STAIDAPONDOKKREMPYANGSTAIDAPONDOKKREMPYANG
JAS MERAH: Jurnal Hukum dan Ahwal al-SyakhsiyyahJAS MERAH: Jurnal Hukum dan Ahwal al-SyakhsiyyahPerkawinan merupakan ikatan lahir batin antara dua insan yang berbeda, yaitu laki-laki dan perempuan. Oleh karena itu, perkawinan menciptakan hak-hak istimewa dan akibat-akibat yang baru didapatkan ketika perkawinan telah berlangsung. Di Indonesia sendiri terdapat tiga produk peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur tentang persoalan perkawinan. Tidak hanya mengatur perkawinan, lebih jauh lagi substansinya mengatur segala persoalan yang berkaitan dengan perkawinan, dimulai dari hal yang terkait masa pra perkawinan seperti syarat-syarat perkawinan, masa perkawinan berlangsung seperti hak dan kewajiban suami dan istri, sampai masa pasca perkawinan telah putus seperti pemisahan harta kekayaan. Ketiga produk peraturan tersebut yaitu: Kitab Undang-undang Hukum Perdata atau Burgelijk Wetboek, Undang-Undang Tahun 1974 mengenai Perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam. Ketiganya sebagai hukum positif di Indonesia menjadi sarana pengaturan terhadap perkawinan bagi masyarakat Indonesia.
Perkawinan didefinisikan sebagai ikatan lahir batin antara pria dan wanita untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dengan syarat-syarat materiil dan formal serta hak dan kewajiban yang seimbang antara suami dan istri.Hukum positif mengatur harta perkawinan secara lebih terperinci dibanding hukum Islam, mencakup percampuran kekayaan dan perjanjian perkawinan yang sah.Perceraian sebagai akibat putusnya perkawinan dapat terjadi melalui talak atau gugatan, sementara pemisahan harta dapat diminta istri untuk melindungi kekayaan selama perkawinan berlanjut.
Penelitian lanjutan bisa dilakukan dengan mengeksplorasi bagaimana penerapan hukum positif dalam kasus perkawinan antaragama, seperti apakah aturan yang ada sudah cukup melindungi kedua belah pihak atau perlu penyesuaian. Studi lain yang menarik adalah menganalisis dampak perjanjian perkawinan pada pemenuhan hak istri dalam praktik poligami, untuk melihat apakah perjanjian tersebut benar-benar memberikan kepastian hukum yang lebih baik bagi kaum wanita. Selain itu, bisa dikembangkan penelitian komparatif tentang pengaturan harta bersama dalam hukum Islam dan hukum positif di negara lain, untuk mengetahui apakah Indonesia bisa belajar dari pengalaman negara tetangga guna meningkatkan keadilan harta bagi suami dan istri. Pertanyaan penelitian yang bisa diajukan adalah: Apakah regulasi harta bersama saat ini sudah mempertimbangkan perubahan sosial ekonomi modern, atau apakah perlu inovasi baru? Tidak kurang pentingnya, penelitian bisa difokuskan pada studi empiris tentang tingkat kepuasan pasangan yang menandatangani perjanjian perkawinan, karena hal ini bisa memberikan data berbasis lapangan yang berguna untuk reformasi hukum. Dengan menggabungkan inovasi seperti survei dan wawancara langsung, penelitian ini akan lebih akurat dan bisa membantu pemangku kepentingan memahami tantangan nyata dalam dunia perkawinan kontemporer.
