UNISUNIS
Lex VeritatisLex VeritatisPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam faktor-faktor yang memengaruhi penolakan pengesahan pernikahan (isbat nikah) di Kota Gorontalo dan konsekuensi hukumnya terhadap pemenuhan hak istri dan anak. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor yang memengaruhi penolakan isbat nikah di Kota Gorontalo adalah karena pemohon masih terikat perkawinan dengan orang lain dan pemohon atau saksi tidak hadir saat persidangan. Konsekuensi hukum dari penolakan pengesahan pernikahan menunjukkan bahwa hak anak tidak terpenuhi setelah isbat nikah ditolak, yaitu hak atas warisan anak hanya akan memperoleh hak atas warisan melalui nasab ibunya dan hak istri untuk mendapatkan warisan saat suami meninggal tidak terpenuhi serta istri tidak berhak menuntut pembagian harta gono gini.
Penolakan isbat nikah di Pengadilan Agama Kota Gorontalo dipengaruhi oleh faktor pemohon yang masih terikat perkawinan lain dan ketidakhadiran pemohon atau saksi saat persidangan.Akibat hukum dari penolakan ini berdampak pada hak anak terkait status nasab dan warisan, serta hak istri untuk mendapatkan warisan dan harta gono gini.Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan kepatuhan terhadap prosedur hukum dan memastikan pemenuhan persyaratan administrasi untuk menghindari penolakan isbat nikah.
Berdasarkan temuan penelitian, perlu dilakukan studi lebih lanjut mengenai efektivitas sosialisasi hukum perkawinan dan isbat nikah kepada masyarakat, khususnya di daerah-daerah dengan tingkat penolakan isbat nikah yang tinggi. Penelitian ini dapat dilakukan dengan metode survei dan wawancara mendalam untuk memahami persepsi dan pengetahuan masyarakat mengenai hukum perkawinan dan prosedur isbat nikah. Selain itu, perlu dilakukan penelitian mengenai peran mediasi dalam menyelesaikan sengketa perkawinan yang menjadi penyebab penolakan isbat nikah, dengan fokus pada pendekatan restoratif untuk mencapai kesepakatan yang adil bagi semua pihak. Terakhir, penelitian lanjutan dapat dilakukan untuk mengeksplorasi model pendampingan hukum yang lebih efektif bagi pemohon isbat nikah, terutama bagi mereka yang memiliki keterbatasan ekonomi dan akses informasi hukum, guna memastikan hak-hak mereka terpenuhi dan proses pengesahan pernikahan berjalan lancar. Penelitian-penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam meningkatkan perlindungan hak-hak perkawinan dan keluarga di Indonesia.
| File size | 647.04 KB |
| Pages | 11 |
| DMCA | Report |
Related /
STTS ABDA AGUNGSTTS ABDA AGUNG Dengan menggunakan pendekatan kualitatif-kontekstual yang mengintegrasikan hermeneutika biblika dan teologi sistematik, penelitian ini mengkaji paradoks-paradoksDengan menggunakan pendekatan kualitatif-kontekstual yang mengintegrasikan hermeneutika biblika dan teologi sistematik, penelitian ini mengkaji paradoks-paradoks
ADPETIKISINDOADPETIKISINDO Namun, ketidakadilan gender masih terjadi dalam bentuk marginalisasi, subordinasi, stereotip, kekerasan, dan beban ganda. Penelitian ini menemukan bahwaNamun, ketidakadilan gender masih terjadi dalam bentuk marginalisasi, subordinasi, stereotip, kekerasan, dan beban ganda. Penelitian ini menemukan bahwa
UNISUNIS Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, aborsi diatur dalam Pasal 299 hingga Pasal 304 yang secara umum melarang tindakan aborsi dengan ancaman pidanaDalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, aborsi diatur dalam Pasal 299 hingga Pasal 304 yang secara umum melarang tindakan aborsi dengan ancaman pidana
UNISUNIS Metode penelitian menggunakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan studi kepustakaan. Hasil penelitian adanya kasus tersebut menimbulkan akibatMetode penelitian menggunakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan studi kepustakaan. Hasil penelitian adanya kasus tersebut menimbulkan akibat
AMSIRAMSIR Faktor hukum yang menjadi penyebab terjadinya tindak pidana korupsi pada masa pandemi covid-19 dapat terjadi karena ada kelemahan dalam peraturan perundang-undangan,Faktor hukum yang menjadi penyebab terjadinya tindak pidana korupsi pada masa pandemi covid-19 dapat terjadi karena ada kelemahan dalam peraturan perundang-undangan,
ISNJBENGKALISISNJBENGKALIS Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menemukan bahwa ada kesesuaian antara program zakat produktif ternakTeknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menemukan bahwa ada kesesuaian antara program zakat produktif ternak
UNISMAUNISMA bagaimana fungsi. bagaimana kedudukan rekam medis sebagai alat bukti menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Acara Pidana (KUHAP). Menggunakanbagaimana fungsi. bagaimana kedudukan rekam medis sebagai alat bukti menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Acara Pidana (KUHAP). Menggunakan
STMIKLOMBOKSTMIKLOMBOK Langkah pertama yang dilakukan adalah mencari data pendukung seperti yang diamanatkan oleh Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentangLangkah pertama yang dilakukan adalah mencari data pendukung seperti yang diamanatkan oleh Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang
Useful /
YWNRYWNR Awal tahun 2023, kondisi pasar modal di Indonesia masih diwarnai dengan isu kelanjutan pandemi COVID-19 dan informasi isu krisis global sehingga cenderungAwal tahun 2023, kondisi pasar modal di Indonesia masih diwarnai dengan isu kelanjutan pandemi COVID-19 dan informasi isu krisis global sehingga cenderung
Q2LIIQ2LII Waktu penelitian pada tanggal 1-30 Mei 2018. Populasi dalam penelitian ini adalah semua lansia di Panti Werdha Teratai Palembang dengan jumlah sampel 17Waktu penelitian pada tanggal 1-30 Mei 2018. Populasi dalam penelitian ini adalah semua lansia di Panti Werdha Teratai Palembang dengan jumlah sampel 17
UPPRUPPR Strategi pengelolaan ekosistem mangrove diusulkan untuk Kecamatan Ujungpangkah, mencakup tindakan seperti sosialisasi, pelatihan, bantuan pembiayaan, peningkatanStrategi pengelolaan ekosistem mangrove diusulkan untuk Kecamatan Ujungpangkah, mencakup tindakan seperti sosialisasi, pelatihan, bantuan pembiayaan, peningkatan
UNISMAUNISMA Semenjak diberi kewenangan mengadili perkara ekonomi syariah, di tahun 2018 pada tingkat pertama pengadilan agama telah menangani 347 perkara. Dari 347Semenjak diberi kewenangan mengadili perkara ekonomi syariah, di tahun 2018 pada tingkat pertama pengadilan agama telah menangani 347 perkara. Dari 347