DINASTIRESDINASTIRES
Journal of Law, Politic and HumanitiesJournal of Law, Politic and HumanitiesPemerintah Indonesia melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) telah memulai implementasi kebijakan sertifikat elektronik sebagai bagian dari transformasi digital sistem pertanahan nasional. Tujuan studi ini adalah menganalisis, mengidentifikasi, dan merekomendasikan implementasi hukum untuk meningkatkan perlindungan hak pemilik sertifikat elektronik. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian hukum normatif berbasis statutori dan konseptual. Hasil studi menunjukkan bahwa sertifikat elektronik memiliki kekuatan hukum yang sah berdasarkan Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 1 Tahun 2021 dan UU ITE. Meskipun memiliki dasar hukum kuat, implementasinya masih menghadapi tantangan berupa infrastruktur digital terbatas, tingkat literasi publik rendah, dan kekhawatiran tentang keamanan data. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sistem perlindungan hukum dan sosialisasi menyeluruh kepada masyarakat. Kesimpulan menunjukkan bahwa validitas hukum sertifikat elektronik tidak hanya ditentukan oleh kerangka normatif, tetapi juga didukung oleh kepercayaan publik, integritas sistem digital, dan perlindungan hukum yang setara dengan sertifikat fisik.
Berdasarkan analisis normatif dan konseptual, dapat disimpulkan bahwa sertifikat elektronik memiliki validitas hukum sebagai bukti kepemilikan hak pertanahan di Indonesia, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 1 Tahun 2021 dan didukung oleh ketentuan dalam UU ITE.Validitas hukum sertifikat elektronik tidak hanya bergantung pada kerangka normatif, tetapi juga didukung oleh kepercayaan publik, integritas sistem digital, dan perlindungan hukum yang setara dengan sertifikat fisik.Oleh karena itu, penguatan infrastruktur teknologi, literasi digital, dan sistem pemantauan yang andal menjadi kunci keberhasilan implementasi sertifikat elektronik dalam sistem administrasi pertanahan nasional.
Penelitian lanjutan dapat fokus pada pengembangan infrastruktur digital di daerah terpencil untuk memastikan aksesibilitas sertifikat elektronik secara merata. Selain itu, perlu dilakukan studi tentang efektivitas program literasi digital yang ditujukan pada masyarakat pedesaan untuk meningkatkan kepercayaan terhadap sistem sertifikat elektronik. Terakhir, penelitian dapat mengkaji penggunaan teknologi keamanan tinggi seperti enkripsi data dan verifikasi biometrik sebagai solusi untuk mengatasi risiko kebocoran data dalam sistem sertifikat elektronik.
- Balik Nama Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Dalam Jual Beli Tanah Di Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten... ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/46035Balik Nama Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Dalam Jual Beli Tanah Di Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten ejournal undip ac index php notarius article view 46035
- Tinjauan Hukum Penerapan Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Elektronik dalam Sistem Hukum Indonesia | Cerdika:... doi.org/10.59141/cerdika.v4i8.840Tinjauan Hukum Penerapan Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Elektronik dalam Sistem Hukum Indonesia Cerdika doi 10 59141 cerdika v4i8 840
- Analisis Kepastian Hukum Bagi Pemilik Tanah Pasca Implementasi Pendaftaran Sertifikat Secara Elektronik... prin.or.id/index.php/JURRISH/article/view/1286Analisis Kepastian Hukum Bagi Pemilik Tanah Pasca Implementasi Pendaftaran Sertifikat Secara Elektronik prin index php JURRISH article view 1286
- Eksistensi Sertifikat Elektronik Terhadap UU Cipta Kerja Dalam Menjamin Kepastian Hukum | Rizkiana |... ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/41632Eksistensi Sertifikat Elektronik Terhadap UU Cipta Kerja Dalam Menjamin Kepastian Hukum Rizkiana ejournal undip ac index php notarius article view 41632
| File size | 338.27 KB |
| Pages | 9 |
| DMCA | Report |
Related /
IFRELRESEARCHIFRELRESEARCH Kami menggunakan metode penelitian yaitu dengan pendekatan kualitatif yang artinya memberikan penjelasan mengenai kedudukan ahli waris berbentuk naratif.Kami menggunakan metode penelitian yaitu dengan pendekatan kualitatif yang artinya memberikan penjelasan mengenai kedudukan ahli waris berbentuk naratif.
