USUUSU
KomunikaKomunikaMasyarakat menggunakan teknologi informasi untuk berpartisipasi dalam politik dengan berbagai cara. Problematika yang perlu diperhatikan dari segi keamanan siber, disinformasi dan hoaks, ketidaksetaraan akses dan regulasi yang tidak memadai. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisa pemanfaatan teknologi informasi sebagai media komunikasi politik di indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan studi kepustakaan (library approach) kemudian dilakukan review dan analisa pada sumber terbuka seperti buku, internet, jurnal dan berbagai sumber lainnya. Data yang terkumpul lalu dianalisis secara deskriptif. Hasil penelitian menemukan bahwa perkembangan teknologi informasi, khususnya media sosial, telah memberikan manfaat dalam komunikasi politik dan demokrasi digital, namun juga menimbulkan ancaman seperti penyebaran hoaks, propaganda kebencian, dan ketidakmerataan akses internet. Peran pemerintah penting dalam melakukan pengawasan bagaimana dinamika cyberpolitics di media sosial terutama pada perlindungan hak-hak masyarakat dari oknum kriminalisasi pejabat publik, kebebasan berekspresi, serta informasi yang valid.
Perkembangan teknologi informasi, khususnya media sosial, memberikan banyak manfaat bagi kegiatan sosial.Penggunaan teknologi informasi dalam komunikasi politik telah menciptakan dinamika baru dalam cyberpolitics.Politisi, partai politik, dan lembaga negara dapat memanfaatkan teknologi informasi untuk menyampaikan pesan, propaganda, dan menciptakan demokrasi digital.Namun, terdapat ancaman serius di balik manfaat tersebut, seperti kemudahan penyebaran informasi yang tidak terverifikasi, meningkatnya berita palsu, propaganda yang memicu kebencian, dan kesenjangan akses internet di seluruh Indonesia.Peran pemerintah sangat penting dalam mengawasi dinamika cyberpolitics di media sosial, terutama dalam melindungi hak-hak masyarakat dari kriminalisasi pejabat publik, kebebasan berekspresi, dan informasi yang valid.
Berdasarkan temuan penelitian, beberapa saran penelitian lanjutan dapat diajukan. Pertama, perlu dilakukan studi mendalam mengenai efektivitas berbagai strategi moderasi konten di platform media sosial dalam memerangi penyebaran disinformasi dan ujaran kebencian, dengan mempertimbangkan implikasi terhadap kebebasan berekspresi. Kedua, penelitian lebih lanjut dapat dilakukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi kesenjangan akses internet di berbagai wilayah Indonesia, serta merumuskan kebijakan yang tepat untuk mengatasi masalah ini. Ketiga, penting untuk mengeksplorasi bagaimana perkembangan teknologi baru seperti kecerdasan buatan (AI) dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas komunikasi politik dan partisipasi publik, sekaligus mengantisipasi potensi risiko yang mungkin timbul. Penelitian-penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam upaya meningkatkan kualitas demokrasi dan tata kelola pemerintahan di era digital, serta memastikan bahwa teknologi informasi digunakan secara bertanggung jawab dan inklusif untuk kepentingan seluruh masyarakat.
- AKTUALISASI PEMUDA DALAM PROPAGANDA POLITIK DI DUNIA VIRTUAL | Idayati | Jurnal Sosiologi Pendidikan... doi.org/10.17977/um021v3i1p36-46AKTUALISASI PEMUDA DALAM PROPAGANDA POLITIK DI DUNIA VIRTUAL Idayati Jurnal Sosiologi Pendidikan doi 10 17977 um021v3i1p36 46
- Peran Media Sosial Dalam Komunikasi Politik | Jurnal Indonesia Sosial Teknologi. peran sosial komunikasi... jist.publikasiindonesia.id/index.php/jist/article/view/61Peran Media Sosial Dalam Komunikasi Politik Jurnal Indonesia Sosial Teknologi peran sosial komunikasi jist publikasiindonesia index php jist article view 61
- Teknologi Komunikasi dan Informasi | Al-Hikmah Media Dakwah, Komunikasi, Sosial dan Kebudayaan. teknologi... journal.iainlangsa.ac.id/index.php/hikmah/article/view/1722Teknologi Komunikasi dan Informasi Al Hikmah Media Dakwah Komunikasi Sosial dan Kebudayaan teknologi journal iainlangsa ac index php hikmah article view 1722
- Media Sosial sebagai Agen Transformasi Politik: Analisis Pengaruh terhadap Proses Komunikasi Politik... doi.org/10.54066/jupendis.v2i2.1593Media Sosial sebagai Agen Transformasi Politik Analisis Pengaruh terhadap Proses Komunikasi Politik doi 10 54066 jupendis v2i2 1593
| File size | 291.34 KB |
| Pages | 11 |
| DMCA | Report |
Related /
UNISMUHUNISMUH Penerapan keadilan sosial bagi korban korupsi memerlukan pengakuan yang layak, perlindungan yang memadai, serta upaya pemulihan dan kompensasi yang efektif.Penerapan keadilan sosial bagi korban korupsi memerlukan pengakuan yang layak, perlindungan yang memadai, serta upaya pemulihan dan kompensasi yang efektif.
