IAINPTKIAINPTK
Journal of Islamic LawJournal of Islamic LawTulisan ini membahas tentang fatwa sesat yang dikeluarkan oleh MUI Provinsi Kalimantan Barat terhadap Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar). Pada mulanya, Gafatar bergerak pada bidang sosial dan kemasyarakatan, tetapi pada perkembangannya, Organisasi Masyarakat (Ormas) tersebut mengajarkan keyakinan dan pemahaman keagamaan yang meresahkan masyarakat Muslim yang berada di Desa Moton, Kabupaten Mempawah, Provinsi Kalimantan Barat. Fenomena tersebut kemudian ditindaklajuti oleh MUI Provinsi Kalimantan Barat dengan mengeluarkan fatwa sesat dan seruan untuk bertobat bagi anggota Gafatar. Tetapi pada sisi lain, Eks Ketua Umum Gafatar, Mahful M Tumanurung berpendapat bahwa ajaran Gafatar bukanlah agama Islam, tetapi mereka menganut dan berpegang teguh terhadap paham Millah Abraham sebagai Jalan Kebenaran Tuhan. Jenis penelitian dalam tulisan ini adalah penelitian lapangan dengan pendekatan empiris-kualitatif. Dengan menggunakan analisis data kualitatif, hasil penelitian dalam tulisan ini memaparkan bahwa pertimbangan MUI Provinsi Kalimantan Barat dalam mengeluarkan fatwa Nomor: 01/MUI-Kalimantan Barat/I/2016 tentang Ajaran Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) ialah bahwa ajaran yang dibawa oleh aliran Gafatar bertentangan dengan Al-Quran, hadits dan kaidah-kaidah ushuluddin, khususnya sesuai dengan 10 kreteria ajaran sesat yang dikeluarkan oleh MUI. MUI tidak berwenang mengeluarkan fatwa haram jika ajaran Gafatar merupakan agama baru, bukan agama Islam, karena bertentangan dengan hak asasi manusia.
MUI Provinsi Kalimantan Barat mengeluarkan fatwa bahwa ajaran yang dibawa oleh aliran Gafatar bertentangan dengan Al-Quran, Hadits dan kaidah-kaidah ushuluddin, khususnya sesuai dengan 10 kriteria ajaran sesat yang dikeluarkan oleh MUI.Pengikut Gafatar juga mengakui ajaran penyatuan antara Islam, Yahudi dan Kristen.Apabila Gafatar membentuk agama yang baru dan tidak menyangkutkan ajaran-ajaran yang mereka bawa dengan agama Islam, maka MUI tidak akan memberikan fatwa sesat terhadap ajaran tersebut, karena bukan wilayah kewenangannya.
Penelitian lebih lanjut dapat dilakukan untuk memahami dampak fatwa MUI terhadap eks anggota Gafatar, khususnya dalam proses reintegrasi sosial mereka ke masyarakat. Selain itu, studi komparatif dapat dilakukan antara fatwa MUI Kalimantan Barat dengan fatwa serupa dari wilayah lain untuk melihat perbedaan interpretasi dan penerapannya. Penting juga untuk meneliti efektivitas program deradikalisasi yang ditujukan untuk eks anggota Gafatar dan kelompok-kelompok keagamaan sejenis, dengan fokus pada pendekatan yang humanis dan inklusif. Pertanyaan yang perlu dijawab adalah, seberapa efektifkah fatwa MUI dalam mencegah penyebaran ajaran-ajaran yang dianggap menyimpang, dan bagaimana strategi komunikasi yang lebih efektif dapat digunakan untuk menyampaikan pesan-pesan keagamaan yang moderat dan toleran?.