| File size | 732.48 KB |
| Pages | 15 |
| DMCA | Report |
Related /
UM SURABAYAUM SURABAYA Salah satu faktor yang melatarbelakangi seorang istri berani menggugat cerai sang suami disebabkan karena istri telah mampu secara finansial (financialSalah satu faktor yang melatarbelakangi seorang istri berani menggugat cerai sang suami disebabkan karena istri telah mampu secara finansial (financial
IAIQHIAIQH Dengan reformulasi kurikulum, metode pedagogis inovatif, teladan pendidik yang kuat, serta dukungan dari sekolah, keluarga, dan komunitas, pendidikan dapatDengan reformulasi kurikulum, metode pedagogis inovatif, teladan pendidik yang kuat, serta dukungan dari sekolah, keluarga, dan komunitas, pendidikan dapat
TAMANLITERATAMANLITERA Kabupaten Jember mencatat angka pernikahan anak tertinggi di Jawa Timur. Fenomena pernikahan anak ini menimbulkan berbagai masalah baru, salah satunyaKabupaten Jember mencatat angka pernikahan anak tertinggi di Jawa Timur. Fenomena pernikahan anak ini menimbulkan berbagai masalah baru, salah satunya
STAIDAPONDOKKREMPYANGSTAIDAPONDOKKREMPYANG Di sisi lain, moderinisasi dilakukan oleh Rasyid Ridha yang consent pada kasus-kasus modern. Thaha ibn Asyur dengan karya monumentalnya dianggap sebagaiDi sisi lain, moderinisasi dilakukan oleh Rasyid Ridha yang consent pada kasus-kasus modern. Thaha ibn Asyur dengan karya monumentalnya dianggap sebagai
STAIDAPONDOKKREMPYANGSTAIDAPONDOKKREMPYANG Wasiat yang ditujukan kepada ahli waris tidak wajib tetapi mustahabbah jika mendapat izin. Di Indonesia, wasiat wajibah merupakan perpaduan hukum Islam,Wasiat yang ditujukan kepada ahli waris tidak wajib tetapi mustahabbah jika mendapat izin. Di Indonesia, wasiat wajibah merupakan perpaduan hukum Islam,
STAIDAPONDOKKREMPYANGSTAIDAPONDOKKREMPYANG Dan juga prinsip-prinsip pembagian warisan seperti fidei-commis dan legietieme portie. Hukum waris mengatur perpindahan hak dan kewajiban harta kekayaanDan juga prinsip-prinsip pembagian warisan seperti fidei-commis dan legietieme portie. Hukum waris mengatur perpindahan hak dan kewajiban harta kekayaan
UINUIN Tulisan ini menguraikan makna walad secara kritis, komprehensif dan seimbang. Dengan menggunakan metode komparatif, pengertian walad dilihat dari perspektifTulisan ini menguraikan makna walad secara kritis, komprehensif dan seimbang. Dengan menggunakan metode komparatif, pengertian walad dilihat dari perspektif
UINUIN Fikih al-aqaliyyât berfungsi sebagai pegangan bagi minoritas Muslim dalam melaksanakan ajaran agamanya, bukan hanya sebagai individu, melainkan juga sebagaiFikih al-aqaliyyât berfungsi sebagai pegangan bagi minoritas Muslim dalam melaksanakan ajaran agamanya, bukan hanya sebagai individu, melainkan juga sebagai
Useful /
UM SURABAYAUM SURABAYA 1 Tahun 2025. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji metode ijtihad yang digunakan dalam penetapan fatwa MUI Jawa Timur No. 1 Tahun 2025 dan bagaimana perspektif1 Tahun 2025. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji metode ijtihad yang digunakan dalam penetapan fatwa MUI Jawa Timur No. 1 Tahun 2025 dan bagaimana perspektif
UM SURABAYAUM SURABAYA Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun abolisi dan amnesti merupakan kewenangan Presiden yang sah menurut kerangka konstitusional, penerapan pengampunanPenelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun abolisi dan amnesti merupakan kewenangan Presiden yang sah menurut kerangka konstitusional, penerapan pengampunan
IAIN MADURAIAIN MADURA Tujuan awal penciptaan manusia adalah beribadah kepada Allah SWT secara bertanggung jawab. Amalan wajib dan sunnah dilaksanakan demi menyempurnakan halTujuan awal penciptaan manusia adalah beribadah kepada Allah SWT secara bertanggung jawab. Amalan wajib dan sunnah dilaksanakan demi menyempurnakan hal
IAIN MADURAIAIN MADURA Kemiskinan dan kesenjangan sosial di Indonesia merupakan persoalan krusial yang kronis dan sulit dipecahkan. Wakaf uang, sebagai salah satu solusi alternatif,Kemiskinan dan kesenjangan sosial di Indonesia merupakan persoalan krusial yang kronis dan sulit dipecahkan. Wakaf uang, sebagai salah satu solusi alternatif,