IAINPTKIAINPTK

Journal of Islamic LawJournal of Islamic Law

Tulisan ini membahas tentang fatwa sesat yang dikeluarkan oleh MUI Provinsi Kalimantan Barat terhadap Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar). Pada mulanya, Gafatar bergerak pada bidang sosial dan kemasyarakatan, tetapi pada perkembangannya, Organisasi Masyarakat (Ormas) tersebut mengajarkan keyakinan dan pemahaman keagamaan yang meresahkan masyarakat Muslim yang berada di Desa Moton, Kabupaten Mempawah, Provinsi Kalimantan Barat. Fenomena tersebut kemudian ditindaklajuti oleh MUI Provinsi Kalimantan Barat dengan mengeluarkan fatwa sesat dan seruan untuk bertobat bagi anggota Gafatar. Tetapi pada sisi lain, Eks Ketua Umum Gafatar, Mahful M Tumanurung berpendapat bahwa ajaran Gafatar bukanlah agama Islam, tetapi mereka menganut dan berpegang teguh terhadap paham Millah Abraham sebagai Jalan Kebenaran Tuhan. Jenis penelitian dalam tulisan ini adalah penelitian lapangan dengan pendekatan empiris-kualitatif. Dengan menggunakan analisis data kualitatif, hasil penelitian dalam tulisan ini memaparkan bahwa pertimbangan MUI Provinsi Kalimantan Barat dalam mengeluarkan fatwa Nomor: 01/MUI-Kalimantan Barat/I/2016 tentang Ajaran Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) ialah bahwa ajaran yang dibawa oleh aliran Gafatar bertentangan dengan Al-Quran, hadits dan kaidah-kaidah ushuluddin, khususnya sesuai dengan 10 kreteria ajaran sesat yang dikeluarkan oleh MUI. MUI tidak berwenang mengeluarkan fatwa haram jika ajaran Gafatar merupakan agama baru, bukan agama Islam, karena bertentangan dengan hak asasi manusia.

MUI Provinsi Kalimantan Barat mengeluarkan fatwa bahwa ajaran yang dibawa oleh aliran Gafatar bertentangan dengan Al-Quran, Hadits dan kaidah-kaidah ushuluddin, khususnya sesuai dengan 10 kriteria ajaran sesat yang dikeluarkan oleh MUI.Pengikut Gafatar juga mengakui ajaran penyatuan antara Islam, Yahudi dan Kristen.Apabila Gafatar membentuk agama yang baru dan tidak menyangkutkan ajaran-ajaran yang mereka bawa dengan agama Islam, maka MUI tidak akan memberikan fatwa sesat terhadap ajaran tersebut, karena bukan wilayah kewenangannya.

Penelitian lebih lanjut dapat dilakukan untuk memahami dampak fatwa MUI terhadap eks anggota Gafatar, khususnya dalam proses reintegrasi sosial mereka ke masyarakat. Selain itu, studi komparatif dapat dilakukan antara fatwa MUI Kalimantan Barat dengan fatwa serupa dari wilayah lain untuk melihat perbedaan interpretasi dan penerapannya. Penting juga untuk meneliti efektivitas program deradikalisasi yang ditujukan untuk eks anggota Gafatar dan kelompok-kelompok keagamaan sejenis, dengan fokus pada pendekatan yang humanis dan inklusif. Pertanyaan yang perlu dijawab adalah, seberapa efektifkah fatwa MUI dalam mencegah penyebaran ajaran-ajaran yang dianggap menyimpang, dan bagaimana strategi komunikasi yang lebih efektif dapat digunakan untuk menyampaikan pesan-pesan keagamaan yang moderat dan toleran?.

