menjadi jembatan konseptual antara identitas iman partikular dan nilai-nilai universal, memperkayaKesimpulan menegaskan bahwa etika niat Abelard dapat menjadi jembatan konseptual antara identitas iman partikular dan nilai-nilai universal, memperkaya
UntikaUntika Penelitian ini mengkaji peran kepala desa dalam menangani tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di tingkat lokal. Meskipun Undang-Undang NomorPenelitian ini mengkaji peran kepala desa dalam menangani tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di tingkat lokal. Meskipun Undang-Undang Nomor
IUSIUS Penentuan hak tanah adat bagi masyarakat adat di wilayah perbatasan tumbuh semakin kompleks ketika menilai klaim individu dalam kerangka hak kolektif.Penentuan hak tanah adat bagi masyarakat adat di wilayah perbatasan tumbuh semakin kompleks ketika menilai klaim individu dalam kerangka hak kolektif.
UPBUPB Upaya peningkatan kesadaran, digitalisasi pengetahuan, serta penguatan mekanisme ABS menjadi kunci untuk mengembangkan pengobatan tradisional secara berkelanjutanUpaya peningkatan kesadaran, digitalisasi pengetahuan, serta penguatan mekanisme ABS menjadi kunci untuk mengembangkan pengobatan tradisional secara berkelanjutan
DINASTIREVDINASTIREV Kedua, tahap pemilihan alternatif kebijakan, adanya konflik kepentingan antar faksi yang memperdebatkan pembangunan dan investasi akan terganggu karenaKedua, tahap pemilihan alternatif kebijakan, adanya konflik kepentingan antar faksi yang memperdebatkan pembangunan dan investasi akan terganggu karena
UNUSIAUNUSIA Penerapan Pasal 106 Jo Pasal 55 ayat (1) dalam Putusan Nomor 69/Pid. Drh telah sesuai dengan fakta hukum yang telah dibuktikan dalam persidangan, di manaPenerapan Pasal 106 Jo Pasal 55 ayat (1) dalam Putusan Nomor 69/Pid. Drh telah sesuai dengan fakta hukum yang telah dibuktikan dalam persidangan, di mana
UNEJUNEJ Analisis pada bagian ini menunjukkan bahwa inisiatif hak asasi berbasis regional menonjolkan dua keuntungan utama dalam pengaplikasian mekanisme penegakanAnalisis pada bagian ini menunjukkan bahwa inisiatif hak asasi berbasis regional menonjolkan dua keuntungan utama dalam pengaplikasian mekanisme penegakan
Useful /
ITNYITNY Kondisi tanpa gangguan menunjukkan tingkat optimal genset rendah kecuali genset 1. Dalam kondisi gangguan pada salah satu genset, diperlukan penyesuaianKondisi tanpa gangguan menunjukkan tingkat optimal genset rendah kecuali genset 1. Dalam kondisi gangguan pada salah satu genset, diperlukan penyesuaian
UNEJUNEJ Karena Thailand tidak mengakui status pengungsi mereka, hak‑hak manusia yang dijanjikan dalam Deklarasi Hak Asasi Manusia tidak dijamin bagi kelompokKarena Thailand tidak mengakui status pengungsi mereka, hak‑hak manusia yang dijanjikan dalam Deklarasi Hak Asasi Manusia tidak dijamin bagi kelompok
UNEJUNEJ Bahkan, pengadilan itu sendiri telah digunakan sebagai alat untuk sensor media, membungkam oposisi, dan mengintimidasi awak media. Penelitian ini menunjukkanBahkan, pengadilan itu sendiri telah digunakan sebagai alat untuk sensor media, membungkam oposisi, dan mengintimidasi awak media. Penelitian ini menunjukkan
UINUIN Hal ini tampak dari keragaman bentuk sanksi yang diberikan kepada para pelaku poligami. Perkembangan hukum keluarga di negara-negara Muslim menunjukkanHal ini tampak dari keragaman bentuk sanksi yang diberikan kepada para pelaku poligami. Perkembangan hukum keluarga di negara-negara Muslim menunjukkan