NEOLECTURANEOLECTURA
POSTULATPOSTULATPenelitian ini mengkaji dasar penetapan status tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi berdasarkan Putusan Praperadilan Nomor 5/Pid.Prap/2018/PN.Prp. Fokus utama adalah menilai kesesuaian penetapan tersangka dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan putusan Mahkamah Konstitusi mengenai bukti permulaan yang cukup. Kasus ini melibatkan Faisal Umar, yang ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Negeri Rokan Hulu tanpa adanya dua alat bukti yang cukup sebelum penetapan tersangka dilakukan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penetapan tersangka dilakukan sebelum adanya audit resmi kerugian negara, yang seharusnya menjadi salah satu alat bukti utama. Oleh karena itu, penetapan tersangka dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum. Penelitian ini menyoroti pentingnya penerapan asas due process of law dalam penetapan status tersangka untuk menjamin perlindungan hak asasi manusia.
Penelitian ini menunjukkan bahwa penetapan status tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi harus didasarkan pada bukti permulaan yang cukup sesuai dengan KUHAP.Prp, penetapan tersangka terhadap Faisal Umar tidak memenuhi persyaratan tersebut karena dilakukan sebelum adanya laporan audit kerugian negara.Oleh karena itu, penetapan tersangka dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum, menegaskan pentingnya perlindungan hak asasi tersangka dan penegakan hukum yang adil.
Berdasarkan temuan penelitian, beberapa arah penelitian lanjutan dapat dieksplorasi. Pertama, perlu dilakukan kajian mendalam mengenai definisi dan standar bukti permulaan yang cukup dalam KUHAP untuk menghindari interpretasi yang multitafsir dan potensi penyalahgunaan wewenang oleh aparat penegak hukum. Kedua, penelitian lebih lanjut dapat dilakukan untuk mengevaluasi efektivitas mekanisme praperadilan dalam melindungi hak-hak tersangka dan memastikan akuntabilitas proses penetapan status tersangka. Ketiga, studi komparatif mengenai sistem penetapan tersangka di negara-negara lain dengan sistem hukum yang serupa dapat memberikan wawasan berharga untuk meningkatkan kualitas hukum acara pidana di Indonesia. Penelitian-penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam memperkuat supremasi hukum, melindungi hak asasi manusia, dan meningkatkan efektivitas pemberantasan korupsi di Indonesia, dengan memastikan bahwa setiap tindakan hukum yang diambil oleh aparat penegak hukum didasarkan pada bukti yang kuat dan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan.
| File size | 209.73 KB |
| Pages | 6 |
| DMCA | Report |
Related /
UNISANUNISAN Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi bagaimana kebijakan fiskal negara dalam hal alokasi, distribusi, dan stabilisasi dilaksanakan selama pandemi.Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi bagaimana kebijakan fiskal negara dalam hal alokasi, distribusi, dan stabilisasi dilaksanakan selama pandemi.
IAIN LANGSAIAIN LANGSA Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun grasi dalam hukum positif dapat berfungsi sebagai instrumen kemanusiaan dan rehabilitatif, legitimasi penerapannyaHasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun grasi dalam hukum positif dapat berfungsi sebagai instrumen kemanusiaan dan rehabilitatif, legitimasi penerapannya
UBHARAJAYAUBHARAJAYA Hasil kegiatan menunjukkan bahwa penguatan pemahaman hukum memiliki peran penting dalam mendukung ketepatan penentuan pendekatan penegakan hukum. PeningkatanHasil kegiatan menunjukkan bahwa penguatan pemahaman hukum memiliki peran penting dalam mendukung ketepatan penentuan pendekatan penegakan hukum. Peningkatan
UIAUIA Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwaMetode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
APPIHIAPPIHI Keterlibatan lembaga seperti Bank Indonesia, aparat penegak hukum, dan perwakilan masyarakat diperlukan untuk memastikan perjanjian restoratif menghasilkanKeterlibatan lembaga seperti Bank Indonesia, aparat penegak hukum, dan perwakilan masyarakat diperlukan untuk memastikan perjanjian restoratif menghasilkan
KAMPUNGJURNALKAMPUNGJURNAL Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan wawancara dengan jaksa yang menangani perkara korupsi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa profesionalismePengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan wawancara dengan jaksa yang menangani perkara korupsi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa profesionalisme
AKABAAKABA Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pentingnyaMetode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pentingnya
AMSIRAMSIR Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor hukum dapat menjadi penyebab tindak pidana korupsi selama pandemi Covid-19, karena terdapat kelemahan dalam peraturanHasil penelitian menunjukkan bahwa faktor hukum dapat menjadi penyebab tindak pidana korupsi selama pandemi Covid-19, karena terdapat kelemahan dalam peraturan
Useful /
UP45UP45 Hasil analisis menunjukkan bahwa cacat paling dominan adalah kerusakan jebol, menyumbang 81% dari total cacat. Dengan penerapan alat seperti check sheet,Hasil analisis menunjukkan bahwa cacat paling dominan adalah kerusakan jebol, menyumbang 81% dari total cacat. Dengan penerapan alat seperti check sheet,
APPIHIAPPIHI Salah satu langkah hukum yang dilakukan kreditor adalah mengajukan permohonan pernyataan pailit ke Pengadilan Niaga. Persyaratan pailit di Indonesia terbilangSalah satu langkah hukum yang dilakukan kreditor adalah mengajukan permohonan pernyataan pailit ke Pengadilan Niaga. Persyaratan pailit di Indonesia terbilang
APPIHIAPPIHI Pasal 37 UUD 1945 menjadi dasar hukum utama yang mengatur prosedur perubahan, dengan syarat ketat terkait pengusulan, quorum, serta batasan substantifPasal 37 UUD 1945 menjadi dasar hukum utama yang mengatur prosedur perubahan, dengan syarat ketat terkait pengusulan, quorum, serta batasan substantif
KAMPUNGJURNALKAMPUNGJURNAL Dana BOS merupakan bentuk kerja pemerintah yang bertujuan untuk memberikan pendidikan yang adil dan mengurangi beban biaya pendidikan bagi siswa, terutamaDana BOS merupakan bentuk kerja pemerintah yang bertujuan untuk memberikan pendidikan yang adil dan mengurangi beban biaya pendidikan bagi siswa, terutama