  1. Tanggung Jawab Pemerintah Daerah terhadap Eks-anggota Gerakan Fajar Nusantara | Rosyid | Jurnal Sejarah... doi.org/10.14710/jscl.v2i2.15397Tanggung Jawab Pemerintah Daerah terhadap Eks anggota Gerakan Fajar Nusantara Rosyid Jurnal Sejarah doi 10 14710 jscl v2i2 15397
  2. Analysis of the Heretical Fatwa of the MUI of West Kalimantan Province No. 01/ MUI-KALIMANTAN BARAT/I/2016... e-journal.iainptk.ac.id/index.php/jil/article/view/8Analysis of the Heretical Fatwa of the MUI of West Kalimantan Province No 01 MUI KALIMANTAN BARAT I 2016 e journal iainptk ac index php jil article view 8
  3. GAFATAR DAN DINAMIKA GERAKAN SOSIALNYA | Asrawijaya | SASDAYA: Gadjah Mada Journal of Humanities. gafatar... jurnal.ugm.ac.id/sasdayajournal/article/view/43887GAFATAR DAN DINAMIKA GERAKAN SOSIALNYA Asrawijaya SASDAYA Gadjah Mada Journal of Humanities gafatar jurnal ugm ac sasdayajournal article view 43887
  4. PENYEBAB KONFLIK ANTARA PENGIKUT GERAKAN FAJAR NUSANTARA (GAFATAR) DAN MASYARAKAT MEMPAWAH TIMUR | Mutahar... jurnal.unpad.ac.id/sosiohumaniora/article/view/11406PENYEBAB KONFLIK ANTARA PENGIKUT GERAKAN FAJAR NUSANTARA GAFATAR DAN MASYARAKAT MEMPAWAH TIMUR Mutahar jurnal unpad ac sosiohumaniora article view 11406
Read online
File size379.93 KB
Pages19
DMCAReport

Related /

JURIS Isbat Nikah among Muslim Communities in Aceh Legal Compliance or Reactive Administrative Necessity 2026More at 2026

STAISARSTAISAR Pemahaman publik tentang isbat nikah didominasi oleh fungsi administratif, memenuhi kebutuhan administratif daripada mencerminkan kepatuhan yang tulusPemahaman publik tentang isbat nikah didominasi oleh fungsi administratif, memenuhi kebutuhan administratif daripada mencerminkan kepatuhan yang tulus

JURIS Fiqh Moderation on Qibla Direction Determination Flexible Accuracy 2025More at 2025

IAINPTKIAINPTK Temuan penting dalam tulisan ini adanya sikap radikalis dalam pemahaman fiqih tentang penentuan arah kiblat yang disebabkan bedanya pemahaman dan pendekatanTemuan penting dalam tulisan ini adanya sikap radikalis dalam pemahaman fiqih tentang penentuan arah kiblat yang disebabkan bedanya pemahaman dan pendekatan

JURIS Regulatory model for tourism villages in forest areas based on sustainable tourism 2025More at 2025

UMMUMM Studi ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang menghambat implementasi peraturan berbasis pariwisata berkelanjutan di desa wisata kawasan hutanStudi ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang menghambat implementasi peraturan berbasis pariwisata berkelanjutan di desa wisata kawasan hutan

JURIS Metode Filsafat dalam Tinjauan Ilmu Agama Tinjauan Pertautan antara Teori dan Praxis 2022More at 2022

ALJAMIAHALJAMIAH Metode filsafat yang bercorak positivisme-logik dan empirisisme-logik telah memengaruhi perkembangan ilmu-ilmu sosial, termasuk ilmu agama. Namun, pendekatanMetode filsafat yang bercorak positivisme-logik dan empirisisme-logik telah memengaruhi perkembangan ilmu-ilmu sosial, termasuk ilmu agama. Namun, pendekatan

JURIS Konseling Art dengan Media Gambar untuk Meningkatkan Self Disclosure Mahasiswa 2018More at 2018

