ITKAITKA
PRIMER : Jurnal Ilmiah MultidisiplinPRIMER : Jurnal Ilmiah MultidisiplinAksi separatisme dalam suatu kenegaraan memang sangat sulit dihindari, bahkan Indonesia dalam sejarahnya kerap kali mengalami gerakan-gerakan separtisme dari berbagai kelompok, suku maupun wilayah. Gerakan separatisme yang terus ada sampai saat ini yaitu gerakan separatisme yang ada di Papua, kita seringkali menyebutnya atau nama kelompok separatis mereka yaitu OPM (Organisasi Papua Merdeka). Pemerintah Indonesia beberapa kali melakukan penanganan terhadap kelompok separatisme di Papua. Sayangnya, pemerintah melakukan upaya penanganan yang dianggap kurang tepat sehingga menimbulkan berbagai macam kasus HAM. Beberapa penyebab gerakan separatisme di Papua hingga saat ini terus ada diantaranya, seperti dari faktor ekonomi, pendidikan, kesehatan dan juga kesejahteraan sosial, yang mana wilayah Papua seperti di anak tirikan dari wilayah lain yang ada di Indonesia. Pemerintah Jokowi sudah memberikan beberapa upaya diantaranya seperti diadakannya agenda prioritas yang mana dalam agenda prioritas tersebut pemerintah membuat proyek pembangunan infrastruktur berupa jalan. Sehingga, masyarakat papua dapat terbantu dengan adanya akses distribusi barang yang dapat menggerakan roda aktivitas kemasyarakatan. Diharapkan dengan adanya program agenda prioritas ini dapat menjadikan masyarakat Papua dapat menaruh kembali kepercayaan mereka terhadapa pemerintah Republik Indonesia.
Gerakan separatisme atau aksi separatisme ini adalah sebuah gerakan yang dilakukan oleh suatu individu, kelompok maupun komunitas tertentu untuk dapat keluar dari komunitas asal, mendirikan komunitas yang baru dan merdeka.Dalam konteks kenegaraan, gerakan separatisme ini yaitu suatu gerakan dari kelompok tertentu, wilayah atau bangsa tertentu yang bertujuan untuk menggulingkan pemerintahan saat ini maupun keluar dari bagian negara induk untuk mendirikan suatu negara yang baru dan merdeka.Aksi separatisme di Papua saat ini masih berlangsung dan pemerintah sudah melakukan berbagai cara untuk menangani aksi seperatisme tersebut.Sayangnya, pemerintah dalam beberapa waktu yang lalu dianggap kurang tepat dalam menangani masalah gerakan separatisme tersebut, sehingga bukannya memadamkan aksi separatisme malah kian menjadi-jadi dan menyebabkan hilangnya rasa kepercayaan masyarakat Papua terhadap pemerintah.Upaya-upaya pemerintah selalu digencarkan agar gerakan separatisme ini dapat berakhir dengan perdamaian.Dalam masa pemerintahan Jokowi, pemerintah memberikan suatu implikasi yaitu agenda prioritas.Agenda prioritas yang dilaksanakan diantaranya pembangunan infrastruktur yaitu pembangunan akses jalan.Yang mana jalan tersebut dapat memudahkan akses distribusi bagi masyarakat Papua dan menjadikan komoditas barang disana menjadi murah.Akan tetapi, tidak hanya pembangunan akses jalan saja, diharapkan pemerintah kedepannya dapat meningkatkan infrastruktur lainnya dan kesejahteraan rakyat Papua.Sehingga, dapat membawa kembali kepercayaan masyarakat Papua terhadap Pemerintahan Republik Indonesia.
Untuk mengatasi masalah separatisme di Papua, pemerintah dapat mempertimbangkan beberapa strategi. Pertama, perlu ada pendekatan yang lebih holistik dan kolaboratif dalam menyelesaikan konflik di Papua. Ini berarti melibatkan berbagai pihak, termasuk masyarakat Papua, dalam proses dialog dan negosiasi. Kedua, pemerintah harus memastikan penegakan hukum yang adil dan transparan. Hal ini penting untuk membangun kepercayaan masyarakat Papua dan mencegah pelanggaran HAM. Ketiga, pembangunan infrastruktur dan ekonomi di Papua harus terus dilanjutkan, tetapi dengan fokus pada kebutuhan dan aspirasi masyarakat setempat. Pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan dapat membantu mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi yang menjadi penyebab utama separatisme. Dengan menggabungkan pendekatan dialog, penegakan hukum yang adil, dan pembangunan yang inklusif, pemerintah dapat menciptakan lingkungan yang kondusif untuk perdamaian dan kepercayaan masyarakat Papua.
