UHBUHB
Jurnal Hukum In ConcretoJurnal Hukum In ConcretoPenelitian ini mengkaji dinamika hukum dalam kemitraan inti-plasma di Indonesia dengan menyoroti ketimpangan struktural antara perusahaan inti dan peternak plasma. Meskipun regulasi seperti Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 dan Peraturan Menteri Pertanian No. 13 Tahun 2013 mendorong kolaborasi yang adil, praktik perjanjian sering kali menunjukkan ketimpangan posisi tawar, terutama dalam hal penetapan harga, kewajiban eksklusivitas, dan klausul penalti. Dengan menggunakan metode yuridis normatif yang didukung analisis peraturan perundang-undangan dan studi kasus, termasuk Putusan KPPU No. 09/KPPU-K/2020, penelitian ini menemukan bahwa perlindungan hukum bagi peternak masih bersifat formalistik dan belum efektif akibat lemahnya pengawasan serta terbatasnya akses terhadap keadilan. Hasil penelitian menunjukkan adanya kesenjangan antara idealitas hukum dan implementasi di lapangan, di mana perjanjian formal seringkali melegitimasi praktik eksploitatif atas nama kebebasan berkontrak. Untuk mengatasi hal tersebut, penelitian ini merekomendasikan reformasi hukum berupa pengawasan kontrak secara independen, standarisasi klausul adil, penguatan peran lembaga pengawas, serta pemberdayaan hukum bagi peternak agar kemitraan dapat selaras dengan prinsip keadilan, akuntabilitas, dan pembangunan pertanian yang inklusif.
Penelitian ini menyimpulkan bahwa kemitraan inti-plasma, meskipun diatur oleh hukum nasional, seringkali beroperasi dengan ketimpangan struktural yang merugikan peternak plasma.Ketentuan kontrak terkait harga, eksklusivitas, dan penalti umumnya ditentukan oleh perusahaan inti tanpa negosiasi yang adil, sementara perlindungan hukum tetap bersifat formal dan tidak efektif.Reformasi hukum diperlukan untuk memastikan desain kontrak yang adil, pengawasan independen, dan dukungan hukum yang mudah diakses bagi peternak, sehingga kemitraan dapat menjadi alat pemberdayaan yang selaras dengan prinsip keadilan dan pembangunan inklusif.
Berdasarkan temuan penelitian, beberapa saran penelitian lanjutan dapat diajukan. Pertama, perlu dilakukan studi komparatif mengenai efektivitas model kemitraan inti-plasma di sektor pertanian lain, seperti perkebunan kelapa sawit, untuk mengidentifikasi praktik terbaik dan tantangan umum. Kedua, penelitian kualitatif mendalam diperlukan untuk memahami persepsi dan pengalaman peternak plasma terkait dengan keadilan kontrak dan akses ke keadilan, dengan fokus pada faktor-faktor sosio-kultural yang memengaruhi kemampuan mereka untuk menegosiasikan dan menegakkan hak-hak mereka. Ketiga, penelitian evaluasi kebijakan dapat dilakukan untuk mengukur dampak dari implementasi Peraturan Menteri Pertanian No. 13 Tahun 2013 terhadap kondisi kerja dan pendapatan peternak plasma, serta mengidentifikasi area-area yang memerlukan perbaikan. Dengan menggabungkan ketiga saran ini, penelitian selanjutnya dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang dinamika kemitraan inti-plasma dan berkontribusi pada pengembangan kebijakan yang lebih efektif untuk melindungi hak-hak petani kecil dan mendorong pembangunan pertanian yang berkelanjutan dan inklusif.