UMPRUMPR Dengan harapan bahwa ketika strategi konseling dilaksanakan dapat mengatasi masalah hubungan persahabatan yang kurang harmonis antar mahasiswa. StrategiDengan harapan bahwa ketika strategi konseling dilaksanakan dapat mengatasi masalah hubungan persahabatan yang kurang harmonis antar mahasiswa. Strategi

JURIS Perbedaan Prestasi Belajar Mata Pelajaran Keagamaan Antara Santriwati Program Reguler dan Program Intensif Kelas V TMI Puteri Al Amien Prenduan 2018More at 2018

UMPRUMPR Dengan demikian Ho diterima, yang berarti bahwa tidak ada perbedaan prestasi belajar dalam mata pelajaran keagamaan antara santriwati program reguler danDengan demikian Ho diterima, yang berarti bahwa tidak ada perbedaan prestasi belajar dalam mata pelajaran keagamaan antara santriwati program reguler dan

JURIS ISBAT Nikah Melegalkan Pernikahan Sirri Menurut Hukum Positif Dan Hukum Agama Studi Di Pengadilan Agama Palangka Raya 2018More at 2018

UMPRUMPR Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode hukum normatif. Adapun tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah inventarisasiMetode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode hukum normatif. Adapun tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah inventarisasi

JURIS Ushul Al Fiqh Dan Kontribusinya Konsep Ta wil dan Relevansinya Dengan Pembaharuan Hukum Islam 2017More at 2017

IAIN CURUPIAIN CURUP Namun jika ta‟wil tersebut hanya didasarkan kepada dorongan hawa nafsu dan tidak terpenuhi syarat-syarat yang ditentukan, akibatnya pengalihan maknaNamun jika ta‟wil tersebut hanya didasarkan kepada dorongan hawa nafsu dan tidak terpenuhi syarat-syarat yang ditentukan, akibatnya pengalihan makna

Useful /

JURIS Marriage in Shawwal as a Socio Religious Phenomenon A Comparative Analysis of Islamic Norms and Customary Beliefs 2026More at 2026

STAISARSTAISAR Sebagian komunitas, seperti Jawa dan Madura, menganjurkan pernikahan di bulan Syawal sebagai penguatan sunnah Nabi Muhammad SAW, sementara komunitas lain,Sebagian komunitas, seperti Jawa dan Madura, menganjurkan pernikahan di bulan Syawal sebagai penguatan sunnah Nabi Muhammad SAW, sementara komunitas lain,

JURIS Regulating Halal Integrity in Sri Lanka A Comparative Legal and Shariah Analysis of the Food Act and Consumer Protection Framework 2026More at 2026

STAISARSTAISAR Makalah ini mengusulkan perubahan legislatif pada Food Act dan regulasinya, serta pembentukan kerangka kerja administratif yang melibatkan akreditasi nasionalMakalah ini mengusulkan perubahan legislatif pada Food Act dan regulasinya, serta pembentukan kerangka kerja administratif yang melibatkan akreditasi nasional

JURIS Repositioning of Islamic Economics in the Era of Globalization from the Maq id Syar ah Perspective 2025More at 2025

IAINPTKIAINPTK Kritik Islam terhadap globalisasi ekonomi fokus pada dimensi moral dan tujuan ekonomi yang harus mencakup kesejahteraan bersama, keadilan, dan nilai agama,Kritik Islam terhadap globalisasi ekonomi fokus pada dimensi moral dan tujuan ekonomi yang harus mencakup kesejahteraan bersama, keadilan, dan nilai agama,

JURIS Detecting the Existence of Herding Behavior in Intraday Data Evidence from the Indonesia Stock Exchange 2014More at 2014

UGMUGM Studi ini mencoba meneliti isu keberadaan perilaku pengikutan investor institusional di pasar saham. Keberadaannya dideteksi dalam data perdagangan intraharianStudi ini mencoba meneliti isu keberadaan perilaku pengikutan investor institusional di pasar saham. Keberadaannya dideteksi dalam data perdagangan intraharian

ads-block-test