| File size | 480.51 KB |
| Pages | 7 |
| DMCA | Report |
Related /
MEJAILMIAHMEJAILMIAH Konstitusi yang demokratis harus memberikan ruang bagi partisipasi aktif masyarakat dalam proses politik, serta memberikan landasan yang kuat untuk pembangunanKonstitusi yang demokratis harus memberikan ruang bagi partisipasi aktif masyarakat dalam proses politik, serta memberikan landasan yang kuat untuk pembangunan
UM-SORONGUM-SORONG Hal tersebut terlihat dari pemberdayaan yang dilakukan oleh Persyarikatan Muhammadiyah terhadap masyarakat masyarakat kokoda di Kota Sorong hanya berupaHal tersebut terlihat dari pemberdayaan yang dilakukan oleh Persyarikatan Muhammadiyah terhadap masyarakat masyarakat kokoda di Kota Sorong hanya berupa
PENERBITGOODWOODPENERBITGOODWOOD Penelitian menggunakan studi kasus kualitatif, dengan data diperoleh dari sepuluh informan yang dipilih secara purposif melalui wawancara semi-terstrukturPenelitian menggunakan studi kasus kualitatif, dengan data diperoleh dari sepuluh informan yang dipilih secara purposif melalui wawancara semi-terstruktur
APPIHIAPPIHI Analisis ini menunjukkan bahwa prosedur amandemen UUD 1945 telah dirancang untuk menyeimbangkan kebutuhan fleksibilitas dan stabilitas ketatanegaraan Indonesia.Analisis ini menunjukkan bahwa prosedur amandemen UUD 1945 telah dirancang untuk menyeimbangkan kebutuhan fleksibilitas dan stabilitas ketatanegaraan Indonesia.
APPIHIAPPIHI Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tidak ideal dari perspektif hukum tata negara maupun asas-asas demokrasi.Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tidak ideal dari perspektif hukum tata negara maupun asas-asas demokrasi.
IAINPTKIAINPTK Artikel ini menggarisbawahi perlunya dialog kolaboratif di antara para pemangku kepentingan untuk mendorong reformasi yang memenuhi kebutuhan hukum komunitasArtikel ini menggarisbawahi perlunya dialog kolaboratif di antara para pemangku kepentingan untuk mendorong reformasi yang memenuhi kebutuhan hukum komunitas
MKRIMKRI Hasil penelitian menegaskan bahwa dalam praktik judicial review, MK telah mempraktikkan judicial activism maupun judicial restraint dengan segala dinamikanya.Hasil penelitian menegaskan bahwa dalam praktik judicial review, MK telah mempraktikkan judicial activism maupun judicial restraint dengan segala dinamikanya.
KPUKPU Penelitian ini menginvestigasi pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta putaran pertama tahun 2017, dengan fokus pada strategi bandwagonPenelitian ini menginvestigasi pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta putaran pertama tahun 2017, dengan fokus pada strategi bandwagon
Useful /
INDO INTELLECTUALINDO INTELLECTUAL Data dikumpulkan melalui kuesioner dan dianalisis dengan teknik deskriptif serta regresi linier berganda menggunakan SPSS. Hasil penelitian menunjukkanData dikumpulkan melalui kuesioner dan dianalisis dengan teknik deskriptif serta regresi linier berganda menggunakan SPSS. Hasil penelitian menunjukkan
STITMUBOSTITMUBO Temuan dapat menjadi bahan evaluasi bagi dosen untuk merancang pembelajaran kitabah yang lebih efektif, sistematis, dan berorientasi pada ketepatan berbahasa.Temuan dapat menjadi bahan evaluasi bagi dosen untuk merancang pembelajaran kitabah yang lebih efektif, sistematis, dan berorientasi pada ketepatan berbahasa.
UKIUKI Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana media sosial memengaruhi interaksi sehari-hari, termasuk komunikasi formal dan informal. Dengan pendekatanPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana media sosial memengaruhi interaksi sehari-hari, termasuk komunikasi formal dan informal. Dengan pendekatan
ITKAITKA Namun, saat ini marak sekali fenomena kenakalan remaja, mulai dari bolos sekolah hingga narkoba dan pembunuhan. Hal ini disebabkan oleh faktor internalNamun, saat ini marak sekali fenomena kenakalan remaja, mulai dari bolos sekolah hingga narkoba dan pembunuhan. Hal ini disebabkan oleh faktor internal