IAINPTKIAINPTK

Journal of Islamic LawJournal of Islamic Law

Tulisan ini membahas tentang fatwa sesat yang dikeluarkan oleh MUI Provinsi Kalimantan Barat terhadap Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar). Pada mulanya, Gafatar bergerak pada bidang sosial dan kemasyarakatan, tetapi pada perkembangannya, Organisasi Masyarakat (Ormas) tersebut mengajarkan keyakinan dan pemahaman keagamaan yang meresahkan masyarakat Muslim yang berada di Desa Moton, Kabupaten Mempawah, Provinsi Kalimantan Barat. Fenomena tersebut kemudian ditindaklajuti oleh MUI Provinsi Kalimantan Barat dengan mengeluarkan fatwa sesat dan seruan untuk bertobat bagi anggota Gafatar. Tetapi pada sisi lain, Eks Ketua Umum Gafatar, Mahful M Tumanurung berpendapat bahwa ajaran Gafatar bukanlah agama Islam, tetapi mereka menganut dan berpegang teguh terhadap paham Millah Abraham sebagai Jalan Kebenaran Tuhan. Jenis penelitian dalam tulisan ini adalah penelitian lapangan dengan pendekatan empiris-kualitatif. Dengan menggunakan analisis data kualitatif, hasil penelitian dalam tulisan ini memaparkan bahwa pertimbangan MUI Provinsi Kalimantan Barat dalam mengeluarkan fatwa Nomor: 01/MUI-Kalimantan Barat/I/2016 tentang Ajaran Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) ialah bahwa ajaran yang dibawa oleh aliran Gafatar bertentangan dengan Al-Quran, hadits dan kaidah-kaidah ushuluddin, khususnya sesuai dengan 10 kreteria ajaran sesat yang dikeluarkan oleh MUI. MUI tidak berwenang mengeluarkan fatwa haram jika ajaran Gafatar merupakan agama baru, bukan agama Islam, karena bertentangan dengan hak asasi manusia.

MUI Provinsi Kalimantan Barat mengeluarkan fatwa bahwa ajaran yang dibawa oleh aliran Gafatar bertentangan dengan Al-Quran, Hadits dan kaidah-kaidah ushuluddin, khususnya sesuai dengan 10 kriteria ajaran sesat yang dikeluarkan oleh MUI.Pengikut Gafatar juga mengakui ajaran penyatuan antara Islam, Yahudi dan Kristen.Apabila Gafatar membentuk agama yang baru dan tidak menyangkutkan ajaran-ajaran yang mereka bawa dengan agama Islam, maka MUI tidak akan memberikan fatwa sesat terhadap ajaran tersebut, karena bukan wilayah kewenangannya.

Penelitian lebih lanjut dapat dilakukan untuk memahami dampak fatwa MUI terhadap eks anggota Gafatar, khususnya dalam proses reintegrasi sosial mereka ke masyarakat. Selain itu, studi komparatif dapat dilakukan antara fatwa MUI Kalimantan Barat dengan fatwa serupa dari wilayah lain untuk melihat perbedaan interpretasi dan penerapannya. Penting juga untuk meneliti efektivitas program deradikalisasi yang ditujukan untuk eks anggota Gafatar dan kelompok-kelompok keagamaan sejenis, dengan fokus pada pendekatan yang humanis dan inklusif. Pertanyaan yang perlu dijawab adalah, seberapa efektifkah fatwa MUI dalam mencegah penyebaran ajaran-ajaran yang dianggap menyimpang, dan bagaimana strategi komunikasi yang lebih efektif dapat digunakan untuk menyampaikan pesan-pesan keagamaan yang moderat dan toleran?.

  1. Tanggung Jawab Pemerintah Daerah terhadap Eks-anggota Gerakan Fajar Nusantara | Rosyid | Jurnal Sejarah... doi.org/10.14710/jscl.v2i2.15397Tanggung Jawab Pemerintah Daerah terhadap Eks anggota Gerakan Fajar Nusantara Rosyid Jurnal Sejarah doi 10 14710 jscl v2i2 15397
  2. Analysis of the Heretical Fatwa of the MUI of West Kalimantan Province No. 01/ MUI-KALIMANTAN BARAT/I/2016... e-journal.iainptk.ac.id/index.php/jil/article/view/8Analysis of the Heretical Fatwa of the MUI of West Kalimantan Province No 01 MUI KALIMANTAN BARAT I 2016 e journal iainptk ac index php jil article view 8
  3. GAFATAR DAN DINAMIKA GERAKAN SOSIALNYA | Asrawijaya | SASDAYA: Gadjah Mada Journal of Humanities. gafatar... jurnal.ugm.ac.id/sasdayajournal/article/view/43887GAFATAR DAN DINAMIKA GERAKAN SOSIALNYA Asrawijaya SASDAYA Gadjah Mada Journal of Humanities gafatar jurnal ugm ac sasdayajournal article view 43887
  4. PENYEBAB KONFLIK ANTARA PENGIKUT GERAKAN FAJAR NUSANTARA (GAFATAR) DAN MASYARAKAT MEMPAWAH TIMUR | Mutahar... jurnal.unpad.ac.id/sosiohumaniora/article/view/11406PENYEBAB KONFLIK ANTARA PENGIKUT GERAKAN FAJAR NUSANTARA GAFATAR DAN MASYARAKAT MEMPAWAH TIMUR Mutahar jurnal unpad ac sosiohumaniora article view 11406
  1. #hak asasi manusia#hak asasi manusia
  2. #hak asasi manusia#hak asasi manusia
Read onlineRead online
File size379.93 KB
Pages19
DMCAReportReport