IFRELRESEARCHIFRELRESEARCH Kajian hukum empiris sendiri merupakan kajian yang memandang hukum sebagai kenyataan, mencakup kenyataan sosial, kenyataan budaya, dan kajian empiris dunianya.Kajian hukum empiris sendiri merupakan kajian yang memandang hukum sebagai kenyataan, mencakup kenyataan sosial, kenyataan budaya, dan kajian empiris dunianya.
IFRELRESEARCHIFRELRESEARCH Kerugian yang terjadi pada BUMN bukanlah kerugian keuangan negara, melainkan kerugian perusahaan itu sendiri. Oleh karena itu, kerugian tersebut diaturKerugian yang terjadi pada BUMN bukanlah kerugian keuangan negara, melainkan kerugian perusahaan itu sendiri. Oleh karena itu, kerugian tersebut diatur
IFRELRESEARCHIFRELRESEARCH Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengenai kedudukan hak mewaris bagi para wanita Bali yang telah pindah Agama berdasarkan studi Kasus PutusanPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengenai kedudukan hak mewaris bagi para wanita Bali yang telah pindah Agama berdasarkan studi Kasus Putusan
IFRELRESEARCHIFRELRESEARCH Meskipun mengidentifikasi tantangan seperti kompleksitas regulasi dan ketidaksetaraan ekonomi, penelitian ini menyoroti peluang, termasuk penerapan teknologiMeskipun mengidentifikasi tantangan seperti kompleksitas regulasi dan ketidaksetaraan ekonomi, penelitian ini menyoroti peluang, termasuk penerapan teknologi
IFRELRESEARCHIFRELRESEARCH Putusan hakim dalam menetapkan terdakwa sebagai pelaku yang bekerjasama telah memberikan keadilan dan kepastian hukum berdasarkan pada UU PSK dan SEMAPutusan hakim dalam menetapkan terdakwa sebagai pelaku yang bekerjasama telah memberikan keadilan dan kepastian hukum berdasarkan pada UU PSK dan SEMA
IFRELRESEARCHIFRELRESEARCH OJK juga memiliki peran penting dalam menyelesaikan pengaduan konsumen sesuai dengan yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Selain itu,OJK juga memiliki peran penting dalam menyelesaikan pengaduan konsumen sesuai dengan yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Selain itu,
UNISMAUNISMA Implementasi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 sering menimbulkan permasalahan yuridis dan empiris. Penelitian ini bertujuan untuk memahami konsep hukumImplementasi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 sering menimbulkan permasalahan yuridis dan empiris. Penelitian ini bertujuan untuk memahami konsep hukum
Useful /
DINASTIRESDINASTIRES The distribution of alcoholic beverages without a permit in Karawang Regency has become a serious issue affecting public order and community health. ToThe distribution of alcoholic beverages without a permit in Karawang Regency has become a serious issue affecting public order and community health. To
DINASTIRESDINASTIRES Sus/2022/PN. Pwk. The results show that the defendant, who was negligent and caused the victims death, was indeed charged under this article, which carriesSus/2022/PN. Pwk. The results show that the defendant, who was negligent and caused the victims death, was indeed charged under this article, which carries
ERAPUBLIKASIERAPUBLIKASI Kedua adalah konflik antara Kiko dan ibunya. Ketiga adalah lingkungan Kiko, dan yang terakhir adalah frustrasi. Efek kecemasan Kiko adalah efek emosionalKedua adalah konflik antara Kiko dan ibunya. Ketiga adalah lingkungan Kiko, dan yang terakhir adalah frustrasi. Efek kecemasan Kiko adalah efek emosional
ERAPUBLIKASIERAPUBLIKASI Berdasarkan temuan penelitian, dapat disimpulkan bahwa Arvin dalam cerita mengalami perkembangan kepribadian. Kepribadian dasar Arvin adalah anak yangBerdasarkan temuan penelitian, dapat disimpulkan bahwa Arvin dalam cerita mengalami perkembangan kepribadian. Kepribadian dasar Arvin adalah anak yang