UntikaUntika

Jurnal Media HukumJurnal Media Hukum

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana notaris atas pemalsuan akta otentik yang didasarkan pada keterangan palsu atau manipulatif, dengan studi pada Putusan No. 898/Pid.B/2022/PN.Jkt.Brt. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa notaris sebagai pejabat umum memiliki kewajiban untuk memastikan kebenaran formal dari data yang disampaikan oleh para pihak, namun tidak bertanggung jawab atas kebenaran materiil sepanjang telah bertindak sesuai prosedur. Akan tetapi, apabila notaris terbukti mengetahui adanya keterangan palsu atau turut serta dalam perbuatan manipulatif, maka dapat dimintai pertanggungjawaban pidana berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam putusan yang dikaji, hakim mempertimbangkan unsur kesengajaan dan peran aktif notaris dalam proses pembuatan akta. Dan unsur Pasal 266 ayat (1) KUHP Jo Pasal 56 ayat (1) KUHP telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, sehingga terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun. Penelitian ini menegaskan pentingnya kehati-hatian dan integritas notaris dalam menjalankan jabatannya.

Penelitian ini menegaskan pentingnya kehati-hatian dan integritas notaris dalam menjalankan jabatannya.Berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana pemalsuan akta otentik.Akibatnya, akta yang dibuat menjadi batal demi hukum dan notaris dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana, perdata, dan administratif.

Berdasarkan analisis terhadap kasus ini, terdapat beberapa saran penelitian lanjutan yang dapat dikembangkan. Pertama, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai efektivitas pengawasan terhadap notaris, termasuk peran Majelis Pengawas Daerah (MPD) dan Majelis Pengawas Wilayah (MPW) dalam mencegah terjadinya pemalsuan akta. Kedua, penelitian dapat difokuskan pada pengembangan standar operasional prosedur (SOP) yang lebih ketat dalam proses pembuatan akta notaris, termasuk mekanisme verifikasi kebenaran data yang lebih komprehensif. Ketiga, penting untuk meneliti mengenai perlunya peningkatan kesadaran hukum dan etika profesi di kalangan notaris, melalui program pelatihan dan sosialisasi secara berkala. Dengan demikian, diharapkan dapat meminimalisir potensi terjadinya pelanggaran hukum dan menjaga kepercayaan publik terhadap profesi notaris.

Read online
File size390.8 KB
Pages16
DMCAReport

Related /

JURIS Analisis Laporan Keuangan Sebagai Dasar Penilaian Kinerja Keuangan Studi Kasus Koperasi Simpan Pinjam CU Damai Sejahtera 2026More at 2026

STIESTEKOMSTIESTEKOM Berdasarkan rasio Net Profit Margin (NPM), kinerja keuangan pada tahun 2020-2021 menunjukkan kriteria sehat dan pada tahun 2022 menunjukkan kriteria sangatBerdasarkan rasio Net Profit Margin (NPM), kinerja keuangan pada tahun 2020-2021 menunjukkan kriteria sehat dan pada tahun 2022 menunjukkan kriteria sangat

JURIS A Pergeseran Fungsi Covernote Notaris Dalam Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli The Shift in the Function of Notarial Covernotes in Deeds of Sale and Purchase Agreements 2026More at 2026

UntikaUntika Penelitian ini secara spesifik menganalisis pergeseran fungsi covernote dalam bentuk-bentuk penyimpangan hukum yang ditimbulkannya, serta menetapkan konstruksiPenelitian ini secara spesifik menganalisis pergeseran fungsi covernote dalam bentuk-bentuk penyimpangan hukum yang ditimbulkannya, serta menetapkan konstruksi

JURIS Tinjauan Yuridis Qanun Jinayat Aceh terhadap Diskriminasi dan Stigmatisasi Sosial dalam Prinsip Hak Asasi Manusia A Legal Review of the Aceh Criminal Code Regarding Discrimination and Social Stigmati 2026More at 2026

UntikaUntika Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian norma Qanun Jinayat Aceh serta potensi disharmoninya dengan prinsip HAM sebagaimana diatur dalamPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian norma Qanun Jinayat Aceh serta potensi disharmoninya dengan prinsip HAM sebagaimana diatur dalam

JURIS The Disproportionality Analysis of Sainte Lagu Method Using Gallagher Index in Banggai Regency Legislative Election 2024 Analisis Ketidakseimbangan Metode Sainte Lagu Menggunakan Indeks Gallagher 2026More at 2026

