STIAPEMBANGUNANPALUSTIAPEMBANGUNANPALU
PARADIGMA : Jurnal Administrasi PublikPARADIGMA : Jurnal Administrasi PublikBerdasarkan Instruksi Presiden No.10 Tahun 2018 tentang percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana gempa bumi. Pemerintah Kab. Donggala mempunyai target dalam penyelesaian pelaksanaan yaitu bangunan rumah masyarakat selesai rampung pada desember 2019, namun sampai pada tahun 2021 program rehabilitasi dan rekonstruksi masih belum terselesaikan di Kabupaten Donggala. Tujuan: penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan Penanggulangan Bencana Melalui Program Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pasca Bencana Gempa Bumi di kecamatan Labuan Kabupaten Donggala. Metode: Penelitian yang dilakukan menggunakan metode kualitatif Deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi secara langsung ke lokasi penelitian, wawancara dengan beberapa informan kunci yang mampu menjawab beberapa pertanyaan. Hasil/Temuan: Bahwa, Implementasi Kebijakan Penanggulangan Bencana Melalui Program Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pasca Bencana Gempa Bumi di Kecamatan Labuan Kabupaten Donggala Provinsi Sulawesi belum berjala maksimal. Diukur dari dimensi teori Van Meter dan Van Horn, terdapat dimensi standar dan sasaran yang belum telaksana dengan baik. Seperti dalam menjalankan program rehabilitasi dan rekontruksi pasca bencana, pemerintah Kabupaten melalui pendamping kecamatan yang ditunjuk untuk melaksanakan pendataan rumah rusak berat dan ringan tidak tepat sasaran, pendamping tersebut lebih mengutamakan kepantingan keluarga dan kelompok, sehingga terdapat beberapa masyarakat mengeluh dengan kebijakan yang diberiakn oleh pemerintah. Kesimpulan: Impelemtasi Kebijakan Penanggulangan Bencana Melalui Program Rehabilitasi Dan Rekonstruksi pasca bencana gempa bumi di Kecamatan Labuan Kabupaten Donggala masih terdapat kendala-kendala yang menghambat penyelesaian pelaksanaan program, sehingga program tersebut belum berjalan dengan baik serta masih banyak masalah yang ada di lapangan. Seperti halnya dalam pendataan yang tidak tepat sasaran menyebabkan beberapa kali pendataan ulang dari Pemerintah kepada masyarakat, serta masih banyak kekurangan yang perlu diperhatikan untuk diperbaiki.
Implementasi Kebijakan Penanggulangan Bencana Melalui Program Rehabilitasi Dan Rekonstruksi pasca bencana gempa bumi di Kecamatan Labuan Kabupaten Donggala masih terdapat kendala-kendala yang menghambat penyelesaian pelaksanaan program, sehingga program tersebut belum berjalan dengan baik serta masih banyak masalah yang ada di lapangan.Seperti halnya dalam pendataan yang tidak tepat sasaran menyebabkan beberapa kali pendataan ulang dari Pemerintah kepada masyarakat, serta masih banyak kekurangan yang perlu diperhatikan untuk diperbaiki.Fakta yang ada dilapangan ternyata menyebutkan bahwa masih banyak ditemukan sejumlah ketidak berhasilan pemerintah Kabupaten Donggala dalam proses Implementasi Kebijakan Penanggulangan Bencana Melalui Program Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pasca Bencana Gempa Bumi diantaranya kurang perhatian yang kurang telitinya para pelaksana, informasi tidak terlalu jelas sehingga sering terjadi miss komunikasi sehingga menyebabkan koordinasi kurang optimal.
Penelitian lanjutan dapat memperdalam pemahaman mengenai implementasi kebijakan penanggulangan bencana pasca-gempa bumi ini dengan beberapa pendekatan. Pertama, perlu adanya studi yang lebih mendalam mengenai faktor-faktor pendorong dan penghambat di balik kendala pendataan yang tidak tepat sasaran serta potensi penyalahgunaan wewenang oleh pendamping. Ini bisa dilakukan dengan menganalisis secara kualitatif dinamika kekuasaan, etika, dan jaringan sosial yang memengaruhi objektivitas dan integritas dalam proses verifikasi dan alokasi bantuan, melibatkan wawancara mendalam dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk masyarakat terdampak, aparat desa, hingga pejabat di tingkat kabupaten. Kedua, penelitian selanjutnya dapat fokus pada evaluasi dampak jangka panjang dari implementasi program yang belum optimal ini terhadap keberlanjutan pemulihan masyarakat. Penting untuk mengukur bagaimana keterlambatan dan ketidaktepatan dalam rehabilitasi memengaruhi aspek ekonomi, sosial, dan psikologis individu serta keluarga, terutama pada kelompok rentan seperti lansia, perempuan, atau penyandang disabilitas, untuk memahami konsekuensi riil dari kebijakan yang tidak efektif. Ketiga, untuk mencari solusi konkret, studi komparatif bisa dilakukan dengan membandingkan model implementasi program rehabilitasi di daerah lain di Indonesia atau bahkan di luar negeri yang dianggap lebih berhasil atau memiliki praktik terbaik dalam menangani tantangan serupa. Pendekatan ini dapat mengidentifikasi inovasi dalam kebijakan, tata kelola, atau penggunaan teknologi (misalnya, sistem informasi geografis atau platform transparansi berbasis digital) yang dapat diadopsi untuk meningkatkan akurasi, efisiensi, dan akuntabilitas program rehabilitasi dan rekonstruksi di Kabupaten Donggala di masa mendatang.