UNHASUNHAS Dalam hal aspek prosedural, kerangka hukum untuk menyelesaikan sengketa kewenangan di Jerman lebih rinci daripada di Indonesia, Amerika Serikat, atau Kanada,Dalam hal aspek prosedural, kerangka hukum untuk menyelesaikan sengketa kewenangan di Jerman lebih rinci daripada di Indonesia, Amerika Serikat, atau Kanada,
MKRIMKRI 025/PUU-XIV/2016 memperkuat kedudukan asas legalitas secara formal, yang menyebabkan penegakan tindak pidana korupsi menjadi lebih sulit. Namun, perkembangan025/PUU-XIV/2016 memperkuat kedudukan asas legalitas secara formal, yang menyebabkan penegakan tindak pidana korupsi menjadi lebih sulit. Namun, perkembangan
MKRIMKRI Akibat ketiga implikasi tersebut, penyelenggaraan wewenang dan kewajiban Mahkamah Konstitusi menjadi tidak sah. Namun, mengingat asas kemanfaatan dan pradugaAkibat ketiga implikasi tersebut, penyelenggaraan wewenang dan kewajiban Mahkamah Konstitusi menjadi tidak sah. Namun, mengingat asas kemanfaatan dan praduga
MKRIMKRI 3) alternatif sanksi yang dapat dibebankan pada pihak yang melakukan pembangkangan terhadap putusan MK adalah sanksi *contemp of court* melalui perluasan3) alternatif sanksi yang dapat dibebankan pada pihak yang melakukan pembangkangan terhadap putusan MK adalah sanksi *contemp of court* melalui perluasan
MKRIMKRI Pelibatan aktif Mahkamah Agung dalam fungsi peradilan konstitusional diyakini akan memperkuat penerapan supremasi konstitusi dan menjaga kualitas produkPelibatan aktif Mahkamah Agung dalam fungsi peradilan konstitusional diyakini akan memperkuat penerapan supremasi konstitusi dan menjaga kualitas produk
MKRIMKRI Akan tetapi, undang‑undang tersebut masih belum menjelaskan detail hukum acara kewenangan tersebut, sehingga Mahkamah Konstitusi diberikan kewenanganAkan tetapi, undang‑undang tersebut masih belum menjelaskan detail hukum acara kewenangan tersebut, sehingga Mahkamah Konstitusi diberikan kewenangan
MKRIMKRI Masyarakat hukum adat tidak memperoleh manfaat maksimal dari pengelolaan pertambangan dan justru mengalami dampak negatif yang berkelanjutan. Oleh karenaMasyarakat hukum adat tidak memperoleh manfaat maksimal dari pengelolaan pertambangan dan justru mengalami dampak negatif yang berkelanjutan. Oleh karena
Useful /
IAINPTKIAINPTK Aspek krusial dalam kajian hukum ketatanegaraan Indonesia yang sering diabaikan adalah dialektika antara wahyu (agama) dan konstitusi (negara). InteraksiAspek krusial dalam kajian hukum ketatanegaraan Indonesia yang sering diabaikan adalah dialektika antara wahyu (agama) dan konstitusi (negara). Interaksi
IAINPTKIAINPTK Dengan pendekatan sosio‑legal dan metode kualitatif, penelitian ini mengumpulkan data melalui wawancara mendalam dengan tujuh informan kunci: tokoh agama,Dengan pendekatan sosio‑legal dan metode kualitatif, penelitian ini mengumpulkan data melalui wawancara mendalam dengan tujuh informan kunci: tokoh agama,
UNPABUNPAB Harmonisa sendiri disebabkan oleh adanya beban nonliniear yang digunakan pada system tenaga listrik, contohnya seperti converte, inverter, serta berbagaiHarmonisa sendiri disebabkan oleh adanya beban nonliniear yang digunakan pada system tenaga listrik, contohnya seperti converte, inverter, serta berbagai
UNPABUNPAB Model propagasi yang digunakan adalah model COST231. Dengan mengubah parameter kerugian penetrasi dinding luar dalam formulasi COST231, diperoleh profilModel propagasi yang digunakan adalah model COST231. Dengan mengubah parameter kerugian penetrasi dinding luar dalam formulasi COST231, diperoleh profil