DINASTIRESDINASTIRES
Journal of Law, Politic and HumanitiesJournal of Law, Politic and HumanitiesPemerintah Indonesia melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) telah memulai implementasi kebijakan sertifikat elektronik sebagai bagian dari transformasi digital sistem pertanahan nasional. Tujuan studi ini adalah menganalisis, mengidentifikasi, dan merekomendasikan implementasi hukum untuk meningkatkan perlindungan hak pemilik sertifikat elektronik. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian hukum normatif berbasis statutori dan konseptual. Hasil studi menunjukkan bahwa sertifikat elektronik memiliki kekuatan hukum yang sah berdasarkan Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 1 Tahun 2021 dan UU ITE. Meskipun memiliki dasar hukum kuat, implementasinya masih menghadapi tantangan berupa infrastruktur digital terbatas, tingkat literasi publik rendah, dan kekhawatiran tentang keamanan data. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sistem perlindungan hukum dan sosialisasi menyeluruh kepada masyarakat. Kesimpulan menunjukkan bahwa validitas hukum sertifikat elektronik tidak hanya ditentukan oleh kerangka normatif, tetapi juga didukung oleh kepercayaan publik, integritas sistem digital, dan perlindungan hukum yang setara dengan sertifikat fisik.
Berdasarkan analisis normatif dan konseptual, dapat disimpulkan bahwa sertifikat elektronik memiliki validitas hukum sebagai bukti kepemilikan hak pertanahan di Indonesia, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 1 Tahun 2021 dan didukung oleh ketentuan dalam UU ITE.Validitas hukum sertifikat elektronik tidak hanya bergantung pada kerangka normatif, tetapi juga didukung oleh kepercayaan publik, integritas sistem digital, dan perlindungan hukum yang setara dengan sertifikat fisik.Oleh karena itu, penguatan infrastruktur teknologi, literasi digital, dan sistem pemantauan yang andal menjadi kunci keberhasilan implementasi sertifikat elektronik dalam sistem administrasi pertanahan nasional.
Penelitian lanjutan dapat fokus pada pengembangan infrastruktur digital di daerah terpencil untuk memastikan aksesibilitas sertifikat elektronik secara merata. Selain itu, perlu dilakukan studi tentang efektivitas program literasi digital yang ditujukan pada masyarakat pedesaan untuk meningkatkan kepercayaan terhadap sistem sertifikat elektronik. Terakhir, penelitian dapat mengkaji penggunaan teknologi keamanan tinggi seperti enkripsi data dan verifikasi biometrik sebagai solusi untuk mengatasi risiko kebocoran data dalam sistem sertifikat elektronik.
- Balik Nama Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Dalam Jual Beli Tanah Di Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten... ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/46035Balik Nama Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Dalam Jual Beli Tanah Di Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten ejournal undip ac index php notarius article view 46035
- Tinjauan Hukum Penerapan Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Elektronik dalam Sistem Hukum Indonesia | Cerdika:... doi.org/10.59141/cerdika.v4i8.840Tinjauan Hukum Penerapan Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Elektronik dalam Sistem Hukum Indonesia Cerdika doi 10 59141 cerdika v4i8 840
- Analisis Kepastian Hukum Bagi Pemilik Tanah Pasca Implementasi Pendaftaran Sertifikat Secara Elektronik... prin.or.id/index.php/JURRISH/article/view/1286Analisis Kepastian Hukum Bagi Pemilik Tanah Pasca Implementasi Pendaftaran Sertifikat Secara Elektronik prin index php JURRISH article view 1286
- Eksistensi Sertifikat Elektronik Terhadap UU Cipta Kerja Dalam Menjamin Kepastian Hukum | Rizkiana |... ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/41632Eksistensi Sertifikat Elektronik Terhadap UU Cipta Kerja Dalam Menjamin Kepastian Hukum Rizkiana ejournal undip ac index php notarius article view 41632
| File size | 338.27 KB |
| Pages | 9 |
| DMCA | Report |
Related /
