STAINSTAIN
Jurnal Ilmiah Al-Syir'ahJurnal Ilmiah Al-Syir'ahProses waris mewarisi antara pewaris dengan ahli waris adalah apabila terjadi kematian pada diri pewaris. Kematian pada diri pewaris merupakan persyaratan utama dan merupakan pembeda proses perpindahan harta dalam bentuk kewarisan dengan perpindahan harta dalam bentuk lainnya. Namun demikian, Kompilasi Hukum Islam memberikan alternatif lain dalam pembagian harta seseorang yang menyimpang dari ketentuan hukum kewarisan Islam. Tujuan menelaah alternatif ini adalah untuk mengetahui batas-batas yang dibenarkan dalam penyimpangan ketentuan proses pembagian harta seseorang dalam bentuk kewarisan serta untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap penyimpangan ketentuan tersebut. Penyimpangan ketentuan utama pembagian harta seseorang dikatakan sebagai kewarisan adalah terbatas pada pembagian harta yang apabila dilakukan pada waktu meninggalnya pewaris akan terjadi cekcok dan perselisihan antara anggota keluarga yang akan menimbulkan kemudaratan. Batas penyimpangan tersebut dapat dibenarkan oleh hukum Islam dengan ketentuan tidak merugikan hak-hak dari pemilikan harta warisan pewaris.
Meninggalnya pewaris merupakan syarat mutlak berpindahnya harta warisan seseorang kepada ahli warisnya.Pembagian harta warisan dapat dilaksanakan sebelum terjadinya kematian pada diri pewaris, apabila ada kekhawatiran akan terjadi cekcok dan perselisihan antara para ahli waris yang akan menimbulkan kemudaratan.Pandangan hukum Islam terhadap pembagian harta warisan sebelum terjadinya kematian pada diri pewaris dapat diterima apabila ada kekhawatiran akan terjadi cekcok dan perselisihan antara para ahli waris yang akan menimbulkan kemudaratan.
Penelitian lebih lanjut dapat dilakukan untuk mengkaji efektivitas implementasi Pasal 187 ayat (1) KHI dalam praktik di masyarakat, dengan fokus pada bagaimana pasal ini dapat mencegah konflik waris dan melindungi hak-hak ahli waris. Selain itu, perlu diteliti lebih dalam mengenai kriteria dan mekanisme penentuan batas penyimpangan yang dibenarkan secara hukum Islam, serta implikasinya terhadap keadilan dan kepastian hukum bagi para pihak. Penelitian lain dapat difokuskan pada studi komparatif antara ketentuan Pasal 187 ayat (1) KHI dengan hukum waris di negara-negara lain, untuk mengidentifikasi praktik-praktik terbaik dalam pengelolaan warisan yang dapat diadopsi di Indonesia. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam pengembangan hukum waris yang lebih adaptif, responsif, dan berkeadilan bagi masyarakat.
