NEOLECTURANEOLECTURA
POSTULATPOSTULATPenelitian ini mengkaji dasar penetapan status tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi berdasarkan Putusan Praperadilan Nomor 5/Pid.Prap/2018/PN.Prp. Fokus utama adalah menilai kesesuaian penetapan tersangka dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan putusan Mahkamah Konstitusi mengenai bukti permulaan yang cukup. Kasus ini melibatkan Faisal Umar, yang ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Negeri Rokan Hulu tanpa adanya dua alat bukti yang cukup sebelum penetapan tersangka dilakukan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penetapan tersangka dilakukan sebelum adanya audit resmi kerugian negara, yang seharusnya menjadi salah satu alat bukti utama. Oleh karena itu, penetapan tersangka dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum. Penelitian ini menyoroti pentingnya penerapan asas due process of law dalam penetapan status tersangka untuk menjamin perlindungan hak asasi manusia.
Penelitian ini menunjukkan bahwa penetapan status tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi harus didasarkan pada bukti permulaan yang cukup sesuai dengan KUHAP.Prp, penetapan tersangka terhadap Faisal Umar tidak memenuhi persyaratan tersebut karena dilakukan sebelum adanya laporan audit kerugian negara.Oleh karena itu, penetapan tersangka dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum, menegaskan pentingnya perlindungan hak asasi tersangka dan penegakan hukum yang adil.
Berdasarkan temuan penelitian, beberapa arah penelitian lanjutan dapat dieksplorasi. Pertama, perlu dilakukan kajian mendalam mengenai definisi dan standar bukti permulaan yang cukup dalam KUHAP untuk menghindari interpretasi yang multitafsir dan potensi penyalahgunaan wewenang oleh aparat penegak hukum. Kedua, penelitian lebih lanjut dapat dilakukan untuk mengevaluasi efektivitas mekanisme praperadilan dalam melindungi hak-hak tersangka dan memastikan akuntabilitas proses penetapan status tersangka. Ketiga, studi komparatif mengenai sistem penetapan tersangka di negara-negara lain dengan sistem hukum yang serupa dapat memberikan wawasan berharga untuk meningkatkan kualitas hukum acara pidana di Indonesia. Penelitian-penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam memperkuat supremasi hukum, melindungi hak asasi manusia, dan meningkatkan efektivitas pemberantasan korupsi di Indonesia, dengan memastikan bahwa setiap tindakan hukum yang diambil oleh aparat penegak hukum didasarkan pada bukti yang kuat dan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan.
| File size | 209.73 KB |
| Pages | 6 |
| DMCA | Report |
Related /
STIAMISTIAMI Sampel diambil menggunakan teknik random sampling (acak). Teknik pengolahan data dilakukan melalui analisis regresi linier berganda. Hasil analisis statistikSampel diambil menggunakan teknik random sampling (acak). Teknik pengolahan data dilakukan melalui analisis regresi linier berganda. Hasil analisis statistik
STIALANSTIALAN Sebuah bentuk korupsi yang sangat merugikan dan merusak integritas birokrasi serta menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan merupakan korupsiSebuah bentuk korupsi yang sangat merugikan dan merusak integritas birokrasi serta menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan merupakan korupsi
DAARULHUDADAARULHUDA Studi kasus Gubernur Riau mengungkap pola korupsi sistemik yang melibatkan jaringan eksekutif-legislatif, penggunaan simbol agama untuk legitimasi, danStudi kasus Gubernur Riau mengungkap pola korupsi sistemik yang melibatkan jaringan eksekutif-legislatif, penggunaan simbol agama untuk legitimasi, dan
STISIPOLRAJAHAJISTISIPOLRAJAHAJI Metode penelitian yang digunakan adalah literature review yang dilakukan dengan cara mengumpulkan beberapa artikel dengan topic yang sama untuk dikajiMetode penelitian yang digunakan adalah literature review yang dilakukan dengan cara mengumpulkan beberapa artikel dengan topic yang sama untuk dikaji
UNAIM WAMENAUNAIM WAMENA Korupsi di sektor publik merupakan masalah serius yang menghambat terwujudnya birokrasi yang bersih dan berintegritas di Indonesia. Artikel ini menunjukkanKorupsi di sektor publik merupakan masalah serius yang menghambat terwujudnya birokrasi yang bersih dan berintegritas di Indonesia. Artikel ini menunjukkan
NEOLECTURANEOLECTURA Pembuktian gratifikasi sebagai suap menjadi krusial, dengan beban pembuktian berbeda tergantung nilai gratifikasi. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta PusatPembuktian gratifikasi sebagai suap menjadi krusial, dengan beban pembuktian berbeda tergantung nilai gratifikasi. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
NEOLECTURANEOLECTURA Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dan menunjukkan bahwa Indonesia masih menghadapi kesulitan besar dalam pemberantasan korupsi. PeraturanPenelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dan menunjukkan bahwa Indonesia masih menghadapi kesulitan besar dalam pemberantasan korupsi. Peraturan
UINGUSDURUINGUSDUR Korupsi adalah tindakan yang bertentangan dengan hati nurani, norma, dan nilai sosial, agama, moral, dan hukum yang bertujuan memperkaya diri, keluarga,Korupsi adalah tindakan yang bertentangan dengan hati nurani, norma, dan nilai sosial, agama, moral, dan hukum yang bertujuan memperkaya diri, keluarga,
Useful /
RCSDEVELOPMENTRCSDEVELOPMENT Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan kompetensi analitis peserta sebesar 110,1% setelah program dilaksanakan. Peserta juga mulai beralih dari penetapanHasil kegiatan menunjukkan peningkatan kompetensi analitis peserta sebesar 110,1% setelah program dilaksanakan. Peserta juga mulai beralih dari penetapan
RCSDEVELOPMENTRCSDEVELOPMENT Temuan ini menunjukkan bahwa intervensi literasi berbasis komunitas yang memadukan bahan bacaan, metode pembelajaran kreatif, dan teknologi sederhana efektifTemuan ini menunjukkan bahwa intervensi literasi berbasis komunitas yang memadukan bahan bacaan, metode pembelajaran kreatif, dan teknologi sederhana efektif
STIECENDEKIAKUSTIECENDEKIAKU Penetapan nilai sewa ini didasari oleh prinsip-prinsip pasar dan dipengaruhi oleh berbagai faktor yang krusial. Faktor-faktor penentu nilai sewa meliputiPenetapan nilai sewa ini didasari oleh prinsip-prinsip pasar dan dipengaruhi oleh berbagai faktor yang krusial. Faktor-faktor penentu nilai sewa meliputi
STIECENDEKIAKUSTIECENDEKIAKU BPR XXX tidak berjalan secara memadai sesuai prinsip-prinsip penerapan GCG karena terdapat berbagai penyimpangan oleh manajemen dan komisaris utama. TerjadiBPR XXX tidak berjalan secara memadai sesuai prinsip-prinsip penerapan GCG karena terdapat berbagai penyimpangan oleh manajemen dan komisaris utama. Terjadi