Publisher

STIAPEMBANGUNANPALUSTIAPEMBANGUNANPALU

Journal PARADIGMA : Jurnal Administrasi PublikPARADIGMA : Jurnal Administrasi Publik Abstract

Berdasarkan Instruksi Presiden No.10 Tahun 2018 tentang percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana gempa bumi. Pemerintah Kab. Donggala mempunyai target dalam penyelesaian pelaksanaan yaitu bangunan rumah masyarakat selesai rampung pada desember 2019, namun sampai pada tahun 2021 program rehabilitasi dan rekonstruksi masih belum terselesaikan di Kabupaten Donggala. Tujuan: penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan Penanggulangan Bencana Melalui Program Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pasca Bencana Gempa Bumi di kecamatan Labuan Kabupaten Donggala. Metode: Penelitian yang dilakukan menggunakan metode kualitatif Deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi secara langsung ke lokasi penelitian, wawancara dengan beberapa informan kunci yang mampu menjawab beberapa pertanyaan. Hasil/Temuan: Bahwa, Implementasi Kebijakan Penanggulangan Bencana Melalui Program Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pasca Bencana Gempa Bumi di Kecamatan Labuan Kabupaten Donggala Provinsi Sulawesi belum berjala maksimal. Diukur dari dimensi teori Van Meter dan Van Horn, terdapat dimensi standar dan sasaran yang belum telaksana dengan baik. Seperti dalam menjalankan program rehabilitasi dan rekontruksi pasca bencana, pemerintah Kabupaten melalui pendamping kecamatan yang ditunjuk untuk melaksanakan pendataan rumah rusak berat dan ringan tidak tepat sasaran, pendamping tersebut lebih mengutamakan kepantingan keluarga dan kelompok, sehingga terdapat beberapa masyarakat mengeluh dengan kebijakan yang diberiakn oleh pemerintah. Kesimpulan: Impelemtasi Kebijakan Penanggulangan Bencana Melalui Program Rehabilitasi Dan Rekonstruksi pasca bencana gempa bumi di Kecamatan Labuan Kabupaten Donggala masih terdapat kendala-kendala yang menghambat penyelesaian pelaksanaan program, sehingga program tersebut belum berjalan dengan baik serta masih banyak masalah yang ada di lapangan. Seperti halnya dalam pendataan yang tidak tepat sasaran menyebabkan beberapa kali pendataan ulang dari Pemerintah kepada masyarakat, serta masih banyak kekurangan yang perlu diperhatikan untuk diperbaiki.

Conclusion

Implementasi Kebijakan Penanggulangan Bencana Melalui Program Rehabilitasi Dan Rekonstruksi pasca bencana gempa bumi di Kecamatan Labuan Kabupaten Donggala masih terdapat kendala-kendala yang menghambat penyelesaian pelaksanaan program, sehingga program tersebut belum berjalan dengan baik serta masih banyak masalah yang ada di lapangan.Seperti halnya dalam pendataan yang tidak tepat sasaran menyebabkan beberapa kali pendataan ulang dari Pemerintah kepada masyarakat, serta masih banyak kekurangan yang perlu diperhatikan untuk diperbaiki.Fakta yang ada dilapangan ternyata menyebutkan bahwa masih banyak ditemukan sejumlah ketidak berhasilan pemerintah Kabupaten Donggala dalam proses Implementasi Kebijakan Penanggulangan Bencana Melalui Program Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pasca Bencana Gempa Bumi diantaranya kurang perhatian yang kurang telitinya para pelaksana, informasi tidak terlalu jelas sehingga sering terjadi miss komunikasi sehingga menyebabkan koordinasi kurang optimal.

Future Research

Penelitian lanjutan dapat memperdalam pemahaman mengenai implementasi kebijakan penanggulangan bencana pasca-gempa bumi ini dengan beberapa pendekatan. Pertama, perlu adanya studi yang lebih mendalam mengenai faktor-faktor pendorong dan penghambat di balik kendala pendataan yang tidak tepat sasaran serta potensi penyalahgunaan wewenang oleh pendamping. Ini bisa dilakukan dengan menganalisis secara kualitatif dinamika kekuasaan, etika, dan jaringan sosial yang memengaruhi objektivitas dan integritas dalam proses verifikasi dan alokasi bantuan, melibatkan wawancara mendalam dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk masyarakat terdampak, aparat desa, hingga pejabat di tingkat kabupaten. Kedua, penelitian selanjutnya dapat fokus pada evaluasi dampak jangka panjang dari implementasi program yang belum optimal ini terhadap keberlanjutan pemulihan masyarakat. Penting untuk mengukur bagaimana keterlambatan dan ketidaktepatan dalam rehabilitasi memengaruhi aspek ekonomi, sosial, dan psikologis individu serta keluarga, terutama pada kelompok rentan seperti lansia, perempuan, atau penyandang disabilitas, untuk memahami konsekuensi riil dari kebijakan yang tidak efektif. Ketiga, untuk mencari solusi konkret, studi komparatif bisa dilakukan dengan membandingkan model implementasi program rehabilitasi di daerah lain di Indonesia atau bahkan di luar negeri yang dianggap lebih berhasil atau memiliki praktik terbaik dalam menangani tantangan serupa. Pendekatan ini dapat mengidentifikasi inovasi dalam kebijakan, tata kelola, atau penggunaan teknologi (misalnya, sistem informasi geografis atau platform transparansi berbasis digital) yang dapat diadopsi untuk meningkatkan akurasi, efisiensi, dan akuntabilitas program rehabilitasi dan rekonstruksi di Kabupaten Donggala di masa mendatang.

Metadata

File size	209.18 KB
Pages	7
DMCA	Report