Related /

juris Excusing child offenders a victim justice perspective 2024More at 2024

UMMUMM Pemerintah perlu meninjau kembali alasan pengecualian tanggung jawab pidana bagi anak dan lebih selektif dalam menentukan sanksi yang sesuai dengan jenisPemerintah perlu meninjau kembali alasan pengecualian tanggung jawab pidana bagi anak dan lebih selektif dalam menentukan sanksi yang sesuai dengan jenis

juris The government s role in legal protection of land ownership Urutsewu case 2024More at 2024

UMMUMM Perlindungan hukum melibatkan penjagaan hak asasi manusia yang dilanggar oleh pihak lain dan memastikan masyarakat sepenuhnya melaksanakan hak yang diberikanPerlindungan hukum melibatkan penjagaan hak asasi manusia yang dilanggar oleh pihak lain dan memastikan masyarakat sepenuhnya melaksanakan hak yang diberikan

juris Strategi Pemasaran Jasa Pendidikan Dalam Meningkatkan Citra Di Pondok Pesantren Madinatul Ulum Merangin 2023More at 2023

OJS INDONESIAOJS INDONESIA Namun dalam aspek bukti fisik, sarana dan prasarana yang disediakan belum memadai dan sebaiknya meningkatkan fasilitas yang disediakan Pondok PesantrenNamun dalam aspek bukti fisik, sarana dan prasarana yang disediakan belum memadai dan sebaiknya meningkatkan fasilitas yang disediakan Pondok Pesantren

juris Fruit sale strategy with the lowest price sorakan cheering in the view of Fiqh Muamalah 2022More at 2022

UMMUMM Ketika seorang pembeli mendekati tempat dagangan, ia dapat melihat dengan jelas barang yang diperdagangkan. Strategi sorakan harga terendah berdasarkanKetika seorang pembeli mendekati tempat dagangan, ia dapat melihat dengan jelas barang yang diperdagangkan. Strategi sorakan harga terendah berdasarkan

Useful /

juris Repositioning of Islamic Economics in the Era of Globalization from the Maq id Syar ah Perspective 2025More at 2025

IAINPTKIAINPTK Kritik Islam terhadap globalisasi ekonomi fokus pada dimensi moral dan tujuan ekonomi yang harus mencakup kesejahteraan bersama, keadilan, dan nilai agama,Kritik Islam terhadap globalisasi ekonomi fokus pada dimensi moral dan tujuan ekonomi yang harus mencakup kesejahteraan bersama, keadilan, dan nilai agama,

juris Collocation of restorative justice with human rights in Indonesia 2024More at 2024

UMMUMM Pola linguistik yang disebut kolokasi menggambarkan bagaimana kedua konsep ini sering muncul bersama dalam struktur kalimat. Dengan penekanan pada penyembuhanPola linguistik yang disebut kolokasi menggambarkan bagaimana kedua konsep ini sering muncul bersama dalam struktur kalimat. Dengan penekanan pada penyembuhan

juris Human rights and social justice in Quranic contexts a global trend 2024More at 2024

UMMUMM selain itu, penting untuk meneliti dampak praktis dari wacana akademik ini terhadap kebijakan publik, misalnya apakah temuan bibliometrik tentang keterkaitanselain itu, penting untuk meneliti dampak praktis dari wacana akademik ini terhadap kebijakan publik, misalnya apakah temuan bibliometrik tentang keterkaitan

juris The law alteration on artificial intelligence in reducing Islamic bank s profit and loss sharing risk 2022More at 2022

UMMUMM Sebelumnya, proses penyaluran pembiayaan mempertimbangkan account officer ketika memutuskan apakah akan menyetujui atau menolak pinjaman. Penggunaan AISebelumnya, proses penyaluran pembiayaan mempertimbangkan account officer ketika memutuskan apakah akan menyetujui atau menolak pinjaman. Penggunaan AI

ads-block-test