| File size | 209.18 KB |
| Pages | 7 |
| DMCA | Report |
Related /
UINMADURAUINMADURA Profesi notaris di Indonesia memerlukan landasan moral yang kuat berdasarkan prinsip-prinsip Al-Quran seperti kejujuran, keadilan, dan amanah. ImplementasiProfesi notaris di Indonesia memerlukan landasan moral yang kuat berdasarkan prinsip-prinsip Al-Quran seperti kejujuran, keadilan, dan amanah. Implementasi
DINASTIREVDINASTIREV Keputusan ini mencerminkan ketegangan antara pendekatan formalisme hukum dan perlindungan hak konstitusional, serta inkonsistensi putusan antar hakim.Keputusan ini mencerminkan ketegangan antara pendekatan formalisme hukum dan perlindungan hak konstitusional, serta inkonsistensi putusan antar hakim.
TIGA MUTIARATIGA MUTIARA Disahkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menimbulkan persoalan baru dalamDisahkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menimbulkan persoalan baru dalam
UMMUMM 23 Tahun 2014 mengklasifikasikannya sebagai bagian dari pemerintah daerah, menghasilkan tumpang tindih fungsi dengan kepala daerah. Kebingungan peran ini23 Tahun 2014 mengklasifikasikannya sebagai bagian dari pemerintah daerah, menghasilkan tumpang tindih fungsi dengan kepala daerah. Kebingungan peran ini
UMMUMM Strategi pencegahan politisasi penegakan hukum kasus korupsi harus melampaui pendekatan represif dengan mengintegrasikan tindakan preventif berbasis kearifanStrategi pencegahan politisasi penegakan hukum kasus korupsi harus melampaui pendekatan represif dengan mengintegrasikan tindakan preventif berbasis kearifan
NEOLECTURANEOLECTURA Oleh karena itu, penetapan tersangka dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum. Penelitian ini menyoroti pentingnya penerapan asas due process of law dalamOleh karena itu, penetapan tersangka dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum. Penelitian ini menyoroti pentingnya penerapan asas due process of law dalam
JURNALKUJURNALKU Pandemi Covid-19 merebak di Indonesia di awal tahun 2020. World Health Organization (WHO) menyatakan bahwa virus ini menjadi pandemi global. PenyebarannyaPandemi Covid-19 merebak di Indonesia di awal tahun 2020. World Health Organization (WHO) menyatakan bahwa virus ini menjadi pandemi global. Penyebarannya
UNIRAYAUNIRAYA Sby. pada putusan tersebut, tergugat di wajibkan untuk merehabilitasi, mengembalikan harkat dan martabat para penggugat dan menghukum tergugat untuk membayarSby. pada putusan tersebut, tergugat di wajibkan untuk merehabilitasi, mengembalikan harkat dan martabat para penggugat dan menghukum tergugat untuk membayar
Useful /
UMMUMM Usulan ini kemudian harus disetujui oleh MPR, yang mencerminkan kehendak rakyat. Pada akhirnya, Mahkamah Konstitusi sangat penting dalam menentukan apakahUsulan ini kemudian harus disetujui oleh MPR, yang mencerminkan kehendak rakyat. Pada akhirnya, Mahkamah Konstitusi sangat penting dalam menentukan apakah
UMMUMM Metode penelitian yang digunakan bersifat normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan mekanisme pengajuan kepailitanMetode penelitian yang digunakan bersifat normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan mekanisme pengajuan kepailitan
UMMUMM Indonesia dan Jerman sama-sama menjamin kebebasan beragama dan beribadah dalam konstitusi, namun menerapkan pendekatan regulasi yang berbeda. IndonesiaIndonesia dan Jerman sama-sama menjamin kebebasan beragama dan beribadah dalam konstitusi, namun menerapkan pendekatan regulasi yang berbeda. Indonesia
UMMUMM Disharmoni antar pasal dalam UU Narkotika dan regulasi terkait telah menghambat perlindungan hukum dan pelaksanaan rehabilitasi bagi pecandu narkotika.Disharmoni antar pasal dalam UU Narkotika dan regulasi terkait telah menghambat perlindungan hukum dan pelaksanaan rehabilitasi bagi pecandu narkotika.