NEOLECTURANEOLECTURA
POSTULATPOSTULATPenelitian ini mengkaji dasar penetapan status tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi berdasarkan Putusan Praperadilan Nomor 5/Pid.Prap/2018/PN.Prp. Fokus utama adalah menilai kesesuaian penetapan tersangka dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan putusan Mahkamah Konstitusi mengenai bukti permulaan yang cukup. Kasus ini melibatkan Faisal Umar, yang ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Negeri Rokan Hulu tanpa adanya dua alat bukti yang cukup sebelum penetapan tersangka dilakukan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penetapan tersangka dilakukan sebelum adanya audit resmi kerugian negara, yang seharusnya menjadi salah satu alat bukti utama. Oleh karena itu, penetapan tersangka dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum. Penelitian ini menyoroti pentingnya penerapan asas due process of law dalam penetapan status tersangka untuk menjamin perlindungan hak asasi manusia.
Penelitian ini menunjukkan bahwa penetapan status tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi harus didasarkan pada bukti permulaan yang cukup sesuai dengan KUHAP.Prp, penetapan tersangka terhadap Faisal Umar tidak memenuhi persyaratan tersebut karena dilakukan sebelum adanya laporan audit kerugian negara.Oleh karena itu, penetapan tersangka dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum, menegaskan pentingnya perlindungan hak asasi tersangka dan penegakan hukum yang adil.
Berdasarkan temuan penelitian, beberapa arah penelitian lanjutan dapat dieksplorasi. Pertama, perlu dilakukan kajian mendalam mengenai definisi dan standar bukti permulaan yang cukup dalam KUHAP untuk menghindari interpretasi yang multitafsir dan potensi penyalahgunaan wewenang oleh aparat penegak hukum. Kedua, penelitian lebih lanjut dapat dilakukan untuk mengevaluasi efektivitas mekanisme praperadilan dalam melindungi hak-hak tersangka dan memastikan akuntabilitas proses penetapan status tersangka. Ketiga, studi komparatif mengenai sistem penetapan tersangka di negara-negara lain dengan sistem hukum yang serupa dapat memberikan wawasan berharga untuk meningkatkan kualitas hukum acara pidana di Indonesia. Penelitian-penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam memperkuat supremasi hukum, melindungi hak asasi manusia, dan meningkatkan efektivitas pemberantasan korupsi di Indonesia, dengan memastikan bahwa setiap tindakan hukum yang diambil oleh aparat penegak hukum didasarkan pada bukti yang kuat dan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan.
| File size | 209.73 KB |
| Pages | 6 |
| DMCA | Report |
Related /
RADJAPUBLIKARADJAPUBLIKA Corruption is a social problem that significantly impacts development and the economy in Indonesia. This practice arises from weak morals, weak oversight,Corruption is a social problem that significantly impacts development and the economy in Indonesia. This practice arises from weak morals, weak oversight,
STAITARUNASTAITARUNA 3). Implikasi terhadap pembacaan etis dan universalitas Al-Quran adalah bahwa dekonstruksi ini membawa implikasi mendasar bagi penafsiran, yaitu terciptanya3). Implikasi terhadap pembacaan etis dan universalitas Al-Quran adalah bahwa dekonstruksi ini membawa implikasi mendasar bagi penafsiran, yaitu terciptanya
MEJAILMIAHMEJAILMIAH Namun, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013 menyatakan bahwa pemilihan kepala daerah tidak termasuk dalam rezim pemilihan umum nasional sebagaimanaNamun, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013 menyatakan bahwa pemilihan kepala daerah tidak termasuk dalam rezim pemilihan umum nasional sebagaimana
UMMUMM Kajian ini menganalisis mekanisme politisasi hukum dalam konteks pemilu dan dampaknya pada penegakan hukum, serta mengusulkan solusi pencegahan melaluiKajian ini menganalisis mekanisme politisasi hukum dalam konteks pemilu dan dampaknya pada penegakan hukum, serta mengusulkan solusi pencegahan melalui
NEOLECTURANEOLECTURA Penelitian ini menyimpulkan bahwa Indonesia masih menghadapi tantangan besar dalam pemberantasan korupsi, meskipun telah ada berbagai upaya. ImplementasiPenelitian ini menyimpulkan bahwa Indonesia masih menghadapi tantangan besar dalam pemberantasan korupsi, meskipun telah ada berbagai upaya. Implementasi
ITSCIENCEITSCIENCE Hal ini terjadi karena pankreas berhenti memproduksi hormon insulin (diabetes tipe 1), atau melalui kombinasi pankreas yang mengalami penurunan kemampuanHal ini terjadi karena pankreas berhenti memproduksi hormon insulin (diabetes tipe 1), atau melalui kombinasi pankreas yang mengalami penurunan kemampuan
UMMUMM Korupsi dalam era digital telah menjadi ancaman transnasional yang memicu perluasan upaya penanganan melalui ASEAN. Penelitian ini mengkaji evolusi korupsiKorupsi dalam era digital telah menjadi ancaman transnasional yang memicu perluasan upaya penanganan melalui ASEAN. Penelitian ini mengkaji evolusi korupsi
STKIPPACITANSTKIPPACITAN Hasil belajar siswa yang diajar dengan metode STAD lebih tinggi dibandingkan dengan metode Snowball Throwing, dengan rata-rata nilai 75,9 berbanding 63,68.Hasil belajar siswa yang diajar dengan metode STAD lebih tinggi dibandingkan dengan metode Snowball Throwing, dengan rata-rata nilai 75,9 berbanding 63,68.
Useful /
MSTI INDONESIAMSTI INDONESIA The results indicate a positive and statistically significant impact of career development and work culture on job satisfaction. Improving work cultureThe results indicate a positive and statistically significant impact of career development and work culture on job satisfaction. Improving work culture
UMMUMM Artikel ini bertujuan untuk menganalisis implikasi putusan Mahkamah Konstitusi terhadap sistem pemilihan kepala daerah di Indonesia dan mengevaluasi dampaknyaArtikel ini bertujuan untuk menganalisis implikasi putusan Mahkamah Konstitusi terhadap sistem pemilihan kepala daerah di Indonesia dan mengevaluasi dampaknya
UMMUMM 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang mengabaikan keunikan nilai-nilai lokal dalam kerangka hubungan ketenagakerjaan. Studi ini menggunakan metode13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang mengabaikan keunikan nilai-nilai lokal dalam kerangka hubungan ketenagakerjaan. Studi ini menggunakan metode
UMMUMM Di sisi lain, peraturan daerah dapat memperluas dan memperkuat peraturan nasional dengan mengadaptasi pendekatan lokal sesuai kebutuhan masyarakat setempat.Di sisi lain, peraturan daerah dapat memperluas dan memperkuat peraturan nasional dengan mengadaptasi pendekatan lokal sesuai kebutuhan masyarakat setempat.