- Tanggung Jawab Pemerintah Daerah terhadap Eks-anggota Gerakan Fajar Nusantara | Rosyid | Jurnal Sejarah... doi.org/10.14710/jscl.v2i2.15397Tanggung Jawab Pemerintah Daerah terhadap Eks anggota Gerakan Fajar Nusantara Rosyid Jurnal Sejarah doi 10 14710 jscl v2i2 15397
- Analysis of the Heretical Fatwa of the MUI of West Kalimantan Province No. 01/ MUI-KALIMANTAN BARAT/I/2016... e-journal.iainptk.ac.id/index.php/jil/article/view/8Analysis of the Heretical Fatwa of the MUI of West Kalimantan Province No 01 MUI KALIMANTAN BARAT I 2016 e journal iainptk ac index php jil article view 8
- GAFATAR DAN DINAMIKA GERAKAN SOSIALNYA | Asrawijaya | SASDAYA: Gadjah Mada Journal of Humanities. gafatar... jurnal.ugm.ac.id/sasdayajournal/article/view/43887GAFATAR DAN DINAMIKA GERAKAN SOSIALNYA Asrawijaya SASDAYA Gadjah Mada Journal of Humanities gafatar jurnal ugm ac sasdayajournal article view 43887
- PENYEBAB KONFLIK ANTARA PENGIKUT GERAKAN FAJAR NUSANTARA (GAFATAR) DAN MASYARAKAT MEMPAWAH TIMUR | Mutahar... jurnal.unpad.ac.id/sosiohumaniora/article/view/11406PENYEBAB KONFLIK ANTARA PENGIKUT GERAKAN FAJAR NUSANTARA GAFATAR DAN MASYARAKAT MEMPAWAH TIMUR Mutahar jurnal unpad ac sosiohumaniora article view 11406
| File size | 379.93 KB |
| Pages | 19 |
| DMCA | Report |
Related /
IAINPTKIAINPTK Perkawinan di bawah usia yang ditetapkan berpotensi menimbulkan berbagai masalah hukum, biologis, psikologis, sosial, serta risiko penyimpangan seksualPerkawinan di bawah usia yang ditetapkan berpotensi menimbulkan berbagai masalah hukum, biologis, psikologis, sosial, serta risiko penyimpangan seksual
UNISUNIS Metode penelitian menggunakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan studi kepustakaan. Hasil penelitian adanya kasus tersebut menimbulkan akibatMetode penelitian menggunakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan studi kepustakaan. Hasil penelitian adanya kasus tersebut menimbulkan akibat
UNISUNIS Konsekuensi hukum dari penolakan pengesahan pernikahan menunjukkan bahwa hak anak tidak terpenuhi setelah isbat nikah ditolak, yaitu hak atas warisan anakKonsekuensi hukum dari penolakan pengesahan pernikahan menunjukkan bahwa hak anak tidak terpenuhi setelah isbat nikah ditolak, yaitu hak atas warisan anak
STAI NURULIMANSTAI NURULIMAN Berdasarkan konsep maslahah Imam Al-Juwaini dalam Kitab Al-Burhan fi Ushul Fiqh, praktik bayi tabung (IVF-ET) diperbolehkan asalkan menggunakan spermaBerdasarkan konsep maslahah Imam Al-Juwaini dalam Kitab Al-Burhan fi Ushul Fiqh, praktik bayi tabung (IVF-ET) diperbolehkan asalkan menggunakan sperma
STAI NURULIMANSTAI NURULIMAN al-Baqarah[2]: 221 ditakhsis dengan QS. al-Maidah[5]: 5, maka diperbolehakan dengan syarat bahwa ia seorang Ahl Kitab. Adapun Ahl Kitab dalam pengungkapanal-Baqarah[2]: 221 ditakhsis dengan QS. al-Maidah[5]: 5, maka diperbolehakan dengan syarat bahwa ia seorang Ahl Kitab. Adapun Ahl Kitab dalam pengungkapan
STAI NURULIMANSTAI NURULIMAN Bna mempertimbangkan berbagai faktor dalam menjatuhkan hukuman, termasuk hal-hal yang memberatkan dan meringankan. Hukuman yang dijatuhkan, yaitu 80 kaliBna mempertimbangkan berbagai faktor dalam menjatuhkan hukuman, termasuk hal-hal yang memberatkan dan meringankan. Hukuman yang dijatuhkan, yaitu 80 kali
STAI NURULIMANSTAI NURULIMAN Tipe penelitian yang digunakan adalah model penelitian hukum normatif. Sumber data primer yang digunakan adalah salinan putusan No. Pbg, sedangkan dataTipe penelitian yang digunakan adalah model penelitian hukum normatif. Sumber data primer yang digunakan adalah salinan putusan No. Pbg, sedangkan data
STAI NURULIMANSTAI NURULIMAN Dalam KHI, khulu tidak dibedakan dengan cerai gugat biasa dan hanya diatur secara prosedural. Pasal 124 KHI menyatakan khulu harus berdasarkan alasan perceraianDalam KHI, khulu tidak dibedakan dengan cerai gugat biasa dan hanya diatur secara prosedural. Pasal 124 KHI menyatakan khulu harus berdasarkan alasan perceraian
Useful /
UBHINUSUBHINUS Penelitian ini dilakukan dalam beberapa tahapan yang terdiri dari data collection, image preprocessing, pembagian data latih dan data validasi, pembuatanPenelitian ini dilakukan dalam beberapa tahapan yang terdiri dari data collection, image preprocessing, pembagian data latih dan data validasi, pembuatan
UBHINUSUBHINUS Sistem informasi akuntansi berbasis web berhasil menampilkan semua kategori transaksi, memungkinkan pembuatan akun baru, serta menyimpan dan menampilkanSistem informasi akuntansi berbasis web berhasil menampilkan semua kategori transaksi, memungkinkan pembuatan akun baru, serta menyimpan dan menampilkan
UGMUGM Mengacu dari teori Domberger tentang kontrak organisasi, empat hipotesis yang dikembangkan dan diuji dalam penelitian ini menggunakan teknik PLS path modeling.Mengacu dari teori Domberger tentang kontrak organisasi, empat hipotesis yang dikembangkan dan diuji dalam penelitian ini menggunakan teknik PLS path modeling.
UGMUGM Intensitas perilaku herding institusional di Bursa Efek Indonesia rata-rata sebesar 8,4 persen, dengan intensitas lebih tinggi pada kondisi pasar stabil.Intensitas perilaku herding institusional di Bursa Efek Indonesia rata-rata sebesar 8,4 persen, dengan intensitas lebih tinggi pada kondisi pasar stabil.