Publisher

STAINSTAIN

Journal Jurnal Ilmiah Al-Syir'ahJurnal Ilmiah Al-Syir'ah Abstract

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dibentuk untuk mencegah terjadinya persaingan usaha tidak sehat di Indonesia yang didasarkan oleh adanya pemusatan kekuatan ekonomi pada perorangan atau kelompok tertentu baik berbentuk monopoli maupun bentuk-bentuk praktek persaingan usaha tidak sehat sebelum undang-undang itu berlaku. Maka dari itu penelitian ini dilakukan untuk memberitahukan fungsi maupun peranan dari KPPU sendiri untuk memberantas berbagai macam praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang sedang merebak di masyarakat.

Conclusion

Berdasarkan uraian sebagaimana disebut di atas maka dapat ditegaskan bahwa peranan KPPU melalui komisi yang dibentuknya dalam menegakkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah mengambil tindakan sesuai dengan wewenang komisi sebagaimana diatur dalam Pasal 36.melakukan penyelidikan atau pemeriksaan terhadap kasus dugaan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang dilaporkan oleh masyarakat atau oleh pelaku usaha atau yang ditemukan oleh komisi sebagai hasil dari penelitiannya.memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adnya kerugian di pihak pelaku usaha lain atau masyarakat.pengaturan mengenai monopoli dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia adalah sesungguhnya dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, monopoli tidak dilarang, yang dilarang adalah praktek monopoli atau penyalahgunaan kekuatan monopoli.Monopoli di Indonesia dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat merupakan bentuk dari kegiatan yang dilarang ketika kegiatan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat dan dikatakan demikian jika barang dan atau jasa yang bersangkutan belum ada substitusinya.atau mengakibatkan pelaku usaha lain tidak dapat masuk ke dalam persaingan usaha barang dan atau jasa yang sama.atau satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 50% (lima puluh persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.

Future Research

Saran penelitian lanjutan yang dapat dikembangkan adalah: . . 1. Meneliti lebih lanjut tentang dampak penerapan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terhadap iklim usaha dan persaingan sehat di Indonesia, dengan fokus pada perubahan perilaku pelaku usaha dan peningkatan kualitas produk. . . 2. Mengkaji peran KPPU dalam menegakkan hukum persaingan usaha, termasuk proses penyelidikan dan pemeriksaan, serta efektivitas sanksi administratif yang dijatuhkan kepada pelaku usaha yang melanggar. . . 3. Meneliti implementasi prinsip Good Corporate Govermance dalam perusahaan-perusahaan di Indonesia, khususnya dalam hal penerapan pedoman internal tentang persaingan usaha yang sehat dan bagaimana hal ini dapat menjadi alat pencegahan perilaku anti-persaingan. . . Dengan menggabungkan ketiga saran tersebut, penelitian lanjutan dapat menyelidiki bagaimana Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan peran KPPU telah mempengaruhi perilaku pelaku usaha, mendorong persaingan sehat, dan meningkatkan kualitas produk di Indonesia. Penelitian ini juga dapat mengeksplorasi tantangan dan peluang dalam penerapan prinsip Good Corporate Govermance dan bagaimana hal ini dapat memperkuat iklim persaingan usaha yang sehat.

Metadata

File size	533.56 KB
Pages	18
DMCA	ReportReport