| File size | 802.66 KB |
| Pages | 16 |
| Short Link | https://juris.id/p-OQ |
| Lookup Links | Google ScholarGoogle Scholar, Semantic ScholarSemantic Scholar, CORE.ac.ukCORE.ac.uk, WorldcatWorldcat, ZenodoZenodo, Research GateResearch Gate, Academia.eduAcademia.edu, OpenAlexOpenAlex, Hollis HarvardHollis Harvard |
| DMCA | Report |
Related /
IFRELRESEARCHIFRELRESEARCH Dalam memberikan warisannya di Minangkabau ini tidak semena-mena akan tetapi dilihat dulu apakah ahli waris tersebut mampu untuk menjaga harta pusaka yangDalam memberikan warisannya di Minangkabau ini tidak semena-mena akan tetapi dilihat dulu apakah ahli waris tersebut mampu untuk menjaga harta pusaka yang
IFRELRESEARCHIFRELRESEARCH Kami melakukan penelitian yaitu bertujuan untuk mendalami kedudukan ahli waris perempuan pada sistem waris adat di Bali dan untuk mengetahui dan menganalisaKami melakukan penelitian yaitu bertujuan untuk mendalami kedudukan ahli waris perempuan pada sistem waris adat di Bali dan untuk mengetahui dan menganalisa
STAIDAPONDOKKREMPYANGSTAIDAPONDOKKREMPYANG Mengingat: 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945; 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1956 tentang Pengawasan Terhadap Penindakan Hak Atas Tanah PerkebunanMengingat: 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945; 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1956 tentang Pengawasan Terhadap Penindakan Hak Atas Tanah Perkebunan
STAIDAPONDOKKREMPYANGSTAIDAPONDOKKREMPYANG Ketiganya sebagai hukum positif di Indonesia menjadi sarana pengaturan terhadap perkawinan bagi masyarakat Indonesia. Perkawinan didefinisikan sebagaiKetiganya sebagai hukum positif di Indonesia menjadi sarana pengaturan terhadap perkawinan bagi masyarakat Indonesia. Perkawinan didefinisikan sebagai
DINASTIREVDINASTIREV G/2023/PN Mgg) dengan mengajukan gugatan sederhana karna Gugatan sederhana diajukan terhadap perkara dengan nilai gugatan materil paling banyak Rp500 juta,G/2023/PN Mgg) dengan mengajukan gugatan sederhana karna Gugatan sederhana diajukan terhadap perkara dengan nilai gugatan materil paling banyak Rp500 juta,
DINASTIREVDINASTIREV Hasil studi kami menunjukkan bahwa perlu dipertimbangkan untuk mereviu peraturan terkait tanggung jawab pengangkut dan perlu dibuat penelitian lebih lanjutHasil studi kami menunjukkan bahwa perlu dipertimbangkan untuk mereviu peraturan terkait tanggung jawab pengangkut dan perlu dibuat penelitian lebih lanjut
STAINSTAIN pengaturan mengenai monopoli dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia adalah sesungguhnya dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Laranganpengaturan mengenai monopoli dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia adalah sesungguhnya dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan
UINUIN Unsur Jarîmah Qadhaf dalam Penetapan Status Hukum Anak Luar Kawin. Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang menganggap sama antara anak yang lahirUnsur Jarîmah Qadhaf dalam Penetapan Status Hukum Anak Luar Kawin. Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang menganggap sama antara anak yang lahir
Useful /
IFRELRESEARCHIFRELRESEARCH Oleh karena itu, solusi dan rekomendasi yang diberikan untuk meningkatkan implementasi hukum bisnis dan praktik bisnis yang etis di Indonesia antara lainOleh karena itu, solusi dan rekomendasi yang diberikan untuk meningkatkan implementasi hukum bisnis dan praktik bisnis yang etis di Indonesia antara lain
IFRELRESEARCHIFRELRESEARCH Masa pandemi covid-19 telah melahirkan problematika berkepanjangan multi sector termasuk sector ekonomi yang kemudian mengakibatkan terjadinya resesi ekonomiMasa pandemi covid-19 telah melahirkan problematika berkepanjangan multi sector termasuk sector ekonomi yang kemudian mengakibatkan terjadinya resesi ekonomi
DINASTIREVDINASTIREV Kemudahan akses dalam memperoleh sirine dan lampu isyarat membuat sebagian masyarakat juga ingin mendapatkan hak prioritas yang sama untuk menghindariKemudahan akses dalam memperoleh sirine dan lampu isyarat membuat sebagian masyarakat juga ingin mendapatkan hak prioritas yang sama untuk menghindari
MARANATHAMARANATHA Tujuan penelitian ini untuk mengetahui tingkat kerusakan gigi M1 rahang atas dan bawah pada anak usia 7 sampai 12 tahun. Pemeriksaan dilakukan pada 115Tujuan penelitian ini untuk mengetahui tingkat kerusakan gigi M1 rahang atas dan bawah pada anak usia 7 sampai 12 tahun. Pemeriksaan dilakukan pada 115