STAINUSANTARASTAINUSANTARA Partisipasi masyarakat dalam koperasi relatif rendah, dipengaruhi oleh literasi keuangan yang terbatas dan kurangnya rasa memiliki. Dalam hal pemberdayaanPartisipasi masyarakat dalam koperasi relatif rendah, dipengaruhi oleh literasi keuangan yang terbatas dan kurangnya rasa memiliki. Dalam hal pemberdayaan
IFRELRESEARCHIFRELRESEARCH Kami melakukan penelitian yaitu bertujuan untuk mendalami kedudukan ahli waris perempuan pada sistem waris adat di Bali dan untuk mengetahui dan menganalisaKami melakukan penelitian yaitu bertujuan untuk mendalami kedudukan ahli waris perempuan pada sistem waris adat di Bali dan untuk mengetahui dan menganalisa
IFRELRESEARCHIFRELRESEARCH Penanganan tindak pidana pencemaran lingkungan di PT Royal Coconut Gorontalo telah dilakukan melalui beberapa tahapan, namun belum efektif karena dihambatPenanganan tindak pidana pencemaran lingkungan di PT Royal Coconut Gorontalo telah dilakukan melalui beberapa tahapan, namun belum efektif karena dihambat
IFRELRESEARCHIFRELRESEARCH Kerugian Keuangan Negara pada perusahaan BUMN bukan kerugian keuangan negara, melainkan kerugian perusahaan BUMN itu sendiri. Dengan demikian, kerugianKerugian Keuangan Negara pada perusahaan BUMN bukan kerugian keuangan negara, melainkan kerugian perusahaan BUMN itu sendiri. Dengan demikian, kerugian
IFRELRESEARCHIFRELRESEARCH Latar belakang penelitian, bahwa anak kandung perempuan dari pewaris yang telah berpindah agama menuntut haknya untuk dapat dijadikan sebagai ahli waris,Latar belakang penelitian, bahwa anak kandung perempuan dari pewaris yang telah berpindah agama menuntut haknya untuk dapat dijadikan sebagai ahli waris,
POLNAMPOLNAM Analisis dilakukan terhadap norma hukum, regulasi, serta praktik di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lemahnya sistem administrasi, tidak seragamnyaAnalisis dilakukan terhadap norma hukum, regulasi, serta praktik di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lemahnya sistem administrasi, tidak seragamnya
UNTADUNTAD Penelitian ini diharapkan dapat menambah literatur terkait tata kelola sampah yang dilakukan oleh pemerintah di wilayah tersebut secara optimal, meskipunPenelitian ini diharapkan dapat menambah literatur terkait tata kelola sampah yang dilakukan oleh pemerintah di wilayah tersebut secara optimal, meskipun
UNDIRAUNDIRA Kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa penjelasan terkait pandemi Covid-19 serta pentingnya penerapan protokol kesehatan telah dilakukan pada 15Kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa penjelasan terkait pandemi Covid-19 serta pentingnya penerapan protokol kesehatan telah dilakukan pada 15
Useful /
IFRELRESEARCHIFRELRESEARCH Strategi kebijakan perpajakan yang holistik dan adaptif, mempertimbangkan konteks lokal dan global, dapat menciptakan lingkungan perpajakan yang transparan,Strategi kebijakan perpajakan yang holistik dan adaptif, mempertimbangkan konteks lokal dan global, dapat menciptakan lingkungan perpajakan yang transparan,
IFRELRESEARCHIFRELRESEARCH Pada akhirnya hukum juga harus mampu memberikan definisi dan status yang jelas mengenai akibat interaksi sosial serta mengakomodasi (accomodation) keseimbanganPada akhirnya hukum juga harus mampu memberikan definisi dan status yang jelas mengenai akibat interaksi sosial serta mengakomodasi (accomodation) keseimbangan
POLNAMPOLNAM Oleh karena itu, strategi peningkatan pendapatan sebaiknya difokuskan pada faktor-faktor lain seperti pemasaran, kualitas produk, efisiensi biaya produksi,Oleh karena itu, strategi peningkatan pendapatan sebaiknya difokuskan pada faktor-faktor lain seperti pemasaran, kualitas produk, efisiensi biaya produksi,
POLNAMPOLNAM Studi ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik purposive sampling, melibatkan 60 responden yang telah bekerja selama minimal satu tahun danStudi ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik purposive sampling, melibatkan 60 responden yang telah bekerja selama minimal satu tahun dan