- Monopoly Practice of PT. Carrefour Indonesia After Acquiring The Shares of PT. Alfa Retailindo | Justice... ejournal.hukumunkris.id/index.php/justicevoice/article/view/395Monopoly Practice of PT Carrefour Indonesia After Acquiring The Shares of PT Alfa Retailindo Justice ejournal hukumunkris index php justicevoice article view 395
- Palm Oil Smallholders in Peril: Indonesia Urgency in Aiding Smallholders to Compete Fairly in their Playing... doi.org/10.37276/sjh.v6i2.372Palm Oil Smallholders in Peril Indonesia Urgency in Aiding Smallholders to Compete Fairly in their Playing doi 10 37276 sjh v6i2 372
- Perlindungan Hukum terhadap Wanprestasi Perjanjian Kemitraan Inti Plasma dalam Penerbitan Hak Guna Usaha... doi.org/10.58344/jmi.v2i3.187Perlindungan Hukum terhadap Wanprestasi Perjanjian Kemitraan Inti Plasma dalam Penerbitan Hak Guna Usaha doi 10 58344 jmi v2i3 187
- Dynamics of Conflict and Dispute Resolution in Culinary Business Partnership Agreements | SIGn Jurnal... jurnal.penerbitsign.com/index.php/sjh/article/view/v5n1-4Dynamics of Conflict and Dispute Resolution in Culinary Business Partnership Agreements SIGn Jurnal jurnal penerbitsign index php sjh article view v5n1 4
| File size | 348.92 KB |
| Pages | 19 |
| DMCA | Report |
Related /
JOURNALWEBJOURNALWEB Melalui telaah literatur yang mendalam dan eksplorasi terhadap ayat-ayat kunci Al-Quran, temuan penelitian menunjukkan bahwa landasan filosofis dalam manajemenMelalui telaah literatur yang mendalam dan eksplorasi terhadap ayat-ayat kunci Al-Quran, temuan penelitian menunjukkan bahwa landasan filosofis dalam manajemen
YAYASANBHZYAYASANBHZ Dengan demikian, integrasi nilai-nilai hukum keluarga dengan prinsip keadilan restoratif dapat menjadi solusi alternatif yang lebih humanis, berkeadilan,Dengan demikian, integrasi nilai-nilai hukum keluarga dengan prinsip keadilan restoratif dapat menjadi solusi alternatif yang lebih humanis, berkeadilan,
UIN SGDUIN SGD Dengan menyelaraskan teori hukum responsif dengan prinsip keadilan spasial dan keamanan manusia, studi ini menjembatani kajian hukum dan kebijakan sosialDengan menyelaraskan teori hukum responsif dengan prinsip keadilan spasial dan keamanan manusia, studi ini menjembatani kajian hukum dan kebijakan sosial
UINMYBATUSANGKARUINMYBATUSANGKAR Namun dalam kenyataannya, terutama dalam kasus tanah warisan tinggi di Minangkabau, muncul ketegangan. Secara tradisional, tanah warisan tinggi tidak dapatNamun dalam kenyataannya, terutama dalam kasus tanah warisan tinggi di Minangkabau, muncul ketegangan. Secara tradisional, tanah warisan tinggi tidak dapat
UNTAGUNTAG Penelitian ini menunjukkan adanya kesenjangan hukum yang signifikan dalam perlindungan hak-hak anak yang lahir dari perkawinan poligami siri di Indonesia.Penelitian ini menunjukkan adanya kesenjangan hukum yang signifikan dalam perlindungan hak-hak anak yang lahir dari perkawinan poligami siri di Indonesia.
UIN SGDUIN SGD The success of land acquisition is not only determined by the completeness of regulations, but also by a commitment to transparent, accountable implementationThe success of land acquisition is not only determined by the completeness of regulations, but also by a commitment to transparent, accountable implementation
WESTSCIENCE PRESSWESTSCIENCE PRESS Untuk meningkatkan kualitas tata kelola daerah, kebijakan batas usia perlu disempurnakan melalui pendekatan yang lebih fleksibel dan berbasis bukti, sehinggaUntuk meningkatkan kualitas tata kelola daerah, kebijakan batas usia perlu disempurnakan melalui pendekatan yang lebih fleksibel dan berbasis bukti, sehingga
WESTSCIENCE PRESSWESTSCIENCE PRESS Seringkali, dalam implementasi pengadaan tanah untuk pembangunan kepentingan umum muncul masalah dalam kompensasi. Mantan pemilik tanah yang tanahnya telahSeringkali, dalam implementasi pengadaan tanah untuk pembangunan kepentingan umum muncul masalah dalam kompensasi. Mantan pemilik tanah yang tanahnya telah
Useful /
UHBUHB Temuan menunjukkan bahwa PT Wilmar Padi memiliki kekuatan pasar yang signifikan dalam pengadaan dan penetapan harga, yang berpotensi membatasi persainganTemuan menunjukkan bahwa PT Wilmar Padi memiliki kekuatan pasar yang signifikan dalam pengadaan dan penetapan harga, yang berpotensi membatasi persaingan
WESTSCIENCE PRESSWESTSCIENCE PRESS Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara dengan pemangku kepentingan, observasi lapangan,Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara dengan pemangku kepentingan, observasi lapangan,
WESTSCIENCE PRESSWESTSCIENCE PRESS In tackling the rise of online gambling, the regulation imposes stringent licensing and monitoring requirements, coupled with severe penalties for non-compliance.In tackling the rise of online gambling, the regulation imposes stringent licensing and monitoring requirements, coupled with severe penalties for non-compliance.
UHBUHB The findings provide important insights for developing policies and strategies to strengthen electoral integrity in the future and offering recommendationsThe findings provide important insights for developing policies and strategies to strengthen electoral integrity in the future and offering recommendations