UntikaUntika Penelitian ini juga bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas Metode Sainte-Lague dalam mencapai representasi proporsional dan mengidentifikasi faktor-faktorPenelitian ini juga bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas Metode Sainte-Lague dalam mencapai representasi proporsional dan mengidentifikasi faktor-faktor

JURIS Keabsahan Kontrak Lisan Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam 2026More at 2026

UM SURABAYAUM SURABAYA Dalam kegiatan ekonomi dan bisnis, kontrak atau perjanjian menjadi bagian dalam kegiatan usaha yang melibatkan atau berkaitan dengan pihak lain, contoh:Dalam kegiatan ekonomi dan bisnis, kontrak atau perjanjian menjadi bagian dalam kegiatan usaha yang melibatkan atau berkaitan dengan pihak lain, contoh:

JURIS Kinerja Implementasi Kebijakan Program Si Eling Promosi Dan Edukasi Kesehatan Keliling Tentang HIV Di Kota Bandung Pada Tahun 2022 2023 Studi Pada Dinas Kesehatan Kota Bandung 2025More at 2025

UMTSUMTS Dengan kendala pada sumber daya dan manajemen waktu, disarankan agar program ini diperluas dan diperkuat dalam pelaksanaannya untuk mencapai tujuan kesehatanDengan kendala pada sumber daya dan manajemen waktu, disarankan agar program ini diperluas dan diperkuat dalam pelaksanaannya untuk mencapai tujuan kesehatan

JURIS Implementation and Impact of Digital Absence in Education 2025More at 2025

JOURNALSTKIPPGRISITUBONDOJOURNALSTKIPPGRISITUBONDO Berdasarkan hasil penelitian, absensi digital bermanfaat dalam pendidikan karena dapat mengidentifikasi kesalahan data. Implementasi sistem absensi digitalBerdasarkan hasil penelitian, absensi digital bermanfaat dalam pendidikan karena dapat mengidentifikasi kesalahan data. Implementasi sistem absensi digital

JURIS Pertanggungjawaban Hukum Notaris Terhadap Konsumen Berdasarkan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen 2025More at 2025

PUBLIKASIINDONESIAPUBLIKASIINDONESIA Undang‑Undang Perlindungan Konsumen memberi dasar bagi konsumen untuk menuntut ganti rugi dan menuntut hak atas informasi benar, layanan aman, sertaUndang‑Undang Perlindungan Konsumen memberi dasar bagi konsumen untuk menuntut ganti rugi dan menuntut hak atas informasi benar, layanan aman, serta

Useful /

JURIS Perlindungan dan Tanggungjawab Hukum Terhadap Kedudukan dan Peran Guru dalam Sistem Pendidikan Nasional Legal Protection and Liability Regarding the Status and Role of Teachers in the National Educat 2026More at 2026

UntikaUntika Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual. Hasil kajian menunjukkan bahwa regulasiPenelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual. Hasil kajian menunjukkan bahwa regulasi

JURIS Implementasi Kewenangan Penyidik Kepolisian Dalam Penanganan Tindak Pidana Umum Pasca Berlakunya Undang Undang Nomor 20 Tahun 2026 KUHAP The Exercise of Police Investigative Powers in the Handling o 2026More at 2026

UntikaUntika Metode yang digunakan merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual melalui penelaahan bahanMetode yang digunakan merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual melalui penelaahan bahan

JURIS Analisis Perpol Nomor 10 Tahun 2025 Penempatan Anggota Polri Luar Struktur Dalam Perspektif Kode Etik Analysis of Police Regulation No 10 of 2025 on the Placement of Police Officers Outside the Stru 2026More at 2026

UntikaUntika Dari perspektif etika profesi, penugasan ini menuntut jaminan profesionalitas, integritas, dan netralitas anggota Polri. Penguatan mekanisme pengawasanDari perspektif etika profesi, penugasan ini menuntut jaminan profesionalitas, integritas, dan netralitas anggota Polri. Penguatan mekanisme pengawasan

JURIS Shariah Compliance Penerapan Akad Musharakah Mutanaqisah Pada Produk Kpr Ib Muamalat Dengan Fatwa DSN MUI 2026More at 2026

UM SURABAYAUM SURABAYA Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan sebelum, maka penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa shariah compliance penerapan pembiayaanBerdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan sebelum, maka penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa shariah compliance penerapan pembiayaan

ads-block-test