UntikaUntika
Jurnal Media HukumJurnal Media HukumQanun Jinayat Aceh sebagai peraturan daerah berbasis syariat telah menimbulkan berbagai kritik dari kalangan akademisi, lembaga HAM, dan masyarakat sipil yang menilai penerapannya melanggar prinsip Hak Asasi Manusia, khususnya terkait perlakuan terhadap perempuan, non-Muslim, serta kelompok minoritas dan marginal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian norma Qanun Jinayat Aceh serta potensi disharmoninya dengan prinsip HAM sebagaimana diatur dalam UUD NRI 1945 dan UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, serta mengkaji implikasi yuridis keberadaan Qanun Jinayat Aceh terhadap konsep negara hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan dalam qanun tersebut tidak sejalan dengan jaminan konstitusional tentang HAM dalam UUD NRI 1945, UU No. 39 Tahun 1999, serta regulasi HAM lainnya yang dapat menimbulkan praktik diskriminatif dan stigmatisasi sosial terhadap perempuan, kelompok minoritas dan marginal, serta non-Muslim yang tinggal di Aceh, sehingga berimplikasi pada pelemahan prinsip persamaan di hadapan hukum, perlindungan hak dasar warga negara, dan supremasi hukum sebagai pilar negara hukum.
Berdasarkan analisis yang diuraikan dalam penelitian ini, dapat ditarik kesimpulan bahwa Qanun Jinayat Aceh sebagai peraturan daerah berbasis syariat menunjukkan ketidaksesuaian signifikan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang dijamin dalam UUD NRI 1945, UU HAM, serta instrumen HAM nasional lainnya.Ketentuan pidana dalam qanun tersebut, terutama pada pasal-pasal yang memuat hukuman cambuk, tidak hanya berpotensi menimbulkan diskriminasi dan stigmatisasi, tetapi juga menciptakan ketegangan normatif dalam sistem hukum Indonesia.Oleh karena itu, diperlukan upaya harmonisasi regulasi melalui peninjauan kembali norma Qanun Jinayat Aceh agar sejalan dengan prinsip konstitusional, nilai-nilai HAM, dan kerangka hukum nasional guna memastikan terpenuhinya perlindungan hak setiap warga negara serta menjaga konsistensi sistem hukum Indonesia secara keseluruhan.
Berdasarkan temuan penelitian ini, terdapat beberapa arah penelitian lanjutan yang dapat dikembangkan. Pertama, penelitian lebih lanjut dapat dilakukan untuk menganalisis dampak psikologis dan sosial dari hukuman cambuk terhadap korban dan pelaku, dengan fokus pada bagaimana hukuman tersebut memengaruhi proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Kedua, perlu adanya studi komparatif antara Qanun Jinayat Aceh dengan sistem hukum pidana Islam di negara-negara lain yang menerapkan syariat Islam, untuk mengidentifikasi praktik terbaik dalam menjamin perlindungan HAM dan keadilan. Ketiga, penelitian kualitatif mendalam dapat dilakukan untuk memahami perspektif masyarakat adat Aceh mengenai Qanun Jinayat, termasuk bagaimana mereka menafsirkan dan menerapkan norma-norma syariat dalam kehidupan sehari-hari. Dengan menggabungkan hasil penelitian ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam merumuskan kebijakan hukum yang lebih adil, inklusif, dan sesuai dengan prinsip-prinsip HAM, serta memperkuat sistem hukum Indonesia secara keseluruhan.
| File size | 754.86 KB |
| Pages | 12 |
| DMCA | Report |
Related /
DEWANSENGKETADEWANSENGKETA Dalam proses ini, Lembaga Adat Melayu Jambi memegang peranan kunci sebagai penengah untuk menyelesaikan konflik warisan sekaligus menjaga kelestarian nilai-nilaiDalam proses ini, Lembaga Adat Melayu Jambi memegang peranan kunci sebagai penengah untuk menyelesaikan konflik warisan sekaligus menjaga kelestarian nilai-nilai
4141 MoU ini menjadi komitmen bersama kedua belah pihak yang kemudian memberikan legitimasi terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang PemerintahanMoU ini menjadi komitmen bersama kedua belah pihak yang kemudian memberikan legitimasi terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan
UntikaUntika Penelitian ini menyimpulkan bahwa Perpol Nomor 10 Tahun 2025 memberikan kepastian hukum terkait penugasan anggota Polri di luar struktur organisasi, namunPenelitian ini menyimpulkan bahwa Perpol Nomor 10 Tahun 2025 memberikan kepastian hukum terkait penugasan anggota Polri di luar struktur organisasi, namun
YAYASANBHZYAYASANBHZ Implementasi Maqashid Syariah di tatanan hukum menjadikan hukum Indonesia melindungi agama, jiwa, harta, dan keturunan melalui klausa Hifdz Addin, Nafs,Implementasi Maqashid Syariah di tatanan hukum menjadikan hukum Indonesia melindungi agama, jiwa, harta, dan keturunan melalui klausa Hifdz Addin, Nafs,
UMMUMM Konsep kesetaraan negara dalam hukum ruang angkasa menekankan hak dan kewajiban yang sama bagi semua negara, tetapi hal ini justru menciptakan jurang antaraKonsep kesetaraan negara dalam hukum ruang angkasa menekankan hak dan kewajiban yang sama bagi semua negara, tetapi hal ini justru menciptakan jurang antara
IAILMIAILM pada qishash (misalnya pembunuhan), pemaafan keluarga korban menjadi parameter utama yang dapat merelokasi hukuman mati ke diyat atau tazir. Berbeda denganpada qishash (misalnya pembunuhan), pemaafan keluarga korban menjadi parameter utama yang dapat merelokasi hukuman mati ke diyat atau tazir. Berbeda dengan
USNIUSNI Hasil implementasi program aplikasi Perhitungan ahli waris dalam islam berupa penginputan data pembagian harta waris yang sesuai dengan ajaran islam, sehinggaHasil implementasi program aplikasi Perhitungan ahli waris dalam islam berupa penginputan data pembagian harta waris yang sesuai dengan ajaran islam, sehingga
UADUAD Penelitian ini merupakan penelitian doctrinal yang menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Metode pendekatan yang digunakan yakni pendekatanPenelitian ini merupakan penelitian doctrinal yang menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Metode pendekatan yang digunakan yakni pendekatan
Useful /
IAILMIAILM Secara implikatif, perlindungan hadhanah pascaperceraian wajib mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak (the best interests of the child), dengan menempatkanSecara implikatif, perlindungan hadhanah pascaperceraian wajib mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak (the best interests of the child), dengan menempatkan
IAILMIAILM Wisata halal sangat penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, terutama di negara-negara yang mayoritas penduduknya adalah Muslim.Wisata halal sangat penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, terutama di negara-negara yang mayoritas penduduknya adalah Muslim.
UMMUMM Makalah ini bertujuan mengeksplorasi esensi pembelaan pembebasan bagi pelaku kejahatan anak serta keadilan bagi korban. Penelitian doktrinal dilakukanMakalah ini bertujuan mengeksplorasi esensi pembelaan pembebasan bagi pelaku kejahatan anak serta keadilan bagi korban. Penelitian doktrinal dilakukan
UNILAUNILA Penelitian menghasilkan susunan kriteria valid untuk domestikasi gajah Sumatera yang mencakup 17 variabel penilaian. Evaluasi praktek pengasuhan di PKGPenelitian menghasilkan susunan kriteria valid untuk domestikasi gajah Sumatera yang mencakup 17 variabel penilaian. Evaluasi praktek pengasuhan di PKG