UntikaUntika
Jurnal Media HukumJurnal Media HukumPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana notaris atas pemalsuan akta otentik yang didasarkan pada keterangan palsu atau manipulatif, dengan studi pada Putusan No. 898/Pid.B/2022/PN.Jkt.Brt. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa notaris sebagai pejabat umum memiliki kewajiban untuk memastikan kebenaran formal dari data yang disampaikan oleh para pihak, namun tidak bertanggung jawab atas kebenaran materiil sepanjang telah bertindak sesuai prosedur. Akan tetapi, apabila notaris terbukti mengetahui adanya keterangan palsu atau turut serta dalam perbuatan manipulatif, maka dapat dimintai pertanggungjawaban pidana berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam putusan yang dikaji, hakim mempertimbangkan unsur kesengajaan dan peran aktif notaris dalam proses pembuatan akta. Dan unsur Pasal 266 ayat (1) KUHP Jo Pasal 56 ayat (1) KUHP telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, sehingga terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun. Penelitian ini menegaskan pentingnya kehati-hatian dan integritas notaris dalam menjalankan jabatannya.
Penelitian ini menegaskan pentingnya kehati-hatian dan integritas notaris dalam menjalankan jabatannya.Berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana pemalsuan akta otentik.Akibatnya, akta yang dibuat menjadi batal demi hukum dan notaris dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana, perdata, dan administratif.
Berdasarkan analisis terhadap kasus ini, terdapat beberapa saran penelitian lanjutan yang dapat dikembangkan. Pertama, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai efektivitas pengawasan terhadap notaris, termasuk peran Majelis Pengawas Daerah (MPD) dan Majelis Pengawas Wilayah (MPW) dalam mencegah terjadinya pemalsuan akta. Kedua, penelitian dapat difokuskan pada pengembangan standar operasional prosedur (SOP) yang lebih ketat dalam proses pembuatan akta notaris, termasuk mekanisme verifikasi kebenaran data yang lebih komprehensif. Ketiga, penting untuk meneliti mengenai perlunya peningkatan kesadaran hukum dan etika profesi di kalangan notaris, melalui program pelatihan dan sosialisasi secara berkala. Dengan demikian, diharapkan dapat meminimalisir potensi terjadinya pelanggaran hukum dan menjaga kepercayaan publik terhadap profesi notaris.
| File size | 390.8 KB |
| Pages | 16 |
| DMCA | Report |
Related /
DEWANSENGKETADEWANSENGKETA Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan mengubah mekanisme penyelesaian sengketa keolahragaan, khususnya sepakbola, yang kini mengacu padaUndang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan mengubah mekanisme penyelesaian sengketa keolahragaan, khususnya sepakbola, yang kini mengacu pada
UntikaUntika Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tantangan penerapan Sanksi Pidana adat setelah disahkan KUHP Nasional mengenai Living law sebagai salah satuPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui tantangan penerapan Sanksi Pidana adat setelah disahkan KUHP Nasional mengenai Living law sebagai salah satu
UntikaUntika Dengan terpenuhinya ketentuan formil dan materiil sebagaimana diatur dalam peraturan tersebut, tanda tangan digital dapat digunakan sebagai dasar pembuktianDengan terpenuhinya ketentuan formil dan materiil sebagaimana diatur dalam peraturan tersebut, tanda tangan digital dapat digunakan sebagai dasar pembuktian
UntikaUntika Pemerintah daerah harus bertransformasi dari pemilik informasi menjadi pelayan hak dasar yang menjamin informasi publik memiliki validitas dan integritas,Pemerintah daerah harus bertransformasi dari pemilik informasi menjadi pelayan hak dasar yang menjamin informasi publik memiliki validitas dan integritas,
STAINIDAELADABISTAINIDAELADABI Tujuan dari penelitian menunjukkan adalah sebagai berikut: 1) Untuk mengetahui bagaimana pemahaman mengenai proses Prinsip-prinsip Hak asasi manusia dalamTujuan dari penelitian menunjukkan adalah sebagai berikut: 1) Untuk mengetahui bagaimana pemahaman mengenai proses Prinsip-prinsip Hak asasi manusia dalam
UMCUMC Berdasarkan beberapa penelitian yang sudah dilakukan baik dari hubungan etika dengan filsafat maupun etika dengan psikologi bermanfaat di dalam praktekBerdasarkan beberapa penelitian yang sudah dilakukan baik dari hubungan etika dengan filsafat maupun etika dengan psikologi bermanfaat di dalam praktek
GOACADEMICAGOACADEMICA Penelitian ini memberikan rekomendasi bagi perusahaan lain dalam merumuskan strategi menghadapi krisis serupa di masa depan. Pandemi COVID-19 memberikanPenelitian ini memberikan rekomendasi bagi perusahaan lain dalam merumuskan strategi menghadapi krisis serupa di masa depan. Pandemi COVID-19 memberikan
WESTSCIENCE PRESSWESTSCIENCE PRESS Penelitian ini didorong oleh Uji Undang-Undang ke Mahkamah Konstitusi, yaitu uji Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN), khususnya Pasal 82 mengenai OrganisasiPenelitian ini didorong oleh Uji Undang-Undang ke Mahkamah Konstitusi, yaitu uji Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN), khususnya Pasal 82 mengenai Organisasi
Useful /
UntikaUntika Kondisi ini menunjukkan adanya pergeseran fungsi covernote dari sekadar dokumen administratif menjadi instrumen yang mempengaruhi terbentuknya hubunganKondisi ini menunjukkan adanya pergeseran fungsi covernote dari sekadar dokumen administratif menjadi instrumen yang mempengaruhi terbentuknya hubungan
UntikaUntika 39 Tahun 1999, serta regulasi HAM lainnya yang dapat menimbulkan praktik diskriminatif dan stigmatisasi sosial terhadap perempuan, kelompok minoritas dan39 Tahun 1999, serta regulasi HAM lainnya yang dapat menimbulkan praktik diskriminatif dan stigmatisasi sosial terhadap perempuan, kelompok minoritas dan
WESTSCIENCE PRESSWESTSCIENCE PRESS Diperlukan pengisian kesenjangan hukum dalam mengatasi ancaman yang kompleks dan multidimensional melalui perumusan ancaman hibrida. Dalam kesimpulan,Diperlukan pengisian kesenjangan hukum dalam mengatasi ancaman yang kompleks dan multidimensional melalui perumusan ancaman hibrida. Dalam kesimpulan,
WESTSCIENCE PRESSWESTSCIENCE PRESS The study concludes that the Indonesian state recognizes and respects the unity of indigenous peoples and their traditional rights. Law Number 6 of 2014The study concludes that the Indonesian state recognizes and respects the unity of indigenous peoples and their traditional rights. Law